URINDOURINDO
Jurnal Administrasi dan ManajemenJurnal Administrasi dan ManajemenDistribusi pupuk bersubsidi di Indonesia selama dua dekade terakhir mengalami berbagai bentuk maladministrasi yang sistemik, mulai dari ketidaktepatan sasaran, manipulasi data penerima, hingga politisasi alokasi. Fenomena ini menunjukkan problem struktural dalam tata kelola distribusi subsidi yang belum mampu menjamin akuntabilitas dan keadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis determinan utama maladministrasi dalam kebijakan pupuk bersubsidi dan mengevaluasi pengaruh faktor internal kelembagaan serta tekanan eksternal terhadap efektivitas implementasi kebijakan. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan campuran (mixed method), yang menggabungkan analisis SWOT kelembagaan Kementerian Pertanian Republik Indonesia, wawancara mendalam terhadap 20 informan dari tiga provinsi, serta analisis PESTEL untuk memetakan tekanan eksternal (politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan hukum). Hasil penelitian menunjukkan bahwa maladministrasi dipicu oleh lemahnya tata kelola internal, keterbatasan kapasitas aparatur, dan dominasi aktor politik lokal, yang diperparah oleh tekanan eksternal yang tidak tertangani secara strategis. Penelitian ini merekomendasikan reformasi tata kelola distribusi pupuk melalui penguatan transparansi data, integrasi kelembagaan lintas sektor, pelibatan masyarakat dalam pengawasan, dan harmonisasi regulasi nasional. Studi ini berkontribusi dalam pengembangan kebijakan subsidi yang lebih adil, responsif, dan berkelanjutan.
Studi ini menunjukkan bahwa maladministrasi dalam distribusi pupuk bersubsidi di Indonesia bukan sekadar persoalan teknis, melainkan cerminan dari persoalan kelembagaan, politik lokal, dan tekanan sistemik yang lebih luas.Temuan kuantitatif, kualitatif, dan analisis eksternal berbasis PESTEL saling melengkapi dalam mengidentifikasi determinan utama persoalan tata kelola.Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan beberapa poin utama berikut.1) Kualitas tata kelola dan transparansi informasi terbukti berpengaruh signifikan terhadap tingkat maladministrasi.Ketimpangan data, lemah nya pengawasan, dan akses informasi yang tertutup memperbesar ruang deviasi kebijakan di tingkat pelaksana.2) Tekanan eksternal dari faktor politik, ekonomi, sosial, dan hukum memperparah kondisi kelembagaan yang lemah.Politisasi distribusi, keterbatasan kapasitas digital, dan tumpang tindih regulasi menjadi kendala sistemik yang belum teratasi.3) Kesenjangan kapasitas antarwilayah dan dominasi aktor lokal menciptakan ketidakadilan akses serta eksklusi petani non-politik.Hal ini memicu ketegangan sosial dan menurunkan legitimasi kebijakan.4) Distribusi pupuk bersubsidi gagal menjamin keberlanjutan sistem produksi pertanian jika tidak disertai reformasi tata kelola berbasis data, partisipasi, dan akuntabilitas lintas sektor.
Berdasarkan temuan dan kesimpulan penelitian, berikut adalah saran penelitian lanjutan: Pertama, perlu dilakukan penelitian lebih mendalam tentang dampak maladministrasi terhadap keberlanjutan sistem produksi pertanian dan ketahanan pangan nasional. Penelitian ini dapat mengkaji bagaimana maladministrasi dalam distribusi pupuk bersubsidi mempengaruhi produktivitas pertanian, ketersediaan pangan, dan kesejahteraan petani kecil. Kedua, penelitian selanjutnya dapat fokus pada pengembangan strategi komunikasi dan edukasi yang efektif untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan distribusi pupuk bersubsidi. Hal ini dapat mencakup pengembangan kampanye publik, pelatihan literasi digital bagi petani, dan penguatan kanal pengaduan yang responsif. Ketiga, studi lanjutan dapat mengeksplorasi peran dan kontribusi dunia usaha, khususnya produsen dan distributor pupuk, dalam reformasi tata kelola subsidi. Penelitian ini dapat mengkaji bagaimana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dapat diintegrasikan dalam rantai distribusi pupuk untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi.
| File size | 733.53 KB |
| Pages | 30 |
| DMCA | Report |
Related /
UM-SORONGUM-SORONG Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji fenomena politik lokal di Sorong, Papua Barat, dengan menyoroti pemanfaatan solidaritas ojek pangkalan dalam kepentinganPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji fenomena politik lokal di Sorong, Papua Barat, dengan menyoroti pemanfaatan solidaritas ojek pangkalan dalam kepentingan
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Pengesahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara memberikan dampak positif dan negatif terhadap ekonomi, lingkungan, serta sosialPengesahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara memberikan dampak positif dan negatif terhadap ekonomi, lingkungan, serta sosial
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Mengenai metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode pengumpulan data yaitu studi pustaka. Berdasarkn analisisMengenai metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode pengumpulan data yaitu studi pustaka. Berdasarkn analisis
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Kami menggunakan metode penelitian yaitu dengan pendekatan kualitatif yang artinya memberikan penjelasan mengenai kedudukan ahli waris berbentuk naratif.Kami menggunakan metode penelitian yaitu dengan pendekatan kualitatif yang artinya memberikan penjelasan mengenai kedudukan ahli waris berbentuk naratif.
MKRIMKRI Oleh karena itu, reformasi komprehensif diperlukan, meliputi penguatan kaderisasi partai, pembatasan maksimal koalisi, dan fasilitas yang lebih proporsionalOleh karena itu, reformasi komprehensif diperlukan, meliputi penguatan kaderisasi partai, pembatasan maksimal koalisi, dan fasilitas yang lebih proporsional
MKRIMKRI Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan tersebut tidak hanya memperluas akses pencalonan bagi partai politik non-parlemen, tetapi juga meningkatkanHasil penelitian menunjukkan bahwa putusan tersebut tidak hanya memperluas akses pencalonan bagi partai politik non-parlemen, tetapi juga meningkatkan
MKRIMKRI Dengan demikian, sistem ini diharapkan dapat menciptakan sistem multipartai moderat yang meningkatkan efektivitas kinerja pemerintah dengan meminimalkanDengan demikian, sistem ini diharapkan dapat menciptakan sistem multipartai moderat yang meningkatkan efektivitas kinerja pemerintah dengan meminimalkan
UM-SORONGUM-SORONG Berdasarkan hasil penelitian maka diperoleh bahwa implementasi program RASKIN di Kecamatan Manggala Kota Makassar apabila diukur dengan menggunakan indikatorBerdasarkan hasil penelitian maka diperoleh bahwa implementasi program RASKIN di Kecamatan Manggala Kota Makassar apabila diukur dengan menggunakan indikator
Useful /
HKBPHKBP Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komponen kognitif mengandung makna implisit dalam bentuk tindakan dan strategi aplikatif. Makna implisit tersebutHasil penelitian ini menunjukkan bahwa komponen kognitif mengandung makna implisit dalam bentuk tindakan dan strategi aplikatif. Makna implisit tersebut
IKTGMIKTGM Proses Ketersediaan obat yang ditinjau dari perencanaan obat di Puskesmas Komangaan menggunakan metode konsumsi. Proses perencanaan dilakukan berdasarkanProses Ketersediaan obat yang ditinjau dari perencanaan obat di Puskesmas Komangaan menggunakan metode konsumsi. Proses perencanaan dilakukan berdasarkan
UBLUBL Faktor pendukung dalam membangun kepuasan kerja adalah komunikasi terbuka oleh pemimpin dengan karyawan, fasilitas yang disediakan oleh sekretariat, danFaktor pendukung dalam membangun kepuasan kerja adalah komunikasi terbuka oleh pemimpin dengan karyawan, fasilitas yang disediakan oleh sekretariat, dan
UM-SORONGUM-SORONG Jenis penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan secara kualitatif, pengumpulan data penelitian ini dilakukanJenis penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan secara kualitatif, pengumpulan data penelitian ini dilakukan