ANTISPUBLISHERANTISPUBLISHER
Journal of Contemporary Business Law & Technology: Cyber Law, Blockchain, and Legal InnovationsJournal of Contemporary Business Law & Technology: Cyber Law, Blockchain, and Legal InnovationsTujuan dari karya ini adalah untuk merefleksikan kembali prosedur pidana dalam cahaya kebenaran yang jelas: efektivitas hukum bergantung pada perlindungan hak-hak konstitusional. Penulis menganggap prosedur pidana sebagai inti eksistensial yang mendasari supremasi hukum dan menjelaskan proses litigasi pidana melalui dua pertimbangan kunci: hak negara untuk menghukum dan hak suci terdakwa di bawah dugaan tak bersalah. Metode: Dalam buku ini, penulis tidak hanya mencantumkan ketentuan hukum yang relevan seperti kebanyakan teks hukum lainnya. Sebaliknya, ia menyelami filsafat prosedur pidana dan menggunakan kekuatan narasi yang digabungkan dengan penjelasan analitis. Studi ini juga mengintegrasikan tren terbaru dari Mahkamah Agung Federal untuk menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik. Hasil: Karya ini mengubah analisis prosedur pidana menjadi panduan praktis daripada teks yang didasarkan hanya pada rumusan hukum yang kaku. Dengan mengintegrasikan tren yudisial dan interpretasi filosofis, buku ini menjelaskan tahap prosedural sambil menjaga keseimbangan antara wewenang negara dan perlindungan hak-hak konstitusional terdakwa. Keunikan: Berbeda dengan karya konvensional, buku ini berani merefleksikan kembali konsep tradisional seperti penahanan, pencarian, interogasi, dan ketidakberlakuan tindakan prosedural dalam cahaya standar persidangan yang adil internasional dan ketentuan konstitusi saat ini. Akibatnya, buku ini muncul sebagai referensi yang kuat secara metodologis dan signifikan secara kualitatif dalam kebijakan prosedural pidana kontemporer.
Buku ini adalah kontribusi bagi bidang hukum pidana dalam bentuk penelitian doktrinal yang merespons kebutuhan yang berubah dari keadilan pidana modern.Penulis berhasil menggabungkan pembelajaran hukum komparatif dan yurisprudensi yudisial Irak dengan cara yang seimbang.Baraa unik karena menghubungkan aturan hukum yang kaku dengan filsafat hukum pidana, yang menjadikan buku ini sumber pembelajaran teoritis dan praktis.Penulis buku yang direview menggunakan metode komparatif dalam penjelasan Kode Prosedur Pidana Irak dibandingkan dengan hukum Arab (hukum Mesir dan Lebanon) dan beberapa hukum negara asing.Buku ini berisi amendemen terbaru dalam hukum dan yurisprudensi Mahkamah Agung Federal, dan penulis menjelajahi rasional di balik hukum dan semangat hukum, terutama dalam konteks masalah yang berkaitan dengan kebebasan orang dan hak-hak terdakwa.Disarankan agar buku yang direview ini dimasukkan dalam kurikulum studi pascasarjana, mengingat solusi yang ditawarkannya untuk beberapa masalah di bidang hukum.Penulis telah menunjukkan kompetensinya dalam menjelaskan hukum prosedural yang rumit dalam hukum prosedur pidana dengan cara yang sederhana, yang dapat dipahami oleh mahasiswa dan praktisi.Signifikansi akademik penelitian yang disajikan oleh Dr.Baraa Munther didasarkan pada kemampuan penulis untuk menciptakan keseimbangan metodologis antara warisan prosedural tradisional dan tuntutan kebijakan pidana kontemporer.Penulis menyelam ke dalam filsafat perlindungan prosedural individu, berdasarkan prinsip-prinsip hukum konstitusional yang melindungi kebebasan individu.Kadang-kadang, buku ini tampak terlalu teoritis, meninggalkan sedikit ruang untuk aplikasi praktis hukum dalam yudisial.Penulis sangat bergantung pada sumber cetak tradisional, dan disarankan agar buku ini bisa menjadi lebih komprehensif jika penulis merujuk pada beberapa jurnal internasional terbaru di bidang hukum, terutama dalam konteks masalah yang berkaitan dengan kejahatan siber.Beberapa masalah muncul, seperti prosedur pidana digital dan investigasi virtual, yang bisa dibahas dengan cara yang lebih terperinci.Penulis fokus pada hukum domestik Irak hingga ruang yang diberikan untuk konvensi internasional tentang hak-hak orang untuk persidangan yang adil terkompromikan.Beberapa masalah muncul, seperti prosedur pidana digital dan investigasi virtual, yang bisa dibahas dengan cara yang lebih terperinci, karena masalah-masalah ini semakin penting di era modern.Ketepatan penulis dalam membahas metode banding luar biasa didasarkan pada perspektif kritis yang matang yang melampaui kerangka kerja interpretasi tekstual konvensional dalam pencarian keadilan substansial.Peneliti menyimpulkan bahwa buku ini adalah alat analisis yang berharga yang memperkaya perpustakaan hukum dengan perspektif hukum yang terintegrasi yang ditandai dengan kejelasan gaya penulisan dan kedalaman analisis akademik.
Untuk penelitian lanjutan, dapat diusulkan untuk mengkaji lebih dalam implikasi praktis dari teori prosedur nullitas yang dibahas dalam buku ini. Bagaimana teori ini dapat diterapkan dalam sistem peradilan pidana Irak dan bagaimana hal itu dapat meningkatkan perlindungan hak-hak terdakwa? Selain itu, dengan mempertimbangkan perkembangan teknologi dan munculnya kejahatan siber, penelitian dapat mengeksplorasi bagaimana prosedur pidana digital dan investigasi virtual dapat diintegrasikan ke dalam sistem peradilan Irak untuk memastikan keadilan dan perlindungan hak-hak individu. Akhirnya, studi komparatif tentang bagaimana negara-negara lain, terutama negara-negara dengan sistem hukum yang mirip dengan Irak, menangani tantangan-tantangan ini dapat memberikan wawasan berharga untuk pengembangan kebijakan dan praktik prosedural pidana yang lebih efektif.
- An Examination of the Degree to Which Sex Offenders Kill - Lisa L. Sample, 2006. examination degree offenders... journals.sagepub.com/doi/10.1177/0734016806292929An Examination of the Degree to Which Sex Offenders Kill Lisa L Sample 2006 examination degree offenders journals sagepub doi 10 1177 0734016806292929
- Prohibitions on the Use of Evidence Obtained in Accordance with the Procedure Established by Law –... artsakhlib.am/en/2025/02/22/օրենքով-սահմանված-կարգով-ձեռք-բերվածProhibitions on the Use of Evidence Obtained in Accordance with the Procedure Established by Law Ae artsakhlib am en 2025 02 22 IAuE A uE uA
- EDUCATION AND ECONOMICS INTERLINKAGE: A BOOK REVIEW ON INCENTIVES | Archives. education economics interlinkage... doi.org/10.25215/9141001990.22EDUCATION AND ECONOMICS INTERLINKAGE A BOOK REVIEW ON INCENTIVES Archives education economics interlinkage doi 10 25215 9141001990 22
- فاعلية النصوص الإجرائية في تحقيق الأمن القضائي خلال مرحلة... doi.org/10.17656/jlps.10369AEO EIAOA EuO AO COC EII ECO EE IE doi 10 17656 jlps 10369
| File size | 253.73 KB |
| Pages | 5 |
| DMCA | Report |
Related /
UntikaUntika Tujuan artikel ini adalah untuk mengidentifikasi dan memahami ketentuan hukum yang mengatur Hak Pengelolaan (HPL) atas tanah negara berdasarkan Undang‑UndangTujuan artikel ini adalah untuk mengidentifikasi dan memahami ketentuan hukum yang mengatur Hak Pengelolaan (HPL) atas tanah negara berdasarkan Undang‑Undang
UntikaUntika Pasal 49 mengatur bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi bagi pemegang saham meliputi perbuatan yang memenuhi unsur Pasal 45, 46, dan 48 baik dalamPasal 49 mengatur bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi bagi pemegang saham meliputi perbuatan yang memenuhi unsur Pasal 45, 46, dan 48 baik dalam
UntikaUntika (2) Pemberian sanksi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 seperti pemotongan tunjangan dan teguran. (3) Pelaksanaan sanksi kedisiplinan oleh(2) Pemberian sanksi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 seperti pemotongan tunjangan dan teguran. (3) Pelaksanaan sanksi kedisiplinan oleh
KALBISKALBIS Penelitian ini menyimpulkan bahwa literasi digital—yang mencakup dimensi teknis, kognitif, dan sosial-emosional—berpengaruh signifikan terhadap kesadaranPenelitian ini menyimpulkan bahwa literasi digital—yang mencakup dimensi teknis, kognitif, dan sosial-emosional—berpengaruh signifikan terhadap kesadaran
FHUKIFHUKI Rumusan masalah dalam tesis ini adalah apakah pornografi dengan motif balas dendam termasuk dalam tindak pidana penyebaran pornografi atau tidak, dan pertimbanganRumusan masalah dalam tesis ini adalah apakah pornografi dengan motif balas dendam termasuk dalam tindak pidana penyebaran pornografi atau tidak, dan pertimbangan
IBRAHIMYIBRAHIMY Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepentingan nasional Amerika Serikat dalam mengajukan permintaan ekstradisi atas Son Jong Woo kepada Korea SelatanPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepentingan nasional Amerika Serikat dalam mengajukan permintaan ekstradisi atas Son Jong Woo kepada Korea Selatan
SUMBARPROVSUMBARPROV Provinsi Sumatera Barat mempunyai angka kejahatan yang cukup tinggi tercatat pada tahun 2018 terjadi 13.655 kasus kejahatan. Tingginya angka kejahatanProvinsi Sumatera Barat mempunyai angka kejahatan yang cukup tinggi tercatat pada tahun 2018 terjadi 13.655 kasus kejahatan. Tingginya angka kejahatan
UMMUMM Demokrasi membebaskan rakyatnya untuk menyuarakan apa yang diinginkan dan tidak diinginkan. Berangkat dari pemikiran Pompe, tampaknya analogi hukum perluDemokrasi membebaskan rakyatnya untuk menyuarakan apa yang diinginkan dan tidak diinginkan. Berangkat dari pemikiran Pompe, tampaknya analogi hukum perlu
Useful /
ANTISPUBLISHERANTISPUBLISHER Metode studi kasus kualitatif digunakan untuk mengumpulkan data dari pemerintah daerah dan kelompok masyarakat rentan, kemudian dianalisis melalui pendekatanMetode studi kasus kualitatif digunakan untuk mengumpulkan data dari pemerintah daerah dan kelompok masyarakat rentan, kemudian dianalisis melalui pendekatan
USAHIDUSAHID Hasil dalam penelitian ini bahwa destinasi wisata Alam Santosa memiliki potensi yang dapat menjadikan daya tarik wisata yang berada di Kabupaten Bandung.Hasil dalam penelitian ini bahwa destinasi wisata Alam Santosa memiliki potensi yang dapat menjadikan daya tarik wisata yang berada di Kabupaten Bandung.
UMMUMM Politik hukum melalui RPJM, Undang-Undang ASN, Undang-Undang Layanan Publik, dan Peraturan Presiden tentang Saber Pungli telah memberikan kerangka tindakanPolitik hukum melalui RPJM, Undang-Undang ASN, Undang-Undang Layanan Publik, dan Peraturan Presiden tentang Saber Pungli telah memberikan kerangka tindakan
UNEJUNEJ Banyak penelitian tentang kebebasan beragama di Indonesia menunjukkan adanya ketimpangan mencolok antara perlindungan konstitusional dan penerapan nyataBanyak penelitian tentang kebebasan beragama di Indonesia menunjukkan adanya ketimpangan mencolok antara perlindungan konstitusional dan penerapan nyata