STAIN TDMSTAIN TDM
MAQASIDI: Jurnal Syariah dan HukumMAQASIDI: Jurnal Syariah dan HukumPertumbuhan industri kosmetik di Indonesia telah meningkatkan permintaan akan produk inovatif dan aman, khususnya di kalangan konsumen Muslim. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH), semua produk yang diimpor, didistribusikan, dan diperdagangkan di Indonesia wajib memperoleh sertifikasi halal. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa beberapa produk kosmetik masih tersedia di pasar tanpa sertifikasi tersebut, termasuk merek Carla. Dengan menggunakan metode empiris‑juridikal kualitatif melalui wawancara dan observasi terhadap pelaku usaha, pemilik toko, dan konsumen, temuan menunjukkan bahwa produk Carla didistribusikan melalui sistem konsinyasi di toko offline dan dipasarkan lewat platform e‑commerce seperti Shopee dan TikTok Shop. Ketiadaan sertifikasi halal terutama disebabkan oleh keterbatasan finansial, kurangnya pengetahuan pelaku usaha tentang prosedur sertifikasi, dan minimnya sosialisasi pemerintah serta lembaga terkait. Kesadaran publik mengenai status halal produk kosmetik tetap rendah, sementara pemilik toko lebih memprioritaskan ketersediaan produk dan harga dibandingkan legalitas halal. Dari perspektif hukum, kondisi ini bertentangan dengan Pasal 4 UU JPH, yang menetapkan bahwa semua produk yang diperdagangkan harus memiliki sertifikasi halal, dan mencerminkan pengawasan yang lemah oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan UU JPH tidak hanya bergantung pada regulasi namun harus diperkaya dengan edukasi konsumen, fasilitasi bagi pelaku usaha, dan pengawasan pemerintah yang lebih ketat.
Distribusi produk kosmetik Carla tanpa sertifikasi halal melanggar UU JPH, menunjukkan kelemahan pengawasan BPJPH.Pemerintah perlu memperkuat peran BPJPH sebagai lembaga pengawas, sambil meningkatkan partisipasi publik dalam sistem pengawasan.Untuk memperbaiki implementasi, dianjurkan pelaku usaha segera memperoleh sertifikasi halal, pemerintah memperkuat edukasi serta dukungan finansial, dan toko serta konsumen terlibat aktif dalam sistem pemantauan partisipatif.
Penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi dampak jangka panjang rendahnya kesadaran konsumen halal terhadap perilaku pembelian dan persepsi keamanan produk; mengembangkan model intervensi berbasis pelatihan dan pendanaan mikro bagi pelaku usaha kecil agar dapat memperoleh sertifikasi halal secara berkelanjutan; serta menilai efektivitas mekanisme pengawasan BPJPH melalui analisis kebijakan perbandingan dengan negara lain yang menerapkan sertifikasi halal di sektor kosmetik.
| File size | 321.63 KB |
| Pages | 11 |
| DMCA | Report |
Related /
UNARSUNARS Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan merupakan upaya Pemerintah untuk melindungi penggunaan lahan pertanianUndang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan merupakan upaya Pemerintah untuk melindungi penggunaan lahan pertanian
UNARSUNARS Sistem peradilan pidana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan Restorative. MakaSistem peradilan pidana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan Restorative. Maka
UNARSUNARS Tanggung gugat terhadap klaim karya cipta seni batik oleh daerah lain memungkinkan pengajuan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga dan penyitaan bendaTanggung gugat terhadap klaim karya cipta seni batik oleh daerah lain memungkinkan pengajuan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga dan penyitaan benda
UNARSUNARS Dimana dalam undang-undan tersebut banyak dijelaskan mengenai prosesmaupun hal- hal yang berkaitan dengan pengembalian keuangan negara hasil tindak pidanaDimana dalam undang-undan tersebut banyak dijelaskan mengenai prosesmaupun hal- hal yang berkaitan dengan pengembalian keuangan negara hasil tindak pidana
UNARSUNARS Jadi hubungan yang timbul hanya secara manusiawi, bukan secara hukum, tidak saling mewarisi harta dengan ayahnya. Hubungan ayah biologis terhadap anakJadi hubungan yang timbul hanya secara manusiawi, bukan secara hukum, tidak saling mewarisi harta dengan ayahnya. Hubungan ayah biologis terhadap anak
UNARSUNARS Penelitian ini adalah penelitian hukum normative dengan menggunakan berbagai norma hukum sebagai bahan analisis. Kesimpulan diambil dengan menggunakanPenelitian ini adalah penelitian hukum normative dengan menggunakan berbagai norma hukum sebagai bahan analisis. Kesimpulan diambil dengan menggunakan
UNARSUNARS Apabila minuta akta yang disimpan oleh notaris hilang atau rusak, maka notaris tersebut dapat dianggap melakukan pelanggaran hukum. Penelitian ini menggunakanApabila minuta akta yang disimpan oleh notaris hilang atau rusak, maka notaris tersebut dapat dianggap melakukan pelanggaran hukum. Penelitian ini menggunakan
UNARSUNARS Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal oleh masyarakat sipil memerlukan langkah-langkah strategis untuk mengatasiUpaya penegakan hukum terhadap tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal oleh masyarakat sipil memerlukan langkah-langkah strategis untuk mengatasi
Useful /
STAIN TDMSTAIN TDM Ketidaksesuaian antara ketiga peraturan ini menimbulkan masalah praktis dalam proses peradilan, terutama dalam memastikan perlindungan hukum yang efektifKetidaksesuaian antara ketiga peraturan ini menimbulkan masalah praktis dalam proses peradilan, terutama dalam memastikan perlindungan hukum yang efektif
UNBINUNBIN Sistem yang dikembangkan dapat membantu Kementerian Sosial dalam meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi proses seleksi pelatihan ketenagakerjaan.Sistem yang dikembangkan dapat membantu Kementerian Sosial dalam meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi proses seleksi pelatihan ketenagakerjaan.
STAIN TDMSTAIN TDM Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data dianalisis dengan cara meninjau dan mensintesis temuan untuk menghasilkanPengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data dianalisis dengan cara meninjau dan mensintesis temuan untuk menghasilkan
UNARSUNARS Prinsip hukum Vaksinasi Covid-19 di Indonesia adalah Salus Populi Suprema Lex Esto yang artinya keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi. KeselamatanPrinsip hukum Vaksinasi Covid-19 di Indonesia adalah Salus Populi Suprema Lex Esto yang artinya keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi. Keselamatan