UGMUGM
PCD JournalPCD JournalTradisi kain timur mewajibkan pihak penerima untuk mengembalikan nilai hadiah. Tradisi pertukaran ini memiliki potensi menjadi alat untuk memperoleh dukungan dalam pemilihan lokal. Kemampuan para calon dalam memanfaatkan sumber daya ini menjadi kunci kesuksesan dalam menerapkan tradisi pertukaran kain timur sebagai alat untuk memperoleh kekuasaan. Hal ini dapat dilihat di South Sorong, di mana seorang calon berhasil memenangkan pemilihan lokal pada tahun 2010 dengan menggunakan tradisi pertukaran kain timur.
Studi ini menyimpulkan bahwa kesuksesan dalam memperoleh dukungan ditentukan oleh kemampuan para aktor (calon) dalam memanfaatkan tradisi pertukaran kain timur.Dengan sumber daya yang dimiliki, seorang calon berhasil menggunakan tradisi pertukaran kain timur untuk memperoleh dukungan dalam kegiatan pemerintahan dan masyarakat, serta dalam kegiatan pemilihan.Studi ini juga menyimpulkan bahwa tradisi yang dapat digunakan untuk memperoleh dukungan adalah tradisi pertukaran.Tradisi pertukaran, seperti tradisi pertukaran kain timur, menampilkan hubungan saling menguntungkan dengan pola patronase antara pihak yang memberi dan menerima.Pola hubungan patronase ini menjelaskan dukungan yang berkelanjutan.Dalam posisi sebagai patron, pihak yang memberi menjamin kehidupan berkelanjutan pihak yang menerima hadiah dari pemberi.Sementara itu, dalam posisi sebagai klien, pihak yang menerima menunjukkan loyalitas untuk hadiah yang diterima dan loyalitas ini ditunjukkan dalam bentuk dukungan kepada patron.
Untuk penelitian lanjutan, disarankan untuk menyelidiki lebih lanjut bagaimana tradisi pertukaran kain timur dapat digunakan sebagai alat untuk memperoleh kekuasaan dalam konteks politik lokal di Indonesia. Selain itu, penelitian dapat dilakukan untuk menganalisis bagaimana tradisi pertukaran kain timur dapat mempengaruhi dinamika politik dan ekonomi lokal, serta bagaimana tradisi ini dapat digunakan untuk memperkuat identitas etnis dan budaya. Penelitian juga dapat dilakukan untuk mengeksplorasi bagaimana tradisi ini dapat digunakan sebagai alat mobilisasi sosial dan politik, serta bagaimana tradisi ini dapat mempengaruhi keputusan-keputusan politik dan ekonomi di tingkat lokal.
| File size | 1.1 MB |
| Pages | 33 |
| DMCA | Report |
Related /
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Faktor-faktor ini, yang terintegrasi dengan aspek psikologis, memberikan pemahaman mendalam tentang perilaku kepatuhan wajib pajak. Strategi kebijakanFaktor-faktor ini, yang terintegrasi dengan aspek psikologis, memberikan pemahaman mendalam tentang perilaku kepatuhan wajib pajak. Strategi kebijakan
HIPKIN JATENGHIPKIN JATENG Kurikulum 1947 berhasil membentuk identitas nasional di kalangan generasi muda, sementara Kurikulum 1964 berkontribusi dalam mempersiapkan tenaga kerjaKurikulum 1947 berhasil membentuk identitas nasional di kalangan generasi muda, sementara Kurikulum 1964 berkontribusi dalam mempersiapkan tenaga kerja
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Putusan hakim dalam menetapkan terdakwa sebagai pelaku yang bekerjasama telah memberikan keadilan dan kepastian hukum berdasarkan pada UU PSK dan SEMAPutusan hakim dalam menetapkan terdakwa sebagai pelaku yang bekerjasama telah memberikan keadilan dan kepastian hukum berdasarkan pada UU PSK dan SEMA
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentangPerlindungan hukum bagi nasabah penyimpan telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang
STAIN KEPRISTAIN KEPRI Mereka hanya memaknai ibnu sabil sebagai musafir yang kehabisan bekal. Pemaknaan yang terbatas ini sudah tidak bisa dipertahankan lagi, karena konteksMereka hanya memaknai ibnu sabil sebagai musafir yang kehabisan bekal. Pemaknaan yang terbatas ini sudah tidak bisa dipertahankan lagi, karena konteks
IKMEDIAIKMEDIA Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan identifikasi sebagai pajak prima, sementara pajak hotel, restoran, dan peneranganPajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan identifikasi sebagai pajak prima, sementara pajak hotel, restoran, dan penerangan
STAIN KEPRISTAIN KEPRI Penelitian mengkaji enkulturasi adat Minangkabau oleh pemimpin lokal (Tali Tigo Sapilin). Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, studi dokumentasi,Penelitian mengkaji enkulturasi adat Minangkabau oleh pemimpin lokal (Tali Tigo Sapilin). Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, studi dokumentasi,
STAIN KEPRISTAIN KEPRI Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan sumber data utamanya hasil transliterasi Manuskrip Sejarah Palembang Cod.or. 2276c denganPenelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan sumber data utamanya hasil transliterasi Manuskrip Sejarah Palembang Cod.or. 2276c dengan
Useful /
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Hukum waris adat merupakan aturan yang timbul dari kebiasaan masyarakat adat. Dalam konteks Bali, hukum waris adat dikenal sebagai “Pewaris Utama danHukum waris adat merupakan aturan yang timbul dari kebiasaan masyarakat adat. Dalam konteks Bali, hukum waris adat dikenal sebagai “Pewaris Utama dan
ERAPUBLIKASIERAPUBLIKASI Selanjutnya, analisis menunjukkan bahwa jenis proses transitivitas yang paling banyak ditemukan dalam tujuh lagu pilihan adalah proses material, mental,Selanjutnya, analisis menunjukkan bahwa jenis proses transitivitas yang paling banyak ditemukan dalam tujuh lagu pilihan adalah proses material, mental,
UGMUGM Pengetahuan tentang penanganan deforestasi diorganisir di sekitar tiga epistemologi yang saling bertentangan: konservasi, redistribusi, dan keaslian. SetiapPengetahuan tentang penanganan deforestasi diorganisir di sekitar tiga epistemologi yang saling bertentangan: konservasi, redistribusi, dan keaslian. Setiap
UGMUGM Dari perspektif governmentality, dapat disimpulkan bahwa Program Penguatan Masyarakat Sipil Uni Eropa juga merupakan konstituen model pengembangan neoliberalDari perspektif governmentality, dapat disimpulkan bahwa Program Penguatan Masyarakat Sipil Uni Eropa juga merupakan konstituen model pengembangan neoliberal