SAINSSAINS
JUSTLAW : Journal Science and Theory of lawJUSTLAW : Journal Science and Theory of lawProses penyelesaian sengketa tata usaha negara mengenai proses pemilihan umum diatur oleh dua macam undang-undang yang berbeda. Dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) mengatur mengenai subjek, objek, dan prosedur penyelesaian sengketa pemilihan umum, namun, dalam Undang-Undang Pemilihan Umum (UU Pemilu) juga mengatur mengenai hal yang sama tetapi, dalam UU Pemilu terjadi pelebaran makna terkait subjek dan objek sengketa pemilu. Hal tersebut akan menimbulkan suatu ketidakpastian hukum dan ketidakadilan apabila terjadi suatu peristiwa hukum dalam proses pemilihan umum. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan suatu gambaran serta pandangan terkait Analisa penyelesaian sengketa proses pemilihan umum. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan suatu rekomendasi kepada penagak hukum dan Masyarakat terkait Solusi penyelesaian sengketa dalam proses pemilihan umum guna menciptakan keadilan, kepastian hukum, dan ketertiban.
Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa terdapat persamaan prosedur penyelesaian sengketa dalam UU Peradilan Tata Usaha Negara dengan UU Pemilihan Umum.Namun, terdapat perbedaan atau perluasan cakupan mengenai STUN yang dikaji.Perbedaan tersebut meliputi subjek sengketa, objek sengketa, dan jangka waktu pengajuan gugatan.Dengan demikian, diperlukan adanya harmonisasi antara kedua peraturan perundang-undangan tersebut agar penyelesaian sengketa proses pemilihan umum dapat dilakukan secara efektif dan adil.
Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dikembangkan. Pertama, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai dampak pelebaran makna subjek dan objek sengketa pemilu dalam UU Pemilu terhadap efektivitas penyelesaian sengketa di PTUN. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada analisis komparatif antara sistem penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia dengan negara lain yang memiliki sistem demokrasi yang matang. Ketiga, penelitian dapat mengkaji mengenai perlunya revisi terhadap UU PTUN agar lebih adaptif terhadap perkembangan isu-isu pemilu yang kompleks dan dinamis. Dengan demikian, diharapkan penyelesaian sengketa pemilu dapat dilakukan secara lebih efisien, transparan, dan akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi di Indonesia.
| File size | 340.31 KB |
| Pages | 14 |
| DMCA | Report |
Related /
DINASTIRESDINASTIRES Ditemukan bahwa kurangnya pengakuan hukum atas keputusan adat membuat hasil musyawarah ini tanpa kekuatan hukum nasional, memungkinkan sengketa yang dianggapDitemukan bahwa kurangnya pengakuan hukum atas keputusan adat membuat hasil musyawarah ini tanpa kekuatan hukum nasional, memungkinkan sengketa yang dianggap
IBLAMIBLAM Mediasi ad hoc dan mediasi institusional swasta merupakan dua bentuk pendekatan modern dalam penyelesaian sengketa yang semakin berkembang di kawasan AsiaMediasi ad hoc dan mediasi institusional swasta merupakan dua bentuk pendekatan modern dalam penyelesaian sengketa yang semakin berkembang di kawasan Asia
IBRAHIMYIBRAHIMY Dalam hal ini hukum berperan aktif dalam kehidupan manusia dilihat dari perubahan-perubahan sosial yang terjadi. Artinya dalam hal ini fenomena sosialDalam hal ini hukum berperan aktif dalam kehidupan manusia dilihat dari perubahan-perubahan sosial yang terjadi. Artinya dalam hal ini fenomena sosial
DINASTIREVDINASTIREV Dengan menjalankan kewajiban hukum dan etika, notaris secara signifikan berkontribusi pada terciptanya sistem hukum pertanahan yang transparan, adil, danDengan menjalankan kewajiban hukum dan etika, notaris secara signifikan berkontribusi pada terciptanya sistem hukum pertanahan yang transparan, adil, dan
UWPUWP Masyarakat Mamuju, Sulawesi Barat sebagai masyarakat agraris hidup dengan cara bertani baik secara berladang, berkebun dan bertambak. Adanya pergeseranMasyarakat Mamuju, Sulawesi Barat sebagai masyarakat agraris hidup dengan cara bertani baik secara berladang, berkebun dan bertambak. Adanya pergeseran
UWPUWP Oleh karena itu, pembukaan investasi asing di sektor sektor produksi yang mengendalikan kehidupan banyak orang tentu berlawanan dengan konsep hak kontrolOleh karena itu, pembukaan investasi asing di sektor sektor produksi yang mengendalikan kehidupan banyak orang tentu berlawanan dengan konsep hak kontrol
UNIMALUNIMAL Penelitian ini bertujuan untuk mengukur efektivitas Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Probolinggo. Dalam penelitian ini metode yangPenelitian ini bertujuan untuk mengukur efektivitas Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Probolinggo. Dalam penelitian ini metode yang
UNISSULAUNISSULA Kereta Api Indonesia (Persero) Operasi Area 4 Semarang. Penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaanKereta Api Indonesia (Persero) Operasi Area 4 Semarang. Penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan
Useful /
IBRAHIMYIBRAHIMY Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja memberikan kelonggaran yang lebih besar bagi pengusaha dalam melakukan pemutusan hubunganHasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja memberikan kelonggaran yang lebih besar bagi pengusaha dalam melakukan pemutusan hubungan
IBRAHIMYIBRAHIMY Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini menganalisis studi kasus insiden insider trading pada platform berbasis blockchain dan mengevaluasi kerangkaDengan pendekatan kualitatif, penelitian ini menganalisis studi kasus insiden insider trading pada platform berbasis blockchain dan mengevaluasi kerangka
IBRAHIMYIBRAHIMY Secara normatif, kebijakan ini sejalan dengan tujuan perlindungan industri dan prinsip perdagangan adil. Namun, perlu adanya evaluasi terkait dengan efektivitasnyaSecara normatif, kebijakan ini sejalan dengan tujuan perlindungan industri dan prinsip perdagangan adil. Namun, perlu adanya evaluasi terkait dengan efektivitasnya
SAINSSAINS Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa setelah terjadinya reformasi birokrasi setelah dikeluarkannya Undang-Undang ASN dan Undang-Undang Pelayanan PublikHasil Penelitian ini menunjukan bahwa setelah terjadinya reformasi birokrasi setelah dikeluarkannya Undang-Undang ASN dan Undang-Undang Pelayanan Publik