SAINSSAINS

JUSTLAW : Journal Science and Theory of lawJUSTLAW : Journal Science and Theory of law

Proses penyelesaian sengketa tata usaha negara mengenai proses pemilihan umum diatur oleh dua macam undang-undang yang berbeda. Dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) mengatur mengenai subjek, objek, dan prosedur penyelesaian sengketa pemilihan umum, namun, dalam Undang-Undang Pemilihan Umum (UU Pemilu) juga mengatur mengenai hal yang sama tetapi, dalam UU Pemilu terjadi pelebaran makna terkait subjek dan objek sengketa pemilu. Hal tersebut akan menimbulkan suatu ketidakpastian hukum dan ketidakadilan apabila terjadi suatu peristiwa hukum dalam proses pemilihan umum. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan suatu gambaran serta pandangan terkait Analisa penyelesaian sengketa proses pemilihan umum. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan suatu rekomendasi kepada penagak hukum dan Masyarakat terkait Solusi penyelesaian sengketa dalam proses pemilihan umum guna menciptakan keadilan, kepastian hukum, dan ketertiban.

Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa terdapat persamaan prosedur penyelesaian sengketa dalam UU Peradilan Tata Usaha Negara dengan UU Pemilihan Umum.Namun, terdapat perbedaan atau perluasan cakupan mengenai STUN yang dikaji.Perbedaan tersebut meliputi subjek sengketa, objek sengketa, dan jangka waktu pengajuan gugatan.Dengan demikian, diperlukan adanya harmonisasi antara kedua peraturan perundang-undangan tersebut agar penyelesaian sengketa proses pemilihan umum dapat dilakukan secara efektif dan adil.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dikembangkan. Pertama, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai dampak pelebaran makna subjek dan objek sengketa pemilu dalam UU Pemilu terhadap efektivitas penyelesaian sengketa di PTUN. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada analisis komparatif antara sistem penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia dengan negara lain yang memiliki sistem demokrasi yang matang. Ketiga, penelitian dapat mengkaji mengenai perlunya revisi terhadap UU PTUN agar lebih adaptif terhadap perkembangan isu-isu pemilu yang kompleks dan dinamis. Dengan demikian, diharapkan penyelesaian sengketa pemilu dapat dilakukan secara lebih efisien, transparan, dan akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi di Indonesia.

Read online
File size340.31 KB
Pages14
DMCAReport

Related /

ads-block-test