STAIN TDMSTAIN TDM
MAQASIDI: Jurnal Syariah dan HukumMAQASIDI: Jurnal Syariah dan HukumPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis disharmoni normatif mengenai batas waktu sengketa dan pertengkaran sebagai dasar perceraian dalam sistem hukum Indonesia, khususnya antara Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022. Ketidaksesuaian antara ketiga peraturan ini menimbulkan masalah praktis dalam proses peradilan, terutama dalam memastikan perlindungan hukum yang efektif bagi perempuan. Peraturan Pemerintah dan KHI tidak menetapkan durasi minimum konflik sebagai persyaratan untuk perceraian, sedangkan SEMA secara eksplisit mensyaratkan bahwa sengketa harus berlangsung setidaknya enam bulan. Ketentuan ini berpotensi menghambat akses perempuan terhadap keadilan, terutama dalam kasus yang melibatkan kondisi rumah tangga yang tidak sehat atau kekerasan dalam rumah tangga. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini menemukan bahwa regulasi batas waktu dalam SEMA tidak selaras dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah dan KHI. Norma-norma dalam SEMA dianggap kurang responsif terhadap kebutuhan hukum perempuan, sehingga perlu adanya harmonisasi regulasi untuk menetapkan sistem hukum yang adil dan adaptif yang menjamin perlindungan yang setara dalam kasus perceraian. SEMA Nomor 1 Tahun 2022 menetapkan persyaratan sengketa enam bulan untuk perceraian. Norma ini membatasi kebijaksanaan hakim dan menghambat perlindungan hukum bagi perempuan, terutama korban kekerasan dalam rumah tangga. Dari perspektif yuridis, SEMA juga melampaui kewenangannya dengan mengatur hal-hal substansial tanpa proses legislasi formal. Akibatnya, keadilan substantif dan hak asasi manusia berisiko terabaikan. Evaluasi segera terhadap ketentuan ini diperlukan untuk memastikan perlindungan yang adil dan responsif.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat disharmoni normatif antara Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) terkait regulasi durasi sengketa dalam perceraian.Ketidaksesuaian ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan merugikan perempuan, terutama korban kekerasan dalam rumah tangga.Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi untuk memastikan sistem hukum yang adil dan responsif, serta perlindungan yang setara bagi semua pihak dalam kasus perceraian.
Berdasarkan temuan penelitian, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan studi komparatif terhadap regulasi perceraian di negara-negara dengan sistem hukum serupa untuk mengidentifikasi praktik terbaik dalam melindungi hak-hak perempuan. Kedua, penelitian kualitatif dapat dilakukan untuk menggali pengalaman perempuan yang mengajukan perceraian akibat sengketa berkepanjangan, dengan fokus pada dampak psikologis dan sosial yang mereka alami. Ketiga, penelitian dapat difokuskan pada efektivitas program mediasi dan konsiliasi dalam menyelesaikan sengketa rumah tangga, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya. Dengan menggabungkan ketiga saran ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai kompleksitas permasalahan perceraian dan merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam melindungi hak-hak perempuan serta mempromosikan keharmonisan keluarga.
- PENERAPAN ASAS LEGALITAS (LEGALITEIT BEGINSEL/WETMATIGHEID VAN BESTUUR) DALAM KEBIJAKAN SENTRALISASI... e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/809PENERAPAN ASAS LEGALITAS LEGALITEIT BEGINSEL WETMATIGHEID VAN BESTUUR DALAM KEBIJAKAN SENTRALISASI e jurnal peraturan go index php jli article view 809
- Impact of emotional divorce on the mental health of married women in Saudi Arabia | PLOS One. impact... journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0293285Impact of emotional divorce on the mental health of married women in Saudi Arabia PLOS One impact journals plos plosone article id 10 1371 journal pone 0293285
| File size | 348.89 KB |
| Pages | 13 |
| DMCA | Report |
Related /
UIN SGDUIN SGD Dari perspektif institusional, penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi ilmiah sangat bergantung pada desain tata kelola akademik dan kepemimpinan. FakultasDari perspektif institusional, penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi ilmiah sangat bergantung pada desain tata kelola akademik dan kepemimpinan. Fakultas
STAIN TDMSTAIN TDM Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab perceraian di Kecamatan Tondong Tallasa bervariasi, meliputi: (1) kekerasan dalam rumah tangga, (2) perselingkuhan,Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab perceraian di Kecamatan Tondong Tallasa bervariasi, meliputi: (1) kekerasan dalam rumah tangga, (2) perselingkuhan,
STAIN TDMSTAIN TDM Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH), semua produk yang diimpor, didistribusikan, dan diperdagangkan di IndonesiaMenurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH), semua produk yang diimpor, didistribusikan, dan diperdagangkan di Indonesia
UntikaUntika Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tiga aspek penting yaitu tipe-tipe kejahatan siber yang didorong AI dengan perhatian pada perempuan sebagai korban;Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tiga aspek penting yaitu tipe-tipe kejahatan siber yang didorong AI dengan perhatian pada perempuan sebagai korban;
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Kajian ini memberikan rekomendasi agar tercipta kolaborasi antara aparat penegak hukum, keluarga, dan masyarakat dalam upaya preventif dan penanganan kasus,Kajian ini memberikan rekomendasi agar tercipta kolaborasi antara aparat penegak hukum, keluarga, dan masyarakat dalam upaya preventif dan penanganan kasus,
RADEN FATAHRADEN FATAH Implementasi SEMA Nomor 1 Tahun 2023 mengubah mekanisme pengiriman panggilan elektronik di Pengadilan Agama Kediri menjadi lebih efektif melalui penggunaanImplementasi SEMA Nomor 1 Tahun 2023 mengubah mekanisme pengiriman panggilan elektronik di Pengadilan Agama Kediri menjadi lebih efektif melalui penggunaan
UNIRAYAUNIRAYA Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam pemidanaan tindak pidana trafficking. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitianPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam pemidanaan tindak pidana trafficking. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian
AKABAAKABA Kasus kejahatan kekerasan seksual terhadap anak-anak dimana pelakunya adalah orang dewasa dan kebanyakan adalah yang telah dikenal korban. Secara umumKasus kejahatan kekerasan seksual terhadap anak-anak dimana pelakunya adalah orang dewasa dan kebanyakan adalah yang telah dikenal korban. Secara umum
Useful /
UNBINUNBIN Penelitian ini menghasilkan sistem pengendalian standar sepeda motor berbasis IoT yang berfungsi dengan baik. Sistem mampu mengenali kondisi mesin danPenelitian ini menghasilkan sistem pengendalian standar sepeda motor berbasis IoT yang berfungsi dengan baik. Sistem mampu mengenali kondisi mesin dan
STAIN TDMSTAIN TDM Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas institusi penegak hukum, peningkatan partisipasi publik melalui edukasi dan transparansi, reformasi regulasiOleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas institusi penegak hukum, peningkatan partisipasi publik melalui edukasi dan transparansi, reformasi regulasi
AKABAAKABA Pertimbangan hakim MK dalam Putusan Nomor 106/PUU-XVIII/2020 menolak permohonan pemohon V dan VI serta menolak seluruh permohonan berdasarkan aspek legalPertimbangan hakim MK dalam Putusan Nomor 106/PUU-XVIII/2020 menolak permohonan pemohon V dan VI serta menolak seluruh permohonan berdasarkan aspek legal
METROMETRO Penegakan hukum yang selama ini mengabaikan keterkaitan ilmu hukum pidana dengan ilmu ketuhanan berimplikasi kepada terpuruknya keberhasilan penegakanPenegakan hukum yang selama ini mengabaikan keterkaitan ilmu hukum pidana dengan ilmu ketuhanan berimplikasi kepada terpuruknya keberhasilan penegakan