UINSIUINSI
MAZAHIBMAZAHIBBerdasarkan ketentuan Undang‑Undang Perkawinan Indonesia yang baru, perkawinan hanya diperbolehkan bila pria dan wanita telah mencapai usia 19 tahun. Setelah reformasi tersebut, tingkat pelanggaran hukum perkawinan masih tinggi, terutama praktik perkawinan anak. Penelitian ini merupakan studi hukum normatif yang menggunakan Teori Keadaan Hukum, Teori Perlindungan Hukum, dan Maqāsid Sharia untuk menganalisis celah hukum dalam ketentuan usia minimum perkawinan, prosedur permohonan dispensasi, registrasi perkawinan tidak resmi, serta praktiknya di pengadilan agama. Hasilnya menunjukkan bahwa penurunan usia minimum bertujuan melindungi nilai-nilai keagamaan (hifẓ al‑din), jiwa (hifẓ al‑nafs), akal (hifẓ al‑aql), keturunan (hifẓ al‑nasl), dan harta (hifẓ al‑māl). Dengan meningkatkan usia minimum menjadi 19 tahun, undang‑undang menghasilkan sinergi antara norma hukum negara dan Islam, sekaligus memperkuat asas supremasi hukum dalam menanggulangi praktik perkawinan anak.
Penetapan usia minimum perkawinan menjadi 19 tahun bertujuan melindungi hak anak, memperkuat supremasi hukum, dan menyelaraskan nilai-nilai Islam.Praktik perkawinan anak masih meluas meski undang‑undang telah direvisi, karena kelemahan penegakan hukum dan pengawasan hakim.Reformasi hukum harus disertai penegakan disiplin hakim, kesadaran publik, serta mekanisme pendampingan bagi keluarga miskin.
Penelitian lanjutan dapat meneliti efektivitas pelatihan kepatuhan hakim terhadap pedoman dispensasi perkawinan sehingga pengadilan dapat konsisten menegakkan batas usia minimum, sehingga meningkatkan perlindungan anak; studi iteratif berikutnya dapat mengkaji peran keluarga miskin dalam memfasilitasi pendidikan dan pemberdayaan ekonomi sebagai strategi preventif terhadap pernikahan anak, memfokuskan pada program penyuluhan psikologis dan sosial; penelitian tambahan dapat mengevaluasi dampak kampanye kesadaran publik yang mengkombinasikan nilai-nilai Islam dan hak asasi manusia untuk menurunkan angka pernikahan dini, terutama di provinsi dengan prevalensi tertinggi, dengan memetakan hubungan antara tingkat pendidikan, akses kesehatan reproduksi, dan penerimaan norma hukum.
- Implementasi Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No.... doi.org/10.37893/jbh.v11i1.306Implementasi Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut UU No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No doi 10 37893 jbh v11i1 306
- PEMBAHARUAN HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA | ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan. pembaharuan perkawinan... doi.org/10.15575/adliya.v11i1.4852PEMBAHARUAN HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA ADLIYA Jurnal Hukum dan Kemanusiaan pembaharuan perkawinan doi 10 15575 adliya v11i1 4852
| File size | 416.08 KB |
| Pages | 38 |
| DMCA | Report |
Related /
UNPADUNPAD Data pada penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi serta dianalisis dengan teknik analisis data interaktif yang diajukanData pada penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi serta dianalisis dengan teknik analisis data interaktif yang diajukan
UNPADUNPAD Pelestarian lingkungan. Integral dari Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) telah menjadi bagian strategi bisnis perusahaan multinasional, yang mendapatkanPelestarian lingkungan. Integral dari Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) telah menjadi bagian strategi bisnis perusahaan multinasional, yang mendapatkan
UNPADUNPAD Tahap konseptual memetakan konstruksi utama dari khazanah keilmuan Islam klasik (Al-Balkhi, Al-Ghazali) dan kerangka kontemporer (Rothman, rubrik Awaad,Tahap konseptual memetakan konstruksi utama dari khazanah keilmuan Islam klasik (Al-Balkhi, Al-Ghazali) dan kerangka kontemporer (Rothman, rubrik Awaad,
UNPADUNPAD Hasil pendidikan serta pelatihan secara penelitian ini menunjukkan bahwa program Corporate Social Responsibility (CSR) Rumah Kreatif Tamiang berhasil dalamHasil pendidikan serta pelatihan secara penelitian ini menunjukkan bahwa program Corporate Social Responsibility (CSR) Rumah Kreatif Tamiang berhasil dalam
UNPADUNPAD Keterlibatan Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai aktor advokasi sosial dapat memperkuat kesadaran hak, memperluas partisipasi, dan mendorong perubahan kebijakanKeterlibatan Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai aktor advokasi sosial dapat memperkuat kesadaran hak, memperluas partisipasi, dan mendorong perubahan kebijakan
UNPADUNPAD Pengetahuan yang memadai tentang kesehatan reproduksi dan seksual (kespro) berperan sebagai faktor protektif yang menjauhkan remaja dari seks pranikah.Pengetahuan yang memadai tentang kesehatan reproduksi dan seksual (kespro) berperan sebagai faktor protektif yang menjauhkan remaja dari seks pranikah.
SIDUCATSIDUCAT Pernikahan di usia dini rentan terhadap masalah kesehatan reproduksi seperti meningkatkan angka kesakitan dan kematian pada saat persalinan dan nifas,Pernikahan di usia dini rentan terhadap masalah kesehatan reproduksi seperti meningkatkan angka kesakitan dan kematian pada saat persalinan dan nifas,
UNTARUNTAR Pada tahun 2020, Indeks Pembangunan Pemuda memaparkan data kehamilan remaja adalah 18,22% di Indonesia. Tahun 2015, Kemenkes RI juga memaparkan sebuahPada tahun 2020, Indeks Pembangunan Pemuda memaparkan data kehamilan remaja adalah 18,22% di Indonesia. Tahun 2015, Kemenkes RI juga memaparkan sebuah
Useful /
UINSIUINSI Maqāshid al‑Sharīah, sebagai kerangka prinsip hukum Islam, memberikan landasan kuat untuk memahami dan menerapkan perlindungan data pribadi dalam pelatihanMaqāshid al‑Sharīah, sebagai kerangka prinsip hukum Islam, memberikan landasan kuat untuk memahami dan menerapkan perlindungan data pribadi dalam pelatihan
UINSIUINSI Meskipun ketentuan tersebut terwujud, pelaksanaannya di Pengadilan Agama Indonesia sering tidak optimal, khususnya ketika suami tidak hadir dalam prosesMeskipun ketentuan tersebut terwujud, pelaksanaannya di Pengadilan Agama Indonesia sering tidak optimal, khususnya ketika suami tidak hadir dalam proses
UNPADUNPAD Kondisi akibat bencana diperlukan adanya penanganan secara efektif, salah satunya dilakukan dalam level komunitas melalui pemanfaatan organisasi lokalKondisi akibat bencana diperlukan adanya penanganan secara efektif, salah satunya dilakukan dalam level komunitas melalui pemanfaatan organisasi lokal
UINSIUINSI Perbedaan sudut antara hasil penelitian dan standar -20º sangat kecil sehingga tidak mengubah jadwal subuh saat ini. Karena penelitian terbatas pada lokasiPerbedaan sudut antara hasil penelitian dan standar -20º sangat kecil sehingga tidak mengubah jadwal subuh saat ini. Karena penelitian terbatas pada lokasi