UINSIUINSI
MAZAHIBMAZAHIBPenguatan perlindungan hak perempuan dan anak pasca perceraian secara normatif telah diatur secara komprehensif melalui undang‑undang, termasuk Kumpulan Hukum Islam (KHI), Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), dan Surat Keterangan Mahkamah Agung (SEMA). Meskipun ketentuan tersebut terwujud, pelaksanaannya di Pengadilan Agama Indonesia sering tidak optimal, khususnya ketika suami tidak hadir dalam proses perceraian (putusan verstek). Penelitian ini menggunakan analisis hukum normatif‑doktrinal dan kajian putusan Pengadilan Agama Samarinda serta Sangatta pada tahun 2022. Hasilnya menunjukkan perlindungan hak pasca perceraian, terutama nafkah iddah, tidak sepenuhnya diakomodasi karena faktor penyusunan putusan tanpa suami, indikasi nushuz, rendahnya pemahaman hak oleh istri, serta sensitivitas gender hakim yang masih terbatas. Penelitian ini menyoroti kebutuhan reformasi prosedural dan peningkatan kesadaran hukum bagi perempuan agar hak-hak mereka dapat ditegakkan secara efektif di ranah peradilan agama.
Kepastian perlindungan hak perempuan pasca perceraian, meski diatur secara komprehensif, belum sepenuhnya terwujud di Pengadilan Agama karena kurangnya partisipasi suami dalam proses putusan, penilaian nushuz yang bias, dan rendahnya pemahaman istri tentang haknya.Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan verstek seringkali mengabaikan hak-hak istri, terutama nafkah iddah, dan peran hakim yang seharusnya lebih proaktif tidak dapat mempengaruhi keputusan secara optimal.Oleh karena itu, diperlukan reformasi kebijakan dan pendidikan hukum guna memastikan hak perempuan pasca perceraian dijunjung tinggi di tingkat peradilan.
Bagaimana upaya penguatan mekanisme mediasi di Pengadilan Agama dapat memperbaiki akomodasi hak perempuan pasca perceraian, khususnya dalam penegakan nafkah iddah? Apakah penyusunan putusan verstek dapat disempurnakan dengan penerapan prosedur verifikasi otomatis mengenai pendapatan dan kewajiban suami, sehingga hak istri tidak terabaikan? Bagaimana pelatihan reguler bagi hakim dan petugas pengadilan mengenai konsep nushuz yang sensitif gender dapat menyeimbangkan interpretasi dan melindungi hak perempuan secara lebih adil?.
- Woman-Initiated Divorce and Feminist Fiqh in Indonesia: Narrating Male Acts of Nushūz in Marriage... doi.org/10.20414/ujis.v24i2.416Woman Initiated Divorce and Feminist Fiqh in Indonesia ANarrating Male Acts of Nushz in Marriage doi 10 20414 ujis v24i2 416
- Violence against Women and Patriarkhi Culture in Indonesia | Eleanora | International Journal of Multicultural... doi.org/10.18415/ijmmu.v7i9.1912Violence against Women and Patriarkhi Culture in Indonesia Eleanora International Journal of Multicultural doi 10 18415 ijmmu v7i9 1912
| File size | 442.92 KB |
| Pages | 36 |
| DMCA | Report |
Related /
YAYASANBHZYAYASANBHZ Penelitian ini menyimpulkan bahwa perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan Agama masih terjadi di Indonesia, meskipun secara normatif perceraian hanyaPenelitian ini menyimpulkan bahwa perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan Agama masih terjadi di Indonesia, meskipun secara normatif perceraian hanya
STAIN TDMSTAIN TDM Temuan menunjukkan bahwa perkawinan siri sering dilakukan karena alasan ekonomi dan kesederhanaan prosedur, serta persepsi yang berlaku bahwa pemberkatanTemuan menunjukkan bahwa perkawinan siri sering dilakukan karena alasan ekonomi dan kesederhanaan prosedur, serta persepsi yang berlaku bahwa pemberkatan
ASIAASIA Pemanfaatan teknologi digital telah meningkatkan jangkauan pasar dan efisiensi produksi.meskipun demikian, keberlanjutan praktik pemasaran digital danPemanfaatan teknologi digital telah meningkatkan jangkauan pasar dan efisiensi produksi.meskipun demikian, keberlanjutan praktik pemasaran digital dan
TAMANLITERATAMANLITERA Fenomena pernikahan anak ini menimbulkan berbagai masalah baru, salah satunya adalah meningkatnya angka perceraian. Berdasarkan realitas tersebut, penelitianFenomena pernikahan anak ini menimbulkan berbagai masalah baru, salah satunya adalah meningkatnya angka perceraian. Berdasarkan realitas tersebut, penelitian
ENSIKLOPEDIAKUENSIKLOPEDIAKU Oleh karena itu, dalam praktiknya, ketentuan waris dalam perkawinan Gelahang biasanya mengikuti prinsip kewarisan berdasarkan status purusa dari masing-masingOleh karena itu, dalam praktiknya, ketentuan waris dalam perkawinan Gelahang biasanya mengikuti prinsip kewarisan berdasarkan status purusa dari masing-masing
UINSIUINSI Pengamatan Fajr Sadiq menggunakan SQM di empat lokasi menunjukkan bahwa penemuan sudut kemunduran matahari lebih awal di lokasi dengan cahaya langit tinggi,Pengamatan Fajr Sadiq menggunakan SQM di empat lokasi menunjukkan bahwa penemuan sudut kemunduran matahari lebih awal di lokasi dengan cahaya langit tinggi,
JURNALFKMUITJURNALFKMUIT Namun, penulis menilai sanksi pidana yang dijatuhkan tidak sejalan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, mengingat terdakwa berperan sebagai kurir yangNamun, penulis menilai sanksi pidana yang dijatuhkan tidak sejalan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, mengingat terdakwa berperan sebagai kurir yang
JURNALFKMUITJURNALFKMUIT Berdasarkan pengaturan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografi, pembatalan merek dapat dilakukan jika terdapat dugaanBerdasarkan pengaturan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografi, pembatalan merek dapat dilakukan jika terdapat dugaan
Useful /
UTMUTM Sebuah lagu memiliki kandungan yang lengkap dengan penggabungan antara kata, tata bahasa, dan keterampilan bahasa yang lain. Dalam lirik lagu seringkaliSebuah lagu memiliki kandungan yang lengkap dengan penggabungan antara kata, tata bahasa, dan keterampilan bahasa yang lain. Dalam lirik lagu seringkali
UINSIUINSI Studi ini mengadopsi metode deskriptif yang didasarkan pada deskripsi masalah dan kemudian membandingkan dan menganalisis pendapat fiqih yang mengarahStudi ini mengadopsi metode deskriptif yang didasarkan pada deskripsi masalah dan kemudian membandingkan dan menganalisis pendapat fiqih yang mengarah
UINSIUINSI Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa penerapan prinsip-prinsip Maqāshid al‑Sharīah dalam pelatihan kepemimpinan struktural memerlukan kebijakan ketat,Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa penerapan prinsip-prinsip Maqāshid al‑Sharīah dalam pelatihan kepemimpinan struktural memerlukan kebijakan ketat,
UINSIUINSI Hasilnya menunjukkan bahwa penurunan usia minimum bertujuan melindungi nilai-nilai keagamaan (hifẓ al‑din), jiwa (hifẓ al‑nafs), akal (hifẓ al‑aql),Hasilnya menunjukkan bahwa penurunan usia minimum bertujuan melindungi nilai-nilai keagamaan (hifẓ al‑din), jiwa (hifẓ al‑nafs), akal (hifẓ al‑aql),