UNUSIAUNUSIA
AL WASATH Jurnal Ilmu HukumAL WASATH Jurnal Ilmu HukumHukum pidana pada masa Kerajaan Sriwijaya terbagi menjadi dua yakni hukuman mati dan hukuman denda. Hukuman mati diterapkan sebagai bentuk hukuman atas tindakan kejahatan yang serius, seperti pengkhianatan terhadap raja atau kerajaan. Penerapan hukuman mati pada masa itu didasarkan pada pandangan bahwa hukuman tersebut adalah bentuk pembalasan yang setimpal atas tindakan yang dilakukan. Hukuman denda diterapkan sebagai bentuk hukuman untuk beberapa pelanggaran, seperti tindakan kejahatan yang merugikan keuangan kerajaan atau masyarakat. Dalam pandangan masyarakat pada masa itu, hukuman denda dianggap sebagai bentuk ganti rugi yang harus dibayarkan oleh pelaku tindakan kejahatan.
Hukum pada Kerajaan Majapahit dan Sriwijaya menekankan peran sumpah sebagai hukum tertinggi dalam adat dan pidana.Sistem pemerintahan Majapahit menggunakan struktur Sapta Perabu, Sapta Manteri, dan Sapta Upapati yang membagi tugas eksekutif, administratif, dan yudisial.Kedaulatan di Majapahit dipahami sebagai kekuasaan tertinggi yang diwariskan secara turun-temurun.
Penelitian lanjutan bisa membandingkan sistem hukum otoriter Majapahit dengan kerajaan Hindu-Buddha lain untuk mengungkap karakteristik khasnya. Studi tentang dinamika sumpah sebagai mekanisme hukum spiritual dalam kerajaan agraris perlu dikembangkan, termasuk dampaknya terhadap stabilitas sosial. Penelitian dapat juga menggali peran Sapta Upapati sebagai pengadil di daerah dalam mengelola konflik tradisional dan modern, serta relevansinya dengan sistem hukum adat kontemporer.
| File size | 578.81 KB |
| Pages | 4 |
| DMCA | Report |
Related /
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Keuangan Negara pada BUMN terwujud bila seluruh atau mayoritas modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, sehingga perusahaan tersebut tundukKeuangan Negara pada BUMN terwujud bila seluruh atau mayoritas modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, sehingga perusahaan tersebut tunduk
AKRABJUARAAKRABJUARA Penelitian ini memberikan landasan teoritis yang kuat bagi pembuat kebijakan, praktisi kesehatan, dan edukator dalam merumuskan program intervensi yangPenelitian ini memberikan landasan teoritis yang kuat bagi pembuat kebijakan, praktisi kesehatan, dan edukator dalam merumuskan program intervensi yang
IAIDUKANDANGANIAIDUKANDANGAN Siswa memberikan persepsi positif terhadap model ini karena meningkatkan partisipasi, meskipun terdapat dampak negatif berupa ketergantungan beberapa siswaSiswa memberikan persepsi positif terhadap model ini karena meningkatkan partisipasi, meskipun terdapat dampak negatif berupa ketergantungan beberapa siswa
PUBMEDIAPUBMEDIA Studi ini merekomendasikan penyusunan instrumen atau pedoman internasional formal untuk membakukan penilaian kasus suaka oleh negara pengirim demi meningkatkanStudi ini merekomendasikan penyusunan instrumen atau pedoman internasional formal untuk membakukan penilaian kasus suaka oleh negara pengirim demi meningkatkan
PUBMEDIAPUBMEDIA 15 Tahun 2019, untuk menjamin tata kelola regulasi yang terkoordinasi dan berorientasi pada keadilan sosial serta kesejahteraan rakyat. Keterbatasan utama15 Tahun 2019, untuk menjamin tata kelola regulasi yang terkoordinasi dan berorientasi pada keadilan sosial serta kesejahteraan rakyat. Keterbatasan utama
PUBMEDIAPUBMEDIA Penelitian ini menyimpulkan bahwa sengketa tanah adat di Indonesia tidak hanya disebabkan oleh konflik klaim atas lahan, tetapi juga oleh tumpang tindihPenelitian ini menyimpulkan bahwa sengketa tanah adat di Indonesia tidak hanya disebabkan oleh konflik klaim atas lahan, tetapi juga oleh tumpang tindih
POLITAPPOLITAP Sebagai sebuah kerajaan Hindu-Buddha, Majapahit menekankan kehidupan religius yang ditandai dengan peninggalan artefak dan tekstual. Kesusastraan MajapahitSebagai sebuah kerajaan Hindu-Buddha, Majapahit menekankan kehidupan religius yang ditandai dengan peninggalan artefak dan tekstual. Kesusastraan Majapahit
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH OJK juga memiliki peran penting dalam menyelesaikan pengaduan konsumen sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Selain itu,OJK juga memiliki peran penting dalam menyelesaikan pengaduan konsumen sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Selain itu,
Useful /
PUBMEDIAPUBMEDIA Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajibanPenelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban
PUBMEDIAPUBMEDIA Dalam sistem demokrasi Indonesia, partai politik memainkan peran penting dalam menyerap kepentingan publik dan membentuk kebijakan negara melalui pengusunganDalam sistem demokrasi Indonesia, partai politik memainkan peran penting dalam menyerap kepentingan publik dan membentuk kebijakan negara melalui pengusungan
LLILLI Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan tiga mahasiswa yang aktif menggunakan media sosial, sertaMenggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan tiga mahasiswa yang aktif menggunakan media sosial, serta
POLIGONPOLIGON Keunggulan alat tersebut terletak pada efisiensinya serta hasil cacahan yang relatif kecil (2‑5 mm), yang mempercepat proses fermentasi kompos dalamKeunggulan alat tersebut terletak pada efisiensinya serta hasil cacahan yang relatif kecil (2‑5 mm), yang mempercepat proses fermentasi kompos dalam