UGMUGM
PCD JournalPCD JournalDalam kajian perubahan kebijakan, terdapat setidaknya dua metode utama, yaitu pendekatan domestik dan internasional. Klasifikasi pendekatan tidak hanya berdasarkan aktor yang terlibat atau sumber pengaruh, melainkan juga berdasarkan arena politik yang berbeda. Pendekatan domestik menafsirkan perubahan kebijakan sebagai arena perebutan kepentingan aktor domestik, sedangkan pendekatan internasional melihatnya sebagai arena kepentingan aktor internasional atau transnasional yang menekan atau menyediakan preferensi yang dapat dipilih secara sukarela oleh pemerintah. Penelitian ini mengevaluasi metodologi kedua pendekatan tersebut dan memperkenalkan alternatif baru, yaitu pendekatan intermestic (internasional-dominan). Pendekatan intermestic menekankan bahwa kategori domestik dan internasional sudah tidak relevan akibat era globalisasi yang menampilkan dunia “tanpa batas. Di dalam pendekatan ini, kedaulatan negara tetap penting namun peran pemerintah menjadi ambigu karena proses globalisasi meredefinisi hak kedaulatan dan kekuatan politik negara.
Perubahan kebijakan awalnya dipahami melalui pendekatan domestik yang bersifat administratif negara, namun perkembangan globalisasi membuat batas antara domestik dan internasional kabur.Pendekatan intermestic menegaskan bahwa hubungan internasional dan domestik saling terhubung, sehingga analisis perubahan kebijakan harus dilakukan secara interrelasi.Dengan demikian, peran pemerintah tetap penting namun tidak menutup kemungkinan keterlibatan aktor internasional atau transnasional dalam proses perubahan kebijakan.
Bagaimana mekanisme interaksi ide, jaringan lintas negara, dan proses belajar memengaruhi rincian kebijakan spesifik di sektor kesehatan publik, serta dampaknya terhadap efektivitas implementasi kebijakan? Apakah peran aktor transnasional dapat dilihat berbeda di negara dengan tingkat kedaulatan tinggi dibandingkan negara dengan sistem demokrasi menengah, dan bagaimana perbedaan ini mempengaruhi desain kebijakan publik? Bagaimana pergeseran batas antara domestik dan internasional dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kapasitas institusi negara dalam mengadaptasi kebijakan global secara terstruktur, serta tantangan apa yang perlu diatasi ketika menerapkan pendekatan intermestic di konteks kebijakan publik nasional?.
| File size | 1.1 MB |
| Pages | 27 |
| DMCA | Report |
Related /
AMSIRAMSIR Hubungan antara jaringan narkotika dan kelompok ekstremis bersifat sistemik dan adaptif, memanfaatkan kelemahan pengawasan negara dan kondisi lembaga pemasyarakatan.Hubungan antara jaringan narkotika dan kelompok ekstremis bersifat sistemik dan adaptif, memanfaatkan kelemahan pengawasan negara dan kondisi lembaga pemasyarakatan.
LEMHANNASLEMHANNAS Penolakan Ukraina terhadap proposal perdamaian Prabowo dapat dimengerti sebagai keberatan tegas terhadap poin-poin di dalamnya, seperti pembentukan zonaPenolakan Ukraina terhadap proposal perdamaian Prabowo dapat dimengerti sebagai keberatan tegas terhadap poin-poin di dalamnya, seperti pembentukan zona
LAPANLAPAN Melalui pemahaman Konvensi Chicago tentang Penerbangan Sipil Internasional tahun 1944 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS)Melalui pemahaman Konvensi Chicago tentang Penerbangan Sipil Internasional tahun 1944 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS)
OJSOJS Pengamanan publik dapat ditunjukkan dengan kemampuan dan panggilan setiap individu. Ikut membahagiakan negara melalui prestasi di berbagai bidang, termasukPengamanan publik dapat ditunjukkan dengan kemampuan dan panggilan setiap individu. Ikut membahagiakan negara melalui prestasi di berbagai bidang, termasuk
UNHASUNHAS Negara kesatuan dalam bentuk Republik dengan kondisi sosial, masyarakat multikultural, dan kondisi geografis dengan ribuan pulau merupakan tantangan dalamNegara kesatuan dalam bentuk Republik dengan kondisi sosial, masyarakat multikultural, dan kondisi geografis dengan ribuan pulau merupakan tantangan dalam
UNSUNS Berdasarkan konstitusi UUD 1945, Indonesia dapat melepaskan diri dari kutukan sumber daya alam melalui pengaturan dan pengelolaan produksi migas sebagaiBerdasarkan konstitusi UUD 1945, Indonesia dapat melepaskan diri dari kutukan sumber daya alam melalui pengaturan dan pengelolaan produksi migas sebagai
UNHASUNHAS Pada bagian akhir, artikel mempertimbangkan apakah imunitas fungsional berlaku untuk detasemen perlindungan kapal yang ditunjuk oleh negara guna melindungiPada bagian akhir, artikel mempertimbangkan apakah imunitas fungsional berlaku untuk detasemen perlindungan kapal yang ditunjuk oleh negara guna melindungi
UNPARUNPAR Di dalam artikel ini, penulis akan membahas langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh PBB khususnya pasukan perdamaian dan peranan PBB sebagai mediatorDi dalam artikel ini, penulis akan membahas langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh PBB khususnya pasukan perdamaian dan peranan PBB sebagai mediator
Useful /
UNHASUNHAS Studi ini merupakan penelitian normatif‑legal dengan menggunakan pendekatan undang‑undang, putusan (case), dan konseptual. Makalah ini memberikan informasiStudi ini merupakan penelitian normatif‑legal dengan menggunakan pendekatan undang‑undang, putusan (case), dan konseptual. Makalah ini memberikan informasi
APTKLHIAPTKLHI Model Problem Based Learning berbasis etnosains efektif meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar siswa SMA. Penerapan etnosains membuatModel Problem Based Learning berbasis etnosains efektif meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar siswa SMA. Penerapan etnosains membuat
UGMUGM The governments policy to return transmigration program participants, due to the explosion of conflicts in transmigration areas outside Java in the earlyThe governments policy to return transmigration program participants, due to the explosion of conflicts in transmigration areas outside Java in the early
UGMUGM Dengan sumber daya yang dimiliki, seorang calon berhasil menggunakan tradisi pertukaran kain timur untuk memperoleh dukungan dalam kegiatan pemerintahanDengan sumber daya yang dimiliki, seorang calon berhasil menggunakan tradisi pertukaran kain timur untuk memperoleh dukungan dalam kegiatan pemerintahan