Publisher

UMSUUMSU

Journal Jurnal Intervensi Sosial dan Pembangunan (JISP)Jurnal Intervensi Sosial dan Pembangunan (JISP) Abstract

Penelitian ini mendiskusikan mengenai strategi advokasi Majelis Pelayanan Sosial Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta terkait problematika yang menghadapi Jaya Musik Malioboro. Latar belakang terbentuknya penelitian ini karena DIY pada tahun 2024 mencanangkan diri sebagai Provinsi Ramah Disabilitas. Malioboro juga diajukan sebagai bagian dari Sumbu Filosofi Yogyakarta oleh karena itu perlu dilakukan penataan kawasan Malioboro. Ternyata upaya penataan pedagang kaki lima di Malioboro menimbulkan permasalahan bagi pemusik difabel. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan strategi advokasi Majelis Pelayanan Sosial menggunakan metode komunikasi informal atau tersirat untuk mempengaruhi elit-elit pejabat utama pengambil keputusan agar lebih mengedepankan prinsip inklusivisme masih terus berlangsung.

Conclusion

Strategi advokasi proaktif yang dilakukan Majelis Pelayanan Sosial dilakukan melalui lobi dan dengar pendapat dengan pemangku kepentingan untuk mendorong inklusivitas pemusik difabel di kawasan Malioboro.Penguatan hak identitas difabel perlu dilakukan agar mereka mendapatkan akses yang setara terhadap pekerjaan dan bantuan sosial, tidak hanya berdasarkan kepemilikan KTP Kota Yogyakarta.Peran Komite Disabilitas DIY perlu diperkuat dalam struktur birokrasi agar lebih efektif dalam pengambilan keputusan dan menjamin keamanan serta kenyamanan Jaya Musik selama berkarya sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku.

Future Research

Pertama, perlu diteliti bagaimana efektivitas pendekatan advokasi lobi informal oleh organisasi keagamaan dalam memengaruhi kebijakan publik yang inklusif terhadap difabel, terutama dalam konteks tata kelola kota budaya. Kedua, perlu dikaji lebih dalam mengenai pengaruh kebijakan penataan ruang publik terhadap mata pencaharian penyandang disabilitas, khususnya mereka yang bergantung pada akses terbuka seperti pemusik jalanan. Ketiga, penting untuk mengevaluasi kapasitas dan kewenangan Komite Disabilitas DIY dalam struktur pemerintahan daerah, guna merancang model advokasi yang lebih sistematis dan berkelanjutan yang melibatkan kolaborasi antara masyarakat sipil, lembaga keagamaan, dan instansi pemerintah dalam menjamin hak-hak penyandang disabilitas di ruang publik.

References

1. Strategi Advokasi Muhammadiyah Terhadap Jaya Musik Difabel Pasca Penataan Malioboro | Farid | Jurnal... jurnal.umsu.ac.id/index.php/JISP/article/view/20655Strategi Advokasi Muhammadiyah Terhadap Jaya Musik Difabel Pasca Penataan Malioboro Farid Jurnal jurnal umsu ac index php JISP article view 20655

Metadata

File size	394.51 KB
Pages	12
DMCA	Report