METROMETRO

Akademika : Jurnal Pemikiran IslamAkademika : Jurnal Pemikiran Islam

Keterlibatan wanita di ranah publik di Arab Saudi telah meningkat setelah Pangeran Mahkota Muhammad bin Salman secara resmi mendeklarasikan visi Arab Saudi 2030. Berbeda dengan ulama Wahhabi Arab Saudi yang cenderung mengkondisikan peran wanita di ranah domestik, pemerintah dalam visinya justru mendorong wanita untuk terlibat di ranah publik. Artikel ini bertujuan untuk menggambarkan diskursus pemberdayaan wanita dan mengungkapkan ideologi yang mendasarinya, serta menjelaskan implikasi dari konstruksi diskursus ini terhadap perubahan kebijakan publik di Arab Saudi. Penulis menggunakan analisis diskursus kritis sebagai alat analisis. Penulis menyimpulkan bahwa pertama, diskursus pemberdayaan wanita dalam dokumen visi Arab 2030 tercermin dalam pemberian peran yang setara antara wanita dan pria untuk terlibat dalam aktivitas sosial dan ekonomi. Wanita dalam visi Arab 2030 diposisikan sebagai aset nasional yang terbuka, kompetitif, pekerja keras, dan mampu menggerakkan ekonomi. Kedua, diskursus yang mendorong wanita untuk terlibat dalam aktivitas publik tidak terlepas dari ideologi pemerintah Arab Saudi saat ini yang cenderung mengarah pada liberalisasi sosial-ekonomi. Dalam konteks ini, pemberdayaan wanita digunakan untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi dan transformasi kondisi sosial-agama yang lebih terbuka (infitah). Ketiga, diskursus pemberdayaan wanita dalam visi Arab 2030 mempengaruhi perubahan kebijakan publik di Arab Saudi. Kebijakan lama dari fatwa ulama digantikan dengan kebijakan baru yang memberikan kebebasan lebih bagi wanita untuk berpartisipasi di ranah publik.

Wanita dalam Visi Arab Saudi 2030 digambarkan sebagai kelompok sosial yang mampu berpartisipasi di ranah publik.Wanita digambarkan oleh pemerintah sebagai sosok yang terbuka, energik, berbakat, dan aktif.Representasi wanita sebagai sosok yang lebih pemberdayaan tidak terlepas dari kepentingan pemerintah untuk melibatkan wanita dalam agenda reformasi ekonomi dan sosial di Arab Saudi.Pemerintah yang berusaha mengurangi ketergantungan pada pendapatan dari minyak dan gas, berusaha keras untuk mendorong warganya, termasuk wanita, untuk terlibat lebih aktif di pasar tenaga kerja.Di satu sisi, melalui dokumen Visi Arab 2030, pemerintah berusaha meyakinkan wanita untuk terlibat lebih aktif di ranah publik.Di sisi lain, Visi Arab 2030 menjadi pedoman bagi pemerintah untuk bertindak dalam merespons semua masalah sosial dan ekonomi, termasuk merespons isu pemberdayaan wanita.Diskursus yang digagas oleh pemerintah dalam Visi Arab 2030 untuk kampanye dan mendorong wanita terlibat dalam aktivitas ekonomi tidak terlepas dari perspektif pemerintah yang cenderung menuju prinsip-prinsip liberalisasi, terutama terkait isu pemberdayaan wanita.Dalam konteks ini, tujuan pemberdayaan wanita tidak lain adalah kepentingan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan menciptakan kondisi sosial baru yang terbuka bagi wanita.Perspektif pemerintah menuju liberalisasi semakin terlihat dalam program reformasi pemerintah yang cenderung mempromosikan kebebasan wanita untuk terlibat di dunia kerja.Melalui Visi 2030, Muhammad bin Salman mereformasi aturan yang telah disusun oleh ulama karena dianggap menghambat pertumbuhan ekonomi dan perubahan sosial.

Berdasarkan latar belakang, metode, hasil, dan keterbatasan penelitian ini, berikut adalah saran penelitian lanjutan:. . 1. Penelitian mendatang dapat fokus pada analisis lebih mendalam tentang bagaimana diskursus pemberdayaan wanita dalam Visi Arab Saudi 2030 mempengaruhi perubahan kebijakan publik di Arab Saudi. Penelitian ini dapat mengeksplorasi bagaimana diskursus tersebut diterjemahkan menjadi kebijakan konkret dan bagaimana kebijakan tersebut diterapkan di lapangan.. . 2. Penelitian juga dapat menyelidiki bagaimana ideologi pemerintah Arab Saudi saat ini, yang cenderung mengarah pada liberalisasi sosial-ekonomi, mempengaruhi konstruksi diskursus pemberdayaan wanita. Penelitian ini dapat menganalisis bagaimana ideologi tersebut membentuk narasi dan representasi wanita dalam dokumen Visi Arab 2030.. . 3. Selain itu, penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi dampak dari liberalisasi sosial-ekonomi yang terjadi di Arab Saudi terhadap posisi dan peran wanita di ranah publik. Penelitian ini dapat menyelidiki bagaimana perubahan kebijakan publik yang memberikan kebebasan lebih bagi wanita mempengaruhi partisipasi wanita di berbagai sektor, seperti pendidikan, tenaga kerja, dan politik.

  1. Saudi Arabia: Civil Rights and Local Actors - Alhargan - 2012 - Middle East Policy - Wiley Online Library.... doi.org/10.1111/j.1475-4967.2012.00529.xSaudi Arabia Civil Rights and Local Actors Alhargan 2012 Middle East Policy Wiley Online Library doi 10 1111 j 1475 4967 2012 00529 x
  2. FROM DOMESTIC TO PUBLIC: THE CONSTRUCTION OF WOMEN'S EMPOWERMENT DISCOURSE IN SAUDI ARABIA’S... doi.org/10.32332/akademika.v29i1.7755FROM DOMESTIC TO PUBLIC THE CONSTRUCTION OF WOMENS EMPOWERMENT DISCOURSE IN SAUDI ARABIAAoS doi 10 32332 akademika v29i1 7755
Read online
File size229.53 KB
Pages16
DMCAReport

Related /

ads-block-test