URINDOURINDO

Jurnal Administrasi dan ManajemenJurnal Administrasi dan Manajemen

Distribusi pupuk bersubsidi di Indonesia selama dua dekade terakhir mengalami berbagai bentuk maladministrasi yang sistemik, mulai dari ketidaktepatan sasaran, manipulasi data penerima, hingga politisasi alokasi. Fenomena ini menunjukkan problem struktural dalam tata kelola distribusi subsidi yang belum mampu menjamin akuntabilitas dan keadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis determinan utama maladministrasi dalam kebijakan pupuk bersubsidi dan mengevaluasi pengaruh faktor internal kelembagaan serta tekanan eksternal terhadap efektivitas implementasi kebijakan. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan campuran (mixed method), yang menggabungkan analisis SWOT kelembagaan Kementerian Pertanian Republik Indonesia, wawancara mendalam terhadap 20 informan dari tiga provinsi, serta analisis PESTEL untuk memetakan tekanan eksternal (politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan hukum). Hasil penelitian menunjukkan bahwa maladministrasi dipicu oleh lemahnya tata kelola internal, keterbatasan kapasitas aparatur, dan dominasi aktor politik lokal, yang diperparah oleh tekanan eksternal yang tidak tertangani secara strategis. Penelitian ini merekomendasikan reformasi tata kelola distribusi pupuk melalui penguatan transparansi data, integrasi kelembagaan lintas sektor, pelibatan masyarakat dalam pengawasan, dan harmonisasi regulasi nasional. Studi ini berkontribusi dalam pengembangan kebijakan subsidi yang lebih adil, responsif, dan berkelanjutan.

Studi ini menunjukkan bahwa maladministrasi dalam distribusi pupuk bersubsidi di Indonesia bukan sekadar persoalan teknis, melainkan cerminan dari persoalan kelembagaan, politik lokal, dan tekanan sistemik yang lebih luas.Temuan kuantitatif, kualitatif, dan analisis eksternal berbasis PESTEL saling melengkapi dalam mengidentifikasi determinan utama persoalan tata kelola.Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan beberapa poin utama berikut.1) Kualitas tata kelola dan transparansi informasi terbukti berpengaruh signifikan terhadap tingkat maladministrasi.Ketimpangan data, lemah nya pengawasan, dan akses informasi yang tertutup memperbesar ruang deviasi kebijakan di tingkat pelaksana.2) Tekanan eksternal dari faktor politik, ekonomi, sosial, dan hukum memperparah kondisi kelembagaan yang lemah.Politisasi distribusi, keterbatasan kapasitas digital, dan tumpang tindih regulasi menjadi kendala sistemik yang belum teratasi.3) Kesenjangan kapasitas antarwilayah dan dominasi aktor lokal menciptakan ketidakadilan akses serta eksklusi petani non-politik.Hal ini memicu ketegangan sosial dan menurunkan legitimasi kebijakan.4) Distribusi pupuk bersubsidi gagal menjamin keberlanjutan sistem produksi pertanian jika tidak disertai reformasi tata kelola berbasis data, partisipasi, dan akuntabilitas lintas sektor.

Berdasarkan temuan dan kesimpulan penelitian, berikut adalah saran penelitian lanjutan: Pertama, perlu dilakukan penelitian lebih mendalam tentang dampak maladministrasi terhadap keberlanjutan sistem produksi pertanian dan ketahanan pangan nasional. Penelitian ini dapat mengkaji bagaimana maladministrasi dalam distribusi pupuk bersubsidi mempengaruhi produktivitas pertanian, ketersediaan pangan, dan kesejahteraan petani kecil. Kedua, penelitian selanjutnya dapat fokus pada pengembangan strategi komunikasi dan edukasi yang efektif untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan distribusi pupuk bersubsidi. Hal ini dapat mencakup pengembangan kampanye publik, pelatihan literasi digital bagi petani, dan penguatan kanal pengaduan yang responsif. Ketiga, studi lanjutan dapat mengeksplorasi peran dan kontribusi dunia usaha, khususnya produsen dan distributor pupuk, dalam reformasi tata kelola subsidi. Penelitian ini dapat mengkaji bagaimana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dapat diintegrasikan dalam rantai distribusi pupuk untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi.

Read online
File size733.53 KB
Pages30
DMCAReport

Related /

ads-block-test