Publisher

USUUSU

Journal Langgas: Jurnal Studi PembangunanLanggas: Jurnal Studi Pembangunan Abstract

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur merupakan salah satu proyek paling ambisius dalam sejarah Modern Indonesia sekaligus menjadi perhatian penting dalam hubungan antara politik, ekonomi, sosial dan lingkungan. Melalui pendekatan Politik Ekologi, tulisan ini menyoroti bagaimana dinamika kekuasaan dan politik membentuk interaksi antara manusia dengan lingkungan, serta mempengaruhi kebijakan dan praktik yang berdampak pada eksploitasi sumber daya alam. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan pengumpulan data melalui desk research. Pembangunan IKN tidak hanya dipengaruhi atas keputusan politik yang sering kali mengabaikan aspek lingkungan, namun juga oleh konstelasi pemerintah yang cenderung otoriter dan inkonstitusional. Ini tercermin melalui proses penyusunan undang-undang IKN yang mengundang berbagai polemik sekaligus dipertanyakan legalitasnya. Pada akhirnya malah meminggirkan kepentingan masyarakat marginal seperti masyarakat adat dan menyampingkan keberlangsungan lingkungan sekaligus bertendensi dalam menguntungkan segelintir elit. Pembangunan IKN, walaupun menjanjikan pertumbuhan ekonomi; namun pada kenyataannya berpotensi terhadap kerusakan lingkungan dan memperdalam ketidakadilan sosial akibat praktik politik yang tidak inklusif dan demokratis.

Conclusion

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) mencerminkan konstelasi pemerintahan yang cenderung otoriter dan elit, dengan partisipasi publik minimal dalam proses pengambilan keputusan.Proyek ini, yang diharapkan membawa harapan untuk redistribusi ekonomi dan solusi terhadap masalah lingkungan di Jakarta, telah menimbulkan polemik yang luas dari perspektif politik ekologi.Kritik utamanya berfokus pada potensi kerusakan lingkungan, eksploitasi sumber daya alam yang masif, dan ketidakadilan sosial terhadap masyarakat marginal, terutama masyarakat adat.Kritikus menekankan kurangnya kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses legislasi dan implementasi pembangunan IKN, mencerminkan defisit demokrasi.Selain itu, dampak lingkungan negatif dari IKN, seperti deforestasi dan degradasi hutan, serta risiko peningkatan signifikan anggaran pembangunan, menambah beban keuangan negara.Pembangunan IKN cenderung menguntungkan elit politik dan ekonomi, sementara masyarakat lokal, terutama masyarakat adat, menjadi yang paling terdampak.Tanpa mekanisme pengawasan seperti parlemen lokal di wilayah IKN, kekhawatiran akan penyalahgunaan kekuasaan meningkat.Pembangunan IKN mencerminkan kepentingan elit daripada konstelasi pemerintahan yang demokratis dan partisipatif, mengorbankan keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan demi mempertahankan status quo kekuasaan dan ekonomi melalui eksploitasi sumber daya alam.

Future Research

Untuk penelitian lanjutan, disarankan untuk melakukan studi komparatif antara pembangunan IKN dengan proyek-proyek serupa di negara lain, terutama dalam hal dampak lingkungan dan sosial. Selain itu, penelitian dapat fokus pada analisis mendalam tentang bagaimana praktik politik dan ekonomi yang tidak inklusif telah mempengaruhi masyarakat lokal dan masyarakat adat di wilayah IKN. Terakhir, studi tentang peran dan pengaruh masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan dan pembangunan IKN dapat memberikan wawasan penting tentang bagaimana memastikan partisipasi dan perlindungan hak-hak mereka.

References

1. Dampak Deforestasi Hutan Skala Besar terhadap Pemanasan Global di Indonesia | Wahyuni | JIIP: Jurnal... doi.org/10.14710/jiip.v6i1.10083Dampak Deforestasi Hutan Skala Besar terhadap Pemanasan Global di Indonesia Wahyuni JIIP Jurnal doi 10 14710 jiip v6i1 10083
2. Massive Development of Nusantara Capital City in the Perspective of Ecological Politics | Langgas: Jurnal... doi.org/10.32734/ljsp.v3i2.17910Massive Development of Nusantara Capital City in the Perspective of Ecological Politics Langgas Jurnal doi 10 32734 ljsp v3i2 17910
3. Kemanfaatan Hukum “Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah” Dalam Upaya “Peralihan Hak Tanah... doi.org/10.59141/comserva.v2i5.331Kemanfaatan Hukum AuPeran Pejabat Pembuat Akta TanahAy Dalam Upaya AuPeralihan Hak Tanah doi 10 59141 comserva v2i5 331

Metadata

File size	367.8 KB
Pages	15
DMCA	Report