Publisher

ADPEBIADPEBI

Journal International Journal of Law Policy and GovernanceInternational Journal of Law Policy and Governance Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mempelajari proses kebijakan publik satu desa satu produk dengan membandingkan skema OTOP Thailand dan OVOP Jepang. Model Multiple Stream digunakan untuk menganalisis identifikasi masalah dan penentuan agenda, bagian pertama dari proses kebijakan publik. Untuk menganalisis bagian kedua kebijakan publik, yaitu formulasi kebijakan, digunakan model Iron Triangle. Ada dua jenis pendekatan implementasi kebijakan publik, yaitu Bottom-up dan Top-down. Kedua pendekatan ini digunakan untuk menganalisis implementasi kebijakan. Temuan pertama dari analisis komparatif ini adalah krisis keuangan 1997 adalah masalah yang jelas untuk OTOP, sedangkan stagnasi ekonomi Prefektur Oita adalah penyebab utama penentuan agenda untuk OVOP. Dalam proses formulasi kebijakan, OTOP Thailand dibentuk oleh segitiga besi karena Thaksin dan partai TRT memenangkan pemilihan dan memainkan peran utama dalam koordinasi mekanisme segitiga besi. Di sisi lain, OVOP hanya didukung oleh Hiramatsu tanpa terikat dengan segitiga besi. OTOP menggunakan pendekatan Top-down untuk implementasi kebijakan, sedangkan OVOP menggunakan pendekatan Bottom-up. Berdasarkan hasil analisis komparatif, Myanmar dapat belajar dari inisiatif skema satu desa satu produk mereka untuk masa depan.

Conclusion

Penelitian ini mencoba untuk memahami efektivitas gerakan satu desa satu produk di negara berkembang dan negara maju dengan membandingkan OTOP Thailand dan OVOP Jepang.Selain itu, penelitian ini mengekstrak beberapa pelajaran berharga untuk Myanmar yang harus mengadopsi prinsip OVOP yang sesuai dengan situasi komunitas lokal.Studi komparatif ini terutama berfokus pada proses kebijakan publik, yaitu identifikasi masalah, formulasi kebijakan, dan implementasi kebijakan dengan menggunakan model Multiple Stream, Iron Triangle, dan dua pendekatan implementasi kebijakan.Setelah analisis komparatif, beberapa rekomendasi berharga diekstrak untuk pengusaha OVOP lokal dan pemerintah untuk membuat kebijakan OVOP yang efektif di Myanmar.Pertama, pengusaha lokal harus memahami prinsip-prinsip OVOP, terutama dalam skema pengembangan sumber daya manusia, bukan hanya skema pengembangan produk baru.Pertama, pengusaha harus mengeksplorasi konteks lokal dan kemudian menguji pasar internasional.Adopsi produk asing secara mutlak bukanlah tema utama gerakan OVOP, dan menghindari selera global juga bukan ide yang baik untuk gerakan OVOP.Konsep utama gerakan OVOP adalah menyeimbangkan identitas lokal dan selera global.Kedua, pengusaha lokal harus menciptakan jaringan bisnis yang dapat bertukar pengetahuan teknologi dan pengalaman.Di Myanmar, Myanmar Business Executives dan Myanmar Women Entrepreneur Association mengambil tanggung jawab ini.Akhirnya, tetapi bukan tugas terakhir, pengusaha lokal harus mengisi kompetensi mereka untuk mengadopsi kondisi pasar global yang berubah dengan cepat sambil mempertahankan identitas lokal.Pertama, dan hal yang paling penting untuk gerakan OVOP adalah stabilitas politik.Urusan politik Myanmar terpengaruh oleh berbagai situasi sejak 2021.Rekomendasi ini ditujukan untuk pemerintah yang memperoleh kepercayaan publik tanpa penegakan.Pemerintah yang terpilih dari sipil harus mempertimbangkan skema OVOP untuk agenda kebijakan ekonomi Myanmar di masa depan.Pemerintah harus mempromosikan infrastruktur yang diperlukan untuk gerakan OVOP, terutama dalam skema pengembangan sumber daya manusia.Di antara berbagai tugas pemerintah, pemerintah harus mendirikan kementerian baru untuk pengembangan UMKM yang selaras dengan inisiatif OVOP melalui mekanisme birokrasi pemerintah yang efektif dan efisien.Setelah fondasi skema OVOP dikembangkan dengan baik, pemerintah harus mengubah pendekatan implementasi kebijakan dari Top-down menjadi Bottom-up.Selain itu, pemerintah tidak perlu membatasi skema OVOP dengan produk berwujud, perlu diperluas ke yang tidak berwujud seperti daya tarik wisata, sumber daya alam, dan warisan budaya, dan lain-lain.Akhirnya, pemerintah harus mendorong skema penelitian dan pengembangan untuk inisiatif OVOP di Myanmar.Hal terpenting untuk inisiatif skema OVOP di Myanmar adalah stabilitas politik dan keterlibatan publik dalam mekanisme birokrasi pemerintah.

Future Research

Saran penelitian lanjutan yang baru berdasarkan latar belakang, metode, hasil, keterbatasan, dan bagian saran penelitian lanjutan dalam artikel ini adalah:. . 1. Menganalisis dampak kebijakan OVOP dan OTOP terhadap pengembangan UMKM di Myanmar, dengan fokus pada aspek-aspek seperti inovasi produk, pengembangan sumber daya manusia, dan akses pasar.. . 2. Meneliti peran pemerintah dalam mendukung dan memfasilitasi gerakan OVOP di Myanmar, termasuk dalam hal pengembangan infrastruktur, regulasi, dan promosi produk lokal.. . 3. Mengeksplorasi potensi kolaborasi antara pengusaha lokal dan pemerintah dalam mengembangkan skema OVOP yang berkelanjutan dan inklusif, dengan mempertimbangkan tantangan-tantangan seperti keterbatasan sumber daya dan perubahan politik.

Metadata

File size	225.58 KB
Pages	9
DMCA	Report