UNUSIAUNUSIA
AL WASATH Jurnal Ilmu HukumAL WASATH Jurnal Ilmu HukumArtikel ini mendiskusikan tentang kemungkinan kecerdasan artifisial menggantikan peran sarjana hukum dalam lingkup institusi, korporasi dan komunitas. Apa peluang dan tantangan pengembangan kecerdasan artifisial dalam membantu masyarakat menyelesaikan persoalan hukum yang sebelumnya banyak dikerjakan oleh sarjana hukum?.
Perkembangan kecerdasan artifisial memungkin menggantikan posisi sarjana hukum.Di masa depan, peluang kerja para sarjana hukum kian menipis, dengan banyaknya efisiensi dan efektivitas yang lebih dijanjikan oleh mesin.Namun mempersiapkan supaya tidak banyak orang terluka karena kemajuan teknologi perlu disikapi dengan bijak.Berangkat hukum, mulai dari perizinan, pelindungan data pribadi, keamanan dan kepatuhan yang lain perlu diperhatikan bagi perusahaan teknologi.
Pengembangan kecerdasan artifisial perlu diimbangi dengan kepatuhan hukum yang ketat, termasuk perizinan, pelindungan data pribadi, dan keamanan siber. Selain itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang dampak kecerdasan artifisial terhadap pekerjaan sarjana hukum dan bagaimana cara mengintegrasikan kecerdasan artifisial dengan pekerjaan hukum. Dengan demikian, dapat dihindari kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi dalam pengembangan dan penggunaan kecerdasan artifisial di bidang hukum.
| File size | 386.08 KB |
| Pages | 13 |
| DMCA | Report |
Related /
APPIHIAPPIHI Sebuah negara dalam usahanya untuk mensejahterakan rakyat memerlukan biaya yang tidak sedikit. Untuk itu diperlukan sumber daya keuangan untuk membiayaiSebuah negara dalam usahanya untuk mensejahterakan rakyat memerlukan biaya yang tidak sedikit. Untuk itu diperlukan sumber daya keuangan untuk membiayai
UNIGRESUNIGRES Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang melibatkan wawancara mendalam dengan aparat penegak hukum, penyintas kekerasanPenelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang melibatkan wawancara mendalam dengan aparat penegak hukum, penyintas kekerasan
APPIHIAPPIHI Hambatan utama terletak pada konsumen yang sering kali mengetahui bahaya kosmetik ilegal, tetapi tetap membelinya. BBPOM Gorontalo melaksanakan perlindunganHambatan utama terletak pada konsumen yang sering kali mengetahui bahaya kosmetik ilegal, tetapi tetap membelinya. BBPOM Gorontalo melaksanakan perlindungan
APPIHIAPPIHI Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji pertimbangan hukum hakim mengenai penerapan pembuktian sederhana dalam Putusan Nomor 20/Pdt. Sus-Pailit/2022/PN.Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji pertimbangan hukum hakim mengenai penerapan pembuktian sederhana dalam Putusan Nomor 20/Pdt. Sus-Pailit/2022/PN.
HK PUBLISHINGHK PUBLISHING Berlandaskan teori klasik Max Weber dan Émile Durkheim serta pemikiran hukum progresif Soerjono Soekanto dan Satjipto Rahardjo, penelitian ini menegaskanBerlandaskan teori klasik Max Weber dan Émile Durkheim serta pemikiran hukum progresif Soerjono Soekanto dan Satjipto Rahardjo, penelitian ini menegaskan
APPIHIAPPIHI Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kepustakaan, yang mengandalkan kajian terhadap peraturan perundang-undangan,Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kepustakaan, yang mengandalkan kajian terhadap peraturan perundang-undangan,
UNUSIAUNUSIA Dengan mengkaji dokumen Laporan Penyelesaian Sengketa dan Putusan mediasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kota Bekasi atas kasus tersebut menggunakan pendekatanDengan mengkaji dokumen Laporan Penyelesaian Sengketa dan Putusan mediasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kota Bekasi atas kasus tersebut menggunakan pendekatan
AKABAAKABA Secara garis besar terdapat empat dampak putusan tersebut antara lain, adanya kepastian hukum, tertutupnya peluang pengujian kembali, pemerintah harusSecara garis besar terdapat empat dampak putusan tersebut antara lain, adanya kepastian hukum, tertutupnya peluang pengujian kembali, pemerintah harus
Useful /
POLTEKPELSULUTPOLTEKPELSULUT BPSDM melalui PPSDMPL perlu untuk membuat peta kompetensi diklat Pelayaran dalam format KKNI sesuai Perpres No. 8 Thn 2012 tgl 12 Jan 2012 tentang DeskripsiBPSDM melalui PPSDMPL perlu untuk membuat peta kompetensi diklat Pelayaran dalam format KKNI sesuai Perpres No. 8 Thn 2012 tgl 12 Jan 2012 tentang Deskripsi
HK PUBLISHINGHK PUBLISHING Upaya yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah, termasuk penyederhanaan struktur organisasi, koordinasi dengan instansi pusat, dan alokasi anggaran,Upaya yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah, termasuk penyederhanaan struktur organisasi, koordinasi dengan instansi pusat, dan alokasi anggaran,
POLTEKPELSULUTPOLTEKPELSULUT Pipa evaporator tertutup bunga es karena pintu sering dibuka, menghambat penyerapan panas. Ketidakcukupan spare parts disebabkan pencatatan dan pengajuanPipa evaporator tertutup bunga es karena pintu sering dibuka, menghambat penyerapan panas. Ketidakcukupan spare parts disebabkan pencatatan dan pengajuan
AKABAAKABA Bentuk penyelesaian konflik norma adalah dengan menggunakan asas preferensi. Penyelesaian sengketa konsumen melalui arbitrase diatur dalam Undang-UndangBentuk penyelesaian konflik norma adalah dengan menggunakan asas preferensi. Penyelesaian sengketa konsumen melalui arbitrase diatur dalam Undang-Undang