UNISMUHUNISMUH

Otoritas : Jurnal Ilmu PemerintahanOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan

Hak atas pendidikan bagi anak-anak pekerja migran Indonesia (PMI) tanpa dokumen di Malaysia Timur masih belum terlindungi secara memadai karena pengecualian administratif, ketidakpastian hukum, keterpencilan geografis, dan tata kelola lintas batas yang terfragmentasi. Penelitian ini menganalisis bagaimana diplomasi multi-jalur Indonesia beroperasi untuk melindungi hak atas pendidikan anak-anak PMI tanpa dokumen di Malaysia Timur. Penelitian ini menggunakan desain kualitatif eksplanatif berdasarkan wawancara semi-terstruktur yang didukung oleh analisis dokumen. Data dianalisis melalui pengodean tematik menggunakan NVivo, dengan penerapan triangulasi dan verifikasi partisipan untuk meningkatkan kredibilitas. Temuan menunjukkan bahwa perlindungan pendidikan berfungsi melalui koordinasi di empat jalur utama. Jalur Satu menyediakan otoritas kebijakan, legitimasi diplomatik, sekolah, fasilitasi dokumentasi, dan beasiswa. Jalur Dua menerjemahkan komitmen formal menjadi dukungan operasional, khususnya terkait repatriasi dan penempatan siswa. Jalur Empat mempertahankan akses di daerah perkebunan terpencil melalui guru pamong yang mengisi kekosongan pengajaran. Jalur Lima memperkuat sistem melalui pengajaran sementara, pelatihan, dan produksi pengetahuan yang relevan dengan kebijakan. Studi ini memberikan kontribusi teoretis dengan memperluas diplomasi multi-jalur di luar penyelesaian konflik dan menunjukkan nilainya sebagai lensa analitis untuk tata kelola sosial lintas batas. Ini selanjutnya menunjukkan bahwa koordinasi yang efektif bergantung pada komplementaritas fungsional, interdependensi yang dinegosiasikan, dan respons adaptif terhadap kendala struktural.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemenuhan hak pendidikan bagi anak pekerja migran Indonesia yang tanpa dokumen di Malaysia Timur memerlukan pendekatan diplomasi multi-jalur yang terkoordinasi antara aktor pemerintah, profesional, masyarakat, dan akademisi.Pendekatan ini secara efektif mengatasi hambatan administratif, politik, sosial, dan geografis, sekaligus memperluas diplomasi multi-jalur di luar penyelesaian konflik ke tata kelola hak pendidikan lintas batas.Oleh karena itu, studi ini menekankan pentingnya tata kelola kolaboratif antar-aktor untuk mengatasi eksklusi pendidikan dan memastikan keberlanjutan perlindungan hak-hak tersebut di tengah keterbatasan institusional dan perbedaan kekuatan.

Untuk memperkuat upaya perlindungan hak pendidikan anak-anak pekerja migran Indonesia, ada beberapa arah penelitian lanjutan yang bisa dilakukan. Pertama, penting untuk mengkaji model pengembangan karir dan pengakuan formal yang berkelanjutan bagi para guru pamong yang bertugas di Community Learning Centers (CLCs) di daerah terpencil Malaysia Timur. Studi ini dapat mengeksplorasi insentif, pelatihan, dan jalur profesional yang efektif untuk mengurangi ketergantungan pada solusi sementara, sehingga menjamin kualitas dan kesinambungan pendidikan di wilayah yang sulit dijangkau. Bagaimana kita dapat memastikan bahwa guru-guru ini mendapatkan dukungan yang memadai untuk peran krusial mereka dalam sistem diplomasi multi-jalur? Kedua, penelitian dapat difokuskan pada pengembangan dan evaluasi strategi untuk menyelaraskan prosedur administratif antar lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan institusi pendidikan secara lebih efisien. Ini mencakup bagaimana proses dokumentasi untuk anak-anak pekerja migran tanpa dokumen dapat dipercepat dan disederhanakan, sehingga meminimalkan hambatan birokrasi dalam mengakses pendidikan formal dan program beasiswa. Studi ini harus mencari solusi praktis untuk integrasi data dan fasilitasi dokumen yang lebih baik. Ketiga, menarik untuk meneliti dampak jangka panjang dari program pendidikan non-formal, seperti PAUD dan PKBM, terhadap keberhasilan integrasi sosial dan pembentukan identitas nasional anak-anak pekerja migran setelah mereka kembali ke Indonesia. Analisis ini dapat melibatkan bagaimana kurikulum yang disesuaikan dan peran sentral guru pamong di Malaysia Timur berkontribusi pada penanaman nilai-nilai budaya dan nasionalisme, serta bagaimana hal tersebut memengaruhi adaptasi mereka di lingkungan pendidikan dan sosial di Indonesia. Penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang efektivitas intervensi pendidikan lintas batas dari perspektif pembangunan manusia seutuhnya, bukan hanya akses semata.

  1. The Role of the Government of Indonesia in Fighting for Recognition and the Right to Education for Children... jurnal.utu.ac.id/jppolicy/article/view/7059The Role of the Government of Indonesia in Fighting for Recognition and the Right to Education for Children jurnal utu ac jppolicy article view 7059
  2. Witteveen | Reflecting on four Living Labs in the Netherlands and Indonesia: a perspective on performance,... doi.org/10.22323/2.22030201Witteveen Reflecting on four Living Labs in the Netherlands and Indonesia a perspective on performance doi 10 22323 2 22030201
  3. Strategies of the Indonesian Embassy in Kuala Lumpur in Resolving Education Problems for Undocumented... edunesia.org/index.php/edu/article/view/874Strategies of the Indonesian Embassy in Kuala Lumpur in Resolving Education Problems for Undocumented edunesia index php edu article view 874
Read online
File size866.58 KB
Pages24
DMCAReport

Related /

ads-block-test