USUUSU
Langgas: Jurnal Studi PembangunanLanggas: Jurnal Studi PembangunanBadan Penyeleggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan sebagai asuransi perlindungan sosial seluruh pekerja di Indonesia memiliki lima produk utama. Setiap produk BPJS Ketenagakerjaan memiliki manfaat dan keuntungan bagi pesertanya. Tujuan dari penelitian ini peneliti ingin mengetahui dan menganalisis bagaimana Konsep Negara Kesejahteraan sejalan dengan BPJS Ketenagakerjaan di Indonesia, pertanyaan apakah pelaksanaannya sudah sesuai dengan prinsip perlindungan yang terdapat pada konsep Negara Kesejahteraan, meskipun Indonesia bukan penganut paham Negara Kesejahteraan. Metode Penelitian ini bersifat kualitatif yaitu dengan cara mendeskripsikan serta menganalisis data yang telah diperoleh melalui teknik pengumpulan data wawancara dan studi pustaka, selanjutnya dijabarkan dalam bentuk penjelasan secara detail dan sistematis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan tipologi Negara Kesejahteraan yang di rumuskan oleh Titmus sesuai dengan fasilitasi manfaat yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan diwujudkaan dengan manfaat jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan hari tua yang memberikan manfaat perlindungan kepada pekerja ketika tidak bisa menjalankan pekerjaan saat sakit, memberikan santunan dan beasiswa kepada keluarga yang kehilangan sumber mata pencahariannya dan beberapa manfaat lainya.
BPJS Ketenagakerjaan, sebagai penyelenggara jaminan sosial bagi seluruh pekerja di Indonesia, memiliki lima program utama yang memberikan perlindungan.Program-program ini selaras dengan konsep Negara Kesejahteraan, khususnya dalam prinsip perlindungan, meskipun Indonesia tidak secara formal menganut paham tersebut.Implementasi BPJS Ketenagakerjaan, dengan manfaat seperti jaminan kematian, kecelakaan kerja, dan hari tua, memberikan perlindungan bagi pekerja dan keluarganya.
Berdasarkan penelitian ini, terdapat beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dikembangkan. Pertama, perlu dilakukan studi komparatif antara program BPJS Ketenagakerjaan dengan sistem jaminan sosial di negara-negara yang menganut konsep Negara Kesejahteraan untuk mengidentifikasi praktik terbaik dan potensi adaptasi. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada analisis dampak program BPJS Ketenagakerjaan terhadap peningkatan kesejahteraan pekerja dan keluarganya, dengan mempertimbangkan faktor-faktor sosio-ekonomi dan demografis. Ketiga, penting untuk meneliti efektivitas sistem pengawasan dan evaluasi BPJS Ketenagakerjaan dalam memastikan kualitas pelayanan dan pengelolaan dana yang transparan dan akuntabel, serta mengidentifikasi peluang perbaikan untuk meningkatkan kepuasan peserta. Dengan demikian, penelitian lanjutan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan sistem jaminan sosial yang berkelanjutan dan inklusif di Indonesia.
| File size | 331.3 KB |
| Pages | 9 |
| DMCA | Report |
Related /
UEUUEU Negara Indonesia dalah negara hukum bukan negara kekuasaan belaka (machtstaat). Jika Jaksa tidak mengimplementasikan asas kecermatan maka tidak mengindahkanNegara Indonesia dalah negara hukum bukan negara kekuasaan belaka (machtstaat). Jika Jaksa tidak mengimplementasikan asas kecermatan maka tidak mengindahkan
UntikaUntika Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian norma Qanun Jinayat Aceh serta potensi disharmoninya dengan prinsip HAM sebagaimana diatur dalamPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian norma Qanun Jinayat Aceh serta potensi disharmoninya dengan prinsip HAM sebagaimana diatur dalam
UM SURABAYAUM SURABAYA Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa demokrasi dalam politik Islam memiliki ruang legitimasi yang luas, baik melalui pendekatan integratif (Qardhawi)Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa demokrasi dalam politik Islam memiliki ruang legitimasi yang luas, baik melalui pendekatan integratif (Qardhawi)
DINASTIRESDINASTIRES Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pengecualian kerugian PT Daya Anagata Nusantara (PT Danantara) dari kategori kerugian negara berdasarkan landasan hukumHasil penelitian menyimpulkan bahwa pengecualian kerugian PT Daya Anagata Nusantara (PT Danantara) dari kategori kerugian negara berdasarkan landasan hukum
UNKRISWINAUNKRISWINA Peneliti memperoleh suatu kesimpulan bahwa Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan PeninjauanPeneliti memperoleh suatu kesimpulan bahwa Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan
UMMUMM Peraturan daerah berfungsi sebagai alat strategis untuk mencapai tujuan desentralisasi, mendorong otonomi yang lebih besar dengan memberdayakan daerahPeraturan daerah berfungsi sebagai alat strategis untuk mencapai tujuan desentralisasi, mendorong otonomi yang lebih besar dengan memberdayakan daerah
UMPOUMPO Indikator pendidikan dalam jangka pendek berakibat negatif karena biaya yang dikeluarkan mengurangi tingkat kesejahteraan, tetapi dalam jangka panjangIndikator pendidikan dalam jangka pendek berakibat negatif karena biaya yang dikeluarkan mengurangi tingkat kesejahteraan, tetapi dalam jangka panjang
UMPOUMPO Namun pada penyandang disabilitas intelektual ringan, terdapat kemampuan yang dapat dididik menjadi tenaga kerja semi-skilled dengan sedikit pengawasan.Namun pada penyandang disabilitas intelektual ringan, terdapat kemampuan yang dapat dididik menjadi tenaga kerja semi-skilled dengan sedikit pengawasan.
Useful /
UEUUEU Politik hukum nasional merupakan instrumen strategis dalam sistem hukum Indonesia. Sebagai kebijakan dasar di bidang hukum, politik hukum berfungsi untukPolitik hukum nasional merupakan instrumen strategis dalam sistem hukum Indonesia. Sebagai kebijakan dasar di bidang hukum, politik hukum berfungsi untuk
UEUUEU Kondotel, yang merupakan perpaduan antara kondominium dan hotel, menimbulkan sejumlah persoalan karena belum diatur secara spesifik dalam kerangka HukumKondotel, yang merupakan perpaduan antara kondominium dan hotel, menimbulkan sejumlah persoalan karena belum diatur secara spesifik dalam kerangka Hukum
UMMUMM Analisis menunjukkan bahwa di negara-negara yang diteliti, penundaan pemilihan umum dapat terjadi dalam keadaan darurat atau ketika negara dalam bahaya.Analisis menunjukkan bahwa di negara-negara yang diteliti, penundaan pemilihan umum dapat terjadi dalam keadaan darurat atau ketika negara dalam bahaya.
UMMUMM Di Indonesia diadopsi pendekatan birokratis yang bersifat formal, administratif, serta berbasis sosial dan komunitas. Indonesia mengatur secara khususDi Indonesia diadopsi pendekatan birokratis yang bersifat formal, administratif, serta berbasis sosial dan komunitas. Indonesia mengatur secara khusus