UNUSIAUNUSIA
AL WASATH Jurnal Ilmu HukumAL WASATH Jurnal Ilmu HukumHukum pidana pada masa Kerajaan Sriwijaya terbagi menjadi dua yakni hukuman mati dan hukuman denda. Hukuman mati diterapkan sebagai bentuk hukuman atas tindakan kejahatan yang serius, seperti pengkhianatan terhadap raja atau kerajaan. Penerapan hukuman mati pada masa itu didasarkan pada pandangan bahwa hukuman tersebut adalah bentuk pembalasan yang setimpal atas tindakan yang dilakukan. Hukuman denda diterapkan sebagai bentuk hukuman untuk beberapa pelanggaran, seperti tindakan kejahatan yang merugikan keuangan kerajaan atau masyarakat. Dalam pandangan masyarakat pada masa itu, hukuman denda dianggap sebagai bentuk ganti rugi yang harus dibayarkan oleh pelaku tindakan kejahatan.
Hukum pada Kerajaan Majapahit dan Sriwijaya menekankan peran sumpah sebagai hukum tertinggi dalam adat dan pidana.Sistem pemerintahan Majapahit menggunakan struktur Sapta Perabu, Sapta Manteri, dan Sapta Upapati yang membagi tugas eksekutif, administratif, dan yudisial.Kedaulatan di Majapahit dipahami sebagai kekuasaan tertinggi yang diwariskan secara turun-temurun.
Penelitian lanjutan bisa membandingkan sistem hukum otoriter Majapahit dengan kerajaan Hindu-Buddha lain untuk mengungkap karakteristik khasnya. Studi tentang dinamika sumpah sebagai mekanisme hukum spiritual dalam kerajaan agraris perlu dikembangkan, termasuk dampaknya terhadap stabilitas sosial. Penelitian dapat juga menggali peran Sapta Upapati sebagai pengadil di daerah dalam mengelola konflik tradisional dan modern, serta relevansinya dengan sistem hukum adat kontemporer.
| File size | 578.81 KB |
| Pages | 4 |
| DMCA | Report |
Related /
DAARULHUDADAARULHUDA Metode yang digunakan adalah yuridisnormatif terhadap putusan hakim dan pertimbangan hukumnya. Hasil kajian menunjukkan bahwa putusan mencerminkan keadilanMetode yang digunakan adalah yuridisnormatif terhadap putusan hakim dan pertimbangan hukumnya. Hasil kajian menunjukkan bahwa putusan mencerminkan keadilan
STHBSTHB Penelitian menganalisis peraturan perundang‑undangan terkait manajemen bencana dan dana bantuan sosial, dan mengungkap adanya ketidakpastian hukum akibatPenelitian menganalisis peraturan perundang‑undangan terkait manajemen bencana dan dana bantuan sosial, dan mengungkap adanya ketidakpastian hukum akibat
PUBMEDIAPUBMEDIA Reformasi sistem peradilan dan implementasi moratorium dapat menjadi langkah awal dalam menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan transparan. DalamReformasi sistem peradilan dan implementasi moratorium dapat menjadi langkah awal dalam menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan transparan. Dalam
MKRIMKRI Di Indonesia, peran NGO telah diperkuat secara hukum, tetapi karena sifat sistem hukum lingkungan yang terbatas, tidak semua NGO memiliki kedudukan hukumDi Indonesia, peran NGO telah diperkuat secara hukum, tetapi karena sifat sistem hukum lingkungan yang terbatas, tidak semua NGO memiliki kedudukan hukum
UNUSIAUNUSIA Penulis akan membahas analisis alat bukti dan penerapan pasal 106 KUHP Jo 55 ayat (1) KUHP dalam perkara tindak pidana makar. Drh telah sesuai dengan PasalPenulis akan membahas analisis alat bukti dan penerapan pasal 106 KUHP Jo 55 ayat (1) KUHP dalam perkara tindak pidana makar. Drh telah sesuai dengan Pasal
UJBUJB Kebijakan Pemberantasan Korupsi atau Kebijakan Penghapusan Korupsi di Indonesia harus dirancang sebagai kebijakan yang komprehensif, baik dari aspek non-penal,Kebijakan Pemberantasan Korupsi atau Kebijakan Penghapusan Korupsi di Indonesia harus dirancang sebagai kebijakan yang komprehensif, baik dari aspek non-penal,
STTS ABDA AGUNGSTTS ABDA AGUNG Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya: mereka akan mengusir setan-setan demi nama-Ku, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yangTanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya: mereka akan mengusir setan-setan demi nama-Ku, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang
STTS ABDA AGUNGSTTS ABDA AGUNG Itu sebabnya, Kementerian Agama Kristen sebagai wakil masyarakat Kristiani di Indonesia seharusnya memberikan wawasan dan pengertian tentang program PembinaanItu sebabnya, Kementerian Agama Kristen sebagai wakil masyarakat Kristiani di Indonesia seharusnya memberikan wawasan dan pengertian tentang program Pembinaan
Useful /
PUBMEDIAPUBMEDIA Penelitian ini menyimpulkan bahwa restitusi bagi korban pemerkosaan telah diatur secara normatif dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan MahkamahPenelitian ini menyimpulkan bahwa restitusi bagi korban pemerkosaan telah diatur secara normatif dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Mahkamah
UMKUMK Bahasa Inggris merupakan bahasa internasional yang wajib dikuasai dan diajarkan di sekolah di era globalisasi. Namun, terkadang proses pembelajaran bahasaBahasa Inggris merupakan bahasa internasional yang wajib dikuasai dan diajarkan di sekolah di era globalisasi. Namun, terkadang proses pembelajaran bahasa
GUMPUBLISHERGUMPUBLISHER Konteks ini melahirkan praktik komunitas belajar profesional atau Community of Practice (CoP) yang berkembang secara organik. Artikel ini mendiskusikanKonteks ini melahirkan praktik komunitas belajar profesional atau Community of Practice (CoP) yang berkembang secara organik. Artikel ini mendiskusikan
UNUSIAUNUSIA Diperlukan upaya rekonstruksi pengaturan, yang dalam penelitian ini menunjukkan bahwa sifat melawan hukum materiil yang dibutuhkan di Indonesia saat iniDiperlukan upaya rekonstruksi pengaturan, yang dalam penelitian ini menunjukkan bahwa sifat melawan hukum materiil yang dibutuhkan di Indonesia saat ini