UNYUNY

Jurnal Cakrawala PendidikanJurnal Cakrawala Pendidikan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) bagaimana model koordinasi mulai tahap perencanaan kebutuhan sampai dengan tahap pemberhentian guru PNS; dan (2) apakah ada de-profesionalisasi melalui politisasi terhadap guru-guru oleh para pejabat. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif fenomenologis dengan menggunakan teknik pengumpulan data Focus Group Discussion (FGD), wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis menggunakan pola pikir induktif dan deduktif (reflektif). Hasil penelitian diperoleh model koordinasi sebagai berikut. (1) Koordinasi internal dan eksternal telah dimulai sejak tahap perencanaan hingga tahap pemberhentian. Koordinasi internal dilakukan di jajaran Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. Koordinasi eksternal dilakukan oleh jajaran Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta dengan lembaga-lembaga lain sesuai dengan tahapanannya. Pedoman koordinasi, yaitu komitmen membedakan politik dengan pendidikan, kultur dan aturan-aturan hukum, baik secara nasional maupun lokal. (2) Tidak terjadi deprofesionalisasi melalui politisasi terhadap guru PNS oleh pejabat di lingkungan Kota Yogyakarta; koordinasi guru PNS di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta telah berjalan dengan baik.

Implikasi teoretis penelitian ini menunjukkan bahwa koordinasi dalam manajemen tidak hanya dilakukan pada tahap pelaksanaan, melainkan harus dimulai sejak tahap perencanaan, sehingga membantu pengelolaan guru PNS berjalan efektif dan efisien.Selain itu, koordinasi akan berjalan lancar apabila semua pihak memahami pentingnya komitmen, kultur, dan aturan hukum yang membedakan urusan pendidikan dari politik.Model koordinasi seperti di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta ini direkomendasikan untuk diterapkan di daerah lain dengan karakteristik serupa guna mendukung otonomi daerah.

Apakah perbandingan model koordinasi pengelolaan guru PNS di Kota Yogyakarta dengan daerah lain dapat mengungkap cara meningkatkan efektivitas pendidikan pada era otonomi daerah, seperti studi tentang variasi tantangan regional dalam pelaksanaan model koordinasi? Bagaimana dampak jangka panjang dari model koordinasi ini terhadap performa dan kepuasan kerja guru PNS, yang bisa menjadi arah penelitian untuk menilai apakah model ini mencegah deprofesionalisasi serta mempertahankan kualitas pendidikan di Indonesia? Apakah integrasi teknologi informasi dalam model koordinasi ini bisa dikembangkan lebih lanjut, misalnya melalui penelitian tentang optimisasi sistem daring dalam pengelolaan guru PNS untuk mengatasi kendala geografis dan meningkatkan efisiensi administrasi di daerah otonom? Para peneliti sebaiknya mempertimbangkan untuk mengeksplorasi hambatan internal yang mungkin muncul dalam implementasi koordinasi di berbagai dinas pendidikan, guna menemukan solusi inovatif yang memperkuat pedoman hukum dan budaya kerja nasional. Selain itu, penelitian lanjutan bisa fokus pada evaluasi dampak kebijakan desentralisasi terhadap distribusi guru PNS secara merata, membantu mencegah ketidaksinambungan antara pemerintah pusat dan daerah. Akhirnya, pengembangan model koordinasi ini melalui studi komparatif dengan negara lain yang menerapkan otonomi serupa dapat memberikan wawasan baru tentang praktik global yang bisa disesuaikan dengan konteks Indonesia.

File size211.07 KB
Pages12
DMCAReportReport

ads-block-test