STAIN TDMSTAIN TDM
MAQASIDI: Jurnal Syariah dan HukumMAQASIDI: Jurnal Syariah dan HukumNotaris menempati posisi sentral dalam sistem hukum perdata Indonesia sebagai pejabat publik yang berwenang membuat akta otentik guna menjamin kepastian hukum dan melindungi hak-hak pribadi. Namun, praktik pembuatan surat kuasa bertingkat—di mana kuasa yang diberikan dialihkan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan eksplisit dari pemberi kuasa—menimbulkan berbagai persoalan hukum dan etika serius. Artikel ini menggunakan metode yuridis normatif untuk mengkaji cakupan dan bentuk tanggung jawab notaris dalam kasus tersebut, berdasarkan ketentuan perundang-undangan, doktrin hukum, dan praktik peradilan, khususnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 130/Pdt.G/2023/PN.Skt. Analisis menunjukkan bahwa pelimpahan kuasa tanpa otorisasi eksplisit bertentangan dengan sifat personal mandat sebagaimana diatur dalam Pasal 1814 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selain itu, notaris yang tidak melaksanakan kehati-hatian dalam memverifikasi persetujuan dan legalitas dapat dikenai tanggung jawab berjenjang, termasuk secara perdata, administratif, etis, dan dalam kasus luar biasa, tanggung jawab pidana. Penelitian ini menegaskan pentingnya asas kehati-hatian dalam praktik notarial serta menekankan perlunya penguatan mekanisme verifikasi dan peningkatan kesadaran etis guna menjaga keotentikan akta notaris dan memelihara kepercayaan publik terhadap sistem hukum Indonesia.
Pembuatan surat kuasa bertingkat tanpa otorisasi eksplisit dari pemberi kuasa bertentangan dengan sifat personal mandat menurut Pasal 1814 KUH Perdata dan melemahkan keotentikan akta notaris.Notaris dapat dikenai tanggung jawab berjenjang—perdata, administratif, etis, bahkan pidana—jika gagal menerapkan asas kehati-hatian dalam memverifikasi legalitas dan persetujuan.Penerapan prinsip kehati-hatian secara konsisten menjadi kunci untuk menjaga integritas profesi notaris dan memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem hukum.
Pertama, perlu diteliti bagaimana penerapan asas kehati-hatian oleh notaris dalam praktik sehari-hari di berbagai daerah di Indonesia, terutama dalam transaksi properti, untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan kelalaian dalam verifikasi surat kuasa bertingkat. Kedua, perlu dikaji efektivitas Majelis Pengawas Notaris dalam menegakkan sanksi administratif terhadap pelanggaran etika notaris, termasuk sejauh mana sanksi tersebut mampu mencegah praktik serupa di masa depan. Ketiga, penting untuk mengevaluasi kesadaran hukum masyarakat luas terhadap risiko hukum dari penggunaan surat kuasa bertingkat, guna merancang edukasi hukum yang efektif yang dapat mencegah eksploitasi terhadap ketidaktahuan hukum. Penelitian-penelitian ini dapat mengungkap celah sistemik antara norma hukum, pengawasan profesi, dan pemahaman publik, serta memberikan dasar bagi reformasi kelembagaan yang lebih holistik. Dengan memahami dinamika di tingkat praktik, pengawasan, dan kesadaran masyarakat, upaya penguatan integritas notarial dapat dirancang secara lebih tepat dan berkelanjutan. Penelitian lanjutan juga sebaiknya mengeksplorasi model verifikasi digital yang dapat membantu notaris memastikan persetujuan langsung dari pemberi kuasa secara aman dan tercatat. Studi tentang integrasi teknologi dalam proses notarial dapat memberikan solusi konkret untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, perbandingan antar wilayah dapat mengungkap variasi praktik dan faktor lokal yang memengaruhi kepatuhan terhadap asas kehati-hatian. Temuan dari penelitian-penelitian tersebut dapat dirangkum dalam rekomendasi kebijakan yang menyeluruh bagi Ikatan Notaris Indonesia dan lembaga pemerintah terkait.
| File size | 308.8 KB |
| Pages | 11 |
| DMCA | Report |
Related /
DAARULHUDADAARULHUDA Penelitian ini bertujuan untuk menelaah dasar pertimbangan hukum yang diterapkan oleh Pengadilan Negeri Sidoarjo, Pengadilan Tinggi Surabaya, serta MahkamahPenelitian ini bertujuan untuk menelaah dasar pertimbangan hukum yang diterapkan oleh Pengadilan Negeri Sidoarjo, Pengadilan Tinggi Surabaya, serta Mahkamah
UIN SGDUIN SGD Penelitian ini meneliti dampak konvergensi media sosial terhadap strategi komunikasi organisasi Islam di Jawa Barat, yakni Persatuan Islam, Muhammadiyah,Penelitian ini meneliti dampak konvergensi media sosial terhadap strategi komunikasi organisasi Islam di Jawa Barat, yakni Persatuan Islam, Muhammadiyah,
UIN SGDUIN SGD Fenomena ini mencerminkan konsep politik representasi Stuart Hall, di mana kelompok lain digambarkan sebagai lawan simbolis dalam perjuangan budaya atasFenomena ini mencerminkan konsep politik representasi Stuart Hall, di mana kelompok lain digambarkan sebagai lawan simbolis dalam perjuangan budaya atas
STAIN TDMSTAIN TDM Penafsiran normatif saja sering menimbulkan masalah pelaksanaan. karena itu, pemahaman filosofis tentang kewajiban pasca perceraian mendorong inovasi proseduralPenafsiran normatif saja sering menimbulkan masalah pelaksanaan. karena itu, pemahaman filosofis tentang kewajiban pasca perceraian mendorong inovasi prosedural
STAIN TDMSTAIN TDM Fatwa MUI Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2025 menekankan bahwa hukum sound horeg adalah haram. Namun demikian, MUI memberikan beberapa pengecualian untuk mencegahFatwa MUI Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2025 menekankan bahwa hukum sound horeg adalah haram. Namun demikian, MUI memberikan beberapa pengecualian untuk mencegah
STAIN TDMSTAIN TDM Pertumbuhan industri kosmetik di Indonesia telah meningkatkan permintaan akan produk inovatif dan aman, khususnya di kalangan konsumen Muslim. MenurutPertumbuhan industri kosmetik di Indonesia telah meningkatkan permintaan akan produk inovatif dan aman, khususnya di kalangan konsumen Muslim. Menurut
UIDUID Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya hukum mencegah kerugian konsumen akibat barang rusak dan tanggung jawab pelaku usaha memberikan ganti rugi.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya hukum mencegah kerugian konsumen akibat barang rusak dan tanggung jawab pelaku usaha memberikan ganti rugi.
SHARIAJOURNALS UINJAMBISHARIAJOURNALS UINJAMBI Warisan adalah harta peninggalan yang syari berharga diterima ahli waris. 368 K/AG/1995 memperkenankan ahli waris non-Muslim menerima bagian melalui wasiatWarisan adalah harta peninggalan yang syari berharga diterima ahli waris. 368 K/AG/1995 memperkenankan ahli waris non-Muslim menerima bagian melalui wasiat
Useful /
STAIN TDMSTAIN TDM Akibatnya, hukum keluarga Islam mengakomodasi transformasi ekonomi sambil mempertahankan fondasi normatifnya, mendorong kemitraan yang seimbang dan harmonisAkibatnya, hukum keluarga Islam mengakomodasi transformasi ekonomi sambil mempertahankan fondasi normatifnya, mendorong kemitraan yang seimbang dan harmonis
UIDUID Faktor pendorong pemekaran meliputi aspirasi masyarakat, potensi daerah, kemampuan ekonomi, dan historis budaya. Kewenangan pemerintah pusat dan daerahFaktor pendorong pemekaran meliputi aspirasi masyarakat, potensi daerah, kemampuan ekonomi, dan historis budaya. Kewenangan pemerintah pusat dan daerah
UIDUID Seiring dengan keterlibatan pemerintah dalam keanggotaan Lembaga Keuangan Internasional, Pemerintah dituntut untuk memberikan kontribusi sesuai denganSeiring dengan keterlibatan pemerintah dalam keanggotaan Lembaga Keuangan Internasional, Pemerintah dituntut untuk memberikan kontribusi sesuai dengan
UIDUID Penerapan sanksi administrasi dalam Perda Kota Bekasi Nomor 2 Tahun 2012 dianggap efektif berdasarkan data kuesioner (68,33% responden) dan teori SoerjonoPenerapan sanksi administrasi dalam Perda Kota Bekasi Nomor 2 Tahun 2012 dianggap efektif berdasarkan data kuesioner (68,33% responden) dan teori Soerjono