Publisher

UNAIM WAMENAUNAIM WAMENA

Journal Jurnal HonaiJurnal Honai Abstract

Citra buruk tata kelola pemerintahan yang ditandai dengan praktik-praktik seperti Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) telah membawa kita pada suatu periode dalam sejarah politik Indonesia yang diwarnai dengan semangat reformasi. Salah satu isu sentral yang muncul dari gerakan reformasi ini adalah gagasan Good dan Clean Government. Penelitian ini menggunakan teori good and clean government dari Sedarmayanti. Terdapat empat aspek yaitu: transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan supremasi hukum. Hasil penelitian menunjukan bahwa perbandingan transparansi pada Pemerintah Kota Cimahi Dan PEMDA Kabupaten Bandung Barat adalah sama-sama transparan terhadap publik dan masyarakat umum, Perbandingan akuntabilitas pada Pemerintah Kota Cimahi Dan PEMDA Kabupaten Bandung Barat adalah sama-sama memberi pertanggungjawaban yang jelas atas segala aktivitas pemerintahan yang dilakukan di kedua daerah, Perbandingan partisipasi masyarakat Pemerintah Kota Cimahi Dan PEMDA Kabupaten Bandung Barat adalah terdapat sedikit perbedaan dari jumlah persenan partisipan masyarakat yang sadar akan pentingnya berdemokrasi di kedua daerah lewat pemilu, dan Perbandingan supremasi hukum pada Pemerintah Kota Cimahi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat sama-sama memiliki kasus korupsi yang terjadi di kedua daerah, menandakan masih lemahnya supremasi hukum di Pemerintah Kota Cimahi Dan PEMDA Kabupaten Bandung Barat.

Conclusion

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa perbandingan aspek transparansi pada Pemerintah Kota Cimahi Dan PEMDA Kabupaten Bandung Barat adalah sama-sama transparan terhadap publik dan masyarakat umum.Perbandingan aspek akuntabilitas pada Pemerintah Kota Cimahi Dan PEMDA Kabupaten Bandung Barat adalah sama-sama memberi pertanggungjawaban yang jelas atas segala aktivitas pemerintahan yang dilakukan di kedua daerah.Perbandingan dalam aspek partisipasi masyarakat Pemerintah Kota Cimahi Dan PEMDA Kabupaten Bandung Barat adalah terdapat sedikit perbedaan dari jumlah persenan partisipan masyarakat yang sadar akan pentingnya berdemokrasi di kedua daerah lewat pemilu.Perbandingan dalam aspek supremasi hukum pada Pemerintah Kota Cimahi Dan PEMDA Kabupaten Bandung Barat sama-samamemiliki kasus korupsi yang terjadi di kedua daerah, menandakan masih lemahnya supremasi hukum di Pemerintah Kota Cimahi Dan PEMDA Kabupaten Bandung Barat.

Future Research

Berdasarkan temuan penelitian ini, terdapat beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dikembangkan. Pertama, penelitian selanjutnya dapat mengkaji lebih dalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemerintahan, dengan fokus pada peran teknologi informasi dan media sosial dalam meningkatkan kesadaran dan keterlibatan warga. Kedua, penelitian dapat dilakukan untuk mengeksplorasi efektivitas berbagai model pengawasan eksternal, seperti audit publik independen dan lembaga ombudsman, dalam meningkatkan akuntabilitas dan mencegah korupsi di pemerintahan daerah. Ketiga, penelitian dapat difokuskan pada pengembangan indikator kinerja yang lebih komprehensif untuk mengukur kualitas good governance, dengan mempertimbangkan aspek-aspek seperti kepuasan masyarakat, efisiensi pelayanan publik, dan keberlanjutan pembangunan. Pengembangan indikator ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai kinerja pemerintahan daerah dan menjadi dasar bagi perumusan kebijakan yang lebih efektif dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.

References

1. PERBANDINGAN PENERAPAN CLEAN GOVERNMENT ANTARA PEMERINTAH KOTA CIMAHI DENGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN... doi.org/10.61578/honai.vol4.no1.art1PERBANDINGAN PENERAPAN CLEAN GOVERNMENT ANTARA PEMERINTAH KOTA CIMAHI DENGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN doi 10 61578 honai vol4 no1 art1

Metadata

File size	364.68 KB
Pages	5
DMCA	Report