UNIRAYAUNIRAYA
Jurnal Panah HukumJurnal Panah HukumMalpraktik adalah praktik medis yang dilakukan secara tidak benar atau tidak sesuai dengan hukum dan standar etika kesehatan. Salah satu kasus malpraktik yang sudah diperiksa, diputus dan sidang di Pengadilan Negeri Makasar yaitu putusan nomor 441/Pid.Sus/2019/PN.Mks. Pada putusan tersebut terdakwa diduga telah melakukan malpraktik Pasal 79 huruf c Junto Pasal 51 huruf a UU RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran dan Pasal 360 ayat (1) KUHP, dimana Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa pidana 4 (empat) tahun penjara dengan denda 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah). Namun pada akhirnya hakim memutus bebas kasus tersebut. Jenis eksplorasi yang digunakan adalah mengatur pemeriksaan hukum dengan metodologi hukum, pendekatan kasus, pendekatan dekat dan metodologi ilmiah. Pengumpulan informasi dibantu dengan memanfaatkan informasi tambahan diperoleh melalui bahan pustaka termasuk dokumen halal esensial dan dokumen legal opsional. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif dimana penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode inferensial.
Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan pada putusan 1441/Pid.tentang malpraktik pelaku diputus bebas oleh hakim.Menurut penulis seharusnya pelaku dijerat Pasal 79 huruf c Jo Pasal 51 huruf a UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran dan Pasal 360 ayat (1) KUHP, karena berdasarkan dengan kronologi kejadian, bukti surat, keterangan saksi dan keterangan terdakwa dalam kasus ini telah memenuhi unsur-unsur yang ada dalam peraturan perundang-undangan tersebut.Yaitu, unsur dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagai dokter serta karena kelalaianya menyebabkan orang lain mendapat luka berat.
Berdasarkan hasil penelitian, saran-saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut: Pertama, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus malpraktik dokter. Kedua, penelitian tentang dampak putusan bebas terhadap korban malpraktik dan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan dan kompensasi yang adil kepada korban. Ketiga, penelitian tentang implementasi dan efektivitas regulasi yang ada dalam menangani kasus malpraktik dokter, serta saran-saran untuk meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pelayanan kesehatan.
| File size | 167.87 KB |
| Pages | 8 |
| DMCA | Report |
Related /
UNIPASUNIPAS Syarat-syarat perkawinan adalah Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Di dalam peralihan hak atas tanah dikenal asas nemoSyarat-syarat perkawinan adalah Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Di dalam peralihan hak atas tanah dikenal asas nemo
AKABAAKABA Dalam kehidupan sehari-hari, hukum waris Islam belum sepenuhnya diterapkan. Masyarakat lebih memprioritaskan kerukunan, musyawarah keluarga, dan adat istiadatDalam kehidupan sehari-hari, hukum waris Islam belum sepenuhnya diterapkan. Masyarakat lebih memprioritaskan kerukunan, musyawarah keluarga, dan adat istiadat
STIBASTIBA Letak persoalan yang terjadi di lapangan ialah ketika dihadapkan dua sistem kewarisan yang berbeda yakni hukum adat atau hukum Syariah. Oleh karena itu,Letak persoalan yang terjadi di lapangan ialah ketika dihadapkan dua sistem kewarisan yang berbeda yakni hukum adat atau hukum Syariah. Oleh karena itu,
UNIRAYAUNIRAYA Dalam putusan ini, terdakwa mengandalkan teori pemidanaan yang dikenal dengan teleologi pidana. Hukuman ini tidak hanya untuk membayar kejahatan yang dilakukanDalam putusan ini, terdakwa mengandalkan teori pemidanaan yang dikenal dengan teleologi pidana. Hukuman ini tidak hanya untuk membayar kejahatan yang dilakukan
UQGRESIKUQGRESIK Upaya NU di masa lalu, sekarang, dan masa depan harus tetap dinamis, terus beradaptasi dengan tantangan zaman di skala global, untuk membangun IndonesiaUpaya NU di masa lalu, sekarang, dan masa depan harus tetap dinamis, terus beradaptasi dengan tantangan zaman di skala global, untuk membangun Indonesia
PELITABANGSAPELITABANGSA Kalalah pada hakekatnya merupakan warisan yang diberikan kepada penerima waris pada saat muwarits (pemberi warisan) tidak mempunyai keturunan (walad) sehinggaKalalah pada hakekatnya merupakan warisan yang diberikan kepada penerima waris pada saat muwarits (pemberi warisan) tidak mempunyai keturunan (walad) sehingga
UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI Hal ini menjadi problem pada saat sekarang bagi kaum perempuan, seiring dengan perkembangan zaman yang sudah mulai pudar untuk mengakui keberadaan hukumHal ini menjadi problem pada saat sekarang bagi kaum perempuan, seiring dengan perkembangan zaman yang sudah mulai pudar untuk mengakui keberadaan hukum
RADEN FATAHRADEN FATAH Selain itu, pengembangan usaha minimarket belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip etika bisnis Islam, karena pelaku usaha cenderung mengutamakan keuntunganSelain itu, pengembangan usaha minimarket belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip etika bisnis Islam, karena pelaku usaha cenderung mengutamakan keuntungan
Useful /
UNIRAYAUNIRAYA Tindak pidana pembunuhan adalah perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain. Pengadilan Tinggi Pekanbaru menyidangkanTindak pidana pembunuhan adalah perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain. Pengadilan Tinggi Pekanbaru menyidangkan
PELITABANGSAPELITABANGSA Implementasi perlindungan hak ini menjadi krusial seiring dengan perkembangan digitalisasi dan meningkatnya kasus pelanggaran data pribadi. Negara memilikiImplementasi perlindungan hak ini menjadi krusial seiring dengan perkembangan digitalisasi dan meningkatnya kasus pelanggaran data pribadi. Negara memiliki
PELITABANGSAPELITABANGSA Perkawinan dapat diputuskan melalui Pengadilan maupun di luar Pengadilan, namun yang dibenarkan bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidangPerkawinan dapat diputuskan melalui Pengadilan maupun di luar Pengadilan, namun yang dibenarkan bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang
UNIRAYAUNIRAYA Yang mana bahwa terdakwa dalam putusan nomor 120/Pid. Gst dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan, sedangkang terdakwa pada putusan nomor 144/Pid.Yang mana bahwa terdakwa dalam putusan nomor 120/Pid. Gst dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan, sedangkang terdakwa pada putusan nomor 144/Pid.