UNESAUNESA

Lex Favor ReoLex Favor Reo

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis fakta hukum dalam Keputusan Pengadilan Negeri Timika Nomor 27/Pid.B/2019/PN, khususnya dengan memfokuskan pada pertimbangan hakim dalam menerapkan Pasal 106 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bersamaan dengan Pasal 87 KUHP, serta menilai kebenaran hukum keputusan setuju. Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif yuridis dengan metode anotasi keputusan, berdasarkan analisis ketentuan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan kajian hukum doctrinal, melalui pemeriksaan sistematis alasan hukum para hakim. Hasil menunjukkan bahwa para hakim menerapkan interpretasi ketat dan proporsional terhadap unsur-unsur makar dengan membedakan secara jelas antara ekspresi politik dan tindakan konkret yang menimbulkan ancaman nyata terhadap integritas negara. Tindakan terdakwa yang berupa demonstrasi dan pernyataan politik dianggap masih berada di tahap persiapan dan tidak memenuhi unsur pembukaan pelaksanaan sebagaimana diharuskan Pasal 87 KUHP. Interpretasi ini menunjukkan pendekatan hati-hati pengadilan dalam membatasi ruang lingkup pertanggungjawaban pidana makar.

Para hakim menerapkan pendekatan hati-hati dalam menegakkan Pasal 106 KUHP dan Pasal 87 KUHP, memperjelas batas antara ekspresi politik dan tindakan kriminal, dan menegaskan bahwa makar memerlukan tindakan nyata, bukan sekadar niat atau simbol.Pendekatan ini membatasi criminalisasi kegiatan politik non-violent, sehingga hak kebebasan berpendapat tetap terjaga.Keputusan ini menjadi acuan bagi praktik peradilan yang lebih proporsional dan adil.

Melanjutkan penelitian ini, dapat dikaji terlebih dahulu dampak jangka panjang dari keputusan ini terhadap frekuensi dakwaan makar di wilayah Papua melalui analisis data statistik pengadilan terkait. Selain itu, penting untuk meneliti bagaimana pelatihan bagi aparat penegak hukum tentang batas-batas interpretasi makar dapat meningkatkan akurasi penuntutan, sehingga mengurangi potensi penyalahgunaan hukum terhadap aktivitas politik. Akhirnya, penelitian berikutnya dapat mengeksplorasi mekanisme pengawasan independen dalam putusan pengadilan di kasus makar untuk memastikan penegakan hukum sesuai dengan prinsip hukum dan hak asasi manusia, sehingga tercipta sistem peradilan yang transparan dan adil bagi seluruh pihak.

  1. Treason as a Crime against State Security: A Legal Review in Indonesian Criminal Law. treason crime against... ijsshr.in/v7i7/131.phpTreason as a Crime against State Security A Legal Review in Indonesian Criminal Law treason crime against ijsshr in v7i7 131 php
  2. Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Penegakan Hukum: Studi Empiris terhadap Kasus Kriminalisasi Aktivis... journal.stekom.ac.id/index.php/PERKARA/article/view/2342Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Penegakan Hukum Studi Empiris terhadap Kasus Kriminalisasi Aktivis journal stekom ac index php PERKARA article view 2342
Read online
File size333.78 KB
Pages18
DMCAReport

Related /

ads-block-test