Publisher

UINSIUINSI

Journal MAZAHIBMAZAHIB Abstract

Penelitian ini merupakan refleksi pemikiran tentang praktik perkawinan, yang meneliti praktik perkawinan dan perceraian dalam tradisi Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah. Dalam praktik, peneliti menemukan unifikasi yang dilakukan secara otonom dalam sistem hukum. Unifikasi ini mencerminkan keyakinan komunitas yang mengintegrasikan sistem hukum adat, sistem hukum positif, dan hukum Islam, khususnya untuk komunitas Muslim. Studi ini menggunakan pendekatan empiris non-doktrin. Asal usul gagasan unifikasi sistem hukum didorong oleh refleksi pemikiran hukum, yang menemukan adanya unifikasi tiga sistem hukum yang bekerja masing-masing dan memiliki kompatibilitas antara budaya hukum hukum hidup, hukum formal, dan mas lahah. Esensi pemikiran unifikasi sistem hukum adalah bukti wawasan baru atau paradigma baru dari elaborasi fakta dan elaborasi norma dalam perkawinan adat Dayak Ngaju.

Conclusion

Komunitas Muslim Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah dikenal dengan praktik budaya dan tradisi yang unik.Salah satu aspek yang menjadi topik diskusi dan perdebatan adalah unifikasi sistem hukum yang menjaga perkawinan dan perceraian dalam komunitas ini.Indonesia mengakui beberapa sistem hukum, termasuk hukum sipil, hukum adat, dan hukum Islam.Sistem hukum yang digunakan untuk perkawinan dan perceraian bervariasi tergantung pada afiliasi agama dan latar belakang budaya individu yang terlibat.Perkawinan Muslim, misalnya, diatur oleh hukum Islam, sedangkan perkawinan dalam komunitas Dayak Ngaju mungkin diatur oleh hukum adat.Seruan untuk unifikasi sistem hukum dalam perkawinan dan perceraian adalah perdebatan yang sedang berlangsung di Indonesia, yang bertujuan untuk menyelaraskan kerangka hukum yang beragam dan memastikan perlakuan yang adil bagi semua warga negara.Para pendukung berpendapat bahwa sistem hukum yang terunifikasi akan meningkatkan kepastian hukum, menyederhanakan proses hukum, dan menghindari konflik yang timbul dari interpretasi hukum yang berbeda.Namun, menerapkan sistem hukum yang terunifikasi dalam konteks ini rumit karena keragaman budaya dan agama di Indonesia.Menyeimbangkan hak dan kepentingan berbagai komunitas, termasuk komunitas Muslim Dayak Ngaju, sangat penting.Perubahan apa pun terhadap sistem hukum harus menghormati norma dan nilai budaya komunitas yang terlibat.Diskusi dan inisiatif telah berlangsung untuk mengembangkan kerangka hukum yang komprehensif yang mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum Islam dan adat lokal untuk mengatasi masalah ini.Upaya ini bertujuan untuk menciptakan sistem yang mengakui dan menghormati karakteristik unik berbagai komunitas sambil menyediakan kerangka hukum yang terunifikasi dan adil untuk perkawinan dan perceraian.

Future Research

Untuk penelitian lanjutan, dapat diusulkan beberapa arah studi. Pertama, bagaimana sistem hukum yang terunifikasi dapat diterapkan secara efektif dalam komunitas Dayak Ngaju Muslim di Kalimantan Tengah, dengan mempertimbangkan keragaman budaya dan agama di Indonesia. Kedua, bagaimana sistem hukum yang terunifikasi dapat memastikan perlakuan yang adil bagi semua warga negara, tanpa mengabaikan norma dan nilai budaya komunitas yang terlibat. Ketiga, bagaimana sistem hukum yang terunifikasi dapat meningkatkan kepastian hukum dan menyederhanakan proses hukum, sambil tetap menghormati prinsip-prinsip hukum Islam dan adat lokal. Dengan menggabungkan tiga saran ini, penelitian lanjutan dapat berkontribusi pada pengembangan kerangka hukum yang komprehensif dan adil untuk perkawinan dan perceraian di Indonesia, dengan mempertimbangkan keragaman budaya dan agama yang kaya di negara ini.

References

1. Chapter 5: The Functional Method in: Methods of Comparative Law. chapter functional method methods comparative... doi.org/10.4337/9781781005118.00012Chapter 5 The Functional Method in Methods of Comparative Law chapter functional method methods comparative doi 10 4337 9781781005118 00012

Metadata

File size	428.17 KB
Pages	26
DMCA	Report