SAINSSAINS
JUSTLAW : Journal Science and Theory of lawJUSTLAW : Journal Science and Theory of lawPerkembangan teknologi digital telah mendorong perubahan signifikan dalam sektor transportasi melalui hadirnya layanan transportasi berbasis aplikasi di Indonesia. Hubungan antara perusahaan transportasi online dan pengemudi dibangun dalam bentuk kemitraan, namun dalam praktiknya menimbulkan persoalan hukum, khususnya terkait kepastian status hukum pengemudi dan penerapan asas keseimbangan dalam perjanjian kemitraan. Penelitian ini menganalisis hubungan kemitraan transportasi online di Indonesia serta mengkaji penerapan asas keseimbangan berkontrak dalam hubungan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan kemitraan transportasi online belum memperoleh pengaturan yang jelas dalam rezim hukum ketenagakerjaan, sehingga menimbulkan kekosongan norma. Meskipun konsep kemitraan menghendaki kedudukan para pihak yang setara, praktik di lapangan menunjukkan adanya ketidakseimbangan posisi antara perusahaan aplikasi dan pengemudi, yang berpotensi merugikan pihak pengemudi. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan perlunya pengaturan hukum yang lebih komprehensif dan adaptif untuk menjamin keseimbangan hak dan kewajiban serta memberikan perlindungan hukum yang adil bagi pengemudi transportasi online di Indonesia.
Penelitian ini menegaskan perlunya pengaturan hukum yang lebih komprehensif dan adaptif untuk menjamin keseimbangan hak dan kewajiban serta memberikan perlindungan hukum yang adil bagi pengemudi transportasi online di Indonesia.Hubungan kemitraan transportasi online belum memperoleh pengakuan yang jelas dalam rezim hukum ketenagakerjaan, sehingga menimbulkan kekosongan norma.Ketimpangan posisi antara perusahaan aplikasi dan pengemudi tercermin dalam penggunaan perjanjian baku sepihak, keberadaan klau-sula eksonerasi, pengendalian kerja melalui sistem algoritma, serta keterbatasan akses pengemudi terhadap data dan informasi.
Berdasarkan temuan penelitian, terdapat beberapa arah studi lanjutan yang dapat dikembangkan. Pertama, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai dampak psikologis dan sosial ekonomi dari sistem algoritma terhadap pengemudi transportasi online, dengan fokus pada bagaimana algoritma memengaruhi kesejahteraan dan kualitas hidup mereka. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada perbandingan regulasi kemitraan transportasi online di Indonesia dengan negara lain yang memiliki sistem serupa, untuk mengidentifikasi praktik terbaik dan potensi model regulasi yang lebih adil dan efektif. Ketiga, penting untuk meneliti efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa alternatif, seperti mediasi dan arbitrase, dalam menyelesaikan konflik antara pengemudi dan perusahaan transportasi online, serta bagaimana mekanisme tersebut dapat ditingkatkan untuk memastikan keadilan dan aksesibilitas bagi semua pihak.
| File size | 324.44 KB |
| Pages | 7 |
| DMCA | Report |
Related /
UNARSUNARS Penerapan Peraturan Perundang-undangan Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia mengenai hak konsumen atas kenyamanan, keamanan,Penerapan Peraturan Perundang-undangan Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia mengenai hak konsumen atas kenyamanan, keamanan,
UNARSUNARS Pemalsuan bukti pembayaran pajak atas peralihan dan/atau penguasaan hak atas tanah merupakan delik pidana umum dan khusus. Peran Notaris/PPAT adalah memberikanPemalsuan bukti pembayaran pajak atas peralihan dan/atau penguasaan hak atas tanah merupakan delik pidana umum dan khusus. Peran Notaris/PPAT adalah memberikan
UNARSUNARS Pembubaran partai politik melalui jalur hukum ini merupakan konsekuensi dari pernyataan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hal ini juga karena ketentuanPembubaran partai politik melalui jalur hukum ini merupakan konsekuensi dari pernyataan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hal ini juga karena ketentuan
UNARSUNARS Alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian dapat melemahkan ketahanan pangan dan kedaulatan pangan. Pengendalian alih fungsi lahan memerlukan komitmenAlih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian dapat melemahkan ketahanan pangan dan kedaulatan pangan. Pengendalian alih fungsi lahan memerlukan komitmen
UNARSUNARS Harta bersama merupakan harta yang diperoleh oleh pasangan suami istri dimulai saat mereka menikah. Di Indonesia, harta ini dikenal dengan istilah hartaHarta bersama merupakan harta yang diperoleh oleh pasangan suami istri dimulai saat mereka menikah. Di Indonesia, harta ini dikenal dengan istilah harta
UNARSUNARS Namun pelaksanaan pengembalian keuangan negara ini kemudian menimbulkan perbedaan pemahaman terkait apakah setelah kerugian negara dikembalikan akan menjadikanNamun pelaksanaan pengembalian keuangan negara ini kemudian menimbulkan perbedaan pemahaman terkait apakah setelah kerugian negara dikembalikan akan menjadikan
UNARSUNARS Amandemen Ketiga tersebut menetapkan bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia harus sudah terbentuk pada 17 Agustus 2003. Pasal 24C ayat (1) UUD NRIAmandemen Ketiga tersebut menetapkan bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia harus sudah terbentuk pada 17 Agustus 2003. Pasal 24C ayat (1) UUD NRI
UNARSUNARS Administrasi kepolisian dalam hal perizinan senjata api merupakan bagian dari administrasi negara. Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana kepemilikanAdministrasi kepolisian dalam hal perizinan senjata api merupakan bagian dari administrasi negara. Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana kepemilikan
Useful /
LPKIALPKIA Sistem pencatatan keuangan lama menggunakan MYOB memiliki keterbatasan akses, integrasi, dan dukungan transparansi, sehingga menimbulkan keterlambatanSistem pencatatan keuangan lama menggunakan MYOB memiliki keterbatasan akses, integrasi, dan dukungan transparansi, sehingga menimbulkan keterlambatan
SAINSSAINS Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 memiliki arti strategis sebagai penegasan batas-batas konstitusional tentang pengaturan outsourcing.Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 memiliki arti strategis sebagai penegasan batas-batas konstitusional tentang pengaturan outsourcing.
SAINSSAINS Namun, implementasi dan penegakan hukumnya masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya literasi investasi dan lemahnya sanksi terhadap pelaku.Namun, implementasi dan penegakan hukumnya masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya literasi investasi dan lemahnya sanksi terhadap pelaku.
UNARSUNARS Dampak positif dari reformasi total ini, ditinjau dari segi politik dan ketatanegaraan telah terjadi pergeseran paradigm dari sistem pemerintahan yangDampak positif dari reformasi total ini, ditinjau dari segi politik dan ketatanegaraan telah terjadi pergeseran paradigm dari sistem pemerintahan yang