STAIN TDMSTAIN TDM
MAQASIDI: Jurnal Syariah dan HukumMAQASIDI: Jurnal Syariah dan HukumPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis disharmoni normatif mengenai batas waktu sengketa dan pertengkaran sebagai dasar perceraian dalam sistem hukum Indonesia, khususnya antara Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022. Ketidaksesuaian antara ketiga peraturan ini menimbulkan masalah praktis dalam proses peradilan, terutama dalam memastikan perlindungan hukum yang efektif bagi perempuan. Peraturan Pemerintah dan KHI tidak menetapkan durasi minimum konflik sebagai persyaratan untuk perceraian, sedangkan SEMA secara eksplisit mensyaratkan bahwa sengketa harus berlangsung setidaknya enam bulan. Ketentuan ini berpotensi menghambat akses perempuan terhadap keadilan, terutama dalam kasus yang melibatkan kondisi rumah tangga yang tidak sehat atau kekerasan dalam rumah tangga. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini menemukan bahwa regulasi batas waktu dalam SEMA tidak selaras dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah dan KHI. Norma-norma dalam SEMA dianggap kurang responsif terhadap kebutuhan hukum perempuan, sehingga perlu adanya harmonisasi regulasi untuk menetapkan sistem hukum yang adil dan adaptif yang menjamin perlindungan yang setara dalam kasus perceraian. SEMA Nomor 1 Tahun 2022 menetapkan persyaratan sengketa enam bulan untuk perceraian. Norma ini membatasi kebijaksanaan hakim dan menghambat perlindungan hukum bagi perempuan, terutama korban kekerasan dalam rumah tangga. Dari perspektif yuridis, SEMA juga melampaui kewenangannya dengan mengatur hal-hal substansial tanpa proses legislasi formal. Akibatnya, keadilan substantif dan hak asasi manusia berisiko terabaikan. Evaluasi segera terhadap ketentuan ini diperlukan untuk memastikan perlindungan yang adil dan responsif.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat disharmoni normatif antara Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) terkait regulasi durasi sengketa dalam perceraian.Ketidaksesuaian ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan merugikan perempuan, terutama korban kekerasan dalam rumah tangga.Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi untuk memastikan sistem hukum yang adil dan responsif, serta perlindungan yang setara bagi semua pihak dalam kasus perceraian.
Berdasarkan temuan penelitian, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan studi komparatif terhadap regulasi perceraian di negara-negara dengan sistem hukum serupa untuk mengidentifikasi praktik terbaik dalam melindungi hak-hak perempuan. Kedua, penelitian kualitatif dapat dilakukan untuk menggali pengalaman perempuan yang mengajukan perceraian akibat sengketa berkepanjangan, dengan fokus pada dampak psikologis dan sosial yang mereka alami. Ketiga, penelitian dapat difokuskan pada efektivitas program mediasi dan konsiliasi dalam menyelesaikan sengketa rumah tangga, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya. Dengan menggabungkan ketiga saran ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai kompleksitas permasalahan perceraian dan merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam melindungi hak-hak perempuan serta mempromosikan keharmonisan keluarga.
- PENERAPAN ASAS LEGALITAS (LEGALITEIT BEGINSEL/WETMATIGHEID VAN BESTUUR) DALAM KEBIJAKAN SENTRALISASI... e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/809PENERAPAN ASAS LEGALITAS LEGALITEIT BEGINSEL WETMATIGHEID VAN BESTUUR DALAM KEBIJAKAN SENTRALISASI e jurnal peraturan go index php jli article view 809
- Impact of emotional divorce on the mental health of married women in Saudi Arabia | PLOS One. impact... journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0293285Impact of emotional divorce on the mental health of married women in Saudi Arabia PLOS One impact journals plos plosone article id 10 1371 journal pone 0293285
| File size | 348.89 KB |
| Pages | 13 |
| DMCA | Report |
Related /
ISHAISHA Hal ini mengarah pada pertanyaan tentang kemerdekaan dan akuntabilitas yudisial,42 yang jarang dianggap sebagai bagian dari konsistensi dan bahkan caraHal ini mengarah pada pertanyaan tentang kemerdekaan dan akuntabilitas yudisial,42 yang jarang dianggap sebagai bagian dari konsistensi dan bahkan cara
HARPRESSIDHARPRESSID Rangkaian kerangka pedagogis yang diusulkan mengintegrasikan bacaan lintas budaya dengan tujuan mendorong pertumbuhan PsyCap, sehingga ruang kelas sastraRangkaian kerangka pedagogis yang diusulkan mengintegrasikan bacaan lintas budaya dengan tujuan mendorong pertumbuhan PsyCap, sehingga ruang kelas sastra
HARPRESSIDHARPRESSID Siswa merasa bahwa SMP UNM membantu meningkatkan partisipasi belajar mereka melalui interaksi sosial, bimbingan dan umpan balik dari dosen, serta keterlibatanSiswa merasa bahwa SMP UNM membantu meningkatkan partisipasi belajar mereka melalui interaksi sosial, bimbingan dan umpan balik dari dosen, serta keterlibatan
HARPRESSIDHARPRESSID Temuan ini menekankan pentingnya kesejahteraan mental sebagai penentu kesuksesan akademik, khususnya dalam mempertahankan motivasi dalam belajar bahasa.Temuan ini menekankan pentingnya kesejahteraan mental sebagai penentu kesuksesan akademik, khususnya dalam mempertahankan motivasi dalam belajar bahasa.
HARPRESSIDHARPRESSID Model Deeper Learning Berbasis Kebijaksanaan Lokal memberdayakan siswa untuk beralih dari peniru bahasa pasif menjadi duta budaya yang percaya diri, menunjukkanModel Deeper Learning Berbasis Kebijaksanaan Lokal memberdayakan siswa untuk beralih dari peniru bahasa pasif menjadi duta budaya yang percaya diri, menunjukkan
DOKICTIDOKICTI Dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, mekanisme layanan IPOT telah memenuhi rukun dan syarat jual beli, khususnya terkait ijab dan kabul yang diwujudkanDari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, mekanisme layanan IPOT telah memenuhi rukun dan syarat jual beli, khususnya terkait ijab dan kabul yang diwujudkan
DOKICTIDOKICTI Meskipun hingga kini belum terdapat regulasi khusus mengenai dating violence, ada pertanggungjawaban sekaligus perlindungan dapat dilakukan melalui kerangkaMeskipun hingga kini belum terdapat regulasi khusus mengenai dating violence, ada pertanggungjawaban sekaligus perlindungan dapat dilakukan melalui kerangka
PDMBENGKULUPDMBENGKULU Fokus kajian diarahkan pada bagaimana pelaksanaan bantuan hukum sesuai dengan amanat undang-undang serta sejauh mana peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH)Fokus kajian diarahkan pada bagaimana pelaksanaan bantuan hukum sesuai dengan amanat undang-undang serta sejauh mana peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH)
Useful /
STAIN TDMSTAIN TDM This research employs a library-based research method, collecting data in the form of scholarly opinions on the practice of misyar marriage. The data sourcesThis research employs a library-based research method, collecting data in the form of scholarly opinions on the practice of misyar marriage. The data sources
STAIN TDMSTAIN TDM Selain itu, dampak perceraian terhadap anak secara umum cenderung serupa, yaitu anak cenderung menjadi kurang terbuka dengan orang lain dan mengalami perasaanSelain itu, dampak perceraian terhadap anak secara umum cenderung serupa, yaitu anak cenderung menjadi kurang terbuka dengan orang lain dan mengalami perasaan
STAIN TDMSTAIN TDM Penelitian ini mengidentifikasi bahwa beberapa produk kosmetik masih tersedia di pasar tanpa sertifikasi tersebut, termasuk merek Carla. Dengan menggunakanPenelitian ini mengidentifikasi bahwa beberapa produk kosmetik masih tersedia di pasar tanpa sertifikasi tersebut, termasuk merek Carla. Dengan menggunakan
STAIN TDMSTAIN TDM Fenomena penggunaan sound horeg—sistem pengeras suara dengan volume tinggi dan bass dominan—telah menjadi tren di berbagai daerah di Indonesia, terutamaFenomena penggunaan sound horeg—sistem pengeras suara dengan volume tinggi dan bass dominan—telah menjadi tren di berbagai daerah di Indonesia, terutama