UMSBUMSB

Open Journal SystemsOpen Journal Systems

Artikel ini mengkaji pelaksanaan kebijakan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) pada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Gresik dalam konteks Pemilu 2024. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya peran PBK sebagai instrumen untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik, khususnya di lembaga penyelenggara pemilu. Menggunakan pendekatan kualitatif dan teori implementasi kebijakan Mazmanian dan Sabatier, penelitian ini memfokuskan pada tiga aspek: kejelasan tujuan kebijakan, struktur pelaksanaan, serta pengaruh lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan PBK yang ditetapkan pusat belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan daerah, khususnya dalam hal fleksibilitas program dan proses pencairan anggaran. Mekanisme internal Bawaslu Gresik berjalan sesuai prosedur, namun rigiditas birokrasi dan dinamika politik lokal menyebabkan keterlambatan pencairan dana, yang berdampak pada akumulasi kegiatan di akhir tahapan pemilu. Bawaslu Gresik merespons tantangan ini dengan strategi adaptif, koordinasi internal, serta pelibatan masyarakat berbasis lokalitas. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi PBK memerlukan harmonisasi antara kebijakan pusat dan fleksibilitas lokal.

Implementasi Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) di Bawaslu Gresik berlangsung dalam konteks tarik-menarik antara desain kebijakan yang bersifat sentralistik dan kebutuhan pelaksanaan yang bersifat lokal.PBK sebagai instrumen kebijakan yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran, pada praktiknya belum sepenuhnya dapat dijalankan secara optimal di tingkat daerah.Meskipun demikian, Bawaslu Gresik menunjukkan kapasitas kelembagaan yang adaptif melalui mekanisme pleno, koordinasi lintas divisi, serta pelibatan sumber daya lokal dalam pelaksanaan program pengawasan.

Penelitian lanjutan perlu difokuskan pada pengembangan model implementasi PBK yang lebih adaptif dan responsif terhadap konteks lokal, dengan melibatkan partisipasi aktif dari pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait. Selain itu, perlu dilakukan studi komparatif antara Bawaslu Gresik dengan lembaga pengawas pemilu di daerah lain untuk mengidentifikasi praktik-praktik terbaik dalam pengelolaan anggaran berbasis kinerja. Lebih lanjut, penelitian dapat mengkaji efektivitas penggunaan teknologi informasi dalam mempercepat proses administrasi anggaran dan meningkatkan transparansi akuntabilitas, serta mengeksplorasi potensi pemanfaatan sumber pendanaan alternatif di luar anggaran negara untuk mendukung kegiatan pengawasan pemilu yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kualitas tata kelola anggaran di lembaga pengawas pemilu dan memperkuat integritas proses demokrasi di Indonesia.

  1. #pemerintah daerah#pemerintah daerah
  2. #dinamika politik#dinamika politik
Read online
File size209.95 KB
Pages8
Short Linkhttps://juris.id/p-35Z
Lookup LinksGoogle ScholarGoogle Scholar, Semantic ScholarSemantic Scholar, CORE.ac.ukCORE.ac.uk, WorldcatWorldcat, ZenodoZenodo, Research GateResearch Gate, Academia.eduAcademia.edu, OpenAlexOpenAlex, Hollis HarvardHollis Harvard
DMCAReport

Related /

ads-block-test