STAISARSTAISAR
Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-SyakhsiyyahJurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-SyakhsiyyahPengampunan pajak merupakan salah satu kebijakan fiskal yang paling diperdebatkan dalam tata kelola pemerintahan kontemporer, terutama di negara-negara mayoritas Muslim yang menuntut keselarasan antara legalitas hukum dengan nilai-nilai etika dan agama. Penelitian terdahulu umumnya menilai kebijakan pengampunan pajak dari perspektif ekonomi, fiskal, dan administrasi, sementara kajian mengenai legitimasi konstitusional-etis dalam kerangka hukum tata negara Islam masih relatif terbatas. Penelitian ini bertujuan menganalisis legitimasi normatif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak berdasarkan prinsip keadilan (al-ʿadl), amanah, persamaan di hadapan hukum (al-musāwāh), dan kemaslahatan umum (maṣlaḥah ʿāmmah). Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, serta literatur kontemporer mengenai hukum tata negara Islam dan maqāṣid al-sharīʿah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan pengampunan pajak berhasil mencapai tujuan fiskal jangka pendek, kebijakan tersebut menimbulkan persoalan normatif terkait keadilan distributif, kesetaraan hukum, dan akuntabilitas etis. Analisis perbandingan dengan Malaysia dan Pakistan menunjukkan bahwa integrasi narasi moral dan nilai-nilai keagamaan dapat memperkuat legitimasi serta penerimaan publik terhadap kebijakan fiskal. Kontribusi penelitian ini adalah menawarkan kerangka evaluasi hukum fiskal berbasis konstitusionalisme Islam yang mengintegrasikan legalitas konstitusional dengan legitimasi moral sebagai fondasi tata kelola fiskal yang berkelanjutan dalam negara demokrasi konstitusional mayoritas Muslim.
11 of 2016 on Tax Amnesty, while constitutionally valid under Indonesias fiscal framework, lacks integration with the normative principles of Islamic constitutional law, particularly justice (al-ʿadl), public trust (amānah), and public benefit (maṣlaḥah).The research demonstrates that the laws orientation toward fiscal pragmatism and legal positivism compromises its ethical legitimacy in a system constitutionally rooted in Ketuhanan Yang Maha Esa.By overlooking maqāṣid al-sharīʿah-based justification and producing unequal legal treatment, the policy fails to fully meet the expectations of distributive justice and moral accountability.The study contributes to constitutional and fiscal scholarship by offering an interdisciplinary framework that combines Islamic legal ethics, comparative public policy, and constitutional review.It expands the discourse on tax law by proposing that moral and theological dimensions should be embedded into fiscal policymaking in Muslim-majority states.The integration of religious values into legal design is shown to enhance not only legitimacy but also public trust and long-term tax compliance.
Based on the findings and analysis, the following suggestions for further research are proposed:. . 1. Comparative Study of Tax Amnesty Policies: A comparative analysis of tax amnesty policies in different Muslim-majority countries, such as Malaysia and Pakistan, could provide valuable insights into the effectiveness and legitimacy of these policies. This study could explore the integration of moral and religious narratives in tax amnesty programs and their impact on public acceptance and compliance.. . 2. Integrating Islamic Legal Ethics in Fiscal Governance: The research highlights the importance of integrating Islamic legal ethics into fiscal governance. Further studies could explore the practical implementation of Islamic legal principles in tax policies, such as the concept of maṣlaḥah ʿāmmah (public welfare) and amānah (trust). This could involve examining how these principles can be operationalized in tax legislation and enforcement, and the potential benefits for sustainable fiscal governance.. . 3. Exploring the Role of Religious Consultation in Policy Formulation: The absence of structured religious consultation in the development of tax amnesty policies is a notable finding. Future research could delve into the potential benefits of involving ʿulamāʾ or Islamic legal scholars in the legislative process. This could include examining the impact of religious consultation on policy legitimacy, public trust, and compliance, as well as exploring institutional mechanisms for integrating religious epistemologies into state policymaking.
- Wayback Machine. wayback machine tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/23311975.2019.1659909Wayback Machine wayback machine tandfonline doi pdf 10 1080 23311975 2019 1659909
- De-Universalising Male Normativity: Feminist Methodologies for Studying Masculinity in Premodern Islamic... brill.com/view/journals/jie/4/1-2/article-p66_5.xmlDe Universalising Male Normativity Feminist Methodologies for Studying Masculinity in Premodern Islamic brill view journals jie 4 1 2 article p66 5 xml
- Gendered nationalism and constitutionalism | International Journal of Constitutional Law | Oxford Academic.... academic.oup.com/icon/article/18/2/441/5880196Gendered nationalism and constitutionalism International Journal of Constitutional Law Oxford Academic academic oup icon article 18 2 441 5880196
| File size | 403.17 KB |
| Pages | 13 |
| DMCA | Report |
Related /
STAISARSTAISAR Temuan penelitian mengungkapkan bahwa penerapan hukum Islam tidak dapat dipisahkan dari pemahaman terhadap konteks sosial, budaya, dan historis yang melingkupiTemuan penelitian mengungkapkan bahwa penerapan hukum Islam tidak dapat dipisahkan dari pemahaman terhadap konteks sosial, budaya, dan historis yang melingkupi
YARSIYARSI Meskipun memiliki peran sentral dalam mengendalikan infrastruktur dan arsitektur transaksi digital, tanggung jawab perdata platform terhadap kerugian konsumenMeskipun memiliki peran sentral dalam mengendalikan infrastruktur dan arsitektur transaksi digital, tanggung jawab perdata platform terhadap kerugian konsumen
STAISARSTAISAR This study concludes that the trend of interstate marriage in the border area of Sambas Regency, West Kalimantan particularly between Indonesian and MalaysianThis study concludes that the trend of interstate marriage in the border area of Sambas Regency, West Kalimantan particularly between Indonesian and Malaysian
STAISARSTAISAR Berdasarkan analisis terhadap fenomena pengubahan nasab (nasab) anak angkat dalam Kartu Keluarga tanpa melalui penetapan pengadilan di Desa Marihat Butar,Berdasarkan analisis terhadap fenomena pengubahan nasab (nasab) anak angkat dalam Kartu Keluarga tanpa melalui penetapan pengadilan di Desa Marihat Butar,
UNRIUNRI Penelitian ini menekankan pentingnya akuntansi sektor publik, khususnya laporan keuangan pemerintah daerah, sebagai instrumen utama untuk menilai akuntabilitasPenelitian ini menekankan pentingnya akuntansi sektor publik, khususnya laporan keuangan pemerintah daerah, sebagai instrumen utama untuk menilai akuntabilitas
UNSURUNSUR Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang mengatur atau mengelola pendapatan serta pengeluaran negara yang bertujuan untuk menjaga stabilitas serta mendorongKebijakan fiskal adalah kebijakan yang mengatur atau mengelola pendapatan serta pengeluaran negara yang bertujuan untuk menjaga stabilitas serta mendorong
UNSURUNSUR Penelitian ini menggunakan metode kajian literatur untuk mengevaluasi indikator kinerja keuangan seperti likuiditas, profitabilitas, dan efisiensi operasional.Penelitian ini menggunakan metode kajian literatur untuk mengevaluasi indikator kinerja keuangan seperti likuiditas, profitabilitas, dan efisiensi operasional.
STAI AL-HIDAYAHSTAI AL-HIDAYAH Segala sesuatu yang terhampar di muka bumi dari ujung timur ke barat telah disediakan oleh Allah dengan sebaik-baiknya dengan beragam kenikmatan yang bisaSegala sesuatu yang terhampar di muka bumi dari ujung timur ke barat telah disediakan oleh Allah dengan sebaik-baiknya dengan beragam kenikmatan yang bisa
Useful /
KPUKPU Selain itu, sistem ini juga memberikan fleksibilitas dan kemudahan bagi pengguna yang tidak memiliki latar belakang teknis yang mendalam sehingga dapatSelain itu, sistem ini juga memberikan fleksibilitas dan kemudahan bagi pengguna yang tidak memiliki latar belakang teknis yang mendalam sehingga dapat
UNSURUNSUR Pengetahuan tentang riba berpengaruh negatif terhadap keputusan penggunaan Shopee PayLater, meskipun pengaruh tersebut tidak signifikan secara statistik.Pengetahuan tentang riba berpengaruh negatif terhadap keputusan penggunaan Shopee PayLater, meskipun pengaruh tersebut tidak signifikan secara statistik.
UNSURUNSUR NAB Reksadana Syariah dipengaruhi oleh suku bunga dan jumlah uang beredar secara positif serta nilai tukar dan IHSG secara negatif dalam jangka panjang,NAB Reksadana Syariah dipengaruhi oleh suku bunga dan jumlah uang beredar secara positif serta nilai tukar dan IHSG secara negatif dalam jangka panjang,
STAI AL-HIDAYAHSTAI AL-HIDAYAH Kesadaran menggunakan produk halal, khususnya kosmetik halal, terus meningkat di kalangan konsumen Muslim. Penelitian ini bertujuan menentukan variabelKesadaran menggunakan produk halal, khususnya kosmetik halal, terus meningkat di kalangan konsumen Muslim. Penelitian ini bertujuan menentukan variabel