UGMUGM
PCD JournalPCD JournalArtikel ini menjelaskan munculnya gerakan masyarakat sipil terkait isu deforestasi di Indonesia sebagai kontestasi atas klaim pengetahuan yang mendefinisikan deforestasi sebagai istilah politik. Istilah deforestasi, yang diterjemahkan menjadi perusakan hutan dalam hukum dan peraturan kehutanan Indonesia, adalah produk epistemologi politik yang melayani kebutuhan untuk mempertahankan developmentalisme yang didukung negara. Hal ini dipaksakan oleh penilaian nilai-nilai ilmiah dan teknokratis modern serta birokratisasi sektor kehutanan. Dengan melibatkan literatur ekologi politik kritis, studi ini mengurai interaksi konstitutif di antara berbagai cara melihat yang meredefinisi kehutanan negara dan implikasinya terhadap reproduksi tatanan politik. Perusakan hutan terus dinegosiasikan kembali dalam hubungan antara negara dan elemen masyarakatnya. Pengetahuan tentang penanganan deforestasi diorganisir di sekitar tiga epistemologi yang saling bertentangan: konservasi, redistribusi, dan keaslian. Setiap epistemologi berusaha mengklaim pengaruh politik dalam institusionalisasi pengetahuan yang memperkuat kebijakan negara di sektor kehutanan.
Penelitian ini telah membahas tiga posisi epistemologis (konservasi, redistribusi, dan keaslian) yang merupakan bagian integral dalam mereproduksi istilah deforestasi dalam kebijakan kehutanan yang didukung negara di Indonesia.Pengapusan kehutanan ilmiah oleh negara diterjemahkan menjadi pemetaan berwenang zona hutan sebagai dasar untuk mendistribusikan akses dan kontrol atas pemanfaatan sumber daya hutan dan komodifikasi kepada entitas komersial.Di dalam gerakan masyarakat sipil, upaya untuk meningkatkan pengaruh politik mungkin paling jelas terlihat dalam cara para aktor menantang zonasi yang diberlakukan negara dan menghasilkan konsepsi alternatif wilayah melalui metodologi tertentu, seperti HCV, HCS, dan pemetaan partisipatif.
Saran penelitian lanjutan yang baru: Bagaimana epistemologi konservasi, redistribusi, dan keaslian dapat saling berinteraksi dan membentuk agenda politik kolektif dalam gerakan masyarakat sipil Indonesia? Bagaimana dinamika politik dalam gerakan masyarakat sipil mempengaruhi legitimasi dan implementasi metodologi yang diusulkan oleh masing-masing epistemologi? Apakah ada kemungkinan untuk mengembangkan metodologi baru yang menggabungkan aspek-aspek dari ketiga epistemologi tersebut, dan bagaimana hal itu dapat memengaruhi kebijakan kehutanan negara?.
| File size | 230.35 KB |
| Pages | 30 |
| DMCA | Report |
Related /
USIUSI Namun, diperlukan penguatan kelembagaan, peningkatan akses pelatihan dan kemitraan, serta optimalisasi komunikasi internal guna meningkatkan kemandirianNamun, diperlukan penguatan kelembagaan, peningkatan akses pelatihan dan kemitraan, serta optimalisasi komunikasi internal guna meningkatkan kemandirian
IAIN CURUPIAIN CURUP Hutan harus dikelola secara bersama-sama antara masyarakat dan pemerintah sehingga terjaga kelestariannya, sementara masyarakat yang tinggal di sekitarnyaHutan harus dikelola secara bersama-sama antara masyarakat dan pemerintah sehingga terjaga kelestariannya, sementara masyarakat yang tinggal di sekitarnya
UPIUPI Pluralisme hukum kepemilikan hutan terjadi karena masyarakat mengklaim kawasan tersebut sebagai tanah Ulayat menurut hukum adat, sedangkan pemerintah menganggapPluralisme hukum kepemilikan hutan terjadi karena masyarakat mengklaim kawasan tersebut sebagai tanah Ulayat menurut hukum adat, sedangkan pemerintah menganggap
LP3KAMANDANULP3KAMANDANU Direkomendasikan agar program ini dilanjutkan dalam bentuk pelatihan aplikatif yang mencakup pengembangan prototipe produk NTFPs dan diintegrasikan keDirekomendasikan agar program ini dilanjutkan dalam bentuk pelatihan aplikatif yang mencakup pengembangan prototipe produk NTFPs dan diintegrasikan ke
UNIMALUNIMAL Solusi yang ditawarkan dari program ini adalah penyusunan Qanun Gampong (Peraturan Desa) tentang tata cara pengelolaan dan perambahan hutan dengan mengutamakanSolusi yang ditawarkan dari program ini adalah penyusunan Qanun Gampong (Peraturan Desa) tentang tata cara pengelolaan dan perambahan hutan dengan mengutamakan
STIAMISTIAMI Secara umum, dalam pengembangan sumber daya manusia, Universitas Saburai telah memberikan kesempatan bagi semua dosen di bidang pengetahuan masing-masingSecara umum, dalam pengembangan sumber daya manusia, Universitas Saburai telah memberikan kesempatan bagi semua dosen di bidang pengetahuan masing-masing
UNISSULAUNISSULA Pedagang dengan mudah berkeliaran untuk mengeksploitasi lingkungan untuk mengakses modal. Salah satunya adalah memfasilitasi penggunaan Kawasan Hutan (IPKH),Pedagang dengan mudah berkeliaran untuk mengeksploitasi lingkungan untuk mengakses modal. Salah satunya adalah memfasilitasi penggunaan Kawasan Hutan (IPKH),
UIGMUIGM Hutan merupakan sumber daya alam yang tidak ternilai karena di dalamnya terkandung keanekaragaman hayati sebagai sumber hasil hutan kayu dan non-kayu,Hutan merupakan sumber daya alam yang tidak ternilai karena di dalamnya terkandung keanekaragaman hayati sebagai sumber hasil hutan kayu dan non-kayu,
Useful /
UIADUIAD Latar belakang penelitian ini didasarkan pada rendahnya hasil belajar siswa dan kurangnya partisipasi aktif dalam proses pembelajaran konvensional. PenelitianLatar belakang penelitian ini didasarkan pada rendahnya hasil belajar siswa dan kurangnya partisipasi aktif dalam proses pembelajaran konvensional. Penelitian
UIADUIAD Uji Wilcoxon mengindikasikan adanya perbedaan signifikan antara skor pretest dan posttest (Z = ‑3. 630, p = 0. 000). Dengan demikian, penerapanUji Wilcoxon mengindikasikan adanya perbedaan signifikan antara skor pretest dan posttest (Z = ‑3. 630, p = 0. 000). Dengan demikian, penerapan
UIADUIAD Penelitian kualitatif studi kasus menggunakan observasi, wawancara dengan kepala sekolah, guru, siswa/alumni, tim kurikulum, serta analisis dokumen termasukPenelitian kualitatif studi kasus menggunakan observasi, wawancara dengan kepala sekolah, guru, siswa/alumni, tim kurikulum, serta analisis dokumen termasuk
UPIUPI Kedawung diproses menjadi bubuk kedawung (BK), ekstrak kedawung (SK), dan kedawung terhidrolisis (HK), kemudian dianalisis kandungan proksimat dan totalKedawung diproses menjadi bubuk kedawung (BK), ekstrak kedawung (SK), dan kedawung terhidrolisis (HK), kemudian dianalisis kandungan proksimat dan total