UGMUGM
PCD JournalPCD JournalArtikel ini menjelaskan munculnya gerakan masyarakat sipil terkait isu deforestasi di Indonesia sebagai kontestasi atas klaim pengetahuan yang mendefinisikan deforestasi sebagai istilah politik. Istilah deforestasi, yang diterjemahkan menjadi perusakan hutan dalam hukum dan peraturan kehutanan Indonesia, adalah produk epistemologi politik yang melayani kebutuhan untuk mempertahankan developmentalisme yang didukung negara. Hal ini dipaksakan oleh penilaian nilai-nilai ilmiah dan teknokratis modern serta birokratisasi sektor kehutanan. Dengan melibatkan literatur ekologi politik kritis, studi ini mengurai interaksi konstitutif di antara berbagai cara melihat yang meredefinisi kehutanan negara dan implikasinya terhadap reproduksi tatanan politik. Perusakan hutan terus dinegosiasikan kembali dalam hubungan antara negara dan elemen masyarakatnya. Pengetahuan tentang penanganan deforestasi diorganisir di sekitar tiga epistemologi yang saling bertentangan: konservasi, redistribusi, dan keaslian. Setiap epistemologi berusaha mengklaim pengaruh politik dalam institusionalisasi pengetahuan yang memperkuat kebijakan negara di sektor kehutanan.
Penelitian ini telah membahas tiga posisi epistemologis (konservasi, redistribusi, dan keaslian) yang merupakan bagian integral dalam mereproduksi istilah deforestasi dalam kebijakan kehutanan yang didukung negara di Indonesia.Pengapusan kehutanan ilmiah oleh negara diterjemahkan menjadi pemetaan berwenang zona hutan sebagai dasar untuk mendistribusikan akses dan kontrol atas pemanfaatan sumber daya hutan dan komodifikasi kepada entitas komersial.Di dalam gerakan masyarakat sipil, upaya untuk meningkatkan pengaruh politik mungkin paling jelas terlihat dalam cara para aktor menantang zonasi yang diberlakukan negara dan menghasilkan konsepsi alternatif wilayah melalui metodologi tertentu, seperti HCV, HCS, dan pemetaan partisipatif.
Saran penelitian lanjutan yang baru: Bagaimana epistemologi konservasi, redistribusi, dan keaslian dapat saling berinteraksi dan membentuk agenda politik kolektif dalam gerakan masyarakat sipil Indonesia? Bagaimana dinamika politik dalam gerakan masyarakat sipil mempengaruhi legitimasi dan implementasi metodologi yang diusulkan oleh masing-masing epistemologi? Apakah ada kemungkinan untuk mengembangkan metodologi baru yang menggabungkan aspek-aspek dari ketiga epistemologi tersebut, dan bagaimana hal itu dapat memengaruhi kebijakan kehutanan negara?.
| File size | 230.35 KB |
| Pages | 30 |
| DMCA | Report |
Related /
DAARULHUDADAARULHUDA Dengan struktur yang transparan dan mengikat, DSB menjadi fondasi utama bagi sistem perdagangan berbasis aturan (rule-based trading system), yang memberikanDengan struktur yang transparan dan mengikat, DSB menjadi fondasi utama bagi sistem perdagangan berbasis aturan (rule-based trading system), yang memberikan
DAARULHUDADAARULHUDA Studi ini menyoroti pentingnya komitmen berkelanjutan dari pemerintah, masyarakat sipil, dan lembaga hukum untuk mewujudkan prinsip-prinsip konstitusionalStudi ini menyoroti pentingnya komitmen berkelanjutan dari pemerintah, masyarakat sipil, dan lembaga hukum untuk mewujudkan prinsip-prinsip konstitusional
GOVERNMENTJOURNALGOVERNMENTJOURNAL Data dianalisis menggunakan korelasi Pearson dan analisis mediasi di Jamovi. Hasil menunjukkan bahwa hubungan langsung antara POS dan POP lemah dan tidakData dianalisis menggunakan korelasi Pearson dan analisis mediasi di Jamovi. Hasil menunjukkan bahwa hubungan langsung antara POS dan POP lemah dan tidak
APTISIAPTISI Tanpa reformasi institusi dan kebiasaan kebangsaan yang aktif, demokrasi di Asia tetap rentan terhadap manipulasi oleh aktor yang tidak demokratis. PenelitianTanpa reformasi institusi dan kebiasaan kebangsaan yang aktif, demokrasi di Asia tetap rentan terhadap manipulasi oleh aktor yang tidak demokratis. Penelitian
UMMUUMMU Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai universal seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab dapat membimbing birokrat dalam pengambilanHasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai universal seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab dapat membimbing birokrat dalam pengambilan
UNDARUNDAR Proses transisi demokrasi Indonesia merupakan proses pelik dalam sejarah negeri ini. Krisis legitimasi yang dibalut oleh krisis ekonomi melahirkan keadaanProses transisi demokrasi Indonesia merupakan proses pelik dalam sejarah negeri ini. Krisis legitimasi yang dibalut oleh krisis ekonomi melahirkan keadaan
UMSBUMSB Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya peran PBK sebagai instrumen untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik,Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya peran PBK sebagai instrumen untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik,
CASSRCASSR Pilkada telah membawa tentang munculnya politik koalisi, ideologi atau aliran politik, munculnya raja kecil, meningkatnya jumlah pengusaha yang masuk kePilkada telah membawa tentang munculnya politik koalisi, ideologi atau aliran politik, munculnya raja kecil, meningkatnya jumlah pengusaha yang masuk ke
Useful /
SEMBILANPEMUDASEMBILANPEMUDA Dari hasil analisis data diperoleh nilai rata-rata hasil belajar siswa kelas eksperimen 83,42% sedangkan nilai rata-rata hasil belajar yang diperoleh kelasDari hasil analisis data diperoleh nilai rata-rata hasil belajar siswa kelas eksperimen 83,42% sedangkan nilai rata-rata hasil belajar yang diperoleh kelas
SEMBILANPEMUDASEMBILANPEMUDA Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh supervisi akademik terhadap kinerja guru di SMPN 5 Prabumulih; pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerjaPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh supervisi akademik terhadap kinerja guru di SMPN 5 Prabumulih; pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja
UGMUGM Kiai, yang sebelumnya mendukung Gus Dur dalam konflik internal PKB pertama, menjadi kritis dan bergeser dukungannya ke Alwi Shihab selama konflik internalKiai, yang sebelumnya mendukung Gus Dur dalam konflik internal PKB pertama, menjadi kritis dan bergeser dukungannya ke Alwi Shihab selama konflik internal
UGMUGM With their power and legitimacy, incumbents are able to claim credit and thus enjoy greater popularity in their re-election campaigns. This power and legitimacy,With their power and legitimacy, incumbents are able to claim credit and thus enjoy greater popularity in their re-election campaigns. This power and legitimacy,