ANTISPUBLISHERANTISPUBLISHER

Journal of Contemporary Business Law & Technology: Cyber Law, Blockchain, and Legal InnovationsJournal of Contemporary Business Law & Technology: Cyber Law, Blockchain, and Legal Innovations

Penelitian ini menyelidiki peran beban administratif digital sebagai faktor yang membatasi akses kelompok rentan terhadap layanan publik berbasis aplikasi di Kabupaten Sidoarjo. Metode studi kasus kualitatif digunakan untuk mengumpulkan data dari pemerintah daerah dan kelompok masyarakat rentan, kemudian dianalisis melalui pendekatan tematik. Hasilnya menunjukkan bahwa layanan publik digital menimbulkan beban belajar, kepatuhan, dan beban psikologis yang signifikan bagi kelompok rentan, sehingga layanan aplikasi masih belum dapat merata bagi semua lapisan masyarakat.

Implementasi layanan publik berbasis aplikasi seperti Sipraja dan Plavon di Sidoarjo belum sepenuhnya memperluas akses bagi kelompok rentan.Proses digitalisasi menciptakan beban administratif digital berupa belajar, kepatuhan, dan beban psikologis yang secara kumulatif membatasi kemampuan kelompok rentan untuk mengakses layanan secara mandiri.Kebijakan publik perlu merancang layanan yang mempertimbangkan tingkat literasi digital dan akses teknologi yang berbeda, sehingga menurunkan beban administratif digital bagi kelompok rentan.

Sebuah penelitian lanjutan dapat mengkaji efektivitas desain user‑centered pada aplikasi Sipraja melalui eksperimen A/B untuk menilai apakah antarmuka yang disederhanakan mengurangi beban belajar bagi lansia dan orang dengan pendidikan rendah. Selanjutnya, sebuah studi longitudinal dapat memantau perubahan tingkat penggunaan layanan digital oleh kelompok rentan setelah pelaksanaan program pelatihan literasi digital, sehingga dapat dievaluasi dampak jangka panjangnya terhadap inklusi digital. Terakhir, penelitian komparatif antara Kabupaten Sidoarjo dengan kabupaten lain yang memiliki tingkat penetrasi internet berbeda dapat mengidentifikasi faktor-faktor kontekstual yang mempengaruhi keberhasilan integrasi layanan publik berbasis aplikasi, sehingga menghasilkan rekomendasi kebijakan yang dapat disesuaikan di tingkat provinsi.

  1. Social‐Psychological Context Moderates Incentives to Co‐produce: Evidence from a... doi.org/10.1111/puar.13340SocialyAAAaPsychological Context Moderates Incentives to CoyAAAaproduce Evidence from a doi 10 1111 puar 13340
  2. Municipal Structure Matters: Evidence from Government Fiscal Performance. municipal structure matters... doi.org/10.1111/puar.13183Municipal Structure Matters Evidence from Government Fiscal Performance municipal structure matters doi 10 1111 puar 13183
  3. Regulatory disempowerment: How enabling and controlling forms of power obstruct citizen‐based... doi.org/10.1111/rego.12328Regulatory disempowerment How enabling and controlling forms of power obstruct citizenyAAAabased doi 10 1111 rego 12328
Read online
File size235.99 KB
Pages9
DMCAReport

Related /

JURIS KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR KELURAHAN SIMPONG KECAMATAN LUWUK SELATAN KABUPATEN BANGGAI Quality of Public Services at the Simpong Village Office Luwuk Selatan Subdistrict Banggai Regency 2026More at 2026

UntikaUntika Sedangkan Pengukuran Kepuasan jasa yaitu Tangible, Reliability, Responsiveness, Assurance dan Emphaty. Kemudian dari hasil penelitian menunjukkan bahwaSedangkan Pengukuran Kepuasan jasa yaitu Tangible, Reliability, Responsiveness, Assurance dan Emphaty. Kemudian dari hasil penelitian menunjukkan bahwa

JURIS PENGARUH LINGKUNGAN KERJA DALAM HUBUNGANNYA DENGAN KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR DISTRIK SORONG BARAT KOTA SORONG 2026More at 2026

UKIMUKIM Penelitian ini bertujuan menganalisis aspek lingkungan kerja fisik yang belum memenuhi standar kelayakan untuk digunakan sebagai fasilitas pendukung kinerjaPenelitian ini bertujuan menganalisis aspek lingkungan kerja fisik yang belum memenuhi standar kelayakan untuk digunakan sebagai fasilitas pendukung kinerja

JURIS Spatial Entropy dan Polarisasi Morfologi Kota Sekunder di Kepulauan Studi Kota Pangkalpinang 2026More at 2026

USMUSM Sebaliknya, kecamatan seperti Pangkalbalam dan Girimaya menunjukkan entropy yang stagnan dan relatif rendah, yang merepresentasikan wilayah dengan pertumbuhanSebaliknya, kecamatan seperti Pangkalbalam dan Girimaya menunjukkan entropy yang stagnan dan relatif rendah, yang merepresentasikan wilayah dengan pertumbuhan

JURIS Strengthening Inclusive Governance Collaborative and Digital Pathways to People with Disability in Bali s Tourism Sector 2026More at 2026

UNISMUHUNISMUH Kedua, tata kelola kolaboratif di antara lembaga pemerintah, LSM seperti PUSPADI Bali, dan sektor swasta berkontribusi pada peningkatan inklusi tenagaKedua, tata kelola kolaboratif di antara lembaga pemerintah, LSM seperti PUSPADI Bali, dan sektor swasta berkontribusi pada peningkatan inklusi tenaga

JURIS Analisis Biaya Operasi Tarif dan Kelayakan Finansial Kereta Bandara Soekarno Hatta pada Skema Public Service Obligation PSO 2026More at 2026

USMUSM Secara finansial, layanan ini dinyatakan layak berdasarkan NPV positif dan BCR>1, meskipun belum memenuhi kriteria IRR. Penelitian ini berkontribusi denganSecara finansial, layanan ini dinyatakan layak berdasarkan NPV positif dan BCR>1, meskipun belum memenuhi kriteria IRR. Penelitian ini berkontribusi dengan

JURIS Tinjauan Sistematis Literatur SLR Tentang Metode Primal Dual Sebagai Pendekatan Efisien Dalam Pemecahan Masalah Optimasi Dan Alokasi Sumber Daya 2026More at 2026

RCF INDONESIARCF INDONESIA Berdasarkan hasil systematic literature review yang telah dilakukan, dapat ditegaskan bahwa pendekatan primal–dual beserta berbagai variannya merupakanBerdasarkan hasil systematic literature review yang telah dilakukan, dapat ditegaskan bahwa pendekatan primal–dual beserta berbagai variannya merupakan

JURIS DJP Online Sebagai Implementasi Prinsip Good Governance Berdasarkan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 2025More at 2025

UEUUEU Hal ini selaras dengan Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelolaHal ini selaras dengan Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola

JURIS Peran Teknologi Digital Dalam Meningkatkan Transparansi Dan Akuntabilitas Administrasi Publik 2025More at 2025

UNBITAGOUNBITAGO Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan pendekatan kolaboratif, peningkatan kebijakan organisasi, pelatihan yang memadai, dan penciptaan budayaUntuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan pendekatan kolaboratif, peningkatan kebijakan organisasi, pelatihan yang memadai, dan penciptaan budaya

Useful /

JURIS Study of Potential Drug Interactions in COVID 19 Patients with Comorbid Type 2 Diabetes Mellitus at The General Hospital in South Tangerang City Period 2021ral Hospital in South Tangerang City 2026More at 2026

UINUIN The use of large amounts of medication (polypharmacy) in COVID-19 patients with comorbid diabetes mellitus can increase the possibility of drug interactions.The use of large amounts of medication (polypharmacy) in COVID-19 patients with comorbid diabetes mellitus can increase the possibility of drug interactions.

JURIS Optimasi dan Evaluasi Mikroemulsi Minyak Prepupa Black Soldier Fly Hermetia illucens 2026More at 2026

UINUIN Hasil penelitian menunjukkan bahwa kombinasi Tween 80 dan PEG 400 mampu menghasilkan mikroemulsi yang stabil dengan tingkat kejernihan tinggi. FormulaHasil penelitian menunjukkan bahwa kombinasi Tween 80 dan PEG 400 mampu menghasilkan mikroemulsi yang stabil dengan tingkat kejernihan tinggi. Formula

JURIS Implementasi Kewenangan Amnesti Dan Abolisi Presiden Dalam Kasus Hasto Kristiyanto Dan Tom Lembong 2025More at 2025

UEUUEU Konsep kepentingan negara sebagai dasar pemberian amnesti memerlukan interpretasi yang lebih objektif untuk menghindari subjektivitas politik. ImplikasiKonsep kepentingan negara sebagai dasar pemberian amnesti memerlukan interpretasi yang lebih objektif untuk menghindari subjektivitas politik. Implikasi

JURIS Klaim Royalti Lagu Dan Atau Musik Pencipta Dan Hak Terkait Di Platform Youtube Sebagai Bentuk Pemenuhan Hak Keadilan 2025More at 2025

UEUUEU Klaim royalti atas pemanfaatan lagu dan/atau karya musik milik pencipta dan hak terkait oleh pengguna pada platform digital, seperti YouTube, merupakanKlaim royalti atas pemanfaatan lagu dan/atau karya musik milik pencipta dan hak terkait oleh pengguna pada platform digital, seperti YouTube, merupakan

ads-block-test