STAISARSTAISAR
Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-SyakhsiyyahJurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-SyakhsiyyahPengampunan pajak merupakan salah satu kebijakan fiskal yang paling diperdebatkan dalam tata kelola pemerintahan kontemporer, terutama di negara-negara mayoritas Muslim yang menuntut keselarasan antara legalitas hukum dengan nilai-nilai etika dan agama. Penelitian terdahulu umumnya menilai kebijakan pengampunan pajak dari perspektif ekonomi, fiskal, dan administrasi, sementara kajian mengenai legitimasi konstitusional-etis dalam kerangka hukum tata negara Islam masih relatif terbatas. Penelitian ini bertujuan menganalisis legitimasi normatif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak berdasarkan prinsip keadilan (al-ʿadl), amanah, persamaan di hadapan hukum (al-musāwāh), dan kemaslahatan umum (maṣlaḥah ʿāmmah). Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, serta literatur kontemporer mengenai hukum tata negara Islam dan maqāṣid al-sharīʿah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan pengampunan pajak berhasil mencapai tujuan fiskal jangka pendek, kebijakan tersebut menimbulkan persoalan normatif terkait keadilan distributif, kesetaraan hukum, dan akuntabilitas etis. Analisis perbandingan dengan Malaysia dan Pakistan menunjukkan bahwa integrasi narasi moral dan nilai-nilai keagamaan dapat memperkuat legitimasi serta penerimaan publik terhadap kebijakan fiskal. Kontribusi penelitian ini adalah menawarkan kerangka evaluasi hukum fiskal berbasis konstitusionalisme Islam yang mengintegrasikan legalitas konstitusional dengan legitimasi moral sebagai fondasi tata kelola fiskal yang berkelanjutan dalam negara demokrasi konstitusional mayoritas Muslim.
11 of 2016 on Tax Amnesty, while constitutionally valid under Indonesias fiscal framework, lacks integration with the normative principles of Islamic constitutional law, particularly justice (al-ʿadl), public trust (amānah), and public benefit (maṣlaḥah).The research demonstrates that the laws orientation toward fiscal pragmatism and legal positivism compromises its ethical legitimacy in a system constitutionally rooted in Ketuhanan Yang Maha Esa.By overlooking maqāṣid al-sharīʿah-based justification and producing unequal legal treatment, the policy fails to fully meet the expectations of distributive justice and moral accountability.The study contributes to constitutional and fiscal scholarship by offering an interdisciplinary framework that combines Islamic legal ethics, comparative public policy, and constitutional review.It expands the discourse on tax law by proposing that moral and theological dimensions should be embedded into fiscal policymaking in Muslim-majority states.The integration of religious values into legal design is shown to enhance not only legitimacy but also public trust and long-term tax compliance.
Based on the findings and analysis, the following suggestions for further research are proposed:. . 1. Comparative Study of Tax Amnesty Policies: A comparative analysis of tax amnesty policies in different Muslim-majority countries, such as Malaysia and Pakistan, could provide valuable insights into the effectiveness and legitimacy of these policies. This study could explore the integration of moral and religious narratives in tax amnesty programs and their impact on public acceptance and compliance.. . 2. Integrating Islamic Legal Ethics in Fiscal Governance: The research highlights the importance of integrating Islamic legal ethics into fiscal governance. Further studies could explore the practical implementation of Islamic legal principles in tax policies, such as the concept of maṣlaḥah ʿāmmah (public welfare) and amānah (trust). This could involve examining how these principles can be operationalized in tax legislation and enforcement, and the potential benefits for sustainable fiscal governance.. . 3. Exploring the Role of Religious Consultation in Policy Formulation: The absence of structured religious consultation in the development of tax amnesty policies is a notable finding. Future research could delve into the potential benefits of involving ʿulamāʾ or Islamic legal scholars in the legislative process. This could include examining the impact of religious consultation on policy legitimacy, public trust, and compliance, as well as exploring institutional mechanisms for integrating religious epistemologies into state policymaking.
- Wayback Machine. wayback machine tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/23311975.2019.1659909Wayback Machine wayback machine tandfonline doi pdf 10 1080 23311975 2019 1659909
- De-Universalising Male Normativity: Feminist Methodologies for Studying Masculinity in Premodern Islamic... brill.com/view/journals/jie/4/1-2/article-p66_5.xmlDe Universalising Male Normativity Feminist Methodologies for Studying Masculinity in Premodern Islamic brill view journals jie 4 1 2 article p66 5 xml
- Gendered nationalism and constitutionalism | International Journal of Constitutional Law | Oxford Academic.... academic.oup.com/icon/article/18/2/441/5880196Gendered nationalism and constitutionalism International Journal of Constitutional Law Oxford Academic academic oup icon article 18 2 441 5880196
| File size | 403.17 KB |
| Pages | 13 |
| DMCA | Report |
Related /
INSURIPONOROGOINSURIPONOROGO Artikel ini bertujuan mengkonstruksi diskursus war tiket haji dalam pemberitaan media online di Indonesia dengan menggunakan perspektif Gunther Kress.Artikel ini bertujuan mengkonstruksi diskursus war tiket haji dalam pemberitaan media online di Indonesia dengan menggunakan perspektif Gunther Kress.
UEUUEU Pencatatan hak cipta meningkatkan akses pembiayaan bagi pelaku ekonomi kreatif dan menjadi aset strategis yang dapat dinilai secara ekonomis oleh lembagaPencatatan hak cipta meningkatkan akses pembiayaan bagi pelaku ekonomi kreatif dan menjadi aset strategis yang dapat dinilai secara ekonomis oleh lembaga
UEUUEU Namun, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa penghitungan daluwarsa hendaknya dimulai setelah bukti pemalsuan diketahui, dipergunakan, dan menimbulkanNamun, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa penghitungan daluwarsa hendaknya dimulai setelah bukti pemalsuan diketahui, dipergunakan, dan menimbulkan
UEUUEU Penegakan hukum yang baik, mencakup aspek publik (pemberantasan korupsi) dan privat (jaminan eksekusi sengketa), berfungsi mengurangi risiko dan biayaPenegakan hukum yang baik, mencakup aspek publik (pemberantasan korupsi) dan privat (jaminan eksekusi sengketa), berfungsi mengurangi risiko dan biaya
UEUUEU Untuk membuktikan adanya alat bukti yang cukup sebagai pertimbangan hukum majelis hakim dalam menetapkan adanya tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa.Untuk membuktikan adanya alat bukti yang cukup sebagai pertimbangan hukum majelis hakim dalam menetapkan adanya tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa.
UEUUEU Pertumbuhan urbanisasi di Indonesia mendorong pembangunan hunian vertikal, namun sering memunculkan sengketa hukum terkait status tanah, khususnya HakPertumbuhan urbanisasi di Indonesia mendorong pembangunan hunian vertikal, namun sering memunculkan sengketa hukum terkait status tanah, khususnya Hak
Tel-UTel-U Media menekankan pentingnya menghormati putusan MK sebagai bagian dari mekanisme checks and balances dalam demokrasi. Framing media dapat memengaruhi persepsiMedia menekankan pentingnya menghormati putusan MK sebagai bagian dari mekanisme checks and balances dalam demokrasi. Framing media dapat memengaruhi persepsi
UNARSUNARS Terhadap permasalahan andak yang lahir diluar perkawinan. dengan pokok masalah (1) Apa yang dimaksud dengan status anak yang lahir diluar kawin menurutTerhadap permasalahan andak yang lahir diluar perkawinan. dengan pokok masalah (1) Apa yang dimaksud dengan status anak yang lahir diluar kawin menurut
Useful /
STAISARSTAISAR Dari sisi teoritis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan pemikiran hukum Islam dengan menekankan pentingnya integrasi pendekatan kontekstualDari sisi teoritis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan pemikiran hukum Islam dengan menekankan pentingnya integrasi pendekatan kontekstual
UNITOMOUNITOMO Kami menggunakan pendekatan probabilitas sebagai solusi untuk tindakan penjadwalan ulang dalam lingkungan dinamis terhadap kontainer yang memiliki kondisiKami menggunakan pendekatan probabilitas sebagai solusi untuk tindakan penjadwalan ulang dalam lingkungan dinamis terhadap kontainer yang memiliki kondisi
UNARSUNARS menyelesaikan sengketa lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, c. membubarkan partai politik d. menyelesaikan sengketa hasil pemilihan umum.menyelesaikan sengketa lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, c. membubarkan partai politik d. menyelesaikan sengketa hasil pemilihan umum.
UNARSUNARS Keamanan terhadap warga sipil belum maksimal, seperti yang terlihat dari banyaknya warga sipil yang memiliki senjata api ilegal. Kepemilikan senjata apiKeamanan terhadap warga sipil belum maksimal, seperti yang terlihat dari banyaknya warga sipil yang memiliki senjata api ilegal. Kepemilikan senjata api