UntikaUntika

Jurnal Media HukumJurnal Media Hukum

Konstitusi dalam prespektif hukum diletakan sebagai hukum tertinggi dan paling mendasar sehingga muatan materi dalam sebuah konstitusi sangat bersifat fundamental, Menurut Friedrich Carl von Savigny “hukum merupakan manifestasi dari volksgeist, jiwa bangsa. Artinya bahwa konstitusi negara harus mengambarkan dan mencerminkan jiwa bangsa secara konseptual maupun secara kontekstual. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum normatif yang diselaraskan terkait dengan basis teroritis yang dimaksud untuk mendapatkan pemahaman secara komprehensif terkait konsep tentang arti penting dan nilai konstitusi dan konsep konstitusi sebagai kontrak sosial yang difokuskan pada implikasi dari adanya peraturan perundang-undangan yang tidak berkesesuaian dengan UUD NRI 1945 sebagai konstitusi bernegara yang menyebabkan terjadinya problematika pada tahap pelaksanaannya. Konstitusi merupakan kontrak sosial antara warga negara dan negara yang mana di dalam kontrak sosial tersebut terdapat hak dan kewajiban. Rakyat sebagai pemegang tugas kepada pemerintah untuk menjalankan hak yang memberikan kewajibannya dalam mengelola aktivitas ketatanegaraan dan menyediakan akses kepada rakyat dalam melaksanakan haknya. Di dalam konstitusi terdapat perintah, pemerintah dan pemerintahan. Perintah merupakan norma yang tertulis dalam teks konstitusi sedangkan pemerintah merupakan individu-individu yang menduduki suatu jabatan di dalam lembaga negara yang bertugas menjalankan perintah norma konstitusi, dan pemerintahan adalah sistem kerja lembaga-lembaga negara dalam mewujudkan tujuan bernegara.

Konstitusi merupakan kontrak sosial antara warga negara dan negara, yang memuat hak dan kewajiban.Rakyat sebagai pemegang hak memberi mandat kepada pemerintah untuk melaksanakan kewajiban dalam mengelola ketatanegaraan serta menyediakan akses bagi rakyat dalam menegakkan haknya.Dalam konstitusi terdapat perintah, pemerintah, dan pemerintahan.perintah berupa norma tertulis, pemerintah sebagai individu yang melaksanakan norma, dan pemerintahan sebagai sistem kerja lembaga negara untuk mewujudkan tujuan bernegara.

Penelitian selanjutnya dapat menyelidiki bagaimana penerapan norma konstitusi memengaruhi kualitas pelayanan publik di Indonesia, terutama dalam bidang pendidikan dan kesehatan, untuk mengetahui sejauh mana kontrak sosial konstitusional terwujud dalam praktik. Selain itu, studi komparatif antara Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara lainnya dapat mengungkap variasi implementasi kontrak sosial konstitusi serta faktor-faktor yang mempengaruhi kesesuaiannya dengan nilai-nilai lokal. Selanjutnya, penelitian mengenai efektivitas mekanisme kelembagaan yang ada dalam menyelaraskan peraturan perundang‑undangan dengan UUD 1945 dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat guna mengurangi konflik hukum dan meningkatkan kepatuhan terhadap konstitusi.

  1. Prinsip Isonomi di Indonesia: Filosofi, Makna, dan Perbandingan | Jurnal Konstitusi. prinsip isonomi... doi.org/10.31078/jk1921Prinsip Isonomi di Indonesia Filosofi Makna dan Perbandingan Jurnal Konstitusi prinsip isonomi doi 10 31078 jk1921
  2. Realisasi Wacana Penundaan Pemilihan Umum: Manifestasi Kontraindikasi Terhadap Supremasi Konstitusi dan... japhtnhan.id/index.php/japhtnhan/article/view/48Realisasi Wacana Penundaan Pemilihan Umum Manifestasi Kontraindikasi Terhadap Supremasi Konstitusi dan japhtnhan index php japhtnhan article view 48
Read online
File size263.71 KB
Pages14
DMCAReport

Related /

ads-block-test