UNUSIAUNUSIA
AL WASATH Jurnal Ilmu HukumAL WASATH Jurnal Ilmu HukumHukum pidana pada masa Kerajaan Sriwijaya terbagi menjadi dua yakni hukuman mati dan hukuman denda. Hukuman mati diterapkan sebagai bentuk hukuman atas tindakan kejahatan yang serius, seperti pengkhianatan terhadap raja atau kerajaan. Penerapan hukuman mati pada masa itu didasarkan pada pandangan bahwa hukuman tersebut adalah bentuk pembalasan yang setimpal atas tindakan yang dilakukan. Hukuman denda diterapkan sebagai bentuk hukuman untuk beberapa pelanggaran, seperti tindakan kejahatan yang merugikan keuangan kerajaan atau masyarakat. Dalam pandangan masyarakat pada masa itu, hukuman denda dianggap sebagai bentuk ganti rugi yang harus dibayarkan oleh pelaku tindakan kejahatan.
Hukum pada Kerajaan Majapahit dan Sriwijaya menekankan peran sumpah sebagai hukum tertinggi dalam adat dan pidana.Sistem pemerintahan Majapahit menggunakan struktur Sapta Perabu, Sapta Manteri, dan Sapta Upapati yang membagi tugas eksekutif, administratif, dan yudisial.Kedaulatan di Majapahit dipahami sebagai kekuasaan tertinggi yang diwariskan secara turun-temurun.
Penelitian lanjutan bisa membandingkan sistem hukum otoriter Majapahit dengan kerajaan Hindu-Buddha lain untuk mengungkap karakteristik khasnya. Studi tentang dinamika sumpah sebagai mekanisme hukum spiritual dalam kerajaan agraris perlu dikembangkan, termasuk dampaknya terhadap stabilitas sosial. Penelitian dapat juga menggali peran Sapta Upapati sebagai pengadil di daerah dalam mengelola konflik tradisional dan modern, serta relevansinya dengan sistem hukum adat kontemporer.
| File size | 578.81 KB |
| Pages | 4 |
| Short Link | https://juris.id/p-14f |
| Lookup Links | Google ScholarGoogle Scholar, Semantic ScholarSemantic Scholar, CORE.ac.ukCORE.ac.uk, WorldcatWorldcat, ZenodoZenodo, Research GateResearch Gate, Academia.eduAcademia.edu, OpenAlexOpenAlex, Hollis HarvardHollis Harvard |
| DMCA | Report |
Related /
UIN ANTASARIUIN ANTASARI Perlindungan hukum untuk PMI menghadapi hukuman mati di Arab Saudi bersifat terfragmentasi dan reaktif, dengan lemahnya implementasi hukum domestik sertaPerlindungan hukum untuk PMI menghadapi hukuman mati di Arab Saudi bersifat terfragmentasi dan reaktif, dengan lemahnya implementasi hukum domestik serta
IAIDUKANDANGANIAIDUKANDANGAN Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penggunaan model pembelajaran berpikir, berpasangan dan berbagi (think pair share) oleh guru mata pelajaranPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penggunaan model pembelajaran berpikir, berpasangan dan berbagi (think pair share) oleh guru mata pelajaran
IAIDUKANDANGANIAIDUKANDANGAN Setiap model—subjek akademik, humanistik, rekonstruksi sosial, dan teknologis—memiliki fokus dan tujuan yang berbeda sesuai aliran pendidikan yangSetiap model—subjek akademik, humanistik, rekonstruksi sosial, dan teknologis—memiliki fokus dan tujuan yang berbeda sesuai aliran pendidikan yang
UMMUMM Pasal 100 UU Nomor 1/2023 menetapkan hukuman mati sebagai hukuman bersyarat yang dapat diubah menjadi penjara jika narapidana menunjukkan perilakuPasal 100 UU Nomor 1/2023 menetapkan hukuman mati sebagai hukuman bersyarat yang dapat diubah menjadi penjara jika narapidana menunjukkan perilaku
UNUSIAUNUSIA Dalam Putusan Nomor 69/Pid. B/2021/PN Drh membuktikan masih adanya individu untuk menggalang kekuatan berusaha memproklamirkan Republik Maluku SelatanDalam Putusan Nomor 69/Pid. B/2021/PN Drh membuktikan masih adanya individu untuk menggalang kekuatan berusaha memproklamirkan Republik Maluku Selatan
UNUSIAUNUSIA Proses panjang penyusunan KUHP Nasional Indonesia telah selesai sejak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional)Proses panjang penyusunan KUHP Nasional Indonesia telah selesai sejak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional)
UNUSIAUNUSIA Namun mempersiapkan supaya tidak banyak orang terluka karena kemajuan teknologi perlu disikapi dengan bijak. Berangkat hukum, mulai dari perizinan, pelindunganNamun mempersiapkan supaya tidak banyak orang terluka karena kemajuan teknologi perlu disikapi dengan bijak. Berangkat hukum, mulai dari perizinan, pelindungan
UNUSIAUNUSIA Asas keadilan merupakan salah satu dari enam asas pemilu dan salah satu dari sebelas prinsip penyelenggara pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 danAsas keadilan merupakan salah satu dari enam asas pemilu dan salah satu dari sebelas prinsip penyelenggara pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan
Useful /
IAIDUKANDANGANIAIDUKANDANGAN Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi kebijakan asesmen akhir sumatif berbasis digital dengan menggunakan Google Form di tingkat PendidikanPenelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi kebijakan asesmen akhir sumatif berbasis digital dengan menggunakan Google Form di tingkat Pendidikan
IAIDUKANDANGANIAIDUKANDANGAN Berdasarkan kajian literatur ini, kecerdasan artifisial (AI) terbukti memiliki peran strategis dalam mendukung pembelajaran inklusif di pendidikan dasar.Berdasarkan kajian literatur ini, kecerdasan artifisial (AI) terbukti memiliki peran strategis dalam mendukung pembelajaran inklusif di pendidikan dasar.
IAIDUKANDANGANIAIDUKANDANGAN Temuan penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media berbasis ICT, seperti video interaktif, aplikasi pembelajaran Islami, dan platform e-learning, dapatTemuan penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media berbasis ICT, seperti video interaktif, aplikasi pembelajaran Islami, dan platform e-learning, dapat
UnmulUnmul Gagal jantung masih menjadi penyebab mortalitas dan morbiditas tertinggi dalam layanan kesehatan di dunia. Walau pengembangan obat terkini dan terapi alatGagal jantung masih menjadi penyebab mortalitas dan morbiditas tertinggi dalam layanan kesehatan di dunia. Walau pengembangan obat terkini dan terapi alat