JURNALEQUIVALENTJURNALEQUIVALENT
Equivalent: Jurnal Ilmiah Sosial TeknikEquivalent: Jurnal Ilmiah Sosial TeknikArsitektur merupakan perwujudan hasil penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni secara utuh dalam membentuk ruang dan lingkungan binaan sebagai bagian dari budaya dan peradaban manusia, pemenuhan fungsi, prinsip bangunan dan prinsip estetika serta memasukkan faktor keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan. Sebagai arsitek profesional yang merancang rencana arsitektur dan sebagai penulis, pencipta suatu karya memiliki hak atas karyanya. Untuk mendefinisikannya, pemilik hak cipta adalah pencipta sendiri sebagai pemilik hak cipta atau orang yang menerima hak pencipta, dan dapat disimpulkan bahwa pencipta karya desain secara otomatis adalah pemilik hak cipta setelah penciptaan dengan prinsip deklaratif. Faktanya adalah pelanggaran gambar online semakin meluas, namun pelaku pelanggaran gambar online selalu terbebas dari tuntutan hukum karena tidak ada aturan khusus tentang pelanggaran gambar online seperti di Indonesia.
Karya arsitektur yang menyejahterakan kehidupan manusia termasuk karya yang hak ciptanya dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta No.Karya arsitektur memiliki keunikan tersendiri yang berbeda dengan karya lainnya karena proses pembuatannya yang kompleks dan melibatkan banyak pihak.Keanehan ini juga berarti bahwa banyak ketentuan undang-undang hak cipta masih belum memenuhi persyaratan hukum untuk perlindungan hak cipta atas bangunan yang digunakan secara komersial.Menentukan siapa diantara para pihak pencipta dan siapa pemilik hak cipta merupakan salah satu masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh hak cipta.Ketika seorang arsitek berhak memperoleh perlindungan hukum dalam pelaksanaan karya arsitektur sesuai kaidah etik profesi arsitektur dan standar kinerja arsitek Indonesia.
Untuk memperkuat perlindungan hak cipta karya arsitektur di dunia maya, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai implementasi dan efektivitas Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 dalam melindungi karya arsitektur yang dimanfaatkan secara komersial. Selain itu, penting untuk mengeksplorasi cara-cara inovatif dalam mendeteksi dan mencegah pelanggaran hak cipta, serta mengembangkan strategi untuk meningkatkan kesadaran dan edukasi tentang hak cipta di kalangan arsitek dan masyarakat umum. Penelitian lanjutan juga dapat berfokus pada pengembangan sistem pendaftaran dan perlindungan hak cipta yang lebih efisien dan terintegrasi, serta mengkaji peran teknologi dalam memfasilitasi perlindungan hak cipta karya arsitektur di era digital.
| File size | 224.49 KB |
| Pages | 10 |
| DMCA | Report |
Related /
4141 Tuntunan agama dapat mencegah perceraian, meskipun tingkat perceraian masih cukup tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana konsep keluargaTuntunan agama dapat mencegah perceraian, meskipun tingkat perceraian masih cukup tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana konsep keluarga
UNIVEDUNIVED Metode pendekatan yang digunakan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif kuantitatif berupa angka-angka dan analisis statistik. Jenis penelitianMetode pendekatan yang digunakan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif kuantitatif berupa angka-angka dan analisis statistik. Jenis penelitian
UIN SGDUIN SGD Kerangka Undang-Undang Kebijakan Sosial Responsif yang diusulkan—sebagai instrumen hukum berbasis hak asasi manusia—menekankan implementasi kebijakanKerangka Undang-Undang Kebijakan Sosial Responsif yang diusulkan—sebagai instrumen hukum berbasis hak asasi manusia—menekankan implementasi kebijakan
UIN SGDUIN SGD Perlindungan hak anak, dari konsepsi hingga masa kanak-kanak, merupakan bagian integral dari pemenuhan hak asasi manusia yang harus dijamin oleh negara,Perlindungan hak anak, dari konsepsi hingga masa kanak-kanak, merupakan bagian integral dari pemenuhan hak asasi manusia yang harus dijamin oleh negara,
UTBUTB Hakim mempertimbangkan pidana sebagai pembinaan dan efek jera, serta mempertimbangkan faktor memberatkan dan meringankan. Pertanggungjawaban pidana didasarkanHakim mempertimbangkan pidana sebagai pembinaan dan efek jera, serta mempertimbangkan faktor memberatkan dan meringankan. Pertanggungjawaban pidana didasarkan
UIN SGDUIN SGD Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mekanisme penetapan dan tantangan implementasi pengakuan Masyarakat Hukum Adat Batak Toba Samosir, khususnya dalamPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji mekanisme penetapan dan tantangan implementasi pengakuan Masyarakat Hukum Adat Batak Toba Samosir, khususnya dalam
UNIVEDUNIVED Hal ini menjelaskan bahwa kenaikan beban kerja dan manajemen waktu juga akan diikuti kenaikan maupun penurunan efektivitas kerja. Berdasarkan analisisHal ini menjelaskan bahwa kenaikan beban kerja dan manajemen waktu juga akan diikuti kenaikan maupun penurunan efektivitas kerja. Berdasarkan analisis
UNIVEDUNIVED Secara bersama-sama, seluruh variabel bauran pemasaran jasa berpengaruh signifikan terhadap keputusan pengguna. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktorSecara bersama-sama, seluruh variabel bauran pemasaran jasa berpengaruh signifikan terhadap keputusan pengguna. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor
Useful /
LMULMU Pendekatan gabungan terbukti efektif dalam mendukung pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan di daerah rawa Kalimantan dengan menyeimbangkan tigaPendekatan gabungan terbukti efektif dalam mendukung pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan di daerah rawa Kalimantan dengan menyeimbangkan tiga
UIN SGDUIN SGD Sumber sekunder masyarakat setempat. Teknik pengambilan data melalui wawancara mendalam dan observasi. Temuan dari lapangan memperlihatkan penggadai masihSumber sekunder masyarakat setempat. Teknik pengambilan data melalui wawancara mendalam dan observasi. Temuan dari lapangan memperlihatkan penggadai masih
UNJUNJ Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan SNI No. 03-3241-1994. Hasil penelitian ini yaitu tahap regional yang di overlay dariMetode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan SNI No. 03-3241-1994. Hasil penelitian ini yaitu tahap regional yang di overlay dari
UTBUTB Indonesia membutuhkan kebijakan mengenai pengelolaan sampah elektronik untuk menghindari terjadinya pencemaran lingkungan hidup. Penegakan hukum pidanaIndonesia membutuhkan kebijakan mengenai pengelolaan sampah elektronik untuk menghindari terjadinya pencemaran lingkungan hidup. Penegakan hukum pidana