AKRABJUARAAKRABJUARA
Akrab Juara : Jurnal Ilmu-ilmu SosialAkrab Juara : Jurnal Ilmu-ilmu SosialKebijakan impor gula yang diterbitkan oleh Menteri Perdagangan pada tahun 2015 menyebabkan perdebatan karena dianggap bertentangan dengan hukum yang berlaku, dilakukan tanpa adanya koordinasi antar kementerian, dan berpotensi merugikan negara. Walaupun data dari pemerintah menunjukkan adanya surplus gula, izin impor masih diberikan kepada pihak swasta. Hal ini menimbulkan kecurigaan terkait penyalahgunaan kekuasaan dan mendorong upaya pengujian hukum melalui jalur pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi hukum tentang impor gula sesuai dengan kerangka hukum nasional serta meneliti penerapan konsep penyalahgunaan kekuasaan dalam kebijakan diskresi Menteri Perdagangan berdasarkan penilaian dalam Putusan Nomor 34/Pid. Sus-TPK/2025/PN Jkt. Pst.
This study reveals that the sugar import policy issued by the Minister of Trade in 2015 did not meet the basic principles of good governance, thus violating the limits of his authority and meeting the requirements for abuse of authority as stipulated in the State Administration Law.A review of the legal facts in decision 34/Pid.Pst confirms that this action was not only administratively incorrect but also resulted in losses for the state and affected the domestic sugar industry ecosystem.Therefore, the issue of the legitimacy of the Minister of Trades actions and their relationship to elements of corruption can be clearly explained by the finding that the sugar import decision contradicted existing regulations and had legal consequences in the form of criminal penalties.
Berdasarkan hasil penelitian, disarankan untuk memperkuat mekanisme pengawasan, melakukan standarisasi prosedur verifikasi teknis, mengintegrasikan sistem data antar-kementerian, dan menerapkan sanksi tegas untuk mencegah korupsi dalam kebijakan perdagangan strategis. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi lebih mendalam terhadap efektivitas mekanisme pengawasan institusional dalam mencegah dampak negatif dari penggunaan wewenang secara diskresioner dalam administrasi publik. Penelitian lanjutan dapat fokus pada perbandingan kasus-kasus serupa atau studi mendalam tentang mekanisme pengawasan impor antar-kementerian untuk meningkatkan pemahaman tentang pola penyalahgunaan wewenang dalam kebijakan perdagangan strategis.
| File size | 347.91 KB |
| Pages | 11 |
| DMCA | Report |
Related /
AKRABJUARAAKRABJUARA Penelitian ini menunjukkan bahwa influencer politik dan digital campaigner memainkan peran signifikan dalam membentuk loyalitas jangka panjang di kalanganPenelitian ini menunjukkan bahwa influencer politik dan digital campaigner memainkan peran signifikan dalam membentuk loyalitas jangka panjang di kalangan
AKRABJUARAAKRABJUARA Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif normatif-empiris melalui telaah literatur fikih dan regulasi hukum positif seperti Undang-Undang Perkawinan,Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif normatif-empiris melalui telaah literatur fikih dan regulasi hukum positif seperti Undang-Undang Perkawinan,
DINASTIREVDINASTIREV Penulisan artikel ini membahas mengenai perlindungan hukum atas hak keperdataan bagi orang di bawah pengampuan dengan mengambil studi kasus pada putusanPenulisan artikel ini membahas mengenai perlindungan hukum atas hak keperdataan bagi orang di bawah pengampuan dengan mengambil studi kasus pada putusan
TIGA MUTIARATIGA MUTIARA Dengan demikian, ketiadaan kepastian hukum dan mekanisme sanksi yang memadai pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 menyebabkan kerentanan sistem akuntabilitasDengan demikian, ketiadaan kepastian hukum dan mekanisme sanksi yang memadai pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 menyebabkan kerentanan sistem akuntabilitas
NEOLECTURANEOLECTURA Penelitian ini menunjukkan bahwa penetapan status tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi harus didasarkan pada bukti permulaan yang cukup sesuaiPenelitian ini menunjukkan bahwa penetapan status tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi harus didasarkan pada bukti permulaan yang cukup sesuai
STIAPEMBANGUNANPALUSTIAPEMBANGUNANPALU Donggala mempunyai target dalam penyelesaian pelaksanaan yaitu bangunan rumah masyarakat selesai rampung pada desember 2019, namun sampai pada tahun 2021Donggala mempunyai target dalam penyelesaian pelaksanaan yaitu bangunan rumah masyarakat selesai rampung pada desember 2019, namun sampai pada tahun 2021
NEWINERANEWINERA Karena alasan sederhana bahwa hal itu akan mengurangi frekuensi perselisihan, konflik, dan kasus properti yang timbul. Karena hak-hak mereka telah dicatatKarena alasan sederhana bahwa hal itu akan mengurangi frekuensi perselisihan, konflik, dan kasus properti yang timbul. Karena hak-hak mereka telah dicatat
NEWINERANEWINERA bila dilakukan oleh pihak lain yang menyebabkan kematian ibu dan bayi, maka Pasal 347 atau 348 dapat diterapkan, dan bila pelaku merupakan dokter, bidan,bila dilakukan oleh pihak lain yang menyebabkan kematian ibu dan bayi, maka Pasal 347 atau 348 dapat diterapkan, dan bila pelaku merupakan dokter, bidan,
Useful /
AKRABJUARAAKRABJUARA Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip perkawinan Islam mencakup keabsahan akad, perlindungan hak anak, serta relasi seksual berbasis persetujuan (consent).Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip perkawinan Islam mencakup keabsahan akad, perlindungan hak anak, serta relasi seksual berbasis persetujuan (consent).
DINASTIREVDINASTIREV Globalisasi, manajemen lembaga, dan mutu pendidikan secara signifikan mempengaruhi paradigma berpikir kesisteman dalam pendidikan Islam, yang menuntutGlobalisasi, manajemen lembaga, dan mutu pendidikan secara signifikan mempengaruhi paradigma berpikir kesisteman dalam pendidikan Islam, yang menuntut
NEWINERANEWINERA Pemerintah telah merumuskan sejumlah strategi untuk menjamin pemenuhan hak fundamental tersebut selama pandemi. Untuk memastikan penyediaan layanan kesehatanPemerintah telah merumuskan sejumlah strategi untuk menjamin pemenuhan hak fundamental tersebut selama pandemi. Untuk memastikan penyediaan layanan kesehatan
NEWINERANEWINERA Masalah ini berkisar pada konsep informed consent, yang pada dasarnya merupakan asumsi bahwa pasien telah setuju untuk melakukan prosedur medis denganMasalah ini berkisar pada konsep informed consent, yang pada dasarnya merupakan asumsi bahwa pasien telah setuju untuk melakukan prosedur medis dengan