UNIRAYAUNIRAYA
Jurnal Panah HukumJurnal Panah HukumPenganiayaan merupakan tindakan kejahatan yang bertujuan menyakiti, melukai, bahkan membunuh seseorang. Salah satu kasus penganiayaan yang berujung pada kematian adalah putusan nomor 373/Pid.B/2020/PN.Pdg. Dalam putusan ini, pelaku dihukum 4 tahun 6 bulan penjara dengan dakwaan alternatif Pasal 351 ayat (3) KUHP. Penelitian ini bersifat normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan analitis. Data diperoleh dari sumber sekunder seperti bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis dilakukan secara deskriptif dan kesimpulan ditarik dengan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat alat bukti dan barang bukti yang sah serta memenuhi syarat Pasal 183 KUHAP untuk membuktikan kesalahan pelaku, penjatuhan hukuman berdasarkan Pasal 351 ayat (3) KUHP tidak tepat. Pelaku sebenarnya melakukan tindakan pembelaan diri dalam keadaan darurat dan guncangan jiwa akibat serangan korban sebelumnya. Oleh karena itu, penghapusan pidana sesuai Pasal 49 ayat (2) KUHP lebih sesuai, karena tindakan pembelaan pelaku, meskipun mengakibatkan kematian, dapat dianggap sebagai alasan pemaaf yang menghapus unsur kesalahan dalam perbuatannya.
Berdasarkan pembahasan, maka berdasarkan temuan penelitian dan kesimpulan bahwa pelaku dalam permasalahan tersebut pembuktian dengan dihadirkan nya beberapa alat bukti yang sah serta barang bukti dan telah memenuhi ketentuan minimum pembuktian dalam Pasal 183 KUHAP, menurut penulis penjatuhan putusan Hakim terhadap pelaku dengan dakwaan alternatif Penuntut Umum yaitu Pasal 351 ayat (3) KUHP, tidak tepat.Jika dilihat dari fakta hukum yang sebenarnya, pelaku memang terbukti melakukan tindak pidana, akan tetapi tindakan pelaku dilakukan dalam rangka membela diri dalam keadaan darurat dan perasaan guncangan jiwa dari serangan yang dilakukan oleh korban sebelumnya.Jadi pidana terhadap pelaku diterapkan sesuai ketentuan dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP sebagai alasan pemaaf yang meniadakan unsur kesalahan (schuld) dalam diri pelaku, sekalipun tindakan pembelaan yang dilakukan pelaku merupakan tindak pidana yang mengakibatkan matinya orang.
Untuk penelitian lanjutan, disarankan untuk melakukan analisis lebih mendalam tentang penerapan Pasal 49 ayat (2) KUHP dalam kasus-kasus pembelaan diri yang melampaui batas. Penelitian ini dapat mengeksplorasi bagaimana hakim menerapkan alasan pemaaf dalam kasus-kasus serupa dan apakah ada interpretasi yang berbeda di antara hakim-hakim yang berbeda. Selain itu, penelitian juga dapat menyelidiki apakah ada faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi keputusan hakim dalam menerapkan Pasal 49 ayat (2) KUHP, seperti tingkat kekerasan yang digunakan dalam pembelaan diri atau konteks sosial dan budaya di mana kasus tersebut terjadi. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih komprehensif tentang penerapan Pasal 49 ayat (2) KUHP dalam kasus-kasus pembelaan diri yang melampaui batas dan membantu mengembangkan pedoman yang lebih jelas bagi hakim dalam memutuskan kasus-kasus serupa di masa depan.
| File size | 116.22 KB |
| Pages | 8 |
| DMCA | Report |
Related /
UNIRAYAUNIRAYA Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, pertimbangan hakim dalam Putusan pemidanaan pengawasan terhadap anak yaitu pertimbangan secara yuridis yakniBerdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, pertimbangan hakim dalam Putusan pemidanaan pengawasan terhadap anak yaitu pertimbangan secara yuridis yakni
DINASTIRESDINASTIRES Faktor-faktor yang berkontribusi meliputi urbanisasi, pewarisan tanah oleh ahli waris yang tinggal jauh, dan perubahan pekerjaan pemilik tanah. Kedua,Faktor-faktor yang berkontribusi meliputi urbanisasi, pewarisan tanah oleh ahli waris yang tinggal jauh, dan perubahan pekerjaan pemilik tanah. Kedua,
PUBMEDIAPUBMEDIA Istri dari cucu pewaris tidak memiliki kedudukan sebagai ahli waris dalam sistem hukum waris Islam di Indonesia karena tidak terdapat hubungan nasab maupunIstri dari cucu pewaris tidak memiliki kedudukan sebagai ahli waris dalam sistem hukum waris Islam di Indonesia karena tidak terdapat hubungan nasab maupun
UCYUCY Sengketa yang terjadi antara PT. Toyota Astra Financial Service dengan Iqya Farizal bukan merupakan sengketa konsumen, melainkan sengketa wanprestasi karenaSengketa yang terjadi antara PT. Toyota Astra Financial Service dengan Iqya Farizal bukan merupakan sengketa konsumen, melainkan sengketa wanprestasi karena
UNESAUNESA Hasil penelitian terkait penentuan alasan pemutusan hubungan kerja tepat, namun dalam memutuskan kompensasi, Hakim tidak memberikan Upah Proses sesuaiHasil penelitian terkait penentuan alasan pemutusan hubungan kerja tepat, namun dalam memutuskan kompensasi, Hakim tidak memberikan Upah Proses sesuai
UNESAUNESA Setelah bekerja selama 10 tahun, Hadiyansyah dipecat oleh PT Yuasa Battery Indonesia dengan alasan rasionalisasi perusahaan akibat pandemi Covid-19, tetapiSetelah bekerja selama 10 tahun, Hadiyansyah dipecat oleh PT Yuasa Battery Indonesia dengan alasan rasionalisasi perusahaan akibat pandemi Covid-19, tetapi
UNIRAYAUNIRAYA Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan Peraturan Perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan analitis.Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan Peraturan Perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan analitis.
UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI Namun, terdapat hambatan seperti anak yang kabur dari rumah singgah karena tekanan mental dan kebutuhan hidup, anggaran pemerintah yang belum cukup menyalurkanNamun, terdapat hambatan seperti anak yang kabur dari rumah singgah karena tekanan mental dan kebutuhan hidup, anggaran pemerintah yang belum cukup menyalurkan
Useful /
DINASTIRESDINASTIRES Hal ini jelas terlihat dalam Surat Edaran Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) Nomor 12, Seri Tahun 2018, berjudul Pedoman Penerbitan Obligasi Hijau di bawahHal ini jelas terlihat dalam Surat Edaran Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) Nomor 12, Seri Tahun 2018, berjudul Pedoman Penerbitan Obligasi Hijau di bawah
DINASTIRESDINASTIRES Pengusaha rumah potong hewan di Kota Binjai masih memiliki pemahaman hukum yang rendah mengenai persyaratan sertifikasi halal sesuai dengan Undang-UndangPengusaha rumah potong hewan di Kota Binjai masih memiliki pemahaman hukum yang rendah mengenai persyaratan sertifikasi halal sesuai dengan Undang-Undang
DINASTIRESDINASTIRES Artikel ini menunjukkan bahwa data dan algoritma dapat diklasifikasikan sebagai fasilitas esensial yang memerlukan berbagi akses di bawah Pasal 25 Undang-UndangArtikel ini menunjukkan bahwa data dan algoritma dapat diklasifikasikan sebagai fasilitas esensial yang memerlukan berbagi akses di bawah Pasal 25 Undang-Undang
UNIRAYAUNIRAYA Namun, penulis juga berpendapat bahwa hakim tidak terlalu menelusuri asal-usul narkotika yang dihadirkan jaksa penuntut umum dalam persidangan, yang apaNamun, penulis juga berpendapat bahwa hakim tidak terlalu menelusuri asal-usul narkotika yang dihadirkan jaksa penuntut umum dalam persidangan, yang apa