UHBUHB

Jurnal Hukum In ConcretoJurnal Hukum In Concreto

Penelitian ini mengkaji mengenai pemalsuan merek dagang pada produk usaha mikro kecil dan menengah di wilayah Banyumas yang bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana pengaturan hukum mengenai perlindungan terhadap pemalsuan merek dagang menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan bagaimana perlindungan hukum terhadap pemalsuan merek dagang pada produk usaha mikro kecil dan menengah di wilayah Banyumas. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data primer serta sekunder dengan menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data secara kualitatif. Hasil dalam penelitian ini menunjukan bahwa pengaturan hukum mengenai perlindungan terhadap pemalsuan merek dagang yang diproduksi dengan cara memalsukan maka dapat diberikan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 100 dan Pasal 102, selain sanksi pidana tindakan pemalsuan merek dagang juga dapat diancam dengan sanksi perdata dalam bentuk gugatan ganti rugi atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek dagang tersebut, hal ini diatur dalam Pasal 83. Adapun Perlindungan hukum terhadap pemalsuan merek dagang pada produk UMKM di wilayah Banyumas masih belum optimal.

Pengaturan hukum mengenai pemalsuan merek dagang di bawah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 menetapkan bahwa pemalsuan mendatangkan sanksi pidana dan perdata.Tindakan pemalsuan akan dikenai hukuman penjara dan denda, serta dapat dilanjutkan dengan gugatan ganti rugi.Hasil penelitian menunjukkan tingkat registrasi merek di antara pelaku UMKM rendah, sehingga perlindungan hukum yang tersedia tidak memadai.Untuk memperbaiki kondisi ini, perlu adanya kebijakan khusus yang mewajibkan registrasi merek bagi UMKM, penurunan prosedur dan biaya registrasi, serta peningkatan sosialisasi dan dukungan institusi.

Penelitian lanjutan dapat meneliti efektivitas program sosialisasi pelindungan merek kepada pelaku UMKM di Banyumas, mengkaji hambatan regulasi dan prosedur dalam proses registrasi merek serta mengembangkan model pelatihan digital untuk mempercepat akses registrasi, dan menilai dampak kebijakan wajib registrasi terhadap pengurangan kasus pemalsuan melalui studi komparatif antara wilayah yang menerapkan kebijakan wajib dan wilayah yang tidak.

  1. URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PRODUK UMKM DI DESA KLARI | JURNAL BUANA PENGABDIAN. urgensi perlindungan... doi.org/10.36805/jurnalbuanapengabdian.v3i2.1962URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PRODUK UMKM DI DESA KLARI JURNAL BUANA PENGABDIAN urgensi perlindungan doi 10 36805 jurnalbuanapengabdian v3i2 1962
  2. PENGATURAN MEREK PRODUK MAKANAN (BERDASARKANUNDANG-UNDANG NO 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK) | Kertha Semaya... ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/46203PENGATURAN MEREK PRODUK MAKANAN BERDASARKANUNDANG UNDANG NO 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK Kertha Semaya ojs unud ac index php kerthasemaya article view 46203
Read online
File size347.38 KB
Pages15
DMCAReport

Related /

ads-block-test