CASSRCASSR
Journal of Asian Social Science ResearchJournal of Asian Social Science ResearchArtikel ini menganalisis pemilihan kepala daerah di Indonesia pada era pasca-Suharto dengan referensi khusus pada pilkada antara tahun 2005 dan 2008. Dengan menggunakan perspektif negara-masyarakat, artikel ini berargumen bahwa pemilihan kepala daerah telah melihat munculnya dinamika politik baru dan pertumbuhan elektoral yang cepat di daerah-daerah. Pilkada telah membawa tentang munculnya politik koalisi, ideologi atau aliran politik, munculnya raja kecil, meningkatnya jumlah pengusaha yang masuk ke politik daerah, penggunaan preman dalam pemilihan daerah, ledakan konsultan politik, dan meningkatnya golongan putih.
Pemilihan kepala daerah di Indonesia telah mengalami perubahan signifikan sejak era pasca-Suharto.Dengan adanya pilkada, masyarakat daerah telah memiliki kesempatan untuk memilih pemimpin mereka secara langsung.Namun, masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi, seperti money politics dan korupsi.Artikel ini menyimpulkan bahwa pilkada telah membawa perubahan positif dalam politik daerah, tetapi masih perlu perbaikan lebih lanjut.
Penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk memahami lebih dalam tentang dinamika politik daerah di Indonesia. Beberapa saran penelitian lanjutan adalah: (1) menganalisis dampak pilkada terhadap kualitas pemerintahan daerah, (2) mempelajari peran politik koalisi dalam pilkada, dan (3) menginvestigasi pengaruh money politics dan korupsi dalam pilkada. Dengan demikian, penelitian lanjutan dapat membantu memperbaiki kualitas demokrasi di Indonesia.
| File size | 525.79 KB |
| Pages | 24 |
| DMCA | Report |
Related /
HK PUBLISHINGHK PUBLISHING Model ini memposisikan teknologi digital sebagai medium pedagogis untuk membangun literasi politik, kesadaran kewargaan, dan kapasitas partisipatif pemilihModel ini memposisikan teknologi digital sebagai medium pedagogis untuk membangun literasi politik, kesadaran kewargaan, dan kapasitas partisipatif pemilih
YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO Pemberhentian Kepala Daerah dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemberhentian Kepala Daerah ada dua cara. Pertama, pemberhentian Kepala DaerahPemberhentian Kepala Daerah dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemberhentian Kepala Daerah ada dua cara. Pertama, pemberhentian Kepala Daerah
UMMUUMMU Proses pemberhentian sering dipengaruhi oleh politik dan konflik kepentingan, sehingga tidak sepenuhnya mencerminkan asas due process of law. Oleh karenaProses pemberhentian sering dipengaruhi oleh politik dan konflik kepentingan, sehingga tidak sepenuhnya mencerminkan asas due process of law. Oleh karena
UMPRUMPR Disarankan penyempurnaan regulasi, penguatan kelembagaan, dan peningkatan pendidikan politik sebagai resep memperkuat demokrasi lokal. Pemungutan SuaraDisarankan penyempurnaan regulasi, penguatan kelembagaan, dan peningkatan pendidikan politik sebagai resep memperkuat demokrasi lokal. Pemungutan Suara
MKRIMKRI Praktik “memborong dukungan partai oleh kandidat kuat serta dominasi elite partai mempersempit ruang kompetisi. Untuk mencegah hal tersebut, diperlukanPraktik “memborong dukungan partai oleh kandidat kuat serta dominasi elite partai mempersempit ruang kompetisi. Untuk mencegah hal tersebut, diperlukan
UNKRISWINAUNKRISWINA Akan tetapi, status quo menunjukkan bahwa banyak putusan Mahkamah Konstitusi yang sudah melampaui batas kewenangannya, salah satunya adalah Putusan MahkamahAkan tetapi, status quo menunjukkan bahwa banyak putusan Mahkamah Konstitusi yang sudah melampaui batas kewenangannya, salah satunya adalah Putusan Mahkamah
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerahPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah
AKRABJUARAAKRABJUARA Hasil penelitian menunjukkan bahwa diinterpretasikan sebagai metafora yang distrukturisasi melalui proses struktural, orientasional, dan ontologis. MetaforaHasil penelitian menunjukkan bahwa diinterpretasikan sebagai metafora yang distrukturisasi melalui proses struktural, orientasional, dan ontologis. Metafora
Useful /
MKRIMKRI Perubahan ambang batas pencalonan kepala daerah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 60/PUU-XXII/2024 merupakan langkah signifikan dalam memperkuatPerubahan ambang batas pencalonan kepala daerah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 60/PUU-XXII/2024 merupakan langkah signifikan dalam memperkuat
MKRIMKRI Ketiga, praktik Mahkamah cenderung menggunakan penyeimbangan yang tidak terstruktur dan belum mengembangkan uji proporsionalitas bertahap yang disiplin.Ketiga, praktik Mahkamah cenderung menggunakan penyeimbangan yang tidak terstruktur dan belum mengembangkan uji proporsionalitas bertahap yang disiplin.
PERNUSPERNUS Sebagian besar responden (60%) memiliki hemoglobin rendah sebelum menstruasi, sementara 87% menunjukkan hemoglobin rendah setelah menstruasi. Hasil iniSebagian besar responden (60%) memiliki hemoglobin rendah sebelum menstruasi, sementara 87% menunjukkan hemoglobin rendah setelah menstruasi. Hasil ini
IC MESIC MES Tulisan ini berangkat dari krisis kebebasan pers di Turki dan meningkatnya wacana keislaman di media-media nasional Turki kontemporer. Penulis menggunakanTulisan ini berangkat dari krisis kebebasan pers di Turki dan meningkatnya wacana keislaman di media-media nasional Turki kontemporer. Penulis menggunakan