UMSBUMSB
Open Journal SystemsOpen Journal SystemsArtikel ini mengkaji pelaksanaan kebijakan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) pada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Gresik dalam konteks Pemilu 2024. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya peran PBK sebagai instrumen untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik, khususnya di lembaga penyelenggara pemilu. Menggunakan pendekatan kualitatif dan teori implementasi kebijakan Mazmanian dan Sabatier, penelitian ini memfokuskan pada tiga aspek: kejelasan tujuan kebijakan, struktur pelaksanaan, serta pengaruh lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan PBK yang ditetapkan pusat belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan daerah, khususnya dalam hal fleksibilitas program dan proses pencairan anggaran. Mekanisme internal Bawaslu Gresik berjalan sesuai prosedur, namun rigiditas birokrasi dan dinamika politik lokal menyebabkan keterlambatan pencairan dana, yang berdampak pada akumulasi kegiatan di akhir tahapan pemilu. Bawaslu Gresik merespons tantangan ini dengan strategi adaptif, koordinasi internal, serta pelibatan masyarakat berbasis lokalitas. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi PBK memerlukan harmonisasi antara kebijakan pusat dan fleksibilitas lokal.
Implementasi Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) di Bawaslu Gresik berlangsung dalam konteks tarik-menarik antara desain kebijakan yang bersifat sentralistik dan kebutuhan pelaksanaan yang bersifat lokal.PBK sebagai instrumen kebijakan yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran, pada praktiknya belum sepenuhnya dapat dijalankan secara optimal di tingkat daerah.Meskipun demikian, Bawaslu Gresik menunjukkan kapasitas kelembagaan yang adaptif melalui mekanisme pleno, koordinasi lintas divisi, serta pelibatan sumber daya lokal dalam pelaksanaan program pengawasan.
Penelitian lanjutan perlu difokuskan pada pengembangan model implementasi PBK yang lebih adaptif dan responsif terhadap konteks lokal, dengan melibatkan partisipasi aktif dari pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait. Selain itu, perlu dilakukan studi komparatif antara Bawaslu Gresik dengan lembaga pengawas pemilu di daerah lain untuk mengidentifikasi praktik-praktik terbaik dalam pengelolaan anggaran berbasis kinerja. Lebih lanjut, penelitian dapat mengkaji efektivitas penggunaan teknologi informasi dalam mempercepat proses administrasi anggaran dan meningkatkan transparansi akuntabilitas, serta mengeksplorasi potensi pemanfaatan sumber pendanaan alternatif di luar anggaran negara untuk mendukung kegiatan pengawasan pemilu yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kualitas tata kelola anggaran di lembaga pengawas pemilu dan memperkuat integritas proses demokrasi di Indonesia.
| File size | 209.95 KB |
| Pages | 8 |
| DMCA | Report |
Related /
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Dalam posisi hukum yang berbeda itu,penilaian hukumnya oleh hakim pun menjadi berbeda,dimana akta jual beli ada posisi penilian hukum perjanjian dan tundukDalam posisi hukum yang berbeda itu,penilaian hukumnya oleh hakim pun menjadi berbeda,dimana akta jual beli ada posisi penilian hukum perjanjian dan tunduk
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 dinilai lebih berfokus pada pemanfaatan sumber daya dengan muatan pro-ekologis yang minim, sehingga belumUndang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 dinilai lebih berfokus pada pemanfaatan sumber daya dengan muatan pro-ekologis yang minim, sehingga belum
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Dampak dari adanya tumpang tindih tersebut berakibat pada tersebarnya pihak penegak hukum dan kesulitannya dalam penyediaan sarana dan prasarana bagi penegakanDampak dari adanya tumpang tindih tersebut berakibat pada tersebarnya pihak penegak hukum dan kesulitannya dalam penyediaan sarana dan prasarana bagi penegakan
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Implementasi hukum bisnis dan praktik etika bisnis di Indonesia memiliki implikasi yang signifikan terhadap lingkungan bisnis dan keberlanjutan perusahaan.Implementasi hukum bisnis dan praktik etika bisnis di Indonesia memiliki implikasi yang signifikan terhadap lingkungan bisnis dan keberlanjutan perusahaan.
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Bentuk-bentuk kerjasama dalam kegiatan perdagangan yang dapat dilakukan manajemen perusahaan seperti Merger, Konsolidasi, Joint Venture dan Waralaba. MergerBentuk-bentuk kerjasama dalam kegiatan perdagangan yang dapat dilakukan manajemen perusahaan seperti Merger, Konsolidasi, Joint Venture dan Waralaba. Merger
MKRIMKRI Sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015, fenomena calon tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) meningkat secara signifikan.Sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015, fenomena calon tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) meningkat secara signifikan.
MKRIMKRI Dari sudut pandang utilitarianisme, kebijakan ini menciptakan manfaat yang lebih luas bagi peserta pemilu sehingga meningkatkan partisipasi, keadilan elektoral,Dari sudut pandang utilitarianisme, kebijakan ini menciptakan manfaat yang lebih luas bagi peserta pemilu sehingga meningkatkan partisipasi, keadilan elektoral,
MKRIMKRI Penelitian terdahulu membuktikan bahwa terdapat ketidakcocokan karena presiden dan jajarannya mengalami deadlock dan immobilism. Penyederhanaan partaiPenelitian terdahulu membuktikan bahwa terdapat ketidakcocokan karena presiden dan jajarannya mengalami deadlock dan immobilism. Penyederhanaan partai
Useful /
GREENPUBGREENPUB Metode yang digunakan adalah pengabdian kepada masyarakat dengan pendekatan deskriptif dan evaluatif yang melibatkan 47 peserta. Evaluasi dilakukan menggunakanMetode yang digunakan adalah pengabdian kepada masyarakat dengan pendekatan deskriptif dan evaluatif yang melibatkan 47 peserta. Evaluasi dilakukan menggunakan
MKRIMKRI Melalui tulisan ini dapat disimpulkan bahwa: (a) permasalahan hukum muncul karena pengaturan prosedural khusus mengenai kewenangan yang masih berlaku dalamMelalui tulisan ini dapat disimpulkan bahwa: (a) permasalahan hukum muncul karena pengaturan prosedural khusus mengenai kewenangan yang masih berlaku dalam
ITSNULAMPUNGITSNULAMPUNG Banyak UMKM memiliki produk berkualitas namun tidak memiliki keahlian pemasaran digital, mengakibatkan jangkauan pasar dan penjualan yang terbatas. TujuanBanyak UMKM memiliki produk berkualitas namun tidak memiliki keahlian pemasaran digital, mengakibatkan jangkauan pasar dan penjualan yang terbatas. Tujuan
STIKESMEDISTRA INDONESIASTIKESMEDISTRA INDONESIA Metode: Penelitian ini menggunakan desain pre-eksperimen dengan satu kelompok pre-test dan post-test. Sampel terdiri dari siswi kelas 7, 8, dan 9 di MTsMetode: Penelitian ini menggunakan desain pre-eksperimen dengan satu kelompok pre-test dan post-test. Sampel terdiri dari siswi kelas 7, 8, dan 9 di MTs