UIN ANTASARIUIN ANTASARI

Syariah: Jurnal Hukum dan PemikiranSyariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran

Penelitian ini membahas rekonstruksi perlindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang menghadapi hukuman mati dalam sistem jināyāt Arab Saudi, ditinjau dari perspektif hukum nasional dan internasional. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis efektivitas instrumen hukum yang ada, mengidentifikasi kesenjangan implementasi, serta merumuskan model perlindungan hukum yang komprehensif dan berbasis hak asasi manusia. Dengan menggunakan metode yuridis normatif (doktrinal), penelitian ini mengkaji kerangka hukum nasional Indonesia, Vienna Convention on Consular Relations (1963), serta sistem peradilan jināyāt Arab Saudi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat, lemahnya pelaksanaan, koordinasi antarlembaga, dan terbatasnya kerja sama bilateral membuat PMI tetap rentan terhadap pelanggaran hak asasi, khususnya akibat ketidakpatuhan Arab Saudi terhadap prinsip Mandatory Consular Notification (MCN). Penelitian ini merekomendasikan pembentukan perjanjian bilateral yang mengikat, penguatan fungsi diplomasi hukum, serta harmonisasi hukum nasional dengan standar hak asasi internasional. Perlindungan hukum PMI harus dibangun sebagai sistem terpadu yang meliputi pencegahan, bantuan hukum, dan dukungan pascapersidangan agar kewajiban konstitusional negara dalam melindungi warganya dapat terwujud secara efektif dan berkeadilan.

Perlindungan hukum untuk PMI menghadapi hukuman mati di Arab Saudi bersifat terfragmentasi dan reaktif, dengan lemahnya implementasi hukum domestik serta kegagalan Arab Saudi mematuhi hukum internasional.Rekonstruksi model perlindungan memerlukan perjanjian bilateral mengikat terkait Mandatory Consular Notification, penguatan kapasitas diplomasi hukum, dan harmonisasi perundang-undangan dengan standar HAM internasional.Perlindungan yang holistik harus mencakup pencegahan, bantuan hukum, dan dukungan pasca-persidangan untuk memenuhi kewajiban konstitusional negara.

Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan tiga arah utama berdasarkan temuan ini. Pertama, sejauh mana efektivitas perjanjian bilateral Mandatory Consular Notification (MCN) dalam mengurangi kasus eksekusi tanpa pemberitahuan, dengan membandingkan praktik Indonesia dan negara pengirim migran lain seperti Filipina. Kedua, bagaimana model pendidikan hukum pra-keberangkatan berbasis budaya dan agama dapat meningkatkan kesadaran hukum PMI serta mencegah pelanggaran di Arab Saudi, terutama terkait sistem jināyāt. Ketiga, formulasi mekanisme bantuan hukum terpadu yang mengintegrasikan dana advokasi, pelatihan atase hukum, dan kerja sama dengan lembaga HAM lokal untuk intervensi dini pada kasus pidana mati. Ketiga ide ini menggabungkan aspek hukum internasional, pemberdayaan pekerja, dan reformasi institusional untuk menciptakan perlindungan yang lebih proaktif dan berkelanjutan, sesuai dengan kewajiban konstitusional Indonesia.

  1. The Phenomenon of the Death of Sacrificial Animals Before the Day of Slaughter in the Islamic Law Perspective:... e-journal.iainptk.ac.id/index.php/jil/article/view/3The Phenomenon of the Death of Sacrificial Animals Before the Day of Slaughter in the Islamic Law Perspective e journal iainptk ac index php jil article view 3
  2. Confronting Colonial Amnesia | Journal of International Criminal Justice | Oxford Academic. confronting... doi.org/10.1093/jicj/mqaa052Confronting Colonial Amnesia Journal of International Criminal Justice Oxford Academic confronting doi 10 1093 jicj mqaa052
  3. Transition of Civil Law to Public Law: Integration of Modern Punishment Theory in Criminal Apostasy |... journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/26359Transition of Civil Law to Public Law Integration of Modern Punishment Theory in Criminal Apostasy journal uinjkt ac index php ahkam article view 26359
Read online
File size951.35 KB
Pages27
DMCAReport

Related /

JURIS Teori dan Penemuan Hukum Rechtsvinding oleh Hakim Pada Tingkat Kasasi Terkait Putusan Pengadilan Negeri Nomor 796 Pid B 2022 Pn Jkt Sel Vonis Mati yang Diubah Menjadi Penjara Seumur Hidup dalam Put 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Selain itu, dissenting opinion dari hakim agung menunjukkan adanya dinamika dan perbedaan pandangan dalam proses penegakan hukum, yang memperlihatkan bahwaSelain itu, dissenting opinion dari hakim agung menunjukkan adanya dinamika dan perbedaan pandangan dalam proses penegakan hukum, yang memperlihatkan bahwa

JURIS Family and Bapas Class II Garut Collaboration in Strengthening Restorative Justice for Children in Conflict with the Law 2025More at 2025

ENDLESS JOURNALENDLESS JOURNAL In Indonesia, restorative justice has been formally mandated through Law Number 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System, emphasizing the involvementIn Indonesia, restorative justice has been formally mandated through Law Number 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System, emphasizing the involvement

JURIS Study of the Cancellation of the Deed of Sale and Purchase Agreement By the Court of ConsequencesAct against the law Case Study of Decision Number 55 Pdt G 2022 Pn Dpk 2025More at 2025

DINASTIRESDINASTIRES Penelitian ini menganalisis pertimbangan hukum pengadilan dalam membatalkan akta PPJB karena pelanggaran hukum melalui studi kasus Putusan Nomor 55/Pdt.Penelitian ini menganalisis pertimbangan hukum pengadilan dalam membatalkan akta PPJB karena pelanggaran hukum melalui studi kasus Putusan Nomor 55/Pdt.

JURIS The environmental pollution by corporate criminal action phenomenon 2025More at 2025

IRSCIRSC Lingkungan adalah sumber kehidupan manusia, dan pencemaran akan merusak kesehatan dan kualitas hidup. Perusahaan harus taat pada regulasi pengelolaan lingkunganLingkungan adalah sumber kehidupan manusia, dan pencemaran akan merusak kesehatan dan kualitas hidup. Perusahaan harus taat pada regulasi pengelolaan lingkungan

JURIS Judicial Activism Between Protecting Constitutional Supremacy or Transitioning to Juristocracy Judicial Activism Diantara Melindungi Supremasi Konstitusional Atau Transisi Menuju Juristocracy 2024More at 2024

MKRIMKRI Mahkamah Konstitusi berwenang menguji dan mengannulir undang‑undang yang dibentuk berdasarkan kehendak mayoritas guna melindungi hak dasar individu baikMahkamah Konstitusi berwenang menguji dan mengannulir undang‑undang yang dibentuk berdasarkan kehendak mayoritas guna melindungi hak dasar individu baik

JURIS STANDARISASI BENTUK PRODUK HUKUM SEBAGAI TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PADA PERKARA PENGUJIAN UNDANG UNDANG OMNIBUS Standardisasi Regulasi Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi pada P 2024More at 2024

MKRIMKRI Penelitian ini berkontribusi kepada addressat putusan MK, yaitu terkait dengan pilihan bentuk legislasi yang tepat untuk menindaklanjuti putusan PUU omnibus.Penelitian ini berkontribusi kepada addressat putusan MK, yaitu terkait dengan pilihan bentuk legislasi yang tepat untuk menindaklanjuti putusan PUU omnibus.

JURIS Kritik Terhadap Epistemologi Fikih Murtad 2016More at 2016

UINUIN Tulisan ini berisi kritik terhadap fikih murtad yang menggolongkan tindakan kemurtadan sebagai kejahatan pidana sehingga dihukum mati. Pembacaan ulangTulisan ini berisi kritik terhadap fikih murtad yang menggolongkan tindakan kemurtadan sebagai kejahatan pidana sehingga dihukum mati. Pembacaan ulang

JURIS Tafsir atas Hukum Murtad dalam Islam 2015More at 2015

UINUIN Ada ulama yang mengkriminalkan orang murtad dengan merujuk pada sebuah Hadis, tetapi ada juga ulama yang menolak memiliki bukti Hadis tersebut. PengertianAda ulama yang mengkriminalkan orang murtad dengan merujuk pada sebuah Hadis, tetapi ada juga ulama yang menolak memiliki bukti Hadis tersebut. Pengertian

Useful /

JURIS Fenomena Desain Batik Surakarta Dan Yogyakarta 2026More at 2026

ISI SURAKARTAISI SURAKARTA Desain batik Surakarta dan Yogyakarta dipengaruhi oleh enam dimensi utama. estetika, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi. Agar desain batikDesain batik Surakarta dan Yogyakarta dipengaruhi oleh enam dimensi utama. estetika, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi. Agar desain batik

JURIS Perpaduan Syariah dan Budaya dalam Resolusi Konflik 2016More at 2016

UINUIN Konflik dalam masyarakat harmonis dapat muncul akibat perbedaan penafsiran syariat terhadap rumah ibadah dan keragaman. Resolusi konflik pembangunan aulaKonflik dalam masyarakat harmonis dapat muncul akibat perbedaan penafsiran syariat terhadap rumah ibadah dan keragaman. Resolusi konflik pembangunan aula

JURIS Nasab dalam Perspektif Tafsir Ahkam 2016More at 2016

UINUIN Dari kalangan empat mazhab, Imam Abu Hanifah pendiri mazhab Hanafi yang paling shârih menegaskan sahnya status anak zina dinasabkan pada bapak biologisnyaDari kalangan empat mazhab, Imam Abu Hanifah pendiri mazhab Hanafi yang paling shârih menegaskan sahnya status anak zina dinasabkan pada bapak biologisnya

JURIS Refleksi Teori Kritis Jurgen Habermas atas Konsesus Simbolik Perda Syariah 2016More at 2016

UINUIN Ia percaya bahwa kekuasaan negara yang menjangkau hingga sendi-sendi kehidupan sehari-hari tidak serta-merta membungkam kekritisan warga. Pasar ekonomiIa percaya bahwa kekuasaan negara yang menjangkau hingga sendi-sendi kehidupan sehari-hari tidak serta-merta membungkam kekritisan warga. Pasar ekonomi

ads-block-test