SAINSSAINS

JUSTLAW : Journal Science and Theory of lawJUSTLAW : Journal Science and Theory of law

Proses penyelesaian sengketa tata usaha negara mengenai proses pemilihan umum diatur oleh dua macam undang-undang yang berbeda. Dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) mengatur mengenai subjek, objek, dan prosedur penyelesaian sengketa pemilihan umum, namun, dalam Undang-Undang Pemilihan Umum (UU Pemilu) juga mengatur mengenai hal yang sama tetapi, dalam UU Pemilu terjadi pelebaran makna terkait subjek dan objek sengketa pemilu. Hal tersebut akan menimbulkan suatu ketidakpastian hukum dan ketidakadilan apabila terjadi suatu peristiwa hukum dalam proses pemilihan umum. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan suatu gambaran serta pandangan terkait Analisa penyelesaian sengketa proses pemilihan umum. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan suatu rekomendasi kepada penagak hukum dan Masyarakat terkait Solusi penyelesaian sengketa dalam proses pemilihan umum guna menciptakan keadilan, kepastian hukum, dan ketertiban.

Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa terdapat persamaan prosedur penyelesaian sengketa dalam UU Peradilan Tata Usaha Negara dengan UU Pemilihan Umum.Namun, terdapat perbedaan atau perluasan cakupan mengenai STUN yang dikaji.Perbedaan tersebut meliputi subjek sengketa, objek sengketa, dan jangka waktu pengajuan gugatan.Dengan demikian, diperlukan adanya harmonisasi antara kedua peraturan perundang-undangan tersebut agar penyelesaian sengketa proses pemilihan umum dapat dilakukan secara efektif dan adil.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dikembangkan. Pertama, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai dampak pelebaran makna subjek dan objek sengketa pemilu dalam UU Pemilu terhadap efektivitas penyelesaian sengketa di PTUN. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada analisis komparatif antara sistem penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia dengan negara lain yang memiliki sistem demokrasi yang matang. Ketiga, penelitian dapat mengkaji mengenai perlunya revisi terhadap UU PTUN agar lebih adaptif terhadap perkembangan isu-isu pemilu yang kompleks dan dinamis. Dengan demikian, diharapkan penyelesaian sengketa pemilu dapat dilakukan secara lebih efisien, transparan, dan akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi di Indonesia.

Read online
File size340.31 KB
Pages14
DMCAReport

Related /

JURIS Peran Penting Sarana dan Prasarana Dalam Keberhasilan Pembelajaran Sekolah Dasar Islam Terpadu 2026More at 2026

STIT AL ITTIHADIYAHLABURASTIT AL ITTIHADIYAHLABURA Hasil penelitian menunjukkan bahwa SD IT Al Hijrah 2 memiliki sarana dan prasarana yang lengkap dan sesuai dengan standar Permendikbudristek Nomor 22 TahunHasil penelitian menunjukkan bahwa SD IT Al Hijrah 2 memiliki sarana dan prasarana yang lengkap dan sesuai dengan standar Permendikbudristek Nomor 22 Tahun

JURIS Penjatuhan Hukuman Melebihi Ancaman Maksimal Kepada Pelaku Tindak Pidana Penipuan 2026More at 2026

UNIRAYAUNIRAYA B/2014/PN. Sgi. Pada putusan tersebut terdakwa diduga telah melakukan penipuan Pasal 378 jo 64 ayat (1) KUHP, dimana Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwaB/2014/PN. Sgi. Pada putusan tersebut terdakwa diduga telah melakukan penipuan Pasal 378 jo 64 ayat (1) KUHP, dimana Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa

JURIS Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim dalam Pembuktian Atas Kepemilikan Tanah Sengketa 2026More at 2026

UNIRAYAUNIRAYA Pengumpulan informasi dilakukan dengan memanfaatkan informasi tambahan yang diperoleh melalui bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum esensial danPengumpulan informasi dilakukan dengan memanfaatkan informasi tambahan yang diperoleh melalui bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum esensial dan

JURIS Kekuatan Hukum Penyelesaian Secara Adat Kawin Terhalang Di Desa Hiligito Orahili Fau Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan 2025More at 2025

UNIRAYAUNIRAYA Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian yang dilakukan adalah tahapan awal Fanokafu mbawa mbalatu/Fanaba mbawa galifa dan sepanjang tidak melanggarHasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian yang dilakukan adalah tahapan awal Fanokafu mbawa mbalatu/Fanaba mbawa galifa dan sepanjang tidak melanggar

JURIS Pengembangan Multimedia Kebencanaan Sebagai Edukasi Mitigasi Bencana Lokal Dalam Pembelajaran IPS Studi Pada Peserta Didik di SMP Asa Cendekia Sedati 2025More at 2025

UNESAUNESA Pengembangan multimedia kebencanaan dilakukan menggunakan model pengembangan 4D, yaitu (Define, Design, Develop dan Disseminate). Hasil uji kelayakan multimediaPengembangan multimedia kebencanaan dilakukan menggunakan model pengembangan 4D, yaitu (Define, Design, Develop dan Disseminate). Hasil uji kelayakan multimedia

JURIS Penerapan Model Kooperatif Tipe Think Pair Share TPS Berbantuan Media Gambar Terhadap Peningkatan Keterampilan Berpikir Peserta Didik 2025More at 2025

UNESAUNESA Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share (TPS) berbantuan media gambar efektif meningkatkan keterampilan berpikir peserta didik. HasilPenerapan model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share (TPS) berbantuan media gambar efektif meningkatkan keterampilan berpikir peserta didik. Hasil

JURIS Pengembangan Media Pembelajaran Ips Damar Kurung Berbasis Potensi Geohistoris Di Kabupaten Gresik 2025More at 2025

UNESAUNESA Media yang dikembangkan telah melalui penilaian validator dan dinyatakan layak digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Penelitian ini menyimpulkan bahwaMedia yang dikembangkan telah melalui penilaian validator dan dinyatakan layak digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Penelitian ini menyimpulkan bahwa

JURIS Penyelesaian Sengketa Terhadap Perkawinan Tidak Sah Secara Hukum Adat Studi Di Desa Hilionaha 2023More at 2023

UNIRAYAUNIRAYA Penelitian ini menyarankan agar ketentuan hukum adat dapat diatur secara tertulis untuk meningkatkan kepastian hukum dalam penyelesaian perkawinan tidakPenelitian ini menyarankan agar ketentuan hukum adat dapat diatur secara tertulis untuk meningkatkan kepastian hukum dalam penyelesaian perkawinan tidak

Useful /

JURIS Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Secara Hukum Adat Di Desa Bonia Hilisimaetano Kecamatan Maniamolo Kabupaten Nias Selatan 2025More at 2025

UNIRAYAUNIRAYA Pelaku dihukum pada tahun 2020 sesuai dengan hukum adat desa Bonia Hilisimaetano yang mewajibkan pemberian tiga ekor babi dan uang sebesar Rp 3. 000.000Pelaku dihukum pada tahun 2020 sesuai dengan hukum adat desa Bonia Hilisimaetano yang mewajibkan pemberian tiga ekor babi dan uang sebesar Rp 3. 000.000

JURIS Penjatuhan Hukuman Mati Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Dengan Kekerasan Kepada Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hak Azasi Manusia Studi Putusan Nomor 5642 K PID SUS 2022 PT BDG 2025More at 2025

UNIRAYAUNIRAYA Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Penelitian ini bertujuanDalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Penelitian ini bertujuan

JURIS ANALISIS HUKUM PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PADA PERKARA WANPRESTASI Studi Putusan Nomor 760 Pdt G 2022 PN Mdn 2025More at 2025

UNIRAYAUNIRAYA Mdn) hanya menghukum masing-masing membayar ganti rugi materiil kepada penggugat sebesar Rp. Penulis tidak setuju dengan putusan hakim yang ditunjuk denganMdn) hanya menghukum masing-masing membayar ganti rugi materiil kepada penggugat sebesar Rp. Penulis tidak setuju dengan putusan hakim yang ditunjuk dengan

JURIS Pengaruh Reformasi Birokrasi ASN dalam Memberikan Pelayanan Publik pada Bidang Kesehatan di Indonesia 2024More at 2024

SAINSSAINS Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa setelah terjadinya reformasi birokrasi setelah dikeluarkannya Undang-Undang ASN dan Undang-Undang Pelayanan PublikHasil Penelitian ini menunjukan bahwa setelah terjadinya reformasi birokrasi setelah dikeluarkannya Undang-Undang ASN dan Undang-Undang Pelayanan Publik

ads-block-test