STAIN KEPRISTAIN KEPRI
PERADAPERADAPalembang sebagai salah satu pusat peradaban Islam di dunia Melayu pada abad ke-19. Manuskrip adalah salah satu bentuk peradaban Islam di Palembang yang masih bisa dikaji sampai saat ini. Manuskrip yang dikaji dalam riset ini adalah Manuskrip Sejarah Palembang, manuskrip yang berisikan histori dan budaya politik penguasa Palembang pada abad ke-18 dan 19 Masehi. Isu yang dikaji dalam riset ini berkenaan dengan defragmentasi historis dan tipologi budaya politik Aristokrat Melayu abad ke XVIII – XIX M dalam Manuskrip Sejarah Palembang. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan sumber data utamanya hasil transliterasi Manuskrip Sejarah Palembang Cod.Or. 2276c dengan analisis kontekstual manuskrip. Hasil penelitian ini menunjukkan beberapa bentuk defragmentasi historis budaya politik aristokrat Melayu Palembang pada periode abad 18 dan 19 Masehi, yaitu: Perang Saudara, Perjanjian Politik VOC - Palembang, Perjanjian Politik, Konflik Inggris Palembang, Konflik Palembang Belanda Inggris, Konflik Palembang Belanda (Muntinghe), Konflik Palembang Belanda (De Kock). Mengenai tipologi budaya politik aristokrat Melayu yang terdeskripsi dalam manuskrip berupa; Pola Suksesi, Dinasti, Putera Raja tertua menggantikan ayahnya, Peperangan, Wasiat dari raja sebelumnya dan Penunjukan oleh pihak eksternal, Politik Pembangunan, Politik Ekonomi, Tradisi Penghormatan Perjanjian Politik, Pelanggaran Perjanjian Politik Palembang Belanda, Tragedi Loji Belanda, Diplomasi Gratifikasi, dan, Epilog Kekuasaan Aristokrat Melayu di Palembang.
Penelitian ini mengungkap bentuk-bentuk defragmentasi historis budaya politik aristokrat Melayu Palembang pada abad ke-18 dan ke-19 Masehi, termasuk konflik internal dan eksternal seperti Perang Saudara dan bentrokan dengan kekuatan kolonial.Tipologi budaya politik yang teridentifikasi meliputi pola suksesi kekuasaan, diplomasi, ekonomi politik, serta tradisi dan pelanggaran perjanjian politik.Proses analisis kontekstual terhadap manuskrip mampu mengungkap kompleksitas dinamika politik yang menjadi bagian dari peradaban Islam Nusantara di Palembang.
Pertama, perlu diteliti bagaimana pengaruh jaringan keagamaan seperti tarekat atau ulama terhadap legitimasi politik aristokrat Melayu Palembang dalam periode konflik dengan kolonial, mengingat peran penting agama dalam konteks Islam Nusantara. Kedua, penting untuk mengkaji strategi ekonomi alternatif yang dikembangkan oleh para sultan setelah pelanggaran monopoli perdagangan, khususnya dalam hubungan dagang non-kolonial dengan daerah lain di Nusantara dan Asia Tenggara. Ketiga, perlu dilakukan penelitian komparatif tentang sistem suksesi kepemimpinan di berbagai kesultanan Melayu untuk memahami keunikan atau kesamaan pola yang berkembang di Palembang, terutama dalam konteks intervensi kekuatan eksternal terhadap penetapan penguasa baru. Hal ini dapat mengungkap bagaimana tradisi lokal bertahan atau berubah di tengah tekanan politik kolonial. Studi-studi ini akan memperdalam pemahaman tentang ketahanan budaya politik lokal dan dinamika adaptasi kekuasaan tradisional di Nusantara. Penelitian lanjutan juga dapat mengeksplorasi peran teknologi dokumentasi, seperti naskah dan arsip, dalam membangun narasi sejarah politik yang berpihak pada elit penguasa. Selain itu, penting untuk mengevaluasi dampak jangka panjang dari diplomasi gratifikasi terhadap stabilitas internal kerajaan. Penelitian tentang memori kolektif masyarakat Palembang terhadap peristiwa Tragedi Loji juga dapat menjadi arah baru yang relevan. Dengan menggabungkan pendekatan sejarah lisan dan analisis arsip, dapat diungkap bagaimana peristiwa besar itu masih dikenang atau dilupakan. Studi semacam ini akan melengkapi pemahaman sejarah resmi yang berasal dari manuskrip elit.
| File size | 1.03 MB |
| Pages | 12 |
| DMCA | Report |
Related /
4141 Mekanisme hubungan antara partai politik dan masyarakat pada dasarnya sederhana, yakni partai membutuhkan suara pemilih dalam pemilu sehingga harus memperhatikanMekanisme hubungan antara partai politik dan masyarakat pada dasarnya sederhana, yakni partai membutuhkan suara pemilih dalam pemilu sehingga harus memperhatikan
SEANINSTITUTESEANINSTITUTE Oleh karena itu, peningkatan efektivitas pengawasan memerlukan penguatan institusional, teknis, dan sistemik yang komprehensif, termasuk mekanisme tindakOleh karena itu, peningkatan efektivitas pengawasan memerlukan penguatan institusional, teknis, dan sistemik yang komprehensif, termasuk mekanisme tindak
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Ketiga lembaga negara, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, memiliki peran krusial dalam menjalankan fungsi negara dengan saling melengkapi melaluiKetiga lembaga negara, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, memiliki peran krusial dalam menjalankan fungsi negara dengan saling melengkapi melalui
URINDOURINDO Penelitian ini merekomendasikan reformasi tata kelola distribusi pupuk melalui penguatan transparansi data, integrasi kelembagaan lintas sektor, pelibatanPenelitian ini merekomendasikan reformasi tata kelola distribusi pupuk melalui penguatan transparansi data, integrasi kelembagaan lintas sektor, pelibatan
ENSIKLOPEDIAKUENSIKLOPEDIAKU Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) menjadi kerangka hukum tertinggi di Indonesia, dengan Pancasila sebagai landasan ideologi, menjamin hak asasi manusiaUndang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) menjadi kerangka hukum tertinggi di Indonesia, dengan Pancasila sebagai landasan ideologi, menjamin hak asasi manusia
HIPKIN JATENGHIPKIN JATENG Kurikulum 1947 berhasil membentuk identitas nasional di kalangan generasi muda, sementara Kurikulum 1964 berkontribusi dalam mempersiapkan tenaga kerjaKurikulum 1947 berhasil membentuk identitas nasional di kalangan generasi muda, sementara Kurikulum 1964 berkontribusi dalam mempersiapkan tenaga kerja
STAIN KEPRISTAIN KEPRI Penelitian ini berupaya melakukan kontekstualisasi atas ayat-ayat ibnu sabil dalam Al-Quran di era modern-kontemporer. Penelitian ini merupakan jenis kualitatifPenelitian ini berupaya melakukan kontekstualisasi atas ayat-ayat ibnu sabil dalam Al-Quran di era modern-kontemporer. Penelitian ini merupakan jenis kualitatif
KPUKPU Partisipasi mereka dalam pemilihan umum tidak didasarkan pada pemahaman mendalam tentang sistem politik atau program partai, melainkan pada pertimbanganPartisipasi mereka dalam pemilihan umum tidak didasarkan pada pemahaman mendalam tentang sistem politik atau program partai, melainkan pada pertimbangan
Useful /
4141 Pemberian otonomi khusus oleh Pemerintah Pusat kepada Provinsi Aceh telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 18 TahunPemberian otonomi khusus oleh Pemerintah Pusat kepada Provinsi Aceh telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun
STAIN KEPRISTAIN KEPRI Moderasi di dunia digital adalah solusi alternatif krusial untuk mengatasi politisasi agama dan diskriminasi kelompok minoritas menjelang tahun politikModerasi di dunia digital adalah solusi alternatif krusial untuk mengatasi politisasi agama dan diskriminasi kelompok minoritas menjelang tahun politik
4141 Anak adalah bagian yang tak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan hidup bangsa dan Negara. Dalam konstitusi Indonesia, anakAnak adalah bagian yang tak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan hidup bangsa dan Negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak
4141 Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan studi terhadap prinsip dan aturan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwaPenelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan studi terhadap prinsip dan aturan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa