UMAUMA
Jurnal ArbiterJurnal ArbiterPermasalahan dalam penelitian ini adalah: Pertama, Bagaimanakah Perlindungan Hukum, pemenuhan hukum dan mengatasi masalah Tentang Pengaturan Pengelolaan Pelabuhan di Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma dan asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah. Hasil penelitian adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran terdapat pasal-pasal yang mengatur tentang kepelabuhan yang memerlukan pengaturan lebih lanjut dalam bentuk Peraturan Pemerintah. Undang-undang tersebut menetapkan sistem otoritas pelabuhan yang akan melaksanakan peran pengaturan, mengakhiri kendali monopoli BUMN atas layanan pelabuhan, dan mengharuskan penyusunan rencana induk pelabuhan nasional dan daerah. Perlindungan hukum dalam menyelenggarakan autonomi daerah sesuai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlindungan hukum terhadap penyelenggaraan berbagai urusan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pengelolaan sumberdaya alam. Permasalahan yang muncul dalam pengelolaan pelabuhan di daerah selama ini adalah adanya konflik-konflik pemanfaatan dan kekuasaan. Upaya penanganan masalah tersebut diharapkan dapat dilakukan secara reaktif artinya pemerintah daerah dapat melakukan resolusi konflik, mediasi atau musyawarah dalam menangani masalah tersebut.
Undang‑Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran mengatur kepelabuhan yang memerlukan regulasi lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah, serta menetapkan otoritas pelabuhan, mengakhiri monopoli BUMN, dan mewajibkan penyusunan rencana induk pelabuhan nasional dan daerah.Perlindungan hukum dalam pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada Undang‑Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang melindungi penyelenggaraan urusan pemerintahan untuk layanan masyarakat dan pengelolaan sumberdaya alam.Konflik pemanfaatan dan kekuasaan di pengelolaan pelabuhan di daerah masih berlanjut, sehingga diperlukan penanganan proaktif melalui resolusi konflik, mediasi, atau musyawarah antara pemerintah daerah dan pihak terkait.
Sehubungan dengan masih adanya konflik pemanfaatan dan kekuasaan pada pengelolaan pelabuhan di daerah, penelitian lanjutan dapat mengkaji efektivitas mekanisme mediasi dan musyawarah antara pemerintah daerah dan pelaku usaha pelabuhan; peneliti dapat mengajukan pertanyaan penelitian tentang apa faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan mediasi tersebut dan bagaimana kelembagaan dapat mendukung prosesnya. Selain itu, penelitian dapat mengevaluasi dampak implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 terhadap peningkatan kompetensi SDM pelabuhan, dengan meneliti seberapa besar pelatihan dan pengembangan kapasitas meningkatkan kinerja operasional pelabuhan; serta mengembangkan model pelatihan yang adaptif bagi pelabuhan kecil dan menengah. Untuk menekan biaya pelabuhan yang tinggi, saran penelitian selanjutnya dapat fokus pada studi komparatif antara struktur biaya pelabuhan di Indonesia dengan negara-negara tetangga, dengan tujuan memformulasikan rekomendasi kebijakan pengurangan biaya melalui sistem tarif progresif atau pengoptimalan infrastruktur berpasangan.
| File size | 327.78 KB |
| Pages | 16 |
| DMCA | Report |
Related /
ITB ADITB AD Selain itu, sistem ini terintegrasi dengan antarmuka web menggunakan Flask untuk visualisasi langsung hasil deteksi. Penelitian ini berkontribusi dalamSelain itu, sistem ini terintegrasi dengan antarmuka web menggunakan Flask untuk visualisasi langsung hasil deteksi. Penelitian ini berkontribusi dalam
ICIICI Proses telaah mengikuti alur PRISMA, dengan perumusan pertanyaan penelitian menggunakan kerangka PECO (Population, Exposure, Comparator, Outcome). PencarianProses telaah mengikuti alur PRISMA, dengan perumusan pertanyaan penelitian menggunakan kerangka PECO (Population, Exposure, Comparator, Outcome). Pencarian
STISIPOLRAJAHAJISTISIPOLRAJAHAJI Hasil penelitian menunjukkan bahwa isu dualisme kelembagaan antara Pemerintah Kota Batam dan Badan Pengusahaan Batam telah lama menjadi sumber keteganganHasil penelitian menunjukkan bahwa isu dualisme kelembagaan antara Pemerintah Kota Batam dan Badan Pengusahaan Batam telah lama menjadi sumber ketegangan
ICIICI Penelitian ini menggunakan desain case control dengan sampel akseptor KB aktif di Wilayah Kerja Puskesmas Kelapa yang dibagi menjadi 2 kelompok kasus danPenelitian ini menggunakan desain case control dengan sampel akseptor KB aktif di Wilayah Kerja Puskesmas Kelapa yang dibagi menjadi 2 kelompok kasus dan
DAARULHUDADAARULHUDA Hal tersebut sejalan dengan UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hakHal tersebut sejalan dengan UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak
DINASTIREVDINASTIREV Penelitian ini menyimpulkan bahwa reformulasi pengaturan kedudukan wakil kepala daerah sangat mendesak untuk memperjelas posisi hukum, kewenangan, danPenelitian ini menyimpulkan bahwa reformulasi pengaturan kedudukan wakil kepala daerah sangat mendesak untuk memperjelas posisi hukum, kewenangan, dan
UMAUMA Setelah dilakukan analisis data diketahui faktor penyebab terjadinya pelanggaran muatan angkutan barang di jalan kabupaten: 1) substansi hukum, perundang-undanganSetelah dilakukan analisis data diketahui faktor penyebab terjadinya pelanggaran muatan angkutan barang di jalan kabupaten: 1) substansi hukum, perundang-undangan
UMAUMA sistem peradilan anak diimplementasikan namun belum konsisten memberikan kepastian hukum bagi korban. Penerapan prinsip restorative justice dan diversisistem peradilan anak diimplementasikan namun belum konsisten memberikan kepastian hukum bagi korban. Penerapan prinsip restorative justice dan diversi
Useful /
ICIICI Saat menstruasi, remaja putri disertai perasaan takut dan berpikiran negatif sehingga akan membuat tingkat nyeri yang dirasakan semakin meningkat. TerapiSaat menstruasi, remaja putri disertai perasaan takut dan berpikiran negatif sehingga akan membuat tingkat nyeri yang dirasakan semakin meningkat. Terapi
DAARULHUDADAARULHUDA Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Hak Kelompok Khusus, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK) yang diangkat dalam kerangka otonomiPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis Hak Kelompok Khusus, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK) yang diangkat dalam kerangka otonomi
UMAUMA Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan Jaksa dalam pengendalian tindak pidana korupsi secara penal maupun non penal belum maksimal karena terdapatHasil penelitian menunjukkan bahwa peranan Jaksa dalam pengendalian tindak pidana korupsi secara penal maupun non penal belum maksimal karena terdapat
UMAUMA Peran Reserse Kriminal Umum dalam mengatasi penanggulangan Tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan kekerasan adalah sebagai bagian dari lembaga kepolisianPeran Reserse Kriminal Umum dalam mengatasi penanggulangan Tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan kekerasan adalah sebagai bagian dari lembaga kepolisian