UMAUMA
JUNCTO: Jurnal Ilmiah HukumJUNCTO: Jurnal Ilmiah HukumKorupsi sebagai kejahatan ekstraordinari menimbulkan kerugian multidimensi, termasuk kerugian keuangan dan perekonomian negara. Salah satu perkara korupsi bernilai besar yang menarik perhatian publik adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 4950 K/Pid.Sus/2023 atas nama Surya Darmadi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kejanggalan pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan kasasi, khususnya terkait tidak dibebankannya kerugian perekonomian negara kepada terdakwa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif‑deskriptif dengan penarikan kesimpulan deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan kasasi menyimpang dari pertimbangan hukum pada tingkat pertama dan banding yang telah secara tegas membebankan kerugian perekonomian negara. Penghapusan kewajiban tersebut berpotensi melemahkan prinsip pemulihan kerugian negara dan tujuan pemidanaan tindak pidana korupsi.
Sus/2023 menunjukkan adanya inkonsistensi pertimbangan hukum dibandingkan dengan putusan tingkat pertama dan banding, khususnya terkait penghapusan kewajiban pembayaran kerugian perekonomian negara.Padahal, kerugian tersebut telah dibuktikan secara sah dan berkaitan langsung dengan perbuatan terdakwa.Putusan kasasi yang hanya membebankan uang pengganti berpotensi melemahkan tujuan pemidanaan tindak pidana korupsi, yaitu pemulihan kerugian negara dan efek jera.Oleh karena itu, diperlukan konsistensi pertimbangan hukum serta penguatan pengawasan internal Mahkamah Agung guna menjamin kepastian hukum dan keadilan substantif.
Pertama, lakukan studi komparatif terhadap putusan kasasi di sektor korupsi sejenis untuk mengidentifikasi pola penghapusan kewajiban kerugian dan dampaknya terhadap pemulihan negara. Kedua, gunakan analisis kuantitatif data kasus korupsi di seluruh wilayah guna memetakan seberapa sering penghapusan kewajiban tersebut terjadi dan seberapa besar ketidakpastian hukum yang ditimbulkan. Ketiga, evaluasi efektivitas regulasi peradilan dalam menegakkan prinsip asset recovery melalui survei kepuasan para pemangku kepentingan (pengadilan, lembaga pengawas, dan masyarakat) sehingga dapat disusun rekomendasi kebijakan untuk memperkuat mekanisme pengawasan internal Mahkamah Agung.
| File size | 294.22 KB |
| Pages | 8 |
| DMCA | Report |
Related /
JOURNAL STIAYAPPIMAKASSARJOURNAL STIAYAPPIMAKASSAR Hakim seharusnya tidak membatasi pertimbangannya hanya pada aspek due process of law, tetapi juga memperhatikan dimensi crime control model dan prinsipHakim seharusnya tidak membatasi pertimbangannya hanya pada aspek due process of law, tetapi juga memperhatikan dimensi crime control model dan prinsip
JOURNAL STIAYAPPIMAKASSARJOURNAL STIAYAPPIMAKASSAR Pada kebijakan ini masih banyak ditemukan kendala -kendala dilapangan baik itu kinerja atau Fasilitas yang kurang memadai. Capaian tujuan kebijakan belumPada kebijakan ini masih banyak ditemukan kendala -kendala dilapangan baik itu kinerja atau Fasilitas yang kurang memadai. Capaian tujuan kebijakan belum
DAARULHUDADAARULHUDA dan karyawannya atas kerugian yang timbul akibat transaksi emas yang tidak sesuai, sehingga perusahaan tetap bertanggung jawab sekalipun perbuatan tersebutdan karyawannya atas kerugian yang timbul akibat transaksi emas yang tidak sesuai, sehingga perusahaan tetap bertanggung jawab sekalipun perbuatan tersebut
HK PUBLISHINGHK PUBLISHING Dalam perkara korupsi dan pencucian uang, mekanisme pembuktian terbalik diterapkan sebagai langkah khusus guna menanggulangi sifat kejahatannya yang tersembunyi,Dalam perkara korupsi dan pencucian uang, mekanisme pembuktian terbalik diterapkan sebagai langkah khusus guna menanggulangi sifat kejahatannya yang tersembunyi,
DINASTIREVDINASTIREV Lebih lanjut dalam Pasal 3 dan 11 UU Arbitrase secara tegas dan jelas meniadakan hak para pihak yang sudah menyepakati dan memilih penyelesaian arbitraseLebih lanjut dalam Pasal 3 dan 11 UU Arbitrase secara tegas dan jelas meniadakan hak para pihak yang sudah menyepakati dan memilih penyelesaian arbitrase
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Interpretasi Mahkamah selaras dengan tujuan perlindungan lingkungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Undang-Undang Pertambangan, mendorongInterpretasi Mahkamah selaras dengan tujuan perlindungan lingkungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Undang-Undang Pertambangan, mendorong
IJBLEIJBLE Oleh karena itu, diperlukan penguatan hukum yang lebih kuat untuk memastikan bahwa Perma 1/2020 dapat diimplementasikan secara konsisten di semua putusanOleh karena itu, diperlukan penguatan hukum yang lebih kuat untuk memastikan bahwa Perma 1/2020 dapat diimplementasikan secara konsisten di semua putusan
UM SURABAYAUM SURABAYA Mahkamah Agung Republik Indonesia sudah membentuk inovasi terhadap kewarisan berlainan agama yang memberikan prospek terhadap pihak non‑muslim untukMahkamah Agung Republik Indonesia sudah membentuk inovasi terhadap kewarisan berlainan agama yang memberikan prospek terhadap pihak non‑muslim untuk
Useful /
BSIBSI Berdasarkan hasil perancangan dan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran interaktif SARAMA (Sahabat Ramah Muslim Anak)Berdasarkan hasil perancangan dan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran interaktif SARAMA (Sahabat Ramah Muslim Anak)
BSIBSI Game merupakan hal yang sangat digemari oleh berbagai kalangan, termasuk anak-anak. Sudah banyak anak-anak yang mempunyai dan mahir dalam menggunakan gadgetGame merupakan hal yang sangat digemari oleh berbagai kalangan, termasuk anak-anak. Sudah banyak anak-anak yang mempunyai dan mahir dalam menggunakan gadget
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Penelitian ini bertujuan menganalisis apakah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 2025 telah mengatasi kelemahan prosedural persidangan pra-tidak,Penelitian ini bertujuan menganalisis apakah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 2025 telah mengatasi kelemahan prosedural persidangan pra-tidak,
PUBLICATION CENTERPUBLICATION CENTER Data yang diperoleh menunjukkan bahwa hasil belajar siswa kelas eksperimen yaitu pree-test (68.05) dan post-test (74,44) sedangkan hasil belajar siswaData yang diperoleh menunjukkan bahwa hasil belajar siswa kelas eksperimen yaitu pree-test (68.05) dan post-test (74,44) sedangkan hasil belajar siswa