Publisher

UINSIUINSI

Journal MAZAHIBMAZAHIB Abstract

Masalah waris telah menjadi fokus utama dalam masyarakat, khususnya dalam penerapan prinsip bilateral yang menjamin distribusi harta kepada pewaris laki-laki dan perempuan dalam hukum Islam. Perbedaan hak waris antara laki-laki dan perempuan masih menjadi perdebatan dalam penerapan Sunni dan Syiah. Hukum waris Syiah menekankan keadilan dengan memberikan hak waris yang diakui kepada perempuan bersama laki-laki pada semua tingkat, sedangkan hukum waris Sunni mengikuti pedoman Al-Quran yang sering kali menghasilkan pembagian yang tidak setara. Hukum waris Syiah memberikan perempuan status dan hak yang sama dengan laki-laki dalam hal pengakuan sebagai pewaris sah dalam kerangka hukumnya. Penelitian ini mengadopsi pendekatan gender dalam hukum waris Islam. Data sekunder terkait aturan waris Sunni dan Syiah ditelusuri secara manual dan daring dari situs OJS. Data dianalisis menggunakan analisis konten dan kemudian diceritakan melalui teknik reduksi data, tampilan, dan verifikasi. Penelitian menemukan bahwa konsep distribusi waris Syiah melibatkan dua kategori pewaris: dzawil furudh (pewaris dengan bagian tetap) dan qarabah (pewaris kerabat). Pewaris yang tidak termasuk sebagai dzawil furudh (pewaris dengan bagian tetap) sebagaimana yang ditentukan dalam Al-Quran dan Hadits diklasifikasikan sebagai qarabah, yang mencakup kerabat laki-laki dan perempuan berdasarkan kedekatan dengan yang meninggal. Dalam menentukan hak mereka, hukum waris Syiah menerapkan kerangka normatif yang memperhatikan isu gender sambil tetap menerapkan ketentuan teks mengenai bagian laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan pada tingkat keturunan (furu), orang tua (ushul), saudara kandung, dan saudara sepupu (hawasyi) memiliki hak waris yang diakui, dengan bagian yang ditentukan berdasarkan pedoman Al-Quran. Kedua, hukum waris Syiah secara konsisten menerapkan prinsip bilateral, memastikan bahwa perempuan diberikan hak waris bersama laki-laki sesuai dengan rasio distribusi 2:1 dalam Al-Quran. Hal ini menunjukkan bahwa dari perspektif gender, yurisprudensi Syiah menunjukkan pendekatan yang lebih inklusif terhadap hak waris perempuan, menekankan keadilan dan pengakuan dalam kerangka hukumnya.

Conclusion

Pendekatan Syiah dalam pengelompokan pewaris, interpretasi istilah walad, dan penerapan konsep qarabah secara signifikan meningkatkan hak waris perempuan dengan memastikan pengakuan dan distribusi yang adil berdasarkan kedekatan dan netralitas gender.Hukum waris Syiah mengakui hak perempuan pada semua tingkat, tetapi pembagian bagian tetap pada rasio 2.1 antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan ketentuan Al-Quran, memastikan keadilan sejalan dengan tanggung jawab keuangan masing-masing.Hukum waris Syiah mengikuti prinsip kekerabatan bilateral, memberikan hak waris kepada kedua garis keturunan laki-laki dan perempuan.Namun, distribusi bagian tetap menghormati pedoman Al-Quran.Hal ini terbukti dengan pengakuan keturunan laki-laki dan perempuan sebagai pewaris pada semua tingkat, termasuk ushul (garis lurus ke atas), furu (garis lurus ke bawah), dan hawasyi (garis samping), dengan bagian mereka ditentukan sesuai dengan ketentuan Al-Quran.Inklusi mereka sebagai pewaris dalam sistem qarabah memastikan kesempatan waris yang adil, khususnya setelah bagian dzawil furudh didistribusikan.Sementara unsur-unsur sistem patrilineal yang dominan dalam budaya Arab pra-Islam masih ada dalam hukum waris Sunni, hukum waris Syiah meredam pengaruh tersebut dengan memberikan hak waris kepada kedua garis keturunan laki-laki dan perempuan dalam kerangka bilateral.

Future Research

Berdasarkan temuan penelitian ini, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan analisis komparatif yang lebih mendalam tentang implikasi praktis dari perbedaan interpretasi antara Sunni dan Syiah dalam penerapan prinsip bilateral dalam hukum waris. Penelitian ini dapat mengeksplorasi bagaimana perbedaan ini mempengaruhi distribusi harta dan hak waris perempuan dalam konteks sosial dan budaya yang beragam. Kedua, penelitian dapat dilakukan untuk menilai dampak hukum waris Syiah terhadap posisi perempuan dalam masyarakat, khususnya dalam hal akses terhadap sumber daya dan partisipasi dalam pengambilan keputusan keluarga. Penelitian ini dapat menyelidiki apakah hukum waris Syiah yang lebih inklusif terhadap perempuan telah menghasilkan perubahan dalam peran dan status perempuan dalam keluarga dan masyarakat. Ketiga, penelitian dapat dilakukan untuk menganalisis bagaimana hukum waris Syiah yang lebih adil terhadap perempuan dapat diterapkan dalam konteks modern, khususnya dalam masyarakat yang semakin beragam dan dinamis. Penelitian ini dapat mengeksplorasi tantangan dan peluang dalam penerapan hukum waris Syiah dalam konteks kontemporer, serta strategi yang dapat digunakan untuk memastikan implementasi yang efektif dan adil.

References

1. Women’s Identity in the Digital Islam Age: Social Media, New Religious Authority, and Gender Bias... journal.iainkudus.ac.id/index.php/QIJIS/article/view/7095WomenAos Identity in the Digital Islam Age Social Media New Religious Authority and Gender Bias journal iainkudus ac index php QIJIS article view 7095
2. KONTROVERSI KEDUDUKAN ‘ASHABAH DALAM HUKUM WARIS ISLAM MENURUT MADZHAB SYI’AH... journal.uinsgd.ac.id/index.php/asy-syariah/article/view/627KONTROVERSI KEDUDUKAN yCuASHABAH DALAM HUKUM WARIS ISLAM MENURUT MADZHAB SYIyCEAH journal uinsgd ac index php asy syariah article view 627

Metadata

File size	574.42 KB
Pages	40
DMCA	Report