DAARULHUDADAARULHUDA
Media Hukum Indonesia (MHI)Media Hukum Indonesia (MHI)Makalah ini membahas penyelesaian sengketa perdata dalam Putusan Nomor 69/Pdt.G/2025/PN Sdk yang berakhir dengan akta perdamaian (akte van dading) antara Koperasi Simpan Pinjam Pegawai Negeri Semeru dan pihak tergugat. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif melalui analisis terhadap putusan pengadilan, ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) terkait perikatan, serta Peraturan Mahkamah Agung mengenai mekanisme mediasi dan perdamaian. Hasil kajian menunjukkan bahwa perdamaian yang dicapai para pihak merupakan bentuk penyelesaian sengketa yang efektif karena memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan berkekuatan tetap (inkracht), sehingga mengakhiri seluruh tuntutan hukum antara para pihak. Putusan ini menegaskan bahwa pengadilan dapat mengesahkan kesepakatan damai selama memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUHPerdata dan tidak bertentangan dengan hukum maupun ketertiban umum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perdamaian merupakan instrumen penting dalam hukum perikatan sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang lebih cepat, murah, dan berorientasi pada win–win solution.
Berdasarkan hasil analisis kelompok kmai terhadap Putusan Nomor 69/Pdt.G/2025/PN Sdk dan kajian mengenai hukum perikatan, dapat disimpulkan bahwa perdamaian merupakan mekanisme penyelesaian sengketa wanprestasi yang efektif, efisien, dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak.Kesepakatan damai yang disahkan melalui akta perdamaian memiliki kekuatan hukum tetap sehingga mengakhiri seluruh hubungan hukum antara pihak yang bersengketa.Hal ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa melalui mediasi atau kesepakatan damai sejalan dengan asas kebebasan berkontrak dalam hukum perikatan serta dapat meminimalisir biaya, waktu, dan potensi konflik lanjutan.Dengan demikian, perdamaian menjadi alternatif penyelesaian sengketa yang tidak hanya menguntungkan kedua belah pihak, tetapi juga mendukung beban kerja peradilan yang lebih ringan.
Untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa wanprestasi, penting untuk mempertimbangkan peran mediasi sebagai alternatif utama sebelum menempuh litigasi. Pengadilan perlu meningkatkan kualitas layanan mediasi dengan menyediakan mediator yang kompeten dan fasilitas yang memadai. Selain itu, upaya penguatan regulasi dan sosialisasi tentang mediasi diharapkan mampu mendorong budaya penyelesaian sengketa yang lebih konstruktif dan berorientasi pada win-win solution. Peningkatan pemahaman para pihak mengenai manfaat perdamaian, termasuk pentingnya menuangkan kesepakatan dalam bentuk tertulis yang dapat disahkan oleh pengadilan, juga menjadi kunci dalam memastikan keberlanjutan perdamaian dan mengurangi potensi konflik lanjutan.
| File size | 336.56 KB |
| Pages | 8 |
| DMCA | Report |
Related /
UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI Pinjaman online, juga dikenal sebagai fintech (financial technology), mengacu pada penggunaan teknologi informasi untuk menyediakan layanan keuangan dalamPinjaman online, juga dikenal sebagai fintech (financial technology), mengacu pada penggunaan teknologi informasi untuk menyediakan layanan keuangan dalam
DINASTIREVDINASTIREV 1) Akta kompromis merupakan suatu bentuk kesepakatan/perjanjian yang dibuat dan dituangkan oleh para pihak secara tertulis dengan penuh itikad baik, dalam1) Akta kompromis merupakan suatu bentuk kesepakatan/perjanjian yang dibuat dan dituangkan oleh para pihak secara tertulis dengan penuh itikad baik, dalam
DAARULHUDADAARULHUDA HRM menyediakan arah strategis dan inovasi, HRD mengembangkan kompetensi dan adaptabilitas, sedangkan IR menjaga stabilitas sosial dan produktivitas. SinergiHRM menyediakan arah strategis dan inovasi, HRD mengembangkan kompetensi dan adaptabilitas, sedangkan IR menjaga stabilitas sosial dan produktivitas. Sinergi
DAARULHUDADAARULHUDA Temuan menunjukkan bahwa model bisnis Amartha pembiayaan kelompok, biaya layanan tetap, serta mekanisme berbagi risiko secara umum telah sesuai denganTemuan menunjukkan bahwa model bisnis Amartha pembiayaan kelompok, biaya layanan tetap, serta mekanisme berbagi risiko secara umum telah sesuai dengan
DAARULHUDADAARULHUDA Konten tersebut disertai narasi yang menyinggung soal pemberian amplop kepada kiai dan gaya hidup mewah. Penelitian kualitatif studi kasus ini menggunakanKonten tersebut disertai narasi yang menyinggung soal pemberian amplop kepada kiai dan gaya hidup mewah. Penelitian kualitatif studi kasus ini menggunakan
PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA Menggunakan data panel dari 17 penerbit bank selama periode 2019–2023 dengan pendekatan regresi panel dinamis, hasil menunjukkan bahwa skor ESG tidakMenggunakan data panel dari 17 penerbit bank selama periode 2019–2023 dengan pendekatan regresi panel dinamis, hasil menunjukkan bahwa skor ESG tidak
JURNALSYNTAXADMIRATIONJURNALSYNTAXADMIRATION Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi mediasi sebagai salah satu metode penyelesaian sengketa memberikan keadilan yang setara bagi kedua belahHasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi mediasi sebagai salah satu metode penyelesaian sengketa memberikan keadilan yang setara bagi kedua belah
AKABAAKABA Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen. Namun, dalam pelaksanaannya ada pertentanganPemerintah mengeluarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen. Namun, dalam pelaksanaannya ada pertentangan
Useful /
UNSURYAUNSURYA Perguruan tinggi saat ini berhadapan dengan persaingan yang semakin ketat dalam merekrut mahasiswa baru. Ketepatan dalam mengatur strategi dalam promosiPerguruan tinggi saat ini berhadapan dengan persaingan yang semakin ketat dalam merekrut mahasiswa baru. Ketepatan dalam mengatur strategi dalam promosi
AKABAAKABA 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mengatur bahwa badan hukum atau korporasi adalah subjek hukum yang dapat dijatuhi32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mengatur bahwa badan hukum atau korporasi adalah subjek hukum yang dapat dijatuhi
AKABAAKABA Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim MK pada putusan Nomor 106/PUU-XVIII/2020 dan untuk mengetahui dampak dari adanya putusan tersebut.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim MK pada putusan Nomor 106/PUU-XVIII/2020 dan untuk mengetahui dampak dari adanya putusan tersebut.
STIE MUTTAQIENSTIE MUTTAQIEN Tujuan penelitian ini adalah menentukan pengaruh simultan loyalitas kerja, pendidikan, dan pelatihan terhadap promosi jabatan di Kantor Sekretariat DaerahTujuan penelitian ini adalah menentukan pengaruh simultan loyalitas kerja, pendidikan, dan pelatihan terhadap promosi jabatan di Kantor Sekretariat Daerah