UMAUMA
JUNCTO: Jurnal Ilmiah HukumJUNCTO: Jurnal Ilmiah HukumKorupsi sebagai kejahatan ekstraordinari menimbulkan kerugian multidimensi, termasuk kerugian keuangan dan perekonomian negara. Salah satu perkara korupsi bernilai besar yang menarik perhatian publik adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 4950 K/Pid.Sus/2023 atas nama Surya Darmadi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kejanggalan pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan kasasi, khususnya terkait tidak dibebankannya kerugian perekonomian negara kepada terdakwa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif‑deskriptif dengan penarikan kesimpulan deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan kasasi menyimpang dari pertimbangan hukum pada tingkat pertama dan banding yang telah secara tegas membebankan kerugian perekonomian negara. Penghapusan kewajiban tersebut berpotensi melemahkan prinsip pemulihan kerugian negara dan tujuan pemidanaan tindak pidana korupsi.
Sus/2023 menunjukkan adanya inkonsistensi pertimbangan hukum dibandingkan dengan putusan tingkat pertama dan banding, khususnya terkait penghapusan kewajiban pembayaran kerugian perekonomian negara.Padahal, kerugian tersebut telah dibuktikan secara sah dan berkaitan langsung dengan perbuatan terdakwa.Putusan kasasi yang hanya membebankan uang pengganti berpotensi melemahkan tujuan pemidanaan tindak pidana korupsi, yaitu pemulihan kerugian negara dan efek jera.Oleh karena itu, diperlukan konsistensi pertimbangan hukum serta penguatan pengawasan internal Mahkamah Agung guna menjamin kepastian hukum dan keadilan substantif.
Pertama, lakukan studi komparatif terhadap putusan kasasi di sektor korupsi sejenis untuk mengidentifikasi pola penghapusan kewajiban kerugian dan dampaknya terhadap pemulihan negara. Kedua, gunakan analisis kuantitatif data kasus korupsi di seluruh wilayah guna memetakan seberapa sering penghapusan kewajiban tersebut terjadi dan seberapa besar ketidakpastian hukum yang ditimbulkan. Ketiga, evaluasi efektivitas regulasi peradilan dalam menegakkan prinsip asset recovery melalui survei kepuasan para pemangku kepentingan (pengadilan, lembaga pengawas, dan masyarakat) sehingga dapat disusun rekomendasi kebijakan untuk memperkuat mekanisme pengawasan internal Mahkamah Agung.
| File size | 294.22 KB |
| Pages | 8 |
| DMCA | Report |
Related /
UNSRATUNSRAT The results showed that the accounting controls and reporting system weaknesses (KSPAP), the implementation system of the budget revenue and expenditureThe results showed that the accounting controls and reporting system weaknesses (KSPAP), the implementation system of the budget revenue and expenditure
PUBMEDIAPUBMEDIA Reproductive rights related to access to safe and legal abortion are an important issue in womens human rights discussions at the global level becauseReproductive rights related to access to safe and legal abortion are an important issue in womens human rights discussions at the global level because
PUBMEDIAPUBMEDIA Selain ketiga undang-undang juga terdapat beberapa konvensi internasional yang mengatur tentang hak atas lingkungan hidup sebagai dasar negara dalam mengambilSelain ketiga undang-undang juga terdapat beberapa konvensi internasional yang mengatur tentang hak atas lingkungan hidup sebagai dasar negara dalam mengambil
PUBMEDIAPUBMEDIA Studi menyimpulkan bahwa penentuan tersangka korupsi harus didukung oleh bukti terukur kerugian keuangan negara dari otoritas yang kompeten. Putusan praperadilanStudi menyimpulkan bahwa penentuan tersangka korupsi harus didukung oleh bukti terukur kerugian keuangan negara dari otoritas yang kompeten. Putusan praperadilan
PUBMEDIAPUBMEDIA Pengabaian nilai-nilai moral dalam kearifan lokal oleh negara akan membuat hukum kehilangan wajah luhurnya dan terkesan menyeramkan bagi masyarakat, padahalPengabaian nilai-nilai moral dalam kearifan lokal oleh negara akan membuat hukum kehilangan wajah luhurnya dan terkesan menyeramkan bagi masyarakat, padahal
PUBMEDIAPUBMEDIA Tumpang tindih regulasi antara Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK), Undang-Undang KPK, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011Tumpang tindih regulasi antara Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK), Undang-Undang KPK, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011
IAIN CURUPIAIN CURUP Faktor-faktor pertumbuhan ekonomi menurut pandangan Adam Smith, yaitu proses yang dimulai dari pembagian kerja, pembagian kerja ini akan menentukan bagaimanaFaktor-faktor pertumbuhan ekonomi menurut pandangan Adam Smith, yaitu proses yang dimulai dari pembagian kerja, pembagian kerja ini akan menentukan bagaimana
IWIIWI Penelitian menyimpulkan bahwa social learning yang diaktualisasikan dalam bentuk coaching dan mentoring dapat dilaksanakan tidak hanya pada sesi socialPenelitian menyimpulkan bahwa social learning yang diaktualisasikan dalam bentuk coaching dan mentoring dapat dilaksanakan tidak hanya pada sesi social
Useful /
BSIBSI Teknologi pembelajaran memberikan peluang baru dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran, khususnya pada pendidikan agama Islam anak usia dini. PadaTeknologi pembelajaran memberikan peluang baru dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran, khususnya pada pendidikan agama Islam anak usia dini. Pada
BSIBSI Sudah banyak anak-anak yang mempunyai dan mahir dalam menggunakan gadget untuk bermain game, mereka bahkan sering menghabiskan waktu untuk bermain gameSudah banyak anak-anak yang mempunyai dan mahir dalam menggunakan gadget untuk bermain game, mereka bahkan sering menghabiskan waktu untuk bermain game
BSIBSI Selanjutnya, data dianalisis menggunakan regresi linier berganda setelah memenuhi persyaratan uji asumsi klasik. Hasil analisis menunjukkan bahwa kinerjaSelanjutnya, data dianalisis menggunakan regresi linier berganda setelah memenuhi persyaratan uji asumsi klasik. Hasil analisis menunjukkan bahwa kinerja
AISYAHUNIVERSITYAISYAHUNIVERSITY Tinjauan literatur ini menegaskan bahwa partisipasi perempuan dalam pendidikan jasmani di sekolah masih dihadapkan pada berbagai hambatan, baik dari segiTinjauan literatur ini menegaskan bahwa partisipasi perempuan dalam pendidikan jasmani di sekolah masih dihadapkan pada berbagai hambatan, baik dari segi