UMAUMA
Jurnal ArbiterJurnal ArbiterArtikel ini membahas bagaimana bentuk hak dan kewajiban para pihak dalam kontrak jual beli map peta antara PT Rinder Energia dengan PT Pertamina. Masalah yang muncul adalah sudahkah sesuai dengan asas-asas dalam hukum kontrak di Indonesia dan bagaimana bentuk penyelesaian sengketa dalam kontrak antara PT Rinder Energia dengan PT Pertamina Indonesia. Jenis penelitian ini bersifat yuridis normatif yaitu menggambarkan menelaah dan menjelaskan serta menganalisa ketentuan-ketentuan normatif dikaitkan dengan isi kontrak atau perjanjian dalam jual beli map peta. Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk meneliti kaidah-kaidah yang terkandung dalam kontrak yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa pelaksanaan perjanjian jual beli barang berupa peta antara kedua pihak pada dasarnya merupakan perjanjian yang lahir dari asas kebebasan berkontrak. Jika salah satu pihak melakukan wanprestasi dalam jual beli barang berupa peta maka sengketa tersebut harus diajukan kepada pengadilan arbitrase sesuai dengan ketentuan BANI.
Pelaksanaan perjanjian jual beli barang berupa peta antara PT Rinder Energia dengan PT Pertamina pada dasarnya merupakan perjanjian yang lahir dari asas kebebasan berkontrak.Dalam hal ini asas kebebasan berkontrak harus dibatasi dengan kebebasan berkontrak yang bertanggung jawab.Pertamina hanya mengatur hak-haknya dan jarang sekali terdapat kewajiban dan dari segi lain perjanjian tersebut hanya memuat sejumlah kewajiban yang harus dipikul oleh Rinder Energia.Maka tantangan terbesar bagi pihak pemerintah adalah bagaimana cara memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang lemah dalam hal ini adalah Rinder Energia.Jika salah satu pihak melakukan wanprestasi maka sengketa harus diajukan kepada pengadilan arbitrase sesuai ketentuan BANI.
1) Bagaimana mekanisme perlindungan hukum bagi pihak yang lemah dalam kontrak jual‑beli map peta dapat dioptimalisasi melalui kebijakan hukum yang lebih spesifik? 2) Apakah efektivitas prosedur arbitrase BANI dalam menyelesaikan sengketa jual‑beli map peta dibandingkan dengan pengadilan umum, dan faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat kepuasan para pihak? 3) Bagaimana peran teknologi digital (misalnya e‑platform arbitrase) dapat mempercepat dan menekan biaya penyelesaian sengketa pada kontrak sejenis?.
| File size | 263.97 KB |
| Pages | 9 |
| DMCA | Report |
Related /
UNIRAYAUNIRAYA Jenis eksplorasi yang digunakan adalah mengatur pemeriksaan hukum dengan metodologi hukum, pendekatan dekat dan metodologi ilmiah. Pengumpulan informasiJenis eksplorasi yang digunakan adalah mengatur pemeriksaan hukum dengan metodologi hukum, pendekatan dekat dan metodologi ilmiah. Pengumpulan informasi
UNIRAYAUNIRAYA Berdasarkan penelitian, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim untuk menghentikan perkara terhadap tergugat dalam putusan penelitian nomor 04/Pdt.Berdasarkan penelitian, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim untuk menghentikan perkara terhadap tergugat dalam putusan penelitian nomor 04/Pdt.
DEWANSENGKETADEWANSENGKETA Sistem kolektif diterapkan pada jenis harta tertentu seperti tanah dan rumah yang diwariskan secara bersama, sedangkan sistem individual diterapkan padaSistem kolektif diterapkan pada jenis harta tertentu seperti tanah dan rumah yang diwariskan secara bersama, sedangkan sistem individual diterapkan pada
DEWANSENGKETADEWANSENGKETA Terkadang sengketa yang terjadi adalah karena adanya salah satu pihak yang melakukan wanprestasi dan pihak lain merasa dirugikan. Penelitian ini menggunakanTerkadang sengketa yang terjadi adalah karena adanya salah satu pihak yang melakukan wanprestasi dan pihak lain merasa dirugikan. Penelitian ini menggunakan
STIES PURWAKARTASTIES PURWAKARTA Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik sewa jasa social media engagement pada Raja Komen dan meninjau kesesuaiannya dengan perspektif akadPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik sewa jasa social media engagement pada Raja Komen dan meninjau kesesuaiannya dengan perspektif akad
UNIRAYAUNIRAYA Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis berpendapat bahwa aturan adat dari beberapa Desa atau Õri perlu dimuat dalam naskah agar penerapannya tetap sama,Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis berpendapat bahwa aturan adat dari beberapa Desa atau Õri perlu dimuat dalam naskah agar penerapannya tetap sama,
UTBUTB Ketidakharmonisan antara pendekatan hukum pidana dan perdata sering kali mengakibatkan tumpang tindih kewenangan dan ketidakpastian hukum, sehingga diperlukanKetidakharmonisan antara pendekatan hukum pidana dan perdata sering kali mengakibatkan tumpang tindih kewenangan dan ketidakpastian hukum, sehingga diperlukan
UNIRAYAUNIRAYA Penyelesaian sengketa perkawinan tidak sah di Desa Hilionaha dilakukan melalui hukum adat yang melibatkan musyawarah antara tokoh adat, pemerintah desa,Penyelesaian sengketa perkawinan tidak sah di Desa Hilionaha dilakukan melalui hukum adat yang melibatkan musyawarah antara tokoh adat, pemerintah desa,
Useful /
ITB ADITB AD Penelitian ini mengimplementasikan algoritma You Only Look Once (YOLO) versi 8 untuk mendeteksi dan mengklasifikasikan kendaraan secara otomatis menggunakanPenelitian ini mengimplementasikan algoritma You Only Look Once (YOLO) versi 8 untuk mendeteksi dan mengklasifikasikan kendaraan secara otomatis menggunakan
ITB ADITB AD Kumpulan data yang digunakan adalah kumpulan data publik dari situs web kaggle, yang terdiri dari 10000 baris dan 13 fitur dengan fitur maintenance_requiredKumpulan data yang digunakan adalah kumpulan data publik dari situs web kaggle, yang terdiri dari 10000 baris dan 13 fitur dengan fitur maintenance_required
UNIRAYAUNIRAYA Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, hakim menghukum Tergugat I dan Tergugat II masing-masing membayar ganti rugi materil kepada penggugat sebesarBerdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, hakim menghukum Tergugat I dan Tergugat II masing-masing membayar ganti rugi materil kepada penggugat sebesar
UMAUMA Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap anak pelaku kekerasan di Medan melibatkan pendekatan penegakan formal dan diferensial.Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap anak pelaku kekerasan di Medan melibatkan pendekatan penegakan formal dan diferensial.