UMSBUMSB
Open Journal SystemsOpen Journal SystemsArtikel ini mengkaji pelaksanaan kebijakan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) pada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Gresik dalam konteks Pemilu 2024. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya peran PBK sebagai instrumen untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik, khususnya di lembaga penyelenggara pemilu. Menggunakan pendekatan kualitatif dan teori implementasi kebijakan Mazmanian dan Sabatier, penelitian ini memfokuskan pada tiga aspek: kejelasan tujuan kebijakan, struktur pelaksanaan, serta pengaruh lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan PBK yang ditetapkan pusat belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan daerah, khususnya dalam hal fleksibilitas program dan proses pencairan anggaran. Mekanisme internal Bawaslu Gresik berjalan sesuai prosedur, namun rigiditas birokrasi dan dinamika politik lokal menyebabkan keterlambatan pencairan dana, yang berdampak pada akumulasi kegiatan di akhir tahapan pemilu. Bawaslu Gresik merespons tantangan ini dengan strategi adaptif, koordinasi internal, serta pelibatan masyarakat berbasis lokalitas. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi PBK memerlukan harmonisasi antara kebijakan pusat dan fleksibilitas lokal.
Implementasi Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) di Bawaslu Gresik berlangsung dalam konteks tarik-menarik antara desain kebijakan yang bersifat sentralistik dan kebutuhan pelaksanaan yang bersifat lokal.PBK sebagai instrumen kebijakan yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran, pada praktiknya belum sepenuhnya dapat dijalankan secara optimal di tingkat daerah.Meskipun demikian, Bawaslu Gresik menunjukkan kapasitas kelembagaan yang adaptif melalui mekanisme pleno, koordinasi lintas divisi, serta pelibatan sumber daya lokal dalam pelaksanaan program pengawasan.
Penelitian lanjutan perlu difokuskan pada pengembangan model implementasi PBK yang lebih adaptif dan responsif terhadap konteks lokal, dengan melibatkan partisipasi aktif dari pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait. Selain itu, perlu dilakukan studi komparatif antara Bawaslu Gresik dengan lembaga pengawas pemilu di daerah lain untuk mengidentifikasi praktik-praktik terbaik dalam pengelolaan anggaran berbasis kinerja. Lebih lanjut, penelitian dapat mengkaji efektivitas penggunaan teknologi informasi dalam mempercepat proses administrasi anggaran dan meningkatkan transparansi akuntabilitas, serta mengeksplorasi potensi pemanfaatan sumber pendanaan alternatif di luar anggaran negara untuk mendukung kegiatan pengawasan pemilu yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kualitas tata kelola anggaran di lembaga pengawas pemilu dan memperkuat integritas proses demokrasi di Indonesia.
| File size | 209.95 KB |
| Pages | 8 |
| DMCA | Report |
Related /
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Dimana kegiatan pertambangan di Indonesia sendiri telah berlangsung lama. Kajian artikel ini memperlihatkan kebijakan regulasi pertambangan di IndonesiaDimana kegiatan pertambangan di Indonesia sendiri telah berlangsung lama. Kajian artikel ini memperlihatkan kebijakan regulasi pertambangan di Indonesia
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Berbanding lurus dengan hal tersebut, berbagai upaya pun dilakukan guna mencegah dan mempersempit ruang gerak para pelaku pencucian uang ini, terutamaBerbanding lurus dengan hal tersebut, berbagai upaya pun dilakukan guna mencegah dan mempersempit ruang gerak para pelaku pencucian uang ini, terutama
UM-SORONGUM-SORONG Output penelitian ini diharapkan dapat memberikan efek ilmiah dan bermanfaat bagi masyarakat, serta menjadi bahan evaluasi bagi partai politik dalam memberikanOutput penelitian ini diharapkan dapat memberikan efek ilmiah dan bermanfaat bagi masyarakat, serta menjadi bahan evaluasi bagi partai politik dalam memberikan
APPIHIAPPIHI MoU dalam hukum perdata Indonesia memiliki kedudukan sebagai perjanjian pendahuluan yang mengikat secara hukum, bukan sekadar kesepakatan moral, asalkanMoU dalam hukum perdata Indonesia memiliki kedudukan sebagai perjanjian pendahuluan yang mengikat secara hukum, bukan sekadar kesepakatan moral, asalkan
MKRIMKRI Sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015, fenomena calon tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) meningkat secara signifikan.Sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015, fenomena calon tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) meningkat secara signifikan.
MKRIMKRI Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan tersebut tidak hanya memperluas akses pencalonan bagi partai politik non-parlemen, tetapi juga meningkatkanHasil penelitian menunjukkan bahwa putusan tersebut tidak hanya memperluas akses pencalonan bagi partai politik non-parlemen, tetapi juga meningkatkan
MKRIMKRI Penyederhanaan partai politik merupakan salah satu langkah untuk memurnikan sistem presidensial yang dapat ditempuh melalui rekayasa sistem pemilu. MetodePenyederhanaan partai politik merupakan salah satu langkah untuk memurnikan sistem presidensial yang dapat ditempuh melalui rekayasa sistem pemilu. Metode
UNISRIUNISRI Penguasa dapat menghapus kontrol sosial, yang mengarah ke konsentrasi kekuasaan. Metode penelitian hukum secara yuridis dengan menganalisis peraturan perundang-undanganPenguasa dapat menghapus kontrol sosial, yang mengarah ke konsentrasi kekuasaan. Metode penelitian hukum secara yuridis dengan menganalisis peraturan perundang-undangan
Useful /
GREENPUBGREENPUB Setelah pengabdian, pengetahuan dasar petani tentang digital irrigation timer meningkat dari 20% menjadi 95%, dengan peningkatan pengetahuan tentang manfaatSetelah pengabdian, pengetahuan dasar petani tentang digital irrigation timer meningkat dari 20% menjadi 95%, dengan peningkatan pengetahuan tentang manfaat
GREENPUBGREENPUB Hasil menunjukkan adanya peningkatan skor rata‑rata dari 58,4 pada pre-test menjadi 86,7 pada post-test. Para peserta juga melaporkan peningkatan kepercayaanHasil menunjukkan adanya peningkatan skor rata‑rata dari 58,4 pada pre-test menjadi 86,7 pada post-test. Para peserta juga melaporkan peningkatan kepercayaan
APPIHIAPPIHI Salah satu langkah hukum yang dilakukan kreditor adalah mengajukan permohonan pernyataan pailit ke Pengadilan Niaga. Persyaratan pailit di Indonesia terbilangSalah satu langkah hukum yang dilakukan kreditor adalah mengajukan permohonan pernyataan pailit ke Pengadilan Niaga. Persyaratan pailit di Indonesia terbilang
APPIHIAPPIHI Pembahasan Rancangan Undang-Undang yang hanya berlangsung selama 42 hari mengindikasikan adanya percepatan yang berpotensi mengabaikan substansi dan kualitasPembahasan Rancangan Undang-Undang yang hanya berlangsung selama 42 hari mengindikasikan adanya percepatan yang berpotensi mengabaikan substansi dan kualitas