STAIN TDMSTAIN TDM
MAQASIDI: Jurnal Syariah dan HukumMAQASIDI: Jurnal Syariah dan HukumPartisipasi istri dalam kegiatan penghasil pendapatan telah menjadi ciri khas kehidupan keluarga kontemporer, merombak hubungan ekonomi dalam rumah tangga dan meningkatkan tanggung jawab finansial. Dalam kerangka hukum keluarga Islam, kewajiban pemeliharaan (nafkah) tetap menjadi kewajiban mendasar dan mengikat suami terhadap istrinya dan anak-anaknya, seperti yang ditegaskan dengan tegas dalam Al-Quran, Sunnah, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun, realitas sosio-ekonomi modern semakin mencerminkan peran ekonomi bersama antara pasangan, khususnya dalam keluarga di mana istri memperoleh pendapatan independen. Studi ini memeriksa konstruksi hukum kewajiban nafkah suami dan menganalisis relevansinya dalam konteks istri yang bekerja dengan penghasilan independen. Menggunakan metode penelitian perpustakaan, studi ini mengadopsi pendekatan normatif-teologis dan deskriptif-analisis. Analisis ini menarik dari sumber-sumber yurisprudensi Islam klasik, literatur akademik kontemporer, dan peraturan hukum yang relevan, yang diperiksa melalui prinsip keadilan, timbal balik, dan tanggung jawab keluarga dalam hukum Islam. Temuan menunjukkan bahwa kewajiban suami untuk memberikan nafkah tetap mengikat secara hukum terlepas dari status ekonomi istri. Penghasilan istri diakui sebagai hak pribadi eksklusifnya dan tidak membatalkan tanggung jawab suami, meskipun dapat dialokasikan secara sukarela untuk mendukung kebutuhan rumah tangga. Akibatnya, hukum keluarga Islam mengakomodasi transformasi ekonomi sambil mempertahankan fondasi normatifnya, mendorong kemitraan yang seimbang dan harmonis dalam keluarga Muslim modern.
Berdasarkan temuan studi ini, dapat disimpulkan bahwa kewajiban suami untuk memberikan nafkah (nafkah) dalam kerangka hukum keluarga Islam tetap menjadi tanggung jawab penuh dan mengikat, bahkan ketika istri memiliki penghasilan independen.Kewajiban ini secara tegas ditegaskan dalam Al-Quran, Sunnah, dan yurisprudensi Islam klasik, yang menegaskan posisi suami sebagai kepala keluarga dan penyedia kebutuhan rumah tangga.Penghasilan istri, sebaliknya, diakui sebagai hak pribadi eksklusifnya dan tidak membatalkan kewajiban hukum suami.Meskipun demikian, dalam praktik, penghasilan tersebut dapat disumbangkan secara sukarela untuk mendukung ekonomi keluarga, tetapi kontribusi ini tidak dapat dianggap sebagai pengganti kewajiban syari suami.Dalam konteks rumah tangga modern, keberadaan istri yang bekerja dengan penghasilan independen seharusnya tidak dipandang sebagai sumber konflik, melainkan sebagai bentuk kemitraan yang melengkapi tanggung jawab suami.Hukum keluarga Islam menekankan prinsip-prinsip keadilan, timbal balik, dan musyawarah (shūrā) dalam mengelola kehidupan keluarga, sehingga memastikan distribusi peran yang seimbang tanpa mengabaikan kewajiban mendasar yang diberikan kepada masing-masing pasangan.
Untuk penelitian lanjutan, disarankan untuk melakukan studi komparatif antara hukum keluarga Islam dengan sistem hukum keluarga lainnya, seperti hukum keluarga Kristen atau hukum keluarga sekuler, untuk memahami bagaimana kewajiban finansial suami diinterpretasikan dan diterapkan dalam konteks yang berbeda. Selain itu, penelitian dapat dilakukan untuk mengeksplorasi peran dan kontribusi istri dalam ekonomi keluarga, serta bagaimana hal ini mempengaruhi dinamika hubungan suami-istri dalam konteks modern. Terakhir, studi empiris yang menyeluruh tentang dampak ekonomi dan sosial dari istri yang bekerja dengan penghasilan independen, serta bagaimana hal ini mempengaruhi kesejahteraan keluarga secara keseluruhan, akan memberikan wawasan berharga untuk memahami dan mengatasi tantangan yang mungkin timbul dalam konteks ini.
- Fenomena Keikutsertaan Isteri Dalam Pemenuhan Nafkah Perspektif Hukum Islam | Mabahits : Jurnal Hukum... doi.org/10.62097/mabahits.v5i02.1974Fenomena Keikutsertaan Isteri Dalam Pemenuhan Nafkah Perspektif Hukum Islam Mabahits Jurnal Hukum doi 10 62097 mabahits v5i02 1974
- TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ISTRI PENCARI NAFKAH KELUARGA SEBAGAI BURUH PABRIK (Studi Kasus di Desa... journal.umpr.ac.id/index.php/jmg/article/view/7217TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ISTRI PENCARI NAFKAH KELUARGA SEBAGAI BURUH PABRIK Studi Kasus di Desa journal umpr ac index php jmg article view 7217
- KONSEP NAFKAH DALAM KELUARGA ISLAM: TELAAH HUKUM ISLAM TERHADAP ISTRI YANG MENCARI NAFKAH | ASA. konsep... ejournal.stisabuzairi.ac.id/index.php/asa/article/view/7KONSEP NAFKAH DALAM KELUARGA ISLAM TELAAH HUKUM ISLAM TERHADAP ISTRI YANG MENCARI NAFKAH ASA konsep ejournal stisabuzairi ac index php asa article view 7
- PERAN ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM | PRIMER : Jurnal Ilmiah Multidisiplin.... ejournal.itka.ac.id/index.php/primer/article/view/24PERAN ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM PRIMER Jurnal Ilmiah Multidisiplin ejournal itka ac index php primer article view 24
| File size | 305.92 KB |
| Pages | 9 |
| DMCA | Report |
Related /
JOURNALWEBJOURNALWEB Prinsip-prinsip manajemen pendidikan Islam mencakup aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian yang berlandaskan nilai-nilai keimananPrinsip-prinsip manajemen pendidikan Islam mencakup aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian yang berlandaskan nilai-nilai keimanan
YAYASANBHZYAYASANBHZ Dengan demikian, integrasi nilai-nilai hukum keluarga dengan prinsip keadilan restoratif dapat menjadi solusi alternatif yang lebih humanis, berkeadilan,Dengan demikian, integrasi nilai-nilai hukum keluarga dengan prinsip keadilan restoratif dapat menjadi solusi alternatif yang lebih humanis, berkeadilan,
UIN SGDUIN SGD Temuan penelitian mengungkap tiga determinan struktural: (1) implementasi kebijakan sosial yang seragam yang bertentangan dengan prinsip keadilan distributif,Temuan penelitian mengungkap tiga determinan struktural: (1) implementasi kebijakan sosial yang seragam yang bertentangan dengan prinsip keadilan distributif,
UINMYBATUSANGKARUINMYBATUSANGKAR Regulasi ini memberikan perlindungan hukum bagi pembeli yang beritikad baik, termasuk dalam jual beli tanah adat. Namun dalam kenyataannya, terutama dalamRegulasi ini memberikan perlindungan hukum bagi pembeli yang beritikad baik, termasuk dalam jual beli tanah adat. Namun dalam kenyataannya, terutama dalam
UNTAGUNTAG Temuan penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum yang ada belum sepenuhnya menjamin perlindungan hak-hak anak dalam konteks poligami yang tidak tercatat.Temuan penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum yang ada belum sepenuhnya menjamin perlindungan hak-hak anak dalam konteks poligami yang tidak tercatat.
UIN SGDUIN SGD Land acquisition for public interest is a fundamental pillar in realizing sustainable, inclusive, and equitable national development. Government RegulationLand acquisition for public interest is a fundamental pillar in realizing sustainable, inclusive, and equitable national development. Government Regulation
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Studi ini mengevaluasi kebijakan batas usia kepala daerah di Indonesia pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 melalui analisis yuridis normatif.Studi ini mengevaluasi kebijakan batas usia kepala daerah di Indonesia pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 melalui analisis yuridis normatif.
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Tingkat pendidikan pemilik tanah yang rendah memengaruhi pemahaman mereka tentang nilai tanah yang mereka miliki, apakah telah sesuai dengan kompensasiTingkat pendidikan pemilik tanah yang rendah memengaruhi pemahaman mereka tentang nilai tanah yang mereka miliki, apakah telah sesuai dengan kompensasi
Useful /
STAIN TDMSTAIN TDM Evaluasi segera terhadap ketentuan ini diperlukan untuk memastikan perlindungan yang adil dan responsif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat disharmoniEvaluasi segera terhadap ketentuan ini diperlukan untuk memastikan perlindungan yang adil dan responsif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat disharmoni
STAIN TDMSTAIN TDM Selain itu, rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan taktik pelaku yang terus berkembang melalui teknologi memperumit proses penegakan hukum. Oleh karenaSelain itu, rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan taktik pelaku yang terus berkembang melalui teknologi memperumit proses penegakan hukum. Oleh karena
STAIN TDMSTAIN TDM Fenomena ini menunjukkan kesenjangan antara teori kontrak ijarah ala al-amal, yang menekankan keadilan, keseimbangan hak dan kewajiban, serta perlindunganFenomena ini menunjukkan kesenjangan antara teori kontrak ijarah ala al-amal, yang menekankan keadilan, keseimbangan hak dan kewajiban, serta perlindungan
STAIN TDMSTAIN TDM Temuan menunjukkan bahwa implementasi hukum lingkungan di Indonesia belum efektif dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Kelemahan utama terletak padaTemuan menunjukkan bahwa implementasi hukum lingkungan di Indonesia belum efektif dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Kelemahan utama terletak pada