UncenUncen

Papua Journal of Diplomacy and International RelationsPapua Journal of Diplomacy and International Relations

Artikel ini memaparkan bukti pelaksanaan tindakan genosida oleh pemerintah Indonesia di Papua Barat sejak periode pendudukan militer 1962–63. Melalui kerangka Konvensi Genosida 1948, penulis menunjukkan adanya unsur kelompok (orang Papua) dan pelaksanaan tindakan (pembunuhan, penyiksaan, penghilangan, penggusuran, dan pemisahan anak). Laboratorium data historis dan kontemporer—termasuk laporan Yahudi, laporan hak asasi manusia, dan video penyiksaan—mencakup bukti kuat bahwa kebijakan tersebut berupaya menghancurkan partai pemuncak Papua Barat yang pro‑kemerdekaan, sehingga memenuhi elemen kesungguhan (intent) yang diatur dalam Konvensi. Hasil analisis menegaskan bahwa luka-luka sistematis ini berkepanjangan, menambah beban penderitaan, dan menimbulkan pertanyaan kritis tentang peran komunitas internasional dalam menanggapi pelanggaran hak asasi manusia di wilayah tersebut.

Konflik di Papua Barat terus mengarah pada penegasan kekuasaan militer Indonesia dan persenjataan terhadap kelompok pro‑kemerdekaan.Penyebaran informasi melalui media sosial dan internet telah membuka mata dunia mengenai pelanggaran ini, sekaligus memaksa Indonesia dan negara lain untuk menghadapi kenyataan bahwa kebijakan pendudukan masih berlanjut.Jika Indonesia tidak menyesuaikan kebijakan dan mengakui hak-hak dan aspirasi Papua Barat, kemungkinan akan terjadi lonjakan protes dan tuntutan kemerdekaan yang lebih luas, yang pada gilirannya dapat memperburuk hubungan internasional dan imajining bangsa.Oleh karena itu, perlu adanya upaya diplomatik yang tegas serta evaluasi hukum internasional guna menuntut pertanggungjawaban atas pelanggaran hak asasi manusia di wilayah tersebut.

Dalam rangka memperluas pemahaman tentang dampak kebijakan genosida, peneliti dapat memusatkan perhatian pada tiga bidang: (1) karya empiris yang meneliti hubungan antara migrasi pendatang non‑Papua dan intensitas pelanggaran hak asasi manusia, dengan menanyakan apakah peningkatan populasi pendatang memperparah kondisi kemanusiaan dan memperluas ruang gerak militer; (2) studi komparatif yang membandingkan mekanisme penegakan hukum dan peran lembaga peradilan antara Papua Barat dan wilayah perkotaan Indonesia, bertujuan menilai apakah sistem hukum yang ada mampu menindak pelaku pelanggaran dan memberikan keadilan bagi korban; dan (3) evaluasi kebijakan kebebasan berbicara dan akses informasi di Papua Barat, dengan menanyakan sejauh mana kebebasan media dan media sosial dapat memengaruhi persepsi publik, memperkuat solidaritas internasional, serta membuka jalur dialog antara pihak berwenang dan masyarakat sipil. Penelitian‑penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan strategis bagi kebijakan internasional, memfasilitasi pemulihan hak asasi manusia, dan menegaskan peran komunitas multilateral dalam menanggapi situasi genosida yang berlangsung secara bertahaman.

  1. Indonesia's Interests in the Pacific Region | Jurnal Multidisiplin Madani. interests pacific region... journal.formosapublisher.org/index.php/mudima/article/view/8028Indonesias Interests in the Pacific Region Jurnal Multidisiplin Madani interests pacific region journal formosapublisher index php mudima article view 8028
  2. "The Papua Conflict: The Different Perspectives of The Indonesian Government and International Communities"... doi.org/10.7454/global.v24i2.1253The Papua Conflict The Different Perspectives of The Indonesian Government and International Communities doi 10 7454 global v24i2 1253
  3. From Jakarta to Oceania: Indonesia’s Cultural Diplomacy with the South Pacific - Baiq Wardhani,... doi.org/10.1177/23477970231152011From Jakarta to Oceania IndonesiaAos Cultural Diplomacy with the South Pacific Baiq Wardhani doi 10 1177 23477970231152011
Read online
File size277.4 KB
Pages28
DMCAReport

Related /

ads-block-test