UNUSIAUNUSIA
AL WASATH Jurnal Ilmu HukumAL WASATH Jurnal Ilmu HukumArtikel ini menelaah perubahan mendasar status keuangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 (UU 1/2025) yang mengubah (perubahan ketiga) UU 19/2003.
Dengan disahkannya Undang-Undang BUMN 2025, status keuangan BUMN menjadi aset korporasi yang tunduk sepenuhnya pada hukum privat.Perubahan ini membawa beberapa implikasi penting, termasuk perubahan akuntabilitas BUMN dari ranah publik ke korporasi, serta perlindungan terhadap organ perseroan melalui prinsip Business Judgment Rule.
Penelitian lanjutan dapat dilakukan untuk menganalisis dampak implementasi UU BUMN 2025 terhadap kinerja BUMN dan perekonomian nasional. Selain itu, penelitian juga dapat dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh negara sebagai pemegang saham mayoritas. Penelitian lainnya dapat fokus pada perbandingan pengelolaan BUMN di Indonesia dengan negara lain untuk memperoleh best practice yang dapat diterapkan di Indonesia.
- Tinjauan Yuridis Mengenai Praktik Sanksi Perintah Tertulis Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang... doi.org/10.47776/alwasath.v4i2.712Tinjauan Yuridis Mengenai Praktik Sanksi Perintah Tertulis Dalam Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang doi 10 47776 alwasath v4i2 712
- Status Keuangan BUMN terhadap Kekayaan Milik Negara dan Kerugiannya dalam Tindak Pidana Korupsi | Wicaksono... doi.org/10.36355/dlj.v6i1.1705Status Keuangan BUMN terhadap Kekayaan Milik Negara dan Kerugiannya dalam Tindak Pidana Korupsi Wicaksono doi 10 36355 dlj v6i1 1705
| File size | 575.88 KB |
| Pages | 12 |
| DMCA | Report |
Related /
IJAR IAIKAPDIJAR IAIKAPD Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dampak skema perpajakan tersebut pada beban pajak penghasilan wajib pajak koperasi. Selain itu, studi iniTujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dampak skema perpajakan tersebut pada beban pajak penghasilan wajib pajak koperasi. Selain itu, studi ini
UMELMANDIRIUMELMANDIRI Apalagi dikaitkan dengan perkembangan teknologi, komunikasi dan informasi, menimbulkan berbagai macam cara atau modus pencucian uang yang digunakan pelakuApalagi dikaitkan dengan perkembangan teknologi, komunikasi dan informasi, menimbulkan berbagai macam cara atau modus pencucian uang yang digunakan pelaku
ENSIKLOPEDIAKUENSIKLOPEDIAKU Namun demikian, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi kendala, seperti rendahnya kesadaran hukum masyarakat, sanksi yang belum memberikan efek jera,Namun demikian, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi kendala, seperti rendahnya kesadaran hukum masyarakat, sanksi yang belum memberikan efek jera,
FHUKIFHUKI Penelitian ini membahas tentang pelanggaran hak cipta sinematografi melalui aplikasi Telegram berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang HakPenelitian ini membahas tentang pelanggaran hak cipta sinematografi melalui aplikasi Telegram berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak
IBRAHIMYIBRAHIMY Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan peraturan lainnya memberikan dasar hukum yang kokoh untuk melindungiUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan peraturan lainnya memberikan dasar hukum yang kokoh untuk melindungi
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS ; 2). Apa saja kendala hukum yang muncul dalam praktik pidana jika korporasi mencemari lingkungan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; 2). Apa saja kendala hukum yang muncul dalam praktik pidana jika korporasi mencemari lingkungan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
CRIACRIA Sus-Children/2018/Pt dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, PP Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi dan Fatwa MUI sebagaiSus-Children/2018/Pt dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, PP Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi dan Fatwa MUI sebagai
AKRABJUARAAKRABJUARA Tujuan penelitian ini adalah: (1). Untuk menemukan tingkat permasalahan dari Implementasi UU No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi PapuaTujuan penelitian ini adalah: (1). Untuk menemukan tingkat permasalahan dari Implementasi UU No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua
Useful /
UNDAUNDA Penggunaan sistem pendukung keputusan memastikan bahwa insentif yang diberikan kepada pegawai melalui metode Simple Additive Weighting (SAW) memudahkanPenggunaan sistem pendukung keputusan memastikan bahwa insentif yang diberikan kepada pegawai melalui metode Simple Additive Weighting (SAW) memudahkan
UNDAUNDA Aturan fuzzy yang telah dirancang dengan pengetahuan domain pakar atau data empiris dapat diterapkan untuk mengolah input data pada tingkat permintaan,Aturan fuzzy yang telah dirancang dengan pengetahuan domain pakar atau data empiris dapat diterapkan untuk mengolah input data pada tingkat permintaan,
UNDAUNDA Jumlah produksi yang disarankan adalah 5753 biji batako. Meskipun metode ini efektif dalam memberikan rekomendasi produksi yang sesuai dengan permintaanJumlah produksi yang disarankan adalah 5753 biji batako. Meskipun metode ini efektif dalam memberikan rekomendasi produksi yang sesuai dengan permintaan
UNDAUNDA Selain itu, kelima peraturan asosiasi tersebut juga menunjukkan bahwa nilai rasio lift-nya melebihi angka 1. Pemilik toko dapat menggunakan hasil untukSelain itu, kelima peraturan asosiasi tersebut juga menunjukkan bahwa nilai rasio lift-nya melebihi angka 1. Pemilik toko dapat menggunakan hasil untuk