SAINSSAINS
JUSTLAW : Journal Science and Theory of lawJUSTLAW : Journal Science and Theory of lawHak Menguasai Negara (HMN) adalah hak konstitusional yang diberikan kepada negara dalam menguasai sumber daya agraria. HMN tersebut tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan selanjutnya diturunkan dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). HMN dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, tidak dimaknai sebagaimana konsep penguasaan tanah di masa kolonial yang dikenal dengan domein verklaring. Namun, penguasaan oleh negara dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, harus dimaknai secara luas yang bersumber dan diturunkan dari konsepsi kedaulatan rakyat atas segala sumber agraria yang ditujukan untuk kemakmuran bersama. Meskipun Indonesia sudah merdeka dan memiliki hukum agraria nasional yang baru, namun asas-asas hukum agraria kolonial Belanda yang tercantum dalam Agrarische Wet S.1870 masih melekat dan mempengaruhi pembentukan hukum pertanahan nasional. Penelitian ini dilakukan untuk mengembalikan pemaknaan HMN yang sebenarnya menurut Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Dari kajian ini diperoleh temuan bahwa HMN adalah salah satu asas hukum publik yang digunakan untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan umum. Dengan demikian, HMN yang tercantum di dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 bukan dalam pemaknaan asas domein verklaring.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemaknaan Hak Menguasai Negara (HMN) menurut Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 adalah negara selaku organisasi kekuasaan tertinggi memiliki kewenangan bertindak dalam kedudukannya sebagai penerima mandat rakyat Indonesia untuk mengatur pengalokasian dan pemanfaatan bumi, air dan kekayaan alam di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).HMN adalah salah satu asas hukum publik yang digunakan untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan umum.Penelitian ini juga menemukan bahwa konsep HMN tidak terlepas dari pembahasan keadilan sosial dan kesejahteraan umum, dan sistem perekonomian Indonesia pasca kemerdekaan.HMN merupakan pendelegasian dari Hak Bangsa, yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia.
Berdasarkan hasil penelitian, disarankan untuk melakukan studi lebih lanjut tentang hubungan antara negara, masyarakat dan agraria dalam konteks kepemilikan dan penguasaan tanah di Indonesia. Studi ini dapat berfokus pada bagaimana konstruksi hubungan negara, masyarakat dan agraria dapat dibangun dengan lebih jelas dan terang, sehingga tidak termasuk negara, siapapun, diperkenankan menghilangkan hubungan antara warga negara Indonesia sebagai unsur bangsa dengan tanah yang ditempati. Selain itu, penelitian juga dapat dilakukan untuk menganalisis lebih lanjut tentang bagaimana konsep Hak Ulayat dapat menjadi penjelmaan sistem pemilikan dan penguasaan tanah yang lebih adil dan sesuai dengan karakteristik masyarakat Indonesia. Studi ini dapat mengkaji lebih dalam tentang bagaimana Hak Ulayat dapat diterapkan dalam praktik dan bagaimana hubungan antara Hak Ulayat dan Hak Menguasai Negara dapat diatur dengan lebih jelas dan konsisten. Terakhir, penelitian juga dapat dilakukan untuk menganalisis lebih lanjut tentang bagaimana politik hukum agraria di Indonesia dapat dikembangkan dan diterapkan dengan lebih efektif, sehingga dapat mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia.
| File size | 347.78 KB |
| Pages | 19 |
| DMCA | Report |
Related /
SAINSSAINS Sebelumnya, sistem ketatanegaraan Indonesia tidak mengenal pengujian konstitusional (constitutional review). Pengujian konstitusional UU terhadap UUD 1945Sebelumnya, sistem ketatanegaraan Indonesia tidak mengenal pengujian konstitusional (constitutional review). Pengujian konstitusional UU terhadap UUD 1945
UNTAGUNTAG Anak merupakan anugerah dari Tuhan yang atas dirinya melekat hak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang. Anak juga berhak atas perlindungan dariAnak merupakan anugerah dari Tuhan yang atas dirinya melekat hak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang. Anak juga berhak atas perlindungan dari
ENSIKLOPEDIAKUENSIKLOPEDIAKU Pengaturan tersebut dapat memperkecil peluang bagi tenaga kerja Indonesia untuk mendapatkan pekerjaan karena adanya persaingan dengan TKA, sehingga dapatPengaturan tersebut dapat memperkecil peluang bagi tenaga kerja Indonesia untuk mendapatkan pekerjaan karena adanya persaingan dengan TKA, sehingga dapat
PresUnivPresUniv Berdasarkan hasil-hasil yang telah didapatkan, penulis menyadari bahwa kebocoran data memiliki dampak yang sangat berbahaya bagi keamanan nasional, yangBerdasarkan hasil-hasil yang telah didapatkan, penulis menyadari bahwa kebocoran data memiliki dampak yang sangat berbahaya bagi keamanan nasional, yang
ENSIKLOPEDIAKUENSIKLOPEDIAKU Dengan pendekatan yuridis-sosiologis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang dinamika hukum dan budaya dalam konteksDengan pendekatan yuridis-sosiologis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang dinamika hukum dan budaya dalam konteks
SAINSSAINS Dalam perspektif hukum Islam, kawin kontrak (nikah mutah) secara tegas diharamkan dan dianggap tidak sah karena bertentangan dengan prinsip-prinsip pernikahanDalam perspektif hukum Islam, kawin kontrak (nikah mutah) secara tegas diharamkan dan dianggap tidak sah karena bertentangan dengan prinsip-prinsip pernikahan
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Penelitian ini mengidentifikasi potensi konflik konstitusional dan mengusulkan reformasi hukum untuk meningkatkan legitimasi dan inklusivitas proses pemilihanPenelitian ini mengidentifikasi potensi konflik konstitusional dan mengusulkan reformasi hukum untuk meningkatkan legitimasi dan inklusivitas proses pemilihan
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS MUI dalam fatwa pada MUNAS II tahun 1980 menyatakan bahwa pernikahan seorang wanita Muslim dengan pria non-Muslim adalah haram, dan seorang pria MuslimMUI dalam fatwa pada MUNAS II tahun 1980 menyatakan bahwa pernikahan seorang wanita Muslim dengan pria non-Muslim adalah haram, dan seorang pria Muslim
Useful /
ENSIKLOPEDIAKUENSIKLOPEDIAKU Sementara itu, tanggung jawab petugas dalam melaksanakan pembangunan jalan memiliki nilai rata-rata kepuasan tertinggi (peringkat 10). Untuk meningkatkanSementara itu, tanggung jawab petugas dalam melaksanakan pembangunan jalan memiliki nilai rata-rata kepuasan tertinggi (peringkat 10). Untuk meningkatkan
ENSIKLOPEDIAKUENSIKLOPEDIAKU Dengan demikian, budaya hukum menjadi elemen krusial yang menentukan apakah sistem hukum dapat benar-benar menjamin keseimbangan antara perlindungan konsumenDengan demikian, budaya hukum menjadi elemen krusial yang menentukan apakah sistem hukum dapat benar-benar menjamin keseimbangan antara perlindungan konsumen
SAINSSAINS Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengkaji untuk mengetahui bahwa tindak pidana pemalsuan surat yang diatur dalam Pasal 263 KUHP pada Putusan PerkaraTujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengkaji untuk mengetahui bahwa tindak pidana pemalsuan surat yang diatur dalam Pasal 263 KUHP pada Putusan Perkara
SAINSSAINS 51/POJK. 03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik pada BRI Syariah. Green banking (Sustainable51/POJK. 03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik pada BRI Syariah. Green banking (Sustainable