ENSIKLOPEDIAKUENSIKLOPEDIAKU
Ensiklopedia Social ReviewEnsiklopedia Social ReviewTulisan ini bertujuan untuk menganalisis implikasi dalam perkawinan Pada Gelahang dalam perspektif hukum positif. Permasalahan terletak pada ketidakadilan dalam pembagian warisan. Rumusan masalah dalam artikel ini adalah apa saja implikasi hukum yang muncul dari pelaksanaan perkawinan Pada Gelahang terkait status suami-istri, hak waris, dan perlindungan anak.
Perkawinan Pada Gelahang merupakan bentuk perkawinan yang memiliki makna sakral bagi masyarakat Bali, dilangsungkan berdasarkan ajaran agama Hindu serta ketentuan hukum adat Bali.Dalam bentuk perkawinan ini, timbul hubungan hukum yang menciptakan hak dan kewajiban bagi pasangan suami istri, serta terhadap keturunannya.Menurut ketentuan hukum adat Bali, perkawinan Gelahang mengakibatkan pasangan suami istri memiliki kewajiban adat di dua lingkungan keluarga, yakni keluarga pihak suami dan pihak istri.Kewajiban Niskala, seperti menyelenggarakan upacara keagamaan di kedua tempat suci keluarga (sanggah atau merajan), termasuk upacara pengabenan.dan Kewajiban Sekala, yang mencakup tanggung jawab sosial di masing-masing Desa Pakraman dari suami dan istri.Selanjutnya, anak atau pasangan suami istri yang telah memenuhi kewajiban adatnya sesuai prinsip swadharma dalam hukum adat Bali berhak atas harta warisan dari keluarga, orang tua, atau leluhurnya.Namun, dalam perspektif hukum positif, perkawinan Gelahang menimbulkan permasalahan dalam hal status hukum dan hak-hak keperdataan, baik bagi suami istri maupun anak-anaknya.Ketidakpastian tersebut muncul karena dalam perkawinan Gelahang, tidak ada pihak yang secara dominan memberi atau menerima, melainkan berdasarkan kesepakatan bersama.Akibatnya, penentuan mengenai hak asuh anak juga menjadi tidak pasti, apakah berada di bawah tanggung jawab keluarga suami atau istri, karena keduanya memiliki posisi yang sejajar (sama-sama memiliki).Lebih lanjut, timbul pula persoalan ketidakadilan dalam pembagian warisan, mengingat hak waris diatur menurut hukum adat desa Pakraman, sementara banyak ketentuan adat yang belum secara eksplisit mengatur waris dalam konteks perkawinan Gelahang.Oleh karena itu, dalam praktiknya, ketentuan waris dalam perkawinan Gelahang biasanya mengikuti prinsip kewarisan berdasarkan status purusa dari masing-masing pasangan di rumah asal mereka, yang juga melaksanakan swadharma kepurusa pada keluarganya masing-masing.Oleh karena itu, bentuk perkawinan ini juga dikenal dengan istilah perkawinan gelah bareng, yang berarti kepemilikan bersama.
Untuk mengatasi ketidakpastian status hukum dan hak-hak keperdataan dalam perkawinan Gelahang, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengembangan dan penerapan sistem hukum yang lebih adil dan jelas. Penelitian ini dapat fokus pada pengkajian dan perbandingan antara hukum adat Bali dengan hukum positif Indonesia, serta upaya harmonisasi keduanya. Selain itu, studi etnografis yang mendalam mengenai praktik perkawinan Gelahang di berbagai daerah di Bali dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang dinamika sosial, budaya, dan hukum yang terlibat. Dengan demikian, penelitian lanjutan dapat mengusulkan strategi dan kebijakan yang lebih efektif untuk mengatasi ketidakadilan dalam pembagian warisan dan hak asuh anak dalam perkawinan Gelahang.
| File size | 174.87 KB |
| Pages | 7 |
| DMCA | Report |
Related /
IAIN MADURAIAIN MADURA Berdasarkan masalah ini, kami menggambarkan fenomena dan kemudian menyajikan pembacaan ayat-ayat Al-Quran dan hadits yang relevan dalam masyarakat. MetodeBerdasarkan masalah ini, kami menggambarkan fenomena dan kemudian menyajikan pembacaan ayat-ayat Al-Quran dan hadits yang relevan dalam masyarakat. Metode
YAYASANBHZYAYASANBHZ Sementara itu, dari aspek administrasi negara, perceraian di luar pengadilan menimbulkan hambatan dalam pencatatan sipil dan melemahkan mekanisme perlindunganSementara itu, dari aspek administrasi negara, perceraian di luar pengadilan menimbulkan hambatan dalam pencatatan sipil dan melemahkan mekanisme perlindungan
STAIN TDMSTAIN TDM Oleh karena itu, integrasi hukum Islam dan hukum positif menyediakan fondasi normatif dan praktis untuk mengatasi perkawinan siri. Penguatan pendidikanOleh karena itu, integrasi hukum Islam dan hukum positif menyediakan fondasi normatif dan praktis untuk mengatasi perkawinan siri. Penguatan pendidikan
STIBASTIBA Hasil penelitian menunjukkan bahwa cyber cheating meskipun tidak melibatkan kontak fisik, tetap dapat digolongkan sebagai nushuz atau pelanggaran akhlakHasil penelitian menunjukkan bahwa cyber cheating meskipun tidak melibatkan kontak fisik, tetap dapat digolongkan sebagai nushuz atau pelanggaran akhlak
ENSIKLOPEDIAKUENSIKLOPEDIAKU Era digital membawa perubahan besar pada masyarakat, termasuk dalam kehidupan sosial dan politik di suatu negara. Dinamika politik yang terjadi di ruangEra digital membawa perubahan besar pada masyarakat, termasuk dalam kehidupan sosial dan politik di suatu negara. Dinamika politik yang terjadi di ruang
UNARSUNARS Permasalahan jual beli tanah yang berasal dari harta bersama dimana dalam hal ini meskipun terjadi putusnya hubungan perkawinan namun para pihak masihPermasalahan jual beli tanah yang berasal dari harta bersama dimana dalam hal ini meskipun terjadi putusnya hubungan perkawinan namun para pihak masih
UM SURABAYAUM SURABAYA Perkawinan tanpa akta nikah akan membawa banyak akibat yang berkaitan dengan berbagai hak istri dan hak anak yang dilahirkan, baik materiil maupun immateriilPerkawinan tanpa akta nikah akan membawa banyak akibat yang berkaitan dengan berbagai hak istri dan hak anak yang dilahirkan, baik materiil maupun immateriil
DPRDPR Meskipun ketentuan keamanan pangan telah diatur dalam UU Pangan dan Kesehatan, implementasinya belum memadai untuk mencegah peredaran pangan tidak aman,Meskipun ketentuan keamanan pangan telah diatur dalam UU Pangan dan Kesehatan, implementasinya belum memadai untuk mencegah peredaran pangan tidak aman,
Useful /
STAIN TDMSTAIN TDM Notaris dapat dikenai tanggung jawab berjenjang—perdata, administratif, etis, bahkan pidana—jika gagal menerapkan asas kehati-hatian dalam memverifikasiNotaris dapat dikenai tanggung jawab berjenjang—perdata, administratif, etis, bahkan pidana—jika gagal menerapkan asas kehati-hatian dalam memverifikasi
UM SURABAYAUM SURABAYA Mencegah kehamilan yang tidak direncanakan, 4. Mencegah penyakit menular seksual, 5. Menurunkan angka kematian ibu dan bayi, 6. Membentuk keluarga yangMencegah kehamilan yang tidak direncanakan, 4. Mencegah penyakit menular seksual, 5. Menurunkan angka kematian ibu dan bayi, 6. Membentuk keluarga yang
UM SURABAYAUM SURABAYA Indikator yang terdapat dalam program ini dapat dijadikan tolok ukur untuk melihat tingkat keluarga sakinah di Indonesia dan merumuskan langkah strategisIndikator yang terdapat dalam program ini dapat dijadikan tolok ukur untuk melihat tingkat keluarga sakinah di Indonesia dan merumuskan langkah strategis
UM SURABAYAUM SURABAYA Berdasarkan hasil penelitian, skema syariah pada transaksi jual beli rumah di Developer Property Syariah Palangka Raya diterapkan dengan meniadakan peranBerdasarkan hasil penelitian, skema syariah pada transaksi jual beli rumah di Developer Property Syariah Palangka Raya diterapkan dengan meniadakan peran