UIN ANTASARIUIN ANTASARI
Syariah: Jurnal Hukum dan PemikiranSyariah: Jurnal Hukum dan PemikiranPenelitian ini membahas rekonstruksi perlindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang menghadapi hukuman mati dalam sistem jināyāt Arab Saudi, ditinjau dari perspektif hukum nasional dan internasional. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis efektivitas instrumen hukum yang ada, mengidentifikasi kesenjangan implementasi, serta merumuskan model perlindungan hukum yang komprehensif dan berbasis hak asasi manusia. Dengan menggunakan metode yuridis normatif (doktrinal), penelitian ini mengkaji kerangka hukum nasional Indonesia, Vienna Convention on Consular Relations (1963), serta sistem peradilan jināyāt Arab Saudi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat, lemahnya pelaksanaan, koordinasi antarlembaga, dan terbatasnya kerja sama bilateral membuat PMI tetap rentan terhadap pelanggaran hak asasi, khususnya akibat ketidakpatuhan Arab Saudi terhadap prinsip Mandatory Consular Notification (MCN). Penelitian ini merekomendasikan pembentukan perjanjian bilateral yang mengikat, penguatan fungsi diplomasi hukum, serta harmonisasi hukum nasional dengan standar hak asasi internasional. Perlindungan hukum PMI harus dibangun sebagai sistem terpadu yang meliputi pencegahan, bantuan hukum, dan dukungan pascapersidangan agar kewajiban konstitusional negara dalam melindungi warganya dapat terwujud secara efektif dan berkeadilan.
Perlindungan hukum untuk PMI menghadapi hukuman mati di Arab Saudi bersifat terfragmentasi dan reaktif, dengan lemahnya implementasi hukum domestik serta kegagalan Arab Saudi mematuhi hukum internasional.Rekonstruksi model perlindungan memerlukan perjanjian bilateral mengikat terkait Mandatory Consular Notification, penguatan kapasitas diplomasi hukum, dan harmonisasi perundang-undangan dengan standar HAM internasional.Perlindungan yang holistik harus mencakup pencegahan, bantuan hukum, dan dukungan pasca-persidangan untuk memenuhi kewajiban konstitusional negara.
Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan tiga arah utama berdasarkan temuan ini. Pertama, sejauh mana efektivitas perjanjian bilateral Mandatory Consular Notification (MCN) dalam mengurangi kasus eksekusi tanpa pemberitahuan, dengan membandingkan praktik Indonesia dan negara pengirim migran lain seperti Filipina. Kedua, bagaimana model pendidikan hukum pra-keberangkatan berbasis budaya dan agama dapat meningkatkan kesadaran hukum PMI serta mencegah pelanggaran di Arab Saudi, terutama terkait sistem jināyāt. Ketiga, formulasi mekanisme bantuan hukum terpadu yang mengintegrasikan dana advokasi, pelatihan atase hukum, dan kerja sama dengan lembaga HAM lokal untuk intervensi dini pada kasus pidana mati. Ketiga ide ini menggabungkan aspek hukum internasional, pemberdayaan pekerja, dan reformasi institusional untuk menciptakan perlindungan yang lebih proaktif dan berkelanjutan, sesuai dengan kewajiban konstitusional Indonesia.
- The Phenomenon of the Death of Sacrificial Animals Before the Day of Slaughter in the Islamic Law Perspective:... e-journal.iainptk.ac.id/index.php/jil/article/view/3The Phenomenon of the Death of Sacrificial Animals Before the Day of Slaughter in the Islamic Law Perspective e journal iainptk ac index php jil article view 3
- Confronting Colonial Amnesia | Journal of International Criminal Justice | Oxford Academic. confronting... doi.org/10.1093/jicj/mqaa052Confronting Colonial Amnesia Journal of International Criminal Justice Oxford Academic confronting doi 10 1093 jicj mqaa052
- Transition of Civil Law to Public Law: Integration of Modern Punishment Theory in Criminal Apostasy |... journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/26359Transition of Civil Law to Public Law Integration of Modern Punishment Theory in Criminal Apostasy journal uinjkt ac index php ahkam article view 26359
| File size | 951.35 KB |
| Pages | 27 |
| DMCA | Report |
Related /
DAARULHUDADAARULHUDA Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/2023 yang mengubah vonis mati Ferdy Sambo menjadi pidana seumur hidup mencerminkan penerapan prinsip ratio decidendiPutusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/2023 yang mengubah vonis mati Ferdy Sambo menjadi pidana seumur hidup mencerminkan penerapan prinsip ratio decidendi
IAIN LANGSAIAIN LANGSA Penelitian ini melakukan analisis komparatif terbatas antara hukum pidana Indonesia dan hukum Islam terkait penerapan hukuman mati terhadap tindak pidanaPenelitian ini melakukan analisis komparatif terbatas antara hukum pidana Indonesia dan hukum Islam terkait penerapan hukuman mati terhadap tindak pidana
UNIRAYAUNIRAYA Hukuman mati adalah penjatuhan pidana dengan mencabut hak hidup seseorang yang telah melakukan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang yang diancamHukuman mati adalah penjatuhan pidana dengan mencabut hak hidup seseorang yang telah melakukan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang yang diancam
PUBMEDIAPUBMEDIA Hoaks ini bukan sekadar ketidaktahuan masyarakat, melainkan bagian dari gerakan anti-ilmu pengetahuan yang mengikis kepercayaan publik. Oleh karena itu,Hoaks ini bukan sekadar ketidaktahuan masyarakat, melainkan bagian dari gerakan anti-ilmu pengetahuan yang mengikis kepercayaan publik. Oleh karena itu,
PUBMEDIAPUBMEDIA Disarankan agar sekolah memperkuat mekanisme pengaduan, menyediakan konseling yang mudah diakses, dan mendorong keterlibatan aktif orang tua dan masyarakat.Disarankan agar sekolah memperkuat mekanisme pengaduan, menyediakan konseling yang mudah diakses, dan mendorong keterlibatan aktif orang tua dan masyarakat.
PUBMEDIAPUBMEDIA Indonesia harus mempertimbangkan kembali kebijakan hukuman mati dengan mempertimbangkan berbagai aspek tersebut. Sistem hukum yang lebih adil, transparan,Indonesia harus mempertimbangkan kembali kebijakan hukuman mati dengan mempertimbangkan berbagai aspek tersebut. Sistem hukum yang lebih adil, transparan,
UNHASUNHAS Tulisan ini menerapkan penelitian yuridis empiris yang terdiri dari metode partisipatif melalui diskusi dan wawancara dengan pihak terkait. Pada praktiknya,Tulisan ini menerapkan penelitian yuridis empiris yang terdiri dari metode partisipatif melalui diskusi dan wawancara dengan pihak terkait. Pada praktiknya,
UINUIN Melalui pendekatan sejarah hukum, diketahui setidaknya ada beberapa faktor problematik yang mewarnai perumusan Qanun Aceh No. 6/2014 tentang Hukum Jinayat.Melalui pendekatan sejarah hukum, diketahui setidaknya ada beberapa faktor problematik yang mewarnai perumusan Qanun Aceh No. 6/2014 tentang Hukum Jinayat.
Useful /
PUBMEDIAPUBMEDIA Namun, terdapat kesenjangan antara norma dan implementasi karena lemahnya independensi APIP, komitmen pimpinan instansi, serta budaya birokrasi yang permisif,Namun, terdapat kesenjangan antara norma dan implementasi karena lemahnya independensi APIP, komitmen pimpinan instansi, serta budaya birokrasi yang permisif,
PUBMEDIAPUBMEDIA Penelitian ini menyimpulkan bahwa kecakapan para pihak dalam perjanjian online sama halnya dengan perjanjian konvensional pada umumnya, yaitu tunduk padaPenelitian ini menyimpulkan bahwa kecakapan para pihak dalam perjanjian online sama halnya dengan perjanjian konvensional pada umumnya, yaitu tunduk pada
UAJYUAJY Frase “sebagus itu juga mengindikasikan adanya validitas universal dari sebuah penilaian estetika yang relevan dengan estetika pada umumnya. Hal iniFrase “sebagus itu juga mengindikasikan adanya validitas universal dari sebuah penilaian estetika yang relevan dengan estetika pada umumnya. Hal ini
UINUIN Data yang diperoleh dari kedua jenis dokumen tersebut dianalisis menggunakan metodologi analisis isi untuk mendapatkan informasi yang berharga dan disusunData yang diperoleh dari kedua jenis dokumen tersebut dianalisis menggunakan metodologi analisis isi untuk mendapatkan informasi yang berharga dan disusun