UMSUUMSU
Jurnal Intervensi Sosial dan Pembangunan (JISP)Jurnal Intervensi Sosial dan Pembangunan (JISP)Penelitian ini mendiskusikan mengenai strategi advokasi Majelis Pelayanan Sosial Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta terkait problematika yang menghadapi Jaya Musik Malioboro. Latar belakang terbentuknya penelitian ini karena DIY pada tahun 2024 mencanangkan diri sebagai Provinsi Ramah Disabilitas. Malioboro juga diajukan sebagai bagian dari Sumbu Filosofi Yogyakarta oleh karena itu perlu dilakukan penataan kawasan Malioboro. Ternyata upaya penataan pedagang kaki lima di Malioboro menimbulkan permasalahan bagi pemusik difabel. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan strategi advokasi Majelis Pelayanan Sosial menggunakan metode komunikasi informal atau tersirat untuk mempengaruhi elit-elit pejabat utama pengambil keputusan agar lebih mengedepankan prinsip inklusivisme masih terus berlangsung.
Strategi advokasi proaktif yang dilakukan Majelis Pelayanan Sosial dilakukan melalui lobi dan dengar pendapat dengan pemangku kepentingan untuk mendorong inklusivitas pemusik difabel di kawasan Malioboro.Penguatan hak identitas difabel perlu dilakukan agar mereka mendapatkan akses yang setara terhadap pekerjaan dan bantuan sosial, tidak hanya berdasarkan kepemilikan KTP Kota Yogyakarta.Peran Komite Disabilitas DIY perlu diperkuat dalam struktur birokrasi agar lebih efektif dalam pengambilan keputusan dan menjamin keamanan serta kenyamanan Jaya Musik selama berkarya sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku.
Pertama, perlu diteliti bagaimana efektivitas pendekatan advokasi lobi informal oleh organisasi keagamaan dalam memengaruhi kebijakan publik yang inklusif terhadap difabel, terutama dalam konteks tata kelola kota budaya. Kedua, perlu dikaji lebih dalam mengenai pengaruh kebijakan penataan ruang publik terhadap mata pencaharian penyandang disabilitas, khususnya mereka yang bergantung pada akses terbuka seperti pemusik jalanan. Ketiga, penting untuk mengevaluasi kapasitas dan kewenangan Komite Disabilitas DIY dalam struktur pemerintahan daerah, guna merancang model advokasi yang lebih sistematis dan berkelanjutan yang melibatkan kolaborasi antara masyarakat sipil, lembaga keagamaan, dan instansi pemerintah dalam menjamin hak-hak penyandang disabilitas di ruang publik.
| File size | 394.51 KB |
| Pages | 12 |
| DMCA | Report |
Related /
UMSUUMSU Kedua media sepakat bahwa mahasiswa merupakan sumber masalah, namun CNN Indonesia juga menyoroti perilaku pengungsi sebagai faktor penyebab keresahan masyarakatKedua media sepakat bahwa mahasiswa merupakan sumber masalah, namun CNN Indonesia juga menyoroti perilaku pengungsi sebagai faktor penyebab keresahan masyarakat
NURSCIENCEINSTITUTENURSCIENCEINSTITUTE Selain itu, gangguan sistem dan kurangnya pelatihan menghambat pencapaian tujuan efisiensi pengelolaan anggaran secara maksimal. Oleh karena itu, diperlukanSelain itu, gangguan sistem dan kurangnya pelatihan menghambat pencapaian tujuan efisiensi pengelolaan anggaran secara maksimal. Oleh karena itu, diperlukan
PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA Hal ini menyebabkan tumpang tindih kewenangan, ketidakpastian hukum, keterlambatan keputusan, dan melemahnya efektivitas pengawasan, diperparah oleh keterbatasanHal ini menyebabkan tumpang tindih kewenangan, ketidakpastian hukum, keterlambatan keputusan, dan melemahnya efektivitas pengawasan, diperparah oleh keterbatasan
PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA Penelitian menggunakan metode studi kepustakaan melalui analisis konstitusi, peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, serta literaturPenelitian menggunakan metode studi kepustakaan melalui analisis konstitusi, peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, serta literatur
UNJUNJ Tingkat kesesuaian lahan untuk permukiman berdasarkan aspek fisik di Kecamatan Cimenyan menunjukkan bahwa Kecamatan Cimenyan didominasi dengan KemiringanTingkat kesesuaian lahan untuk permukiman berdasarkan aspek fisik di Kecamatan Cimenyan menunjukkan bahwa Kecamatan Cimenyan didominasi dengan Kemiringan
DINASTIREVDINASTIREV Hal ini menghambat implementasi desain kelembagaan penyuluhan yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Penyuluhan. Upaya pengaturan yang tepat meliputi pencantumanHal ini menghambat implementasi desain kelembagaan penyuluhan yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Penyuluhan. Upaya pengaturan yang tepat meliputi pencantuman
UBAYAUBAYA Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan tren konflik di Papua dan belum tercapainya pemerataan pembangunan di Papua. Berdasarkan laporan Komnas HAM PerwakilanHal tersebut dapat dilihat berdasarkan tren konflik di Papua dan belum tercapainya pemerataan pembangunan di Papua. Berdasarkan laporan Komnas HAM Perwakilan
UMNYARSIUMNYARSI Konflik antara regional heads dan deputies di Indonesia adalah fenomena umum yang berdampak signifikan terhadap tata kelola pemerintahan daerah. ArtikelKonflik antara regional heads dan deputies di Indonesia adalah fenomena umum yang berdampak signifikan terhadap tata kelola pemerintahan daerah. Artikel
Useful /
NURSCIENCEINSTITUTENURSCIENCEINSTITUTE Temuan ini menegaskan bahwa integrasi antara kedua sistem tersebut dapat menurunkan tingkat kecurangan secara signifikan. Seperti informasi yang telahTemuan ini menegaskan bahwa integrasi antara kedua sistem tersebut dapat menurunkan tingkat kecurangan secara signifikan. Seperti informasi yang telah
NURSCIENCEINSTITUTENURSCIENCEINSTITUTE Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh literasi keuangan syariah, modal minimal, social media influencers, dan kemajuan teknologiBerdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh literasi keuangan syariah, modal minimal, social media influencers, dan kemajuan teknologi
PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA Penelitian ini menganalisis konstruksi yuridis kontrak konstruksi pada proyek investasi dengan porsi kepemilikan kontraktor dalam posisi investasi non-mayoritas.Penelitian ini menganalisis konstruksi yuridis kontrak konstruksi pada proyek investasi dengan porsi kepemilikan kontraktor dalam posisi investasi non-mayoritas.
PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA Manajemen sumber daya manusia menganggap bahwa karyawan adalah kekayaan utama yang dimiliki organisasi yang harus dikelola dengan baik. Oleh karena itu,Manajemen sumber daya manusia menganggap bahwa karyawan adalah kekayaan utama yang dimiliki organisasi yang harus dikelola dengan baik. Oleh karena itu,