UMSJUMSJ
Lex Et LustitiaLex Et LustitiaHukum adat merupakan nilai-nilai (kebenaran dan keadilan) yang hidup di tengah masyarakat. Bahwa dalam kaitan dengan pembangunan substansi hukum, UUD 1945 secara tegas mengakui dan memberikan tempat dan dasar bagi keberlakuan norma hukum dan pranata hukum yang berasal dari hukum yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yaitu hukum adat dijadikan sebagai bagian dari hukum nasional. Pasal 28 1 Ayat (3) yang menyatakan identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Eksistensi hukum adat sebagai salah satu bentuk hukum yang diakui keberadaannya dalam kehidupan dan budaya hukum masyarakat Indonesia tercantum pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 atau untuk singkatnya UUD 1945 yaitu pada pasal 18B ayat (2). Serta penjelasan mengenai pengakuan hukum adat oleh Negara juga terdapat pada pasal 27 ayat (1) UUD 1945.
Berdasarkan kajian hukum adat dalam perkembangan hukum di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa hukum adat masih dibutuhkan dalam menjawab tuntutan kompleksitas persoalan modernisasi.Sebab hukum adat merupakan nilai-nilai (kebenaran dan keadilan) yang hidup di tengah masyarakat.Dan tuntutan masyarakat sebenarnya adalah kebenaran dan keadilan, bukan berlakunya hukum secara procedural.Eksistensi hukum adat sebagai salah satu bentuk hukum yang diakui keberadaannya dalam kehidupan dan budaya hukum masyarakat Indonesia tercantum pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 atau untuk singkatnya UUD 45 yaitu pada pasal 18B ayat (2) yang menentukan “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.
Berdasarkan latar belakang, metode, hasil, keterbatasan, dan saran penelitian lanjutan yang ada, berikut adalah saran penelitian lanjutan yang baru: Pertama, perlu adanya penelitian mendalam mengenai bagaimana hukum adat dapat diintegrasikan secara lebih harmonis dengan hukum nasional, khususnya dalam konteks penyelesaian sengketa agraria, untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat adat. Kedua, penting untuk dilakukan studi komparatif mengenai implementasi hukum adat di berbagai daerah di Indonesia, guna mengidentifikasi praktik terbaik dan tantangan yang dihadapi, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang relevan. Ketiga, penelitian mengenai peran teknologi dalam pelestarian dan pengembangan hukum adat perlu dilakukan, dengan fokus pada bagaimana platform digital dapat digunakan untuk mendokumentasikan, menyebarluaskan, dan memfasilitasi penerapan hukum adat secara efektif, sekaligus menjaga nilai-nilai tradisionalnya. Integrasi ketiga saran ini akan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana hukum adat dapat berperan aktif dalam pembangunan hukum nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan, serta memastikan bahwa hak-hak masyarakat adat tetap terjaga dan dihormati di tengah dinamika perubahan sosial dan teknologi.
| File size | 290.27 KB |
| Pages | 18 |
| DMCA | Report |
Related /
UINFASBENGKULUUINFASBENGKULU Jenis penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif, menggunakan studi dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Kemudian menggunakan metode analisis wacanaJenis penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif, menggunakan studi dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Kemudian menggunakan metode analisis wacana
UMDUMD Proses pelaksanaannya yang melibatkan gotong royong menunjukkan semangat kolektif masyarakat Desa Adat Asak. Untuk menjaga kelestariannya, tradisi iniProses pelaksanaannya yang melibatkan gotong royong menunjukkan semangat kolektif masyarakat Desa Adat Asak. Untuk menjaga kelestariannya, tradisi ini
UMSUMS Rekomendasi menekankan perlunya integrasi nilai budaya dan spiritual dalam kebijakan tata ruang melalui pelestarian simbolik dan adaptasi desain lokal,Rekomendasi menekankan perlunya integrasi nilai budaya dan spiritual dalam kebijakan tata ruang melalui pelestarian simbolik dan adaptasi desain lokal,
DINASTIREVDINASTIREV Minimnya pelibatan masyarakat sipil dan akademisi dalam penyusunan naskah akademik serta pembahasan rancangan undang-undang menimbulkan potensi cacat formil,Minimnya pelibatan masyarakat sipil dan akademisi dalam penyusunan naskah akademik serta pembahasan rancangan undang-undang menimbulkan potensi cacat formil,
USIUSI Masih terdapat kendala berupa regulasi yang eksklusif, praktik birokrasi yang diskriminatif, serta tekanan sosial terhadap kelompok minoritas. Oleh karenaMasih terdapat kendala berupa regulasi yang eksklusif, praktik birokrasi yang diskriminatif, serta tekanan sosial terhadap kelompok minoritas. Oleh karena
NASIONALNASIONAL Temuan ini menegaskan pentingnya seni dan budaya lokal sebagai sarana pembelajaran yang mampu membentuk karakter serta kreativitas anak secara holistikTemuan ini menegaskan pentingnya seni dan budaya lokal sebagai sarana pembelajaran yang mampu membentuk karakter serta kreativitas anak secara holistik
AKRABJUARAAKRABJUARA Tetapi ada juga investor yang menginginkan keuntungan jangka pendek yang bisa diperoleh dengan mendapatkan capital gain. Sehingga investor yang memilikiTetapi ada juga investor yang menginginkan keuntungan jangka pendek yang bisa diperoleh dengan mendapatkan capital gain. Sehingga investor yang memiliki
AKRABJUARAAKRABJUARA Privatisasi dilakukan oleh pemerintah dengan alasan untuk menyelamatkan dan menghemat, sebagai akibat dari kekeliruan implementasi, dan penyimpanagan PancasilaPrivatisasi dilakukan oleh pemerintah dengan alasan untuk menyelamatkan dan menghemat, sebagai akibat dari kekeliruan implementasi, dan penyimpanagan Pancasila
Useful /
UMSJUMSJ Lembaga arbitrase, khususnya BANI, memiliki peran penting dalam menyediakan sarana penyelesaian sengketa bisnis yang lebih cepat, efisien, dan rahasiaLembaga arbitrase, khususnya BANI, memiliki peran penting dalam menyediakan sarana penyelesaian sengketa bisnis yang lebih cepat, efisien, dan rahasia
UMSJUMSJ Pemerintah juga dinilai belum secara penuh melaksanakan kewajiban konstitusional dalam menjamin lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi masyarakat. SelainPemerintah juga dinilai belum secara penuh melaksanakan kewajiban konstitusional dalam menjamin lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi masyarakat. Selain
UNSURYAUNSURYA Proses pengembangan data warehouse meliputi fase analisis, tahap desain, dan implementasi. Data warehouse merupakan suatu cara/metode dari suatu databaseProses pengembangan data warehouse meliputi fase analisis, tahap desain, dan implementasi. Data warehouse merupakan suatu cara/metode dari suatu database
UNIKA Santo Thomas SUUNIKA Santo Thomas SU Hal ini dirasa perlu karena ilmu yang diterima dalam pendidikan formal di sekolah dirasakan masih kurang memadai. Untuk itulah tim Pelaksana PengabdianHal ini dirasa perlu karena ilmu yang diterima dalam pendidikan formal di sekolah dirasakan masih kurang memadai. Untuk itulah tim Pelaksana Pengabdian