UINSUNAUINSUNA
Al Mabhats : Jurnal Penelitian Sosial AgamaAl Mabhats : Jurnal Penelitian Sosial AgamaJabatan kepala sekolah merupakan jabatan administrasi tertinggi di sekolah. Kepala sekolah memiliki peran penting dalam mengkoordinasikan, menggerakkan dan menyerasikan semua sumber daya pendidikan yang tersedia di sekolah guna mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran sekolah melalui program-program yang dilaksanakannya secara terencana dan bertahap. Untuk menghasilkan kepala sekolah yang profesional, proses rekrutmen merupakan tahapan penting yang harus dilaksanakan secara profesional, transparan dan akuntabel. Adapun tahapan yang harus dilakukan dalam rekrutmen kepala sekolah adalah: (a) pengusulan calon oleh kepala sekolah/madrasah dan/atau pengawas sekolah/madrasah, (b) seleksi administratif, (c) seleksi akademik. Namun dalam prosesnya di lapangan, tahapan rekrutmen tersebut sering kali diabaikan dan nyaris tidak dilakukan dan bahkan diduga kuat ditukangi oleh kepentingan politik.
Proses rekrutmen kepala sekolah harus dijalankan sesuai prosedur dan regulasi yang berlaku agar kepala sekolah yang terpilih memenuhi kualifikasi profesional.Penunjukan berbasis politik menghambat kualitas kepemimpinan dan berdampak negatif pada mutu pendidikan.Oleh karena itu, perlu diberlakukan mekanisme pengawasan dan evaluasi yang transparan dalam setiap tahapan rekrutmen.
Saran penelitian lanjutan: (1) Penelitian kualitatif mendalam mengenai pengaruh dinamika politik lokal terhadap prosedur rekrutmen kepala sekolah di berbagai provinsi, untuk mengidentifikasi pola pengaruh dan mekanisme mitigasi; (2) Uji eksperimental implementasi sistem penilaian kompetensi berbasis kompetensi dan data riil, guna menilai efektivitasnya dalam meningkatkan kualitas pemilihan kepala sekolah; (3) Analisis longitudinal tentang dampak jangka panjang penerapan kebijakan rekrutmen berbasis standar kompetensi terhadap peningkatan mutu pendidikan sekolah dasar, dengan melibatkan indikator kinerja guru dan hasil belajar siswa.
| File size | 252.05 KB |
| Pages | 18 |
| DMCA | Report |
Related /
UM-SORONGUM-SORONG Partisipasi ojek pangkalan dalam politik menunjukkan adanya komodifikasi kelompok sosial sebagai komoditas politik, di mana kapitalisasi komunitas olehPartisipasi ojek pangkalan dalam politik menunjukkan adanya komodifikasi kelompok sosial sebagai komoditas politik, di mana kapitalisasi komunitas oleh
MKRIMKRI Fenomena ini menimbulkan dilema konstitusional dan demokratis karena memicu krisis legitimasi substantif serta melemahkan kompetisi politik. PragmatismeFenomena ini menimbulkan dilema konstitusional dan demokratis karena memicu krisis legitimasi substantif serta melemahkan kompetisi politik. Pragmatisme
MKRIMKRI Ambang batas pencalonan kepala daerah yang mensyaratkan partai politik memiliki kursi di DPRD menimbulkan ketidakadilan karena mengabaikan suara sah partaiAmbang batas pencalonan kepala daerah yang mensyaratkan partai politik memiliki kursi di DPRD menimbulkan ketidakadilan karena mengabaikan suara sah partai
STISDARUSSALAMSTISDARUSSALAM Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep legal reform fatwa DSN-MUI tentang akad Ijarah Maushufah fi Dzimmah (IMFD). Metodologi yang digunakanPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep legal reform fatwa DSN-MUI tentang akad Ijarah Maushufah fi Dzimmah (IMFD). Metodologi yang digunakan
STISDARUSSALAMSTISDARUSSALAM Pada BPR Syariah, nasabah untuk diperbolehkan ada negosiasi lebih awal untuk pembelian barang baik dengan kredit atau dibayar tunai. Dalam praktek pembiayaanPada BPR Syariah, nasabah untuk diperbolehkan ada negosiasi lebih awal untuk pembelian barang baik dengan kredit atau dibayar tunai. Dalam praktek pembiayaan
STISDARUSSALAMSTISDARUSSALAM Sehingga dalam Proses Peradilan terhadap pelaku anak Penyandang Disabilitas masih menggunakan sistem peradilan secara normal sebagaimana anak normal lainnya.Sehingga dalam Proses Peradilan terhadap pelaku anak Penyandang Disabilitas masih menggunakan sistem peradilan secara normal sebagaimana anak normal lainnya.
STISDARUSSALAMSTISDARUSSALAM International human rights instruments and national legislation have increasingly recognized communal land ownership rights, including the Permanent InalienabilityInternational human rights instruments and national legislation have increasingly recognized communal land ownership rights, including the Permanent Inalienability
UM-SORONGUM-SORONG Faktor-faktor penghambat meliputi kurangnya pemahaman pelaksana, keterbatasan dana, dan kebiasaan budaya masyarakat yang tidak mendukung partisipasi. Namun,Faktor-faktor penghambat meliputi kurangnya pemahaman pelaksana, keterbatasan dana, dan kebiasaan budaya masyarakat yang tidak mendukung partisipasi. Namun,
Useful /
LITERASIKITAINDONESIALITERASIKITAINDONESIA Penggunaan balok angka dalam pembelajaran meningkatkan interaksi guru‑anak, memperkuat pemahaman konsep bilangan dan sebab-akibat. Anak menunjukkan peningkatanPenggunaan balok angka dalam pembelajaran meningkatkan interaksi guru‑anak, memperkuat pemahaman konsep bilangan dan sebab-akibat. Anak menunjukkan peningkatan
STISDARUSSALAMSTISDARUSSALAM H. Dr. Idham Chalid tentang pemerintahan Islam dan sistem pemerintahan Islam yang ideal menurut beliau. Idham Chalid tentang relasi Islam dan Negara dalamH. Dr. Idham Chalid tentang pemerintahan Islam dan sistem pemerintahan Islam yang ideal menurut beliau. Idham Chalid tentang relasi Islam dan Negara dalam
INSURIPONOROGOINSURIPONOROGO Sayangnya, terdapat beberapa kesulitan yang didapatkan oleh mahasiswa, salah satu diantaranya adalah banyak mahasiswa yang merasa gugup disaat mesampaikanSayangnya, terdapat beberapa kesulitan yang didapatkan oleh mahasiswa, salah satu diantaranya adalah banyak mahasiswa yang merasa gugup disaat mesampaikan
INSURIPONOROGOINSURIPONOROGO Dari reinterpretasi ini dapat disimpulkan bahwa mencegah penularan virus merupakan implementasi dari menjaga jiwa dan melangsungkan pendidikan sebagaiDari reinterpretasi ini dapat disimpulkan bahwa mencegah penularan virus merupakan implementasi dari menjaga jiwa dan melangsungkan pendidikan sebagai