ISHAISHA
LEGAL BRIEFLEGAL BRIEFThis study examines the legal protection perceived by the people of Medan City regarding the installation of electricity poles, with a focus on the company responsible for installing them, namely the State Electricity Company (PLN). The background of this research is based on the limited public knowledge of legal provisions governing both corporate and state authority, as well as the inconsistency between electricity infrastructure development and citizens land rights and safety guarantees. These conditions often lead to problems such as land disputes or disturbances caused by electricity poles located on privately owned property. The purpose of this study is to analyze the forms of legal protection regulated under Law Number 30 of 2009 on Electricity and to identify the obstacles and solutions in its implementation in Medan City. This research uses an empirical juridical approach with a case study method, involving the analysis of legal documents, interviews with residents to examine the reality of legal protection, interviews with company representatives to understand the actual mechanisms for pole installation and the protection measures applied, and direct field observations at pole installation sites. The results of the study indicate that the reality of legal protection for residents remains relatively weak, particularly in the processes of permit management and the fulfillment of compensation. This is reflected in cases involving PLN that have generated public complaints regarding a lack of transparency and limited public participation. The study concludes that there is a need to educate the community to participate more actively and to improve their understanding of legal protection as consumers, as well as to recognize the gap between regulatory frameworks and their practical implementation in providing legal protection.
The study concludes that legal protection for the community regarding electricity pole installation, as regulated by Law Number 30 of 2009, is not yet optimal in Medan City.Existing regulations often deviate from field realities, leading to violations of community rights and potential conflicts.Effective legal protection requires increased public awareness, improved company socialization, and active government supervision to ensure alignment between legal provisions and practical implementation.
Further research should investigate the effectiveness of current dispute resolution mechanisms for conflicts arising from electricity pole installations, exploring alternative approaches like mediation or arbitration to provide more accessible and efficient remedies for affected communities. Additionally, a comparative study examining legal frameworks and best practices in other regions or countries could identify innovative strategies for balancing infrastructure development with community rights and environmental sustainability. Finally, research is needed to assess the impact of limited public participation in the planning and decision-making processes related to electricity infrastructure projects, and to develop strategies for enhancing community engagement and ensuring that the voices of affected residents are adequately considered. These investigations, encompassing legal, social, and environmental dimensions, will contribute to a more comprehensive understanding of the challenges and opportunities in ensuring equitable and sustainable electricity infrastructure development in Medan City and beyond, ultimately fostering a more harmonious relationship between energy providers and the communities they serve. This research should involve a broader range of stakeholders, including local government officials, community leaders, and representatives from PLN, to gather diverse perspectives and ensure the relevance and practicality of the findings.
| File size | 575.36 KB |
| Pages | 9 |
| DMCA | Report |
Related /
UMSUMS Di Indonesia, otonomi daerah memberikan kewenangan yang cukup besar kepada pemerintah daerah, termasuk dalam mengawasi pelaksanaan program CSR. Namun,Di Indonesia, otonomi daerah memberikan kewenangan yang cukup besar kepada pemerintah daerah, termasuk dalam mengawasi pelaksanaan program CSR. Namun,
BSIBSI Penerapan teknologi ini meningkatkan pemahaman dan keterampilan anggota kelompok dalam mengatasi permasalahan biaya pakan dan meningkatkan efisiensi produksi.Penerapan teknologi ini meningkatkan pemahaman dan keterampilan anggota kelompok dalam mengatasi permasalahan biaya pakan dan meningkatkan efisiensi produksi.
IAIN CURUPIAIN CURUP Temuan mengungkapkan bahwa meskipun praktik patrilineal tetap dominan, pergeseran nilai yang dapat dibedakan sedang berlangsung menuju adherence yang lebihTemuan mengungkapkan bahwa meskipun praktik patrilineal tetap dominan, pergeseran nilai yang dapat dibedakan sedang berlangsung menuju adherence yang lebih
FAPERTA UNRASFAPERTA UNRAS Mengingat pentingnya matematika untuk kemajuan akademik dan peluang karir di masa depan, keberlanjutan tantangan ini sangat terkait dengan pendekatan pengajaranMengingat pentingnya matematika untuk kemajuan akademik dan peluang karir di masa depan, keberlanjutan tantangan ini sangat terkait dengan pendekatan pengajaran
IRPIIRPI Namun, keterbatasan jumlah responden yang kecil dan pengujian hanya pada prototipe menuntut penelitian lanjutan dengan sampel lebih beragam dan implementasiNamun, keterbatasan jumlah responden yang kecil dan pengujian hanya pada prototipe menuntut penelitian lanjutan dengan sampel lebih beragam dan implementasi
ITSCIENCEITSCIENCE It is expected that the Management Study Program will recognize the importance of entrepreneurship in improving business and extend this knowledge to theIt is expected that the Management Study Program will recognize the importance of entrepreneurship in improving business and extend this knowledge to the
UMSUMS Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Hasil penelitian ini adalah peran pedoman etika dan perilaku hakim sangat diperlukan dalamTeknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Hasil penelitian ini adalah peran pedoman etika dan perilaku hakim sangat diperlukan dalam
UMMUMM Pembentukan forum tata kelola kolaboratif, dewan etik, dan alat transparansi digital menjadi langkah penting guna memperkuat tata kelola lokal yang demokratisPembentukan forum tata kelola kolaboratif, dewan etik, dan alat transparansi digital menjadi langkah penting guna memperkuat tata kelola lokal yang demokratis
Useful /
ISHAISHA Temuan menunjukkan bahwa meskipun hukum perlindungan konsumen umum memberikan dasar perlindungan, pengawasan spesifik atas aktivitas pertukaran mata uangTemuan menunjukkan bahwa meskipun hukum perlindungan konsumen umum memberikan dasar perlindungan, pengawasan spesifik atas aktivitas pertukaran mata uang
IRPIIRPI Bogor memiliki destinasi ekowisata unggulan di Indonesia yang menawarkan keasrian alam dan kemudahan akses dari Jakarta. Namun, peningkatan jumlah wisatawanBogor memiliki destinasi ekowisata unggulan di Indonesia yang menawarkan keasrian alam dan kemudahan akses dari Jakarta. Namun, peningkatan jumlah wisatawan
IRPIIRPI Penelitian ini berhasil mengelompokkan kabupaten dan kota di Indonesia berdasarkan data PDRB tahun 2024 menggunakan algoritma K-Means. Kategori SangatPenelitian ini berhasil mengelompokkan kabupaten dan kota di Indonesia berdasarkan data PDRB tahun 2024 menggunakan algoritma K-Means. Kategori Sangat
NUSAMANDIRINUSAMANDIRI Kegiatan pengabdian masyarakat ini telah berhasil meningkatkan pengetahuan mitra dan masyarakat mengenai pengelolaan sampah. Sampah yang dihasilkan dapatKegiatan pengabdian masyarakat ini telah berhasil meningkatkan pengetahuan mitra dan masyarakat mengenai pengelolaan sampah. Sampah yang dihasilkan dapat