SAINSSAINS
JUSTLAW : Journal Science and Theory of lawJUSTLAW : Journal Science and Theory of lawPenelitian ini bertujuan untuk menentukan hukum dan memberikan penjelasan berkaitan penerapan teori kemanfaatan untuk mendukung penggunaan arbitrasi sebegai alternatif penyelesaian dalam perselisihan hubungan industrial. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang berfokus pada kajian kepustakaan. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa Penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui arbitrase dibatasi hanya terhadap 2 (dua) perselisihan dari 4 (empat) perselisihan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, sehingga penerapan teori kemanfaatan dalam arbiterasi kurang maksimal karena Prinsip dari Utilitarianisme yaitu manusia dapat menciptakan kebahagiaan dengan maksud mengurangi penderitaan dengan tindakan-tindakan yang dikehendakinya. Hal ini dapat terlihat dengan kurangnya kewanangan arbitrase dalam menyelesaikan jenis perselisihan, biaya selama proses penyelesaian melalui arbitrase ditanggung oleh para pihak, dan putusan arbitrase yang tidak dapat menjadi yurisprudensi di masa yang akan datang dalam menyelesaikan jenis perselisihan yang sama.
Penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui arbitrase dibatasi hanya terhadap 2 (dua) perselisihan dari 4 (empat) perselisihan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, sehingga penerapan teori kemanfaatan dalam arbiterasi kurang maksimal.Hal ini disebabkan oleh kurangnya kewanangan arbitrase dalam menyelesaikan jenis perselisihan, biaya selama proses penyelesaian melalui arbitrase ditanggung oleh para pihak, dan putusan arbitrase yang tidak dapat menjadi yurisprudensi di masa yang akan datang dalam menyelesaikan jenis perselisihan yang sama.
Berdasarkan penelitian ini, terdapat beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dikembangkan. Pertama, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi minimnya penggunaan arbitrase dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial, seperti kurangnya sosialisasi, biaya yang mahal, atau kurangnya kepercayaan terhadap arbiter. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada pengembangan model arbitrase yang lebih efektif dan efisien, dengan mempertimbangkan aspek-aspek seperti penyederhanaan prosedur, pengurangan biaya, dan peningkatan transparansi. Ketiga, penting untuk meneliti bagaimana penerapan teori kemanfaatan dapat dioptimalkan dalam proses arbitrase, misalnya dengan mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi dari putusan arbitrase terhadap para pihak yang terlibat.
| File size | 316.6 KB |
| Pages | 14 |
| DMCA | Report |
Related /
RCF INDONESIARCF INDONESIA Hasil analisis menunjukkan bahwa integrasi fungsi MSDM berperan signifikan dalam meningkatkan efektivitas organisasi melalui penguatan sinergi antara strategiHasil analisis menunjukkan bahwa integrasi fungsi MSDM berperan signifikan dalam meningkatkan efektivitas organisasi melalui penguatan sinergi antara strategi
CEREDINDONESIACEREDINDONESIA Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena alasan mendesak telah mempermudah pengusaha untuk melakukan pemberhentian tanpa melalui proses Penyelesaian PerselisihanPemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena alasan mendesak telah mempermudah pengusaha untuk melakukan pemberhentian tanpa melalui proses Penyelesaian Perselisihan
UMELMANDIRIUMELMANDIRI Anak yang lahir dalam perkawinan yang tidak sah secara hukum disebut anak luar kawin. Anak luar kawin menurut Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 TahunAnak yang lahir dalam perkawinan yang tidak sah secara hukum disebut anak luar kawin. Anak luar kawin menurut Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
UMELMANDIRIUMELMANDIRI Untuk itu, perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan atau Penyedia Jasa Keuangan mempunyai peran yang sangat strategis dalam hal melakukan pencegahanUntuk itu, perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan atau Penyedia Jasa Keuangan mempunyai peran yang sangat strategis dalam hal melakukan pencegahan
MEDIAPUBLIKASIMEDIAPUBLIKASI Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis substansi hukum pengaturan ketenagakerjaan di Indonesia, khususnya terkait perlindungan hukum terhadap hak-hakPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis substansi hukum pengaturan ketenagakerjaan di Indonesia, khususnya terkait perlindungan hukum terhadap hak-hak
DINASTIREVDINASTIREV Perlindungan hukum terhadap pekerja Indonesia dalam konteks integrasi budaya dan norma terhadap tenaga kerja asing, khususnya dari perusahaan China, merupakanPerlindungan hukum terhadap pekerja Indonesia dalam konteks integrasi budaya dan norma terhadap tenaga kerja asing, khususnya dari perusahaan China, merupakan
IBRAHIMYIBRAHIMY Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, pengawasan, saluran pengaduan yang responsif, serta penelitian lanjutan tentang efektivitas sanksi untukOleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, pengawasan, saluran pengaduan yang responsif, serta penelitian lanjutan tentang efektivitas sanksi untuk
UMMUMM Hasil studi mengungkapkan bahwa model hubungan kerja ini mencerminkan adaptasi yang harmonis antara tradisi dan kebutuhan ekonomi modern namun masih rentanHasil studi mengungkapkan bahwa model hubungan kerja ini mencerminkan adaptasi yang harmonis antara tradisi dan kebutuhan ekonomi modern namun masih rentan
Useful /
SAINSSAINS Selain itu hukum Islam juga memandang bahwa Kawin Kontrak adalah haram sehingga pihak yang melakukan kawin kontrak sama dengan melakukan perbuatan zinahSelain itu hukum Islam juga memandang bahwa Kawin Kontrak adalah haram sehingga pihak yang melakukan kawin kontrak sama dengan melakukan perbuatan zinah
UMMUMM Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemahaman dan pemberdayaan hukum adat akan menjaga keadilan dan tatanan sosial serta menunjukkan pentingnya peran sengketaPenelitian ini menyimpulkan bahwa pemahaman dan pemberdayaan hukum adat akan menjaga keadilan dan tatanan sosial serta menunjukkan pentingnya peran sengketa
UMMUMM Praktik ini bukan hanya umum di negara-negara yang menerapkan sistem otonomi daerah tetapi juga di negara-negara bagian federal. Otoritas pemerintah daerahPraktik ini bukan hanya umum di negara-negara yang menerapkan sistem otonomi daerah tetapi juga di negara-negara bagian federal. Otoritas pemerintah daerah
SAINSSAINS Salah satunya yaitu melalui pembuktian menggunakan barang bukti surat dan melalui pemeriksaan oleh ahli bidang Forensik Kriminalistik yang bertugas menyelenggarakanSalah satunya yaitu melalui pembuktian menggunakan barang bukti surat dan melalui pemeriksaan oleh ahli bidang Forensik Kriminalistik yang bertugas menyelenggarakan