USUUSU
Langgas: Jurnal Studi PembangunanLanggas: Jurnal Studi PembangunanBadan Penyeleggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan sebagai asuransi perlindungan sosial seluruh pekerja di Indonesia memiliki lima produk utama. Setiap produk BPJS Ketenagakerjaan memiliki manfaat dan keuntungan bagi pesertanya. Tujuan dari penelitian ini peneliti ingin mengetahui dan menganalisis bagaimana Konsep Negara Kesejahteraan sejalan dengan BPJS Ketenagakerjaan di Indonesia, pertanyaan apakah pelaksanaannya sudah sesuai dengan prinsip perlindungan yang terdapat pada konsep Negara Kesejahteraan, meskipun Indonesia bukan penganut paham Negara Kesejahteraan. Metode Penelitian ini bersifat kualitatif yaitu dengan cara mendeskripsikan serta menganalisis data yang telah diperoleh melalui teknik pengumpulan data wawancara dan studi pustaka, selanjutnya dijabarkan dalam bentuk penjelasan secara detail dan sistematis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan tipologi Negara Kesejahteraan yang di rumuskan oleh Titmus sesuai dengan fasilitasi manfaat yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan diwujudkaan dengan manfaat jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan hari tua yang memberikan manfaat perlindungan kepada pekerja ketika tidak bisa menjalankan pekerjaan saat sakit, memberikan santunan dan beasiswa kepada keluarga yang kehilangan sumber mata pencahariannya dan beberapa manfaat lainya.
BPJS Ketenagakerjaan, sebagai penyelenggara jaminan sosial bagi seluruh pekerja di Indonesia, memiliki lima program utama yang memberikan perlindungan.Program-program ini selaras dengan konsep Negara Kesejahteraan, khususnya dalam prinsip perlindungan, meskipun Indonesia tidak secara formal menganut paham tersebut.Implementasi BPJS Ketenagakerjaan, dengan manfaat seperti jaminan kematian, kecelakaan kerja, dan hari tua, memberikan perlindungan bagi pekerja dan keluarganya.
Berdasarkan penelitian ini, terdapat beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dikembangkan. Pertama, perlu dilakukan studi komparatif antara program BPJS Ketenagakerjaan dengan sistem jaminan sosial di negara-negara yang menganut konsep Negara Kesejahteraan untuk mengidentifikasi praktik terbaik dan potensi adaptasi. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada analisis dampak program BPJS Ketenagakerjaan terhadap peningkatan kesejahteraan pekerja dan keluarganya, dengan mempertimbangkan faktor-faktor sosio-ekonomi dan demografis. Ketiga, penting untuk meneliti efektivitas sistem pengawasan dan evaluasi BPJS Ketenagakerjaan dalam memastikan kualitas pelayanan dan pengelolaan dana yang transparan dan akuntabel, serta mengidentifikasi peluang perbaikan untuk meningkatkan kepuasan peserta. Dengan demikian, penelitian lanjutan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan sistem jaminan sosial yang berkelanjutan dan inklusif di Indonesia.
| File size | 331.3 KB |
| Pages | 9 |
| DMCA | Report |
Related /
UM SURABAYAUM SURABAYA Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Yusuf al-Qaradawi dan Ali Abd al-Raziq sama-sama mengakui pentingnya sistem pemerintahan yang adilBerdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Yusuf al-Qaradawi dan Ali Abd al-Raziq sama-sama mengakui pentingnya sistem pemerintahan yang adil
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Penekanan pada keadilan dan kebijaksanaan menunjukkan bahwa negara harus menjadi alat untuk menciptakan masyarakat yang adil, harmonis, dan sejahtera.Penekanan pada keadilan dan kebijaksanaan menunjukkan bahwa negara harus menjadi alat untuk menciptakan masyarakat yang adil, harmonis, dan sejahtera.
DINASTIRESDINASTIRES Sebagai perusahaan terbatas, PT Danantara secara hukum terpisah dari keuangan negara, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara NomorSebagai perusahaan terbatas, PT Danantara secara hukum terpisah dari keuangan negara, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara Nomor
UNKRISWINAUNKRISWINA Akan tetapi Surat Edaran Mahkamah Agung bertentangan dengan Konsep Negara hukum (rechtstaat) karena tidak memberikan jaminan perlindungan hukum terhadapAkan tetapi Surat Edaran Mahkamah Agung bertentangan dengan Konsep Negara hukum (rechtstaat) karena tidak memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap
SINTHOPSINTHOP Apa yang dibayangkan Iqbal adalah sebuah tatanan politik yang secara harmonis mengintegrasikan nilai-nilai agama dengan tuntutan modernitas - sebuah negaraApa yang dibayangkan Iqbal adalah sebuah tatanan politik yang secara harmonis mengintegrasikan nilai-nilai agama dengan tuntutan modernitas - sebuah negara
UMMUMM Praktik ini bukan hanya umum di negara-negara yang menerapkan sistem otonomi daerah tetapi juga di negara-negara bagian federal. Otoritas pemerintah daerahPraktik ini bukan hanya umum di negara-negara yang menerapkan sistem otonomi daerah tetapi juga di negara-negara bagian federal. Otoritas pemerintah daerah
UADUAD Penelitian ini merupakan penelitian doctrinal yang menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode pendekatan yang digunakan yakni pendekatanPenelitian ini merupakan penelitian doctrinal yang menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode pendekatan yang digunakan yakni pendekatan
UINUIN Salah satunya adalah agama Islam, yang sumber ajaran pokoknya dari Alquran dan Hadis telah banyak memberikan pedoman hukum bernegara, seperti: etika perang,Salah satunya adalah agama Islam, yang sumber ajaran pokoknya dari Alquran dan Hadis telah banyak memberikan pedoman hukum bernegara, seperti: etika perang,
Useful /
POLMEDPOLMED Jenis data pada penelitian ini adalah data kualitatif yang dikuantitatifkan dengan menggunakan skala likert. Sampel yang digunakan pada penelitian iniJenis data pada penelitian ini adalah data kualitatif yang dikuantitatifkan dengan menggunakan skala likert. Sampel yang digunakan pada penelitian ini
UMMUMM Untuk menegakkan prinsip checks and balances, Presiden, setelah usulan dari KPU, dapat menyarankan penundaan pemilihan umum dalam hal keadaan darurat yangUntuk menegakkan prinsip checks and balances, Presiden, setelah usulan dari KPU, dapat menyarankan penundaan pemilihan umum dalam hal keadaan darurat yang
UMMUMM Untuk meningkatkan kepastian hukum dan kerukunan, Indonesia dapat mempertimbangkan adaptasi pendekatan Jerman, mengembangkan mekanisme penyelesaian sengketaUntuk meningkatkan kepastian hukum dan kerukunan, Indonesia dapat mempertimbangkan adaptasi pendekatan Jerman, mengembangkan mekanisme penyelesaian sengketa
USUUSU Implikasinya adalah untuk membangun masyarakat yang lebih sadar politik, terampil digital, dan memiliki rasa cinta yang kuat terhadap negara dan bangsa,Implikasinya adalah untuk membangun masyarakat yang lebih sadar politik, terampil digital, dan memiliki rasa cinta yang kuat terhadap negara dan bangsa,