SAINSSAINS
JUSTLAW : Journal Science and Theory of lawJUSTLAW : Journal Science and Theory of lawPerkembangan teknologi digital telah mendorong perubahan signifikan dalam sektor transportasi melalui hadirnya layanan transportasi berbasis aplikasi di Indonesia. Hubungan antara perusahaan transportasi online dan pengemudi dibangun dalam bentuk kemitraan, namun dalam praktiknya menimbulkan persoalan hukum, khususnya terkait kepastian status hukum pengemudi dan penerapan asas keseimbangan dalam perjanjian kemitraan. Penelitian ini menganalisis hubungan kemitraan transportasi online di Indonesia serta mengkaji penerapan asas keseimbangan berkontrak dalam hubungan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan kemitraan transportasi online belum memperoleh pengaturan yang jelas dalam rezim hukum ketenagakerjaan, sehingga menimbulkan kekosongan norma. Meskipun konsep kemitraan menghendaki kedudukan para pihak yang setara, praktik di lapangan menunjukkan adanya ketidakseimbangan posisi antara perusahaan aplikasi dan pengemudi, yang berpotensi merugikan pihak pengemudi. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan perlunya pengaturan hukum yang lebih komprehensif dan adaptif untuk menjamin keseimbangan hak dan kewajiban serta memberikan perlindungan hukum yang adil bagi pengemudi transportasi online di Indonesia.
Penelitian ini menegaskan perlunya pengaturan hukum yang lebih komprehensif dan adaptif untuk menjamin keseimbangan hak dan kewajiban serta memberikan perlindungan hukum yang adil bagi pengemudi transportasi online di Indonesia.Hubungan kemitraan transportasi online belum memperoleh pengakuan yang jelas dalam rezim hukum ketenagakerjaan, sehingga menimbulkan kekosongan norma.Ketimpangan posisi antara perusahaan aplikasi dan pengemudi tercermin dalam penggunaan perjanjian baku sepihak, keberadaan klau-sula eksonerasi, pengendalian kerja melalui sistem algoritma, serta keterbatasan akses pengemudi terhadap data dan informasi.
Berdasarkan temuan penelitian, terdapat beberapa arah studi lanjutan yang dapat dikembangkan. Pertama, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai dampak psikologis dan sosial ekonomi dari sistem algoritma terhadap pengemudi transportasi online, dengan fokus pada bagaimana algoritma memengaruhi kesejahteraan dan kualitas hidup mereka. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada perbandingan regulasi kemitraan transportasi online di Indonesia dengan negara lain yang memiliki sistem serupa, untuk mengidentifikasi praktik terbaik dan potensi model regulasi yang lebih adil dan efektif. Ketiga, penting untuk meneliti efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa alternatif, seperti mediasi dan arbitrase, dalam menyelesaikan konflik antara pengemudi dan perusahaan transportasi online, serta bagaimana mekanisme tersebut dapat ditingkatkan untuk memastikan keadilan dan aksesibilitas bagi semua pihak.
| File size | 324.44 KB |
| Pages | 7 |
| DMCA | Report |
Related /
PUBMEDIAPUBMEDIA Pemerintah perlu memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terkait kewajiban ini, sementara perusahaan harus mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undanganPemerintah perlu memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terkait kewajiban ini, sementara perusahaan harus mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan
PUBMEDIAPUBMEDIA Implementasi awal kebijakan ini oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menunjukkan tingkat kepatuhan konstitusional yang progresif. Kebijakan ini berpotensiImplementasi awal kebijakan ini oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menunjukkan tingkat kepatuhan konstitusional yang progresif. Kebijakan ini berpotensi
PUBMEDIAPUBMEDIA Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Penanaman Modal menetapkan kewajiban fundamental, termasuk pembentukan badan usaha, persyaratanHasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Penanaman Modal menetapkan kewajiban fundamental, termasuk pembentukan badan usaha, persyaratan
PUBMEDIAPUBMEDIA 17 Tahun 2023 adalah hak fundamental yang tidak dapat dibatasi oleh status keanggotaan administratif. Status JKN nonaktif tidak memiliki dasar hukum yang17 Tahun 2023 adalah hak fundamental yang tidak dapat dibatasi oleh status keanggotaan administratif. Status JKN nonaktif tidak memiliki dasar hukum yang
ULILALBABINSTITUTEULILALBABINSTITUTE Perhitungan nilai tambah dengan menggunakan metode Hayami diperoleh nilai tambah sebesar Rp127.153 dengan rasio nilai tambah 95% artinya pengolahan ecoPerhitungan nilai tambah dengan menggunakan metode Hayami diperoleh nilai tambah sebesar Rp127.153 dengan rasio nilai tambah 95% artinya pengolahan eco
PUBMEDIAPUBMEDIA Reformasi kelembagaan yang komprehensif menjadi sangat penting untuk memperkuat independensi lembaga legislatif dan yudikatif serta memperluas ruang partisipasiReformasi kelembagaan yang komprehensif menjadi sangat penting untuk memperkuat independensi lembaga legislatif dan yudikatif serta memperluas ruang partisipasi
UNESAUNESA 100/PUU-X/2012, ketentuan mengenai kadaluarsa dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga pekerja100/PUU-X/2012, ketentuan mengenai kadaluarsa dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga pekerja
UNSURUNSUR Pemilihan Kepala Daerah merupakan sebuah ajang pesta demokrasi di Indonesia yang dilaksanakan selama 5 (lima) tahun sekali, pergantian kekuasaan di negaraPemilihan Kepala Daerah merupakan sebuah ajang pesta demokrasi di Indonesia yang dilaksanakan selama 5 (lima) tahun sekali, pergantian kekuasaan di negara
Useful /
LPKIALPKIA Perkembangan dunia usaha yang semakin pesat menuntut perusahaan untuk memiliki sistem pengendalian intern yang baik guna memastikan keakuratan laporanPerkembangan dunia usaha yang semakin pesat menuntut perusahaan untuk memiliki sistem pengendalian intern yang baik guna memastikan keakuratan laporan
SAINSSAINS Kondisi tersebut menimbulkan persoalan yuridis mengenai kejelasan kedudukan dan batas kewenangan PPNS dalam sistem peradilan pidana terpadu. PenelitianKondisi tersebut menimbulkan persoalan yuridis mengenai kejelasan kedudukan dan batas kewenangan PPNS dalam sistem peradilan pidana terpadu. Penelitian
SAINSSAINS Semua peraturan tersebut telah memberikan petunjuk bagaimana Restorative Justice dilaksanakan dan perbuatan pidana apa saja yang bisa diselesaikan denganSemua peraturan tersebut telah memberikan petunjuk bagaimana Restorative Justice dilaksanakan dan perbuatan pidana apa saja yang bisa diselesaikan dengan
UNIKSUNIKS Teknik penarikan sampel mengunakan metode Purposive Sumpling yang mana teknik dengan penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, yang mana jumlah informanTeknik penarikan sampel mengunakan metode Purposive Sumpling yang mana teknik dengan penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, yang mana jumlah informan